Transcript Kls VII Unit 2 TM 1

BAB 2
Menumbuhkan Kesadaran
Berkonstitusi
Pertemuan : 1
Tujuan Pembelajaran







Menjelaskan pembentukan tiga Panitia Kecil dalam
BPUPKI
Menjelaskan keanggotaan panitia kecil dalm BPUPKI
Menjelaskan tugas pembentukan Panitia Kecil dalam
BPUPKI
Menjelaskan proses sidang kedua BPUPKI
Menyusun laporan hasil telaah tentang perumusan
UUD Negara Republik Inonesia Tahun 1945
Menyajikan hasil telaah tentang perumusan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menyajikan simulasi sidang BPUPKI
Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Beserta
Produknya dan Gedung Mahkamah Konstitusi
Sidang BPUPKI
Sejarah di bentuknya BPUPKI
•Kekalahan Jepang dalam
perang dunia ke 2, membuat
Jepang terpojok dan berusaha
menarik simpati rakyat
Indonesia dengan memberikan
janji kemerdekaan.
•Oleh karena itu pada tanggal 1
Maret 1945, Jepang
mengumumkan terbentuknya
BPUPKI (Dokuritsu Zunbi
Chosakai)
BPUPKI
BPUPKI dipimpin oleh :
dr. K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat
 Dengan Anggota : 62
orang dari Indonesia
dan 7 orang dari Jepang
(tidak memiliki hak
suara)
 Dalam masa tugasnya
BPUPKI mengadakan 2
kali sidang resmi dan 1
kali sidang tidak remi

Sidang Pertama BPUPKI



Berlangsung tanggal
29 Mei – 1 Juni
1945
Dilaksanakan di
Gedung Pancasila
(Chuo Sangi In)
Membahas :
 Dasar negara
 Bentuk negara
 Pembukaan UUD
1945
Panitia 9
Berlangsung tanggal 22 Juni 1945
 Dilaksanakan di Gedung Jawa Hokokai
 Menghasilkan : Piagam Jakarta atau Jakarta
Charter

Panitia Sembilan
Ir. Soekarno
M. Yamin
Moh. Hatta
Panitia Sembilan
AA. Maramis
Abikusno
Cokrosujoso
Abdul Kahar
Muzakir
Panitia Sembilan
H. Agus Salim
KH. Wahid
Hasyim
Mr. Ahmad
Subarjo
Sidang Kedua BPUPKI
Berlangsung tanggal 10 – 16Juli 1945
 Dilaksanakan di Gedung Pancasila
 Membahas :
 Wilayah negara
 Rancangan undang-undang dasar
 Kewarganegaraan

Sidang Kedua BPUPKI

Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini,
anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitiapanitia kecil. Panitia-panitia kecil yang
terbentuk itu antara lain adalah:
 Panitia Perancang Undang-Undang
Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno),
 Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai
oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan
 Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai
oleh Drs. Mohammad Hatta).

Perancang Undang-Undang
Dasar
(11-13 Juli 1945)
Tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang
Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
Haji Agus Salim (anggota)
Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang
pleno BPUPKI menerima laporan
panitia Perancang Undang-Undang
Dasar, yang dibacakan oleh ketua
panitianya sendiri, Ir. Soekarno.

Dalam laporan tersebut membahas
mengenai rancangan Undang-Undang
Dasar yang di dalamnya tercantum tiga
masalah pokok yaitu :
1. Pernyataan
tentang Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Batang tubuh Undang-Undang
Dasar yang kemudian dinamakan
sebagai "Undang-Undang
Dasar 1945"
Sidang PPKI
(18 Agustus 1945)



Ketua : Ir. Soekarno
Anggota : 21 orang
Hasil :
◦ Mengesahkan UUD 1945
◦ Memilih dan mengangkat presiden dan wakil
presiden
◦ Tugas presiden sementara dibantu oleh
Komite nasional sebelum dibentuknya MPR
dan DPR
Sebelum disahkan terdapat
perubahan pada UUD 1945
1.
2.
3.
Kata Muqadimah diganti dengan kata
pembukaan
Kata anak kalimat "Piagam Jakarta" yang
menjadi pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945,
Pada pembukaan alenia ke empat anak
kalimat Ketuhanan dengan menjalankan
syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
diganti dengan Ketuhanan yang Maha
Esa
3.
4.
Pada pembukaan alenia ke empat
anak kalimat Menurut kemanusiaan
yang adil dan beradab menjadi
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pada pasal 6 ayat (1) yang semula
berbunyi presiden ialah orang
Indonesia asli dan beragama Islam
diganti menjadi presiden ialah orang
Indonesia asli
5.
Pasal 29 ayat 1 dari yang semula
berbunyi: “Negara berdasarkan atas
Ketuhananan, dengan kewajiban
menjalankan Syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” diganti
menjadi berbunyi: “Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa”.