BAB 7 Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Download Report

Transcript BAB 7 Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

BAB 7 USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan mempelajari bab ini, kamu
diharapkan mampu:
 mendeskripsikan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI);
 mendeskripsikan penyusunan
dasar dan konstitusi negara oleh
BPUPKI;
 mendeskripsikan pembentukan
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI);
 mendeskripsikan penyusunan
dasar dan konstitusi negara oleh
PPKI.
PETA KONSEP
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)


PM Koiso berpidato dalam
pelantikannya sebagai PM
Jepang menggantikan Tojo,
ia menjanjikan bahwa
Hindia Timur (Indonesia)
akan diperkenankan
merdeka di kemudian hari.
Pada 1 Maret 1945,
pemerintah pendudukan
Jepang di Jawa melalui
Balatentara XIV, Jendral
Kumakici Harada,
mengumumkan
dibentuknya Badan
Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (Dokuritsi Junbi
Cosakai) disingkat BPUPKI.
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)



Pengangkatan para anggota BPUPKI itu
diumumkan pada 1 April 1945 dan upacara
peresmiannya dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di
gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon Jakarta
(sekarang Gedung Departemen Luar Negeri).
Ketua BPUPKI adalah Radjiman
Wedyodiningrat, ketua muda BPUPKI adalah
Icibangase (orang Jepang) dan sebagai sekretaris
adalah R.P. Soeroso.
Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang Indonesia
yang mewakili hampir seluruh wilayah
Indonesia, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak
suara.
PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI



Sidang Pertama BPUPKI
dimulai tanggal 29 Mei-1
Juni 1945. Sidang pertama
ini, bertujuan merumuskan
Undang-Undang Dasar.
Sebelum membahas
perumusan konsitusi negara,
sidang terlebih dahulu harus
merumuskan dasar negara
Indonesia yang akan
menjiwai Undang-Undang
Dasar.
Dalam sidang ini, Muh.
Yamin, Soepomo. dan
Soekarno menyampaikan
pandangannya tentang dasar
negara Indonesia.
PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI





BPUPKI kemudian istirahat
selama lebih dari satu bulan.
Namun, sebelumnya BPUPKI
telah membentuk panitia kecil
yang bertugas menampung
saran, usul, dan konsepkonsep yang diberikan.
Panitia kecil anggotanya
terdiri dari 9 orang sehingga
disebut Panitia Sembilan
diketuai oleh Soekarno.
Panitia ini menghasilkan
kesepakatan bersama tentang
dasar negara.
Atas usul Moh. Yamin,
rancangan itu disebut Piagam
Jakarta atau Jakarta Charter.
ISI PIAGAM JAKARTA
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
(menurut) Dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.
Persatuan Indonesia.
(dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
(serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI NEGARA OLEH BPUPKI
Sidang Kedua BPUPKI Dimulai tanggal 1017 Juli 1945.
 Pada sidang BPUPKI, 14 Juli 1945, Panitia
Perancang UUD mengemukakan tiga
konsep yang telah menjadi hasil
bahasannya.
 Ketiga konsep tersebut, antara lain berisi
pernyataan kemerdekaaan Indonesia,
Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh
UUD.

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)
Berawal dari sidang BPUPKI inilah perumusan
negara Indonesia disepakati.
PERBEDAAN DAN KESEPAKATAN YANG
MUNCUL DALAM SIDANG BPUPKI








Perbedaan pendapat yang muncul dalam sidang BPUPKI di
antaranya mengenai falsafah negara Indonesia yang akan
dibentuk.
Mufakat akhirnya tercapai saat Panitia Sembilan menghasilkan
rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara.
Anggota BPUPKI juga bersepakat tentang wilayah negara
(bekas wilayah Hindia Belanda).
bentuk negara (kesatuan/unitaris).
bentuk pemerintahan (republik).
bendera nasional (Sang Merah Putih).
bahasa nasional (bahasa Indonesia).
pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan
Batang Tubuh UUD.
PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)




Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau
Dokuritsu Junbi Inkai.
Badan ini beranggotakan 21 orang yang mewakili
seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Mereka adalah 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari
Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari
Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil, seorang dari
Maluku, dan seorang lagi wakil dari penduduk Cina.
Kemudian, oleh orang Indonesia, keanggotaan PPKI
ditambah enam orang lagi.
PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)


PPKI ini dipimpin oleh
Soekarno dengan
wakilnya Moh. Hatta
dan penasihatnya
Ahmad Soebardjo.
Badan ini diresmikan
tanggal 9 Agustus 1945
di Dalat, dekat Saigon,
oleh Jenderal Terauchi
selaku panglima
armada Jepang untuk
Asia Tenggara
PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)
Untuk keperluan pelantikan, Soekarno, Moh. Hatta,
dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat
(dekat Saigon) oleh Jenderal Terauchi.
PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)
Jenderal Terauchi juga menegaskan bahwa para anggota PPKI
diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan
kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun, mereka
diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut.
 Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan adalah
menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga
sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang
meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir
dalam Perang Asia Timur Raya.
 Syarat kedua Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan
Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, citacita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita
pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Iciu.
JEPANG MENYERAH TANPA
SYARAT KEPADA SEKUTU
Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom
di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945.
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA




Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan
menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Berita ini mendorong tokoh-tokoh pergerakan
nasional untuk segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia.
Ketika Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman
Wedyodiningrat tiba dari Dalat, mereka
didesak untuk segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia.
Melalui perdebatan dan usaha yang tiada
henti, Proklamasi Kemerdekaan RI akhirnya
dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
PENYUSUNAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI NEGARA OLEH PPKI






Sehari setelah kemerdekaan, PPKI kembali bersidang.
Dalam sidang itu, PPKI mengesahkan Pembukaan beserta
Batang Tubuh Undang-undang Dasar yang telah disiapkan
BPUPKI.
Namun, sebelum disahkan dilakukan beberapa perubahan
dalam pembukaan UUD.
Di antaranya kata “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Yang
Maha Esa.”
Perubahan ini dilakukan setelah dilakukan konsultasi dengan
empat pemuka Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid
Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan.
Undang-undang Dasar yang disahkan PPKI inilah yang kita
kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
PERBEDAAN DAN KESEPAKATAN YANG
MUNCUL DALAM SIDANG PPKI
Dalam sidang-sidang PPKI terjadi
perbedaan dan kesepakatan
mengenai, antara lain:
 pengesahan dan penetapan UUD.
 pemilihan presiden dan wakil
presiden.
 pembentukan KNIP.