Hukum Perbankan Pertemuan 1

Download Report

Transcript Hukum Perbankan Pertemuan 1

SEJARAH
HUKUM PERBANKAN
Oleh:
IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
Sebelum Perang Dunia Ke II
• Masa Pemerintahan Belanda
• Masa Pemerintahan Jepang
Masa Pemerintahan Belanda
• Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) ;
1824
• De Javasche Bank N.V. (10 oktober 1827)
• Exscomptobank (1857)
• Nederlandsch-Indische Handelsbank (1863) /
Nationale Handelsbank (1959)
• De Postpaarbank (1898)
• Sudah diakuinya “Lembaga Perkreditan Desa”
(14 September 1929)
Masa Pemerintahan Jepang
• De Algemene Volkscredietbank
(1934) / “Syomin Ginko” (Osamu
Serei – 2602)
• Bank of Taiwan, Yokohama Bank,
Mitsui Bank dan Nanpo Kaihatsu
Kinko
• Tyokin Kyoku
Setelah Perang Dunia II
(1945-1968)
• Masa Orde Lama / Masa
Kemerdekaan
• Masa Setelah Kemerdekaan
• Setelah Lahirnya UU No. 14
tahun 1967 dan UU No. 13 tahun
1968
Masa Orde Lama /
Kemerdekaan
• Dalam sidang Dewan Menteri (19
September 1945), pemerintah RI
mengambil keputusan untuk mendirikan
sebuah bank sirkulasi berbentuk bank
milik negara.
• Pelaksanaan pembentukan dipercayakan
kepada Tuan RM Margono
Djojohadikusumo.
Masa Orde Lama /
Kemerdekaan
• Sebagai realisasinya, tanggal 14 oktober
1945 dengan akta notaris RM Soerojo,
terbentuklah Yayasan Pusat Bank
Indonesia.
• Merupakan cita untuk mendirikan BI
sebagai langkah awal untuk membentuk
satu-satunya bank sirkulasi
Masa Orde Lama /
Kemerdekaan
• Melalui UU No. 2 Prp tahun 1946
“Yayasan Pusat Bank Indonesia”
tersebut dilebur menjadi “Bank
Negara Indonesia”
Masa Orde Lama /
Kemerdekaan
• BNI
• BRI
• BDN
Bank Negara Indonesia
• Dengan Perpu No. 2/1946:
Didirikan dengan maksud untuk berfungsi
sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, akan
tetapi dengan perubahan situasi.
• Dengan UU No. 2 Drt tahun 1955:
Ditetapkan sebagai Bank Umum, yang
kemudian bernama BNI 1946 berfungsi sebagai
Bank Sentral.
Bank Negara Indonesia
• Banyak membantu kegiatan perjuangan
nasional dalam bidang perekonomian
pada umumnya dan bidang moneter pada
khususnya.
• Dalam kerjasamanya dengan Bank
Soerakarta, Bank Dagang Nasional
Indonesia dan BRI tahun 1946-1947 telah
membantu dibentuknya Banking Trading
Corporation (BTC) di Jawa
Banking Trading Corporation
(BTC)
• Bertujuan:
Untuk memberikan dasar pada
perkembangan suatu bank
dagang dalam melaksanakan
kredit perdagangan (Impor dan
Ekspor)
Bank Rakyat Indonesia
• Didirikan dengan PP No. 1 tahun
1946 pada tanggal 22 Februari 1946
• Merupakan bank pemerintah pertama
sesudah kemerdekaan RI
• Sebelumnya berturut-turut bernama
Algemene Volkscredietbank.
Bank Dagang Negara
• Didirikan dengan Perpu No. 13/prp/1960 jo
Penetapan Presiden No. 21 tahun 1965
• Berdasarkan penetapan presiden tersebut,
maka BDN perlu tetap dilangsungkan
berdasarkan undang-undang pendiriannya
dan dalam struktur, organisasi serta
kegiatan sebagai ketentuan untuk selalu
menyerasikan kegiatan-kegiatannya yang
bersifat moneter teknis dengan BNI
Bank Dagang Negara
• Merupakan satu-satunya bank umum
pemerintah yang berada di luar BNI.
• Dengan UU No. 18 tahun 1968 dicabutlah
UU No. 13 tahun 1960 dan Penetapan
Presiden No. 21 tahun 1965 yang
kemudian ditetapkan landasan hukum
baru bagi BDN yang disesuaikan dengan
isi dan jiwa UU No. 14 tahun 1967
Masa Setelah Kemerdekaan
• Bank Sentral yakni Bank Indonesia
• Pengaturan dalam UU mengenai
Perbankan
• Bank Bumi Daya
• Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN)
• Bank-ban Pembangunan Daerah
(BPD)Pengintegrasian Bank-ban
Pemerintah
Bank Sentral
yakni “Bank Indonesia”
• Sejarah mencatat bahwa sejak tahun
1946, BNI bank yang pertama kali
didirikan oleh pemerintah RI
• Faktor yang membelokkan sejarah
ternyata keputusan KMB 1949
menghasilkan pengakuan kedaulatan
negara RI menetapkan tugas bank sentral
diserahkan kepada De Javasche Bank
Bank Sentral
yakni “Bank Indonesia”