Transcript INVESTASI - WordPress.com

PENANAMAN MODAL
(INVESTASI)
REFORMASI
BIROKRASI
PPTSP
GOD
PUBLIC
GOVERNANCE
RAPEKADA :
RENCANA
AKSI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAERAH
-FAKTA
INTEGRITAS
-L K P N
Kegiatan
investasi
Identifikasi dan Evaluasi potensi
dan keunggulan yang dimiliki,
serta kebutuhan masing-masing
daerah, merupakan hal yang
penting untuk peningkatan
investasi
Aktivitas Ekonomi
(BISNIS)
Kesejahteraan
masyarakat
Meningkatkan
martabat
bangsa
Pemerintah perlu mendorong
aktivitas ekonomi dan bisnis,
di masing-masing daerah,
sesuai dengan potensi dan
keunggulan yang
dimiliki
SKEMA KEGIATAN PENANAMAN MODAL
Peluang
Usaha
Wira
swasta
Potensi
Sumber
Daya
Nasional
Modal
Bahan
Baku
Teknologi
KEGIATAN
INVESTASI
Manaje
men
Tenaga
kerja
Sarana
Prasarana
Pasar
- Menghasilkan
Barang dan
jasa
- Memperluas
Kesempatan
usaha
- Menciptakan
Lapangan
kerja
- Nilai tambah
- Kapabilitas
Teknologi
- Kapabilitas
Manajemen
- Mengembangkan rekayasa
Kekayaan
Ekonomi
riil
Pertumbuhan
Ekonomi
daerah
Penyerapan
tenaga
kerja
1
Penetapan bidang usaha yang
tertutup dan bidang usaha
yang terbuka dengan
persyaratan ditetapkan dgn
Perpres (Pasal 12 ayat 3).
3
Ketentuan pelaksanaan
dari undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007
masih akan diatur
kemudian dengan
Peraturan Pemerintah
atau Peraturan
Presiden atau
Peraturan Menteri
ataupun dengan
Undang-undang adalah
:
6
2
4
Ketentuan Kawasan
Ekonomi Khusus akan
diatur dengan Undangundang (Pasal 31 ayat 3)
Kriteria dan persyaratan
bidang usaha yang tertutup
dan yang terbuka dengan
persyaratan masing-masing
ditetapkan dgn Perpres (Pasal
12 aayat 4).
Pemberian fasilitas fiskal
akan diatur dengan
Peraturan Menteri
Keuangan (Pasal 18 ayat 7)
Tatacara dan
pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu akan
diatur dengan Peraturan
Presiden
(Pasal 26
ayat 3)
5
Pembagian urusan
pemerintah di bidang
penanaman modal akan
diatur dengan Peraturan
Pemerintah (Pasal 30 ayat 9)
Catatan : Nomor 1 dan nomor 2 sudah terbit yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan
persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang
penanaman modal, dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PTSP
BOBOT FAKTOR
PERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI DI
DAERAH
Tenaga Kerja
dan
Produktivitas
(13%)
Kelem bagaan
Kelembagaan
(31%)
(31%)
Sosial,
Politik,
Budaya (26%)
Ekonom i
Daerah (17%)
Infrastruktur
Fisik (13%)
Biaya untuk mengurus izin usaha mencapai 3%
sampai 10% dari modal usaha (Andadari, 1997).
Membutuhkan 151 hari dengan biaya 104 USD (Bank
Dunia; 2006)
Pungutan liar mencapai lebih dari 300% (Rustiani,
TAF, 2000)
Biaya per prosedur setara dengan 194 USD. Waktu
menunggu selama 10 bulan. Sehingga kehilangan
laba bersih sekitar 1.036 USD atau sekitar 90% dari
total biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah
usaha kecil (de Soto, 1992)
Perbandingan Internasional
Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memperoleh Izin
(hari)
Haiti 203
Mozambique 153
Indonesia
151151
Indonesia
India 71
Honduras 62
Kenya 54
China 48
Malaysia 30
Korea 22
Denmark 4
Sumber The Asia Foundation 2006
Survey Terhadap 175 Negara
NO
NEGARA
RANKING
1
SINGAPURA
1
2
THAILAND
18
3
MALAYSIA
25
4
VIETNAM
104
5
PHILPINA
126
6
INDONESIA
135
7
KAMBOJA
143
8
LAOS
159
9
TIMOR LESTE
174
SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK)
MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006
1
Proses berbelit-belit dan tidak transparan
Waktu pengurusan izin relatif lama
Tidak ada kejelasan kapan izin selesai
Banyak pintu/meja yang harus dilalui oleh
pemohon
Pemohon tidak mengetahui persis besar biaya
resmi yang harus dikeluarkan untuk pengurusan
izin
Adanya pungutan liar
2
Meningkatkan
kualitas Pelayanan
kpd Masyarakat
TUJUAN
OTONOMI DAERAH
(UU NO. 32 Th. 2004)
Mempercepat
Kesejahteraan
Masyarakat
Mewujudkan
Efektifitas dan
Efisiensi
Penyelenggara
Pemerintahan
Pelayanan terpadu salah satu upaya yang efektif
3
PEMERINTAH PUSAT
Undang-Undang Penanaman Modal
Nomor 25 Tahun 2007, tentang
Penanaman Modal
Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Tentang
paket kebijakan iklim investasi
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006,
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 6
Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi
Jawa Barat
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 7
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi
Jawa Barat
Keputusan Gubernur Jawa Barat No:
061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa
Barat
5
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 21 Tahun 2007, tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun
2008, tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu di Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun
2008, tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Penandatangan Perizinan dan
Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten
Bandung
6
APA ITU PTSP
Penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan
sampai penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam
satu tempat
Penyederhanaan
•
•
•
•
•
Pemangkasan tahapan dan prosedur
Transparansi biaya
Penyederhanaan persyaratan
Pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan
Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pelayanan
Permendagri 24 tahun 2006
7
Kesederhanaan
Kejelasan Prosedur
dan Biaya
Kepastian waktu
Kemudahan akses
Kenyamanan
Kedisiplinan dan
Keramahan petugas
PELAYANAN
PRIMA
8
Proses Perizinan Tanpa Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Bagian
Perekonomi
an
Dinas
Kimtawil
Izin Gangguan
(HO)
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
Industri dan
Perdaganga
n
• Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
• Tanda Daftar
Industri (TDI)
• Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
Instansi
Lain
Izin Spesifikasi lain,
misal: industri
pariwisata dan
industri makanan, dsb
Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (PTSP)
BACK OFFICE/
PEMROSESAN
Tim Pemeriksa
• Pemeriksaan Lapangan
• Pengambilan
Keputusan
Kepala PTSP
Pengesahan/
Tanda Tangan
FRONT OFFICE
Loket Informasi
Loket
Pendaftaran
Pemohon
Loket
Penyerahan
Dokumen
9
10
PELAYANAN BPMP
PEMOHON
INFORMASI
Mencari
Informasi
SEKDA (1 hari)
LOKET
PENDAFTARAN
Validasi dan
verifikasi
1 hari)
Tim Teknis
(max 8 hari)
PENGOLAHA
N
(2 HARI)
Rapat
(1 hari)
PENOMORAN &
PENGARSIPAN
LOKET
PENGAMBIL
AN/SEKDA
Membuat Surat
Penolakan/Penangguhan
Penolakan /
Penangguhan
Penomoran
Izin dan
SKRD
PEMBA
YARAN
Memberikan Informasi
Mekanisme dan Teknis
Menyerahkan formulir
Mengisi Formulir
Dan melengkapi
Persyaratan
Menerima dan
Memeriksa berkas
Lengkap
Tidak
Validasi
Ya
Ya
Perlu Tim
Teknis
Tidak
Pemeriksaan
Teknis lapangan
dan membuat
gambar site plan
Pemeriksaan
Teknis lapangan
dan membuat
gambar site plan
Tidak
Ya
Penolakan /
Penangguhan
Sesuai
Pencetakan izin dan
Penghitungan SKPD
dan paraf Ka.Badan
Tanda
Tangan
Menyerahkan
SKRD
SKRD
Bukti
Pembayaran
Menyerahkan
Izin
IZIN
Menerima
Pembayaran
& Menyerah
kan bukti
pembayaran
1. PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG PPTSP
- Arahan Kepala Daerah tentang Kebijakan Nasional (Permendagri
No. 24/2006, Undang-Undang No. 25/2007, PP No. 41/2007,
PPNo.38/2007)
- Workshop Permasalahan.
2. PEMBENTUKAN KOMITMEN
- Instruksi Bupati Bandung tentang Pembukaan PPTSP
- Pembentukan Tim / Pokja PPTSP
- Penandatangan Kesepakatan dengan SKPD
3. PENYIAPAN ANGGARAN
- Penganggaran dalam APBD
4. PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN ACTION PLAN
- Analisa Perda-Perda terkait
- Analisa Permasalahan Prosedur Perijinan existing
- Menyusun arah kebijakan PPTSP dan rencana tindak
5. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP
- Penyusunan Perda tentang Pembentukan PPTSP
- Perbup Pelimpahan Kewenangan
- Perbut mengenaimekanisme pelayanan perizinan
- Perbut mengenai TUPOKSI
- SK Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Pembina PPTSP
6.
7.
8.
9.
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN SOP
PENETAPAN MEKANISME PENGADUAN
PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA
- Kebutuhan Kantor PPTSP
- Tata Ruang
- Peralatan
- Formulir, ATK, dll
10. PENYIAPAN SDM
- Rekruitmen Pegawai
- Pelatihan perubahan mindset Pegawai
- Pelatihan peningkatan
11.PENINGKATAN SISTEM INFORMASI
- Sosialisasi kepada masyarakat
12. LAUNCHING PPTSP DAN SOSIALISASI
13. PENGUKURAN INDEX KEPUASAN MASYARAKAT
-Tegal Luar
-MBC
-JH
I
S
U
E
S
T
R
A
T
E
G
I
S
REGULASI
Iklim Inv ↓
LPE ?
N
↓
Pelaya nan
?
ICOR ↓
PPTSP
REGULASI
PRODUCT
WASDAL
-REGULASI
PRODUK HU
KUM YANG
DISINSENTIF.
-DAFTAR
NEGATIF LIS
-PRODUK
UNGGULAN
-ADANYA PEME
TAAN ARUS
INVESTASI
-SDM
SOSIALISASI
PP 67
FS/P
ra FS
Investasi
yang
provitable
PROMOSI
KS
-BOP
-JO
-JM
SP
Iklim Inv. ↑
LPE
↑
N
↑
Pelaya
nan
↑
PAD
↑
Kes Masy ↑
IZIN
Menyerahkan
Permohonan dan
Persyaratan Izin
Pembahasan dan
Pemeriksaan
Lapangan
Lengkap
Tidak Lengkap
Tidak sesuai kembali ke pemohon
Sesuai
Pemberitahuan SKRD telah selesai untuk segera membayar retribusi
Pembayaran retribusi di Kasir / Bank
Penyerahan bukti pembayaran
Pembuatan dan
Penandatangan
Izin
Penyerahan SKRD
Ditindaklanjuti
Oleh TIM
Pengaduan Permasalahan Perizinan
SKRD
25
LOKET PENGADUAN
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN
PUBLIK
MEMBERIKAN AKSESYANG LEBIH LUAS
KEPADA MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI, BAIK
YANG BERSKALA KECIL, MENENGAH
MAUPUN BESAR
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN
KEMANDIRIAN
PELAYANAN PERIZINAN
1.
2.
3.
IZIN LOKASI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN ATAU HIDER
ORDONANTIE (HO)
4. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
6. SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)
7. IZIN USAHA TETAP (IUT)
8. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
9. SURAT IZIN USAHA JASA KONTUKSI (SIUJK)
10. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
11. IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
SUMBER AIR
PELAYANAN NON PERIZINAN
1.
2.
3.
4.
TANDA DAFTAR INDUSTRI ( TDI )
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )
TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG )
SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
(SPPM)
TOTAL 15 PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN YANG DILAYANI OLEH
(BPMP)
KUNCI KEBERHASILAN
DEREGULASI
SUPERMASI
HUKUM
KOMITMEN
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
Strategi Kebijakan Investasi Daerah :
•Mengembangkan potensi investasi (Peta investasi daerah,
profil-profil proyek);
•Mengembangkan iklim investasi yang kondusif (stabilitas,
pelayanan prima, perda pro bisnis,insentif, bantuan
penyelesaian masalah);
•Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur;
•Meningkatkan kualitas SDM aparat dan pelaku bisnis
(pelatihan, magang, pendidikan);
*Meningkatkan kegiatan promosi investasi yang terarah dan
terpadu (bahan promosi, informasi on-line, seminar/pameran);
*Meningkatkan kerjasama dan koordinasi (kerjasama dengan
Kadin, asosiasi, perbankan, kerjasama regional, koordinasi
dengan pusat/propinsi/kabupaten/kota).