Transcript Peraturan Keselamatan IN - Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN
PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Jakarta – 28 Januari 2014
Isi Presentasi
o
o
o
o
Dasar Hukum
Perizinan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir
Bahan Acuan Penyusunan RPP Perizinan Instalasi Nuklir
Sistematika
Dasar Hukum
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Bahan Acuan Penyusunan Materi RPP

IAEA Standards and Guide

International Workshop
(Licensing of Nuclear Fuel Cycle Facility)

IAEA Expert Mission
(termasuk juga best practice dari negara maju yang telah memiliki PLTN)

Hasil Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian (mis: persyaratan
finansial, kewajiban SMK3  telah dimasukkan dalam pasal-pasal)

Dokumen Naskah Akademis RPP Perizinan Instalasi Nuklir (2010)
Sistematika PP
Terdiri dari 8 BAB, 134 Pasal
I.
KETENTUAN UMUM
II. PERIZINAN REAKTOR NUKLIR : PERSYARATAN IZIN (ADMINISTRATIF, TEKNIS, FINANSIAL) ,
TATA CARA PERMOHONANAN DAN PENERBITAN IZIN, MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN
IZIN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN
III. PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR : S,D,A,
IV. PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR : PERSYARATAN IZIN (ADM, TEKNIS), MASA
BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN, PENGIRIMAN KEMBALI BBNB, PERSETUJUAN
EKSPOR DAN IMPOR BN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN
V. INSPEKSI
VI. SANKSI ADMINISTRATIF
VII. KETENTUAN PERALIHAN
VIII.KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN UMUM
o Definisi : (26 )
Reaktor Daya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi
panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.
Reaktor Nondaya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan
neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.
o Ruang Lingkup
1. Perizinan Instalasi Nuklir :
a. Perizinan Reaktor Nuklir; dan
b. Perizinan Instalasi Nuklir lainnya (INNR)
2. Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Perizinan Reaktor
Reaktor
Daya komersial
Reaktor
Daya
Reaktor
Nuklir
Reaktor
Non Daya
Reaktor
Daya non
komersial(BATAN)
Reaktor
Non Daya
komersial
Reaktor
Non Daya non
komersial(BATAN)
Perizinan Reaktor
JENIS IZIN
I. Izin Pembangunan Reaktor Nuklir
a. Izin Tapak;dan
b. Izin Konstruksi
II. Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir
a. Izin Komisioning; dan
b. Izin Operasi
III. IZIN DEKOMISIONING
PERSYARATAN IZIN :
a.
ADMINISTRASI;
d. memenuhi kriteria (RD komersial)
b.
TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan
c.
FINANSIAL (berlaku untuk RD dan RND komersial)
Perizinan Reaktor
Kriteria (RD komersial) :
a. semua struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk
keselamatan dalam reaktor telah teruji pada lingkungan yang relevan
atau sesuai dengan kondisi operasi, dan diterapkan dalam purwarupa;
dan
b. telah diberikan izin operasi secara komersial oleh badan pengawas
dari negara yang telah membangun Reaktor Daya komersial
Perizinan Reaktor
JENIS IZIN
I. Izin Pembangunan Reaktor Nuklir
a. Izin Tapak;dan
b. Izin Konstruksi
II. Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir
a. Izin Komisioning; dan
b. Izin Operasi
III. IZIN DEKOMISIONING
PERSYARATAN IZIN :
a.
ADMINISTRASI;
d. memenuhi kriteria (RD komersial)
b.
TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan
c.
FINANSIAL (berlaku untuk RD dan RND komersial)
SYARAT
ADMIN:
TEKNIS
FINANSIAL
SYARAT
TEKNIS
TAPAK
KONSTRUKSI
KOMISIONING
OPERASI
DEKOMISIONING
a. bukti pendirian badan hukum
b. persyaratan lain sesuai peraturan per-UU-an mengenai 1) hak atas tanah,/izin pinjam pakai
kawasan hutan/perubahan peruntukan kawasan hutan, 2) IMB fungsi khusus, 3) sertifikasi
penerapan SM-K3, 4) izin usaha jasa konstruksi, 5) izin terkait PMA, 6) sertifikait laik fungsi
bangunan, 7) izin usaha penyediaan tenaga listrik,
c. kesesuaian dengan penataan ruang,
d. bukti pembayaran biaya permohonan izin
a, b1, c, d
a, b2-b5, d
a, b6, d
a, b7, d
a, d
Lap pelaks
ET
LAK, BKO,
(+LAK prob
untuk RD
komersial)
Dok. data
Dok. SM, SSG,
utama Rx RPF,
Laporan
Prog. konstr.,
pelaksanaan PKR, MP, KN,
SMET
dekom
DID
DID, Izin Lingk.
Dok.kemampuan
finansial pelaks.
konstr – operasi :
Depo. berjangka
/Surat jaminan
bank garansi/
Cad. akuntansi
EV. TAPAK
Dok. Prog
PERS. DESAIN
Desain rinci Rx
LAK, BKO, lap hsl konstr.
LAK, BKO
Dok. SM, SSG, RPF,
gamb. tek.
Prog. komis., peraw., PKR,
MP, KN, dekom
Dok. SM, SSG,
RPF
Prog. peraw.,
PKR, MP, KN,
dekom
Lap pelaks IL
DID, lap pelks Izin Lingk/IL
Dok. kemampuan finansial
per-TJ-an kerugian nuklir
Dok. SM
Prog. PKR, KN,
dekom (penutupan
IPL)
Perizinan Rx
Persyaratan Izin
Jaminan finansial pelaks.
dekom : a. depo berjangka,
b, asuransi, c. jaminan
keuangan lain
P. PERUB. DESAIN
U/MODIFIKASI P. PEMBEBASAN
Data perubahan desain
Dok. SM, Prog. Hsl. dekom,
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
Perizinan Reaktor – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin
PIHAK
Syarat
awal
TAPAK
KONSTRUKSI KOMISIONING
Harus dilaks.ET Izin Tapak <= 4 th Memiliki:
- Izin pemf. BN
- Petugas IBN
ber-SIB
PI
+ Syar. A&T
+ Syar. A, T & F
+ Syar. A, T & F
OPERASI
+ Syar. A, T
DEKOMISIONING
a. izin op. brakhir&tdk perpnjang;
b. Op. brhenti sblm izin brakhir;
c. Perm perpanjangan ditolak;
d. Terjd kecl. hingga didekom.
+ Syar. A, T
BAPETEN Cek Dok~ 30hr Cek Dok~ 30 hr Cek Dok~ 30hr Cek Dok~ 30hr Cek Dok~ 30 hr
Penilaian ~ 2 th Penilaian ~ 2 th Penilaian ~ 1th Penilaian ~ 2th Penilaian ~ 1 th
Pemohon Perbaikan ~ 3 th Perbaikan ~ 2 th Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 2 th Perbaikan ~ 1 th
TOTAL
PIHAK
PI
5 th
Ev. Tapak
+ Syar. teknis
4 th
18 bl
Prstjuan. Desain U/Modifikasi
+ Syar. teknis
+ Syar. teknis
4 th
U/Modifikasi
+ Syar. teknis
2 th
P. PEMBEBASAN
+ Syar. teknis
BAPETEN Cek Dok~ 30hr Cek Dok ~ 30 hr Cek Dok ~ 30hr Cek Dok ~ 30hr Cek lengkap ~ 30 hr
Penilaian ~ 6bl Penilaian ~ 12 bl Penilaian ~ 6 bl Penilaian ~ 6 bl Penilaian ~ 6 bl
Pemohon Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl
TOTAL
TOTAL
1 th
18 bl
Perub. Desain
+ Syar. teknis
Cek Dok ~ 30 r
Penilaian ~ 6 bl
Perbaikan ~ 6 bl
1 th
1 th
1 th
1 th
Perizinan Reaktor – MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN
MASA
LAKU
SYARAT
PERPANJ.
IZIN
BAPETEN
MASA
LAKU
TAPAK
Sampai
Pernyataan
Pembebasan
KONSTRUKSI
~ 8 th
KOMISIONING
~ 2 th
Diajukan > 6 bl
sblm izin konstr.
berakhir
OPERASI
~ 40 th
Diajukan > 3 bl
sblm izin
komisioning
berakhir
Lap kemajuan keg. Lap kemajuan
konstr.
keg.komisioning
Prog. & jadw baru Prog. & jadw baru
keg. konstr
pelaks. komisioning
Penilaian ~ 6 bl
Penilaian ~ 6 bl
Diajukan > 3 th sblm
izin komisioning
berakhir
~ 2 th
~ 10 th setiap
perpanj.
~ 1 th
LAK, LAK berkala
Lap operasi, kajian
penuaan
Penilaian ~ 2 th
DEKOMISIONING
Sampai Pernyataan
Pembebasani
Perizinan Reaktor – Perubahan Izin
PIHAK
TAPAK
KONSTRUKSI
KOMISIONING
OPERASI
Syarat awal:
Terdapat perubahan : nama badan hukum PI , atau alamat instalasi
Pemohon
izin
Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan dokumen perubahan:
nama badan hukum PI, atau alamat instalasi
BAPETEN Cek ~ 6 bl : perubahan izin
Perubahan data BKO =
permohonan izin operasi
baru
Perizinan Reaktor
Berakhirnya Izin
Izin Konstruksi, Komisioning, dan Operasi Reaktor Nuklir berakhir jika:
I. Masa berlaku Izin habis;
II. Badan hukum bubar atau dibubarkan;
III. Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
IV. Dicabut oleh Ka. BAPETEN
Dalam hal izin Komisioning, Operasi, dan Dekomisioning Reaktor Nuklir berakhir,
PI tetap wajib bertanggungjawab atas pengelolaan Reaktor Nuklir, Bahan Nuklir,
Limbah Radioaktif, dan pelaksanaan Dekomisioning RN sesuai per-UU-an.
Perizinan INNR
Jenis
JENIS IZIN
I. Izin Pembangunan INNR
a. Izin Tapak;dan
b. Izin Konstruksi
II. Izin Pengoperasian INNR
a. Izin Komisioning; dan
b. Izin Operasi
III. IZIN DEKOMISIONING
- Izin DEKOMISIONING INNR selain Inst. Penyimpanan Lestari utk Bahan
Bakar Bekas.
- Izin PENUTUPAN Inst. Penyimpanan Lestari utk Bahan Bakar Bekas.
SYARAT
ADMIN:
TEKNIS
FINANSIAL
TAPAK
KONSTRUKSI
KOMISIONING
OPERASI
DEKOM. INNR
a. bukti pendirian badan hukum
b. persyaratan lain sesuai peraturan per-UU-an mengenai 1) hak atas tanah,/izin pinjam pakai
kawasan hutan/perubahan peruntukan kawasan hutan, 2) IMB fungsi khusus, 3) sertifikasi
penerapan SM-K3, 4) izin usaha jasa konstruksi, 5) izin terkait PMA, 6) sert. laik fungsi bangunan,
c. kesesuaian dengan penataan ruang,
d. bukti pembayaran biaya permohonan izin
a, b1, c, d
a, b2-b5, d
a, b6, d
a, b7, d
a, d
LAK, BKO,
LAK, BKO, lap hsl konstr. LAK, BKO
Lap pelaks
(+LAK prob)
ET
Dok. data
Dok. SM, SSG,
Dok. SM, SSG, RPF,
Dok. SM, SSG, Dok. SM
utama INNR RPF,
gamb. tek.
RPF
Laporan
Prog. konstr.,
Prog. komis., peraw., PKR, Prog. peraw.,
Prog. PKR, KN,
pelaksanaan PKR, MP, KN,
MP, KN, dekom INNR
PKR, MP, KN,
dekom INNR
SMET
dekom INNR
dekom INNR
(penutupan IPL)
DID
DID, Izin Lingk.
DID, lap pelks Izin Lingk/IL Lap pelaks IL
Dok.kemampuan finansial
pelaks. Komis. – operasi :
Depo. berjangka /jaminan
bank/ Cad. akuntansi
Dok. kemampuan finansial
Persyaratan Izin
per-TJ-an kerugian nuklir
Jaminan finansial pelaks.
dekom INNR
EV. TAPAK PERS. DESAIN
P. PERUB. DESAIN
U/MODIFIKASI P. PEMBEBASAN
Dok. Prog
Desain rinci
Data perubahan desain
Dok. SM, Prog. Hsl. dekom INNR,
penangn limbah.
ET,
INNR
U/ Modifikas
Pelaks RKL/RPL
SM
LAK
LAK
Perizinan INNR
SYARAT
TEKNIS
Perizinan INNR – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin
PIHAK
Syarat
awal
TAPAK
KONSTRUKSI KOMISIONING
OPERASI
Harus dilaks.ET Izin Tapak <= 4 th Memiliki:
Memiliki:
- Izin pemf. BN - Izin pemf. BN
- Petugas IBN - Petugas IBN
ber-SIB
ber-SIB
- Kemampuan
penangg. KN
Pemohon + Syar. adm &
+ Syar. adm, &
+ Syar. adm,
+ Syar. adm,
izin
teknis
tekn.
tekn. & finansial tekn & finansial
BAPETEN Cek lengkap ~ Cek lengkap ~ Cek lengkap ~ Cek lengkap ~
30 hr
30 hr
30 hr
30 hr
Penilaian ~ 1
Penilaian ~ 2 th Penilaian ~ 6 Penilaian ~ 2
th
bl
th
Pemohon Perbaikan ~ 1 th Perbaikan ~ 2 th Perbaikan ~ 6 Perbaikan ~ 2
bl
th
TOTAL
2 th
4 th
1 th
4 th
PIHAK
Ev. Tapak
Desain
Perub. Desain
U/Modifikasi
Pemhn izin + Syar. teknis
+ Syar. teknis
+ Syar. teknis
+ Syar. teknis
DEKOMISIONING
a. izin operasi berakhir dan tidak
akan diperpanjang;
b. PI hendak menghentikan
operasi sebelum izin berakhir;
c. Perm perpanjangan ditolak;
d. Terjd kecl. hingga didekom.
+ Syar. adm, teknis, & finansial
Cek lengkap ~ 30 hr
Penilaian ~ 1 th
Perbaikan ~ 6 bl
18 bl
P. PEMBEBASAN
+ Syar. Teknis
BAPETEN Cek lengkap ~
30 hr
Penilaian ~ 6
bl
Pemohon Perbaikan ~ 6 bl
Cek lengkap ~ Cek lengkap ~
30 hr
30 hr
Penilaian ~ 6 bl Penilaian ~ 6
bl
Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl
Cek lengkap ~ Cek lengkap ~ 30 hr
30 hr
Penilaian ~ 6 bl
Penilaian ~ 6
bl
Perbaikan ~ 6 bl Perbaikan ~ 6 bl
TOTAL
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
Perizinan INNR – Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
TAPAK
MASA
LAKU
Sampai
Pernyataan
Pembebasan
KONSTRUKSI
~ 5 th (selain IPL)
~ 8 th untuk IPL
KOMISIONING
~ 2 th
OPERASI
~ 10 th
DEKOMISIONING
/PENUTUPAN
Sampai Pernyataan
Pembebasan
~ 50 th untuk IPL (Inst.
Penyimpanan Lestari)
SYARAT
PERPANJ.
IZIN
BAPETEN
MASA
LAKU
Diajukan > 6 bl
sblm izin konstr.
berakhir
Diajukan > 3 bl
sblm izin
komisioning
berakhir
Lap kemajuan keg. Lap kemajuan
konstr.
keg.komisioning
Prog. & jadw baru Prog. & jadw baru
keg. konstr
keg. konstr
Penilaian ~ 6 bl
Penilaian ~ 6 bl
Diajukan > 3 th sblm IPL: Diajukan > 3 th sblm
izin komisioning
izin komisioning berakhir
berakhir
~ 2 th
~ 10 th setiap
perpanj.
~ 1 th
LAK, LAK berkala
Lap operasi, kajian
penuaan
Penilaian ~ 2 th
IPL: RPF, Lap
pemantauan lingk.
Penilaian ~ 3 th
~ 50 th setiap perpanj.
Perizinan INNR – Perubahan Izin
PIHAK
TAPAK
KONSTRUKSI
KOMISIONING
OPERASI
Syarat awal:
Terdapat perubahan : nama badan hukum, atau alamat instalasi
Pemohon
izin
Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan dokumen perubahan:
nama badan hukum, atau alamat instalasi
BAPETEN Cek ~ 6 bl : perubahan izin
Perubahan data BKO =
permohonan izin operasi
baru
Perizinan INNR
Berakhirnya Izin
Izin Konstruksi, Komisioning, dan Operasi INNR berakhir jika:
I. Masa berlaku Izin habis;
II. Badan hukum bubar atau dibubarkan;
III. Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
IV. Dicabut oleh Ka. BAPETEN
Dalam hal izin Komisioning, Operasi, dan Dekomisioning INNR berakhir, PI tetap
wajib bertanggungjawab atas pengelolaan INNR, Bahan Nuklir, Limbah Radioaktif,
dan pelaksanaan Dekomisioning INNR sesuai per-UU-an.
Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir (BN)
Jenis Pemanfaatan
I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
II. PEMBUATAN;
III. PRODUKSI;
IV. PENYIMPANAN;
V. PENGALIHAN;
VI. EKSPOR DAN IMPOR; DAN
VII. PENGGUNAAN
PERSYARATAN IZIN :
a.
ADMINISTRASI;dan
b.
TEKNIS
Perizinan Pemanfaatan BN- Persyaratan Izin
SYARAT
JENIS PEMANFAATAN
LITBANG
ADMIN:
BUAT
PRODUKSI
SIMPAN
ALIH
EKSIM
a. bukti pendirian badan hukum
b. bukti pembayaran biaya permohonan izin pemanfaatan BN
c. memiliki izin konstruksi, komisioning, operasi, atau dekomisioning
a, b, c
a, b, c
a, b, c
a, b, c
a, b
a,b
angka pengenal impor/ Izin
impor/ dokumen notifikasi
utk. instansi pemerintah
izin ekspor
a. dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir;
TEKNIS
GUNA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir;
sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;
pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif.
program proteksi dan keselamatan radiasi;
rencana proteksi fisik; dan
dokumen sistem Safeguards;
a, b, c
Perizinan P. BN – Tata Cara Permohonan & Penerbitan Izin
PIHAK
LITBANG
BUAT PRODUKSI
SIMPAN
ALIH
EKSIM
Pemohon
izin
+ Syarat administrasi & teknis
BAPETEN
Cek lengkap ~ 3 hr
Penilaian ~ 15 hr
Pemohon
TOTAL
BAPETEN
Perbaikan ~ 7 hr
22 hr
Penerbitan izin ~ 5 hr
GUNA
Perizinan P. BN – Masa Berlaku & Perpanjangan Izin
JANGKA
WAKTU
Pemegang
Izin
BAPETEN
LITBANG
BUAT PRODUKSI
3 TH
2 TH
SIMPAN
5 TH
ALIH
1 TH
EKSIM
1 TH
GUNA
5 TH
Mengajukan permohonan perpanjangan izin >30 hr sblm izin berakhir
Dok. spesifikasi teknis BN
Dok. perubahan sistem safeguards dan proteksi fisik
Penilaian ~ 8 hr kerja
Perizinan P. BN – Pengiriman Kembali BBNB
SYARAT
PI wajib mendapat persetujuan pengiriman kembali dan persetujuan pengiriman
dari Ka. BAPETEN
PEMOHON
Mengajukan permohonan tertulis kpd Ka. BAPETEN
Dokumen
spesifikasi teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan dikirim kembali
informasi mengenai:
1) identitas penerima di negara asal dan pengirim; dan
2) pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di
negara asal.
Sistem Prot Fisik BN
Sistem Safeguards : ICD-MT, ICR
BAPETEN Penilaian ~ 14 hr
PEMEGANG
Menyampaikan bukti pengiriman ~ 14 hr setelah tanggal pengiriman
IZIN
Perizinan P. BN – Persetujuan Ekspor dan Impor
EKSPOR
IMPOR
PEMEGANG Mengeluarkan BN dr pabean wajib memperoleh persetujuan impor atau ekspor dr
IZIN
Ka. BAPETEN
Mengajukan permohonan tertulis kpd Ka. BAPETEN
Dokumen
Commercial invoice
Konosemen (air way bill/bill of ladding)
Daftar pengepakan (packing list)
Commercial invoice
Daftar pengepakan (packing list)
Shipper declaration of dangerous good
Pemberitahuan Ekspor Barang
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
(PEB)
BAPETEN
Penilaian ~ 15 hr kerja
PEMOHON
Perbaikan ~ 7 hr
TOTAL
22 hr
Perizinan Pemanfaatan BN – Perubahan Izin
PIHAK
PEMANFAATAN BN
Syarat awal:
Terdapat perubahan : nama badan hukum PI, alamat instalasi, nama pekerja
radiasi, PPR, pengurus inventori BN, pengawas inventori BN, petugas proteksi fisik,
atau kuantitas BN
Pemohon Mengajukan perubahan izin scr tertulis sblm terjd perubahan data dg. melampirkan
izin
dokumen perubahan.
BAPETEN Cek ~ 8 hr kerja : perubahan izin
Perubahan spesifikasi teknis = permohonan izin operasi baru
Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Berakhirnya Izin
Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir berakhir jika:
I. Masa berlaku Izin habis;
II. Badan hukum bubar atau dibubarkan;
III. Pemegang izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
IV. Dicabut oleh Ka. BAPETEN
INSPEKSI
Wewenang Inspektur KN :
a. melakukan Inspeksi (berkala / sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan
selama proses perizinan, termasuk verifikasi mutu ke vendor atau pabrikan;
b. memasuki dan memeriksa fasilitas dan/atau kawasannya, selama Pembangunan,
Pengoperasian, Dekomisioning IN, dan Penutupan Instalasi Penyimpanan Lestari;
c. memasuki dan memverifikasi setiap Daerah Neraca Bahan Nuklir (Material Balance
Area) dan Location Outside Facilities;
d. melakukan pemantauan radiasi di dalam dan di luar Instalasi Nuklir;
e. melakukan Inspeksi (berkala / sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan
dalam hal terjadi keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan
f. menghentikan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning IN, dan
pemanfaatan Bahan Nuklir, dalam hal terjadi situasi yang membahayakan terhadap
keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.
Penghentian Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir, dan
pemanfaatan Bahan hanya dapat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir setelah
melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari
Kepala BAPETEN.
SANKSI ADMINISTRATIF
1.
2.
3.
4.
Peringatan tertulis;
Denda Administratif (dekomisioning);
Pembekuan Izin; dan
Pencabutan Izin.
Peringatan tertulis (contoh) : pelanggaran Pasal 102 (kewajiban
mengajukan izin baru untuk perubahan BKO untuk pengoperasian
INNR.
Pembekuan izin : tidak berlaku untuk izin Dekomisioning tetapi menjadi
penghentian sementara kegiatan Dekomisioning.
Denda Administratif (50 % dari dana pelaksanaan dekomisioning) :
diberlakukan apabila Pemegang izin selama penghentian sementara
kegiatan dekomisioining tidak melaksanakan pengelolaan instalasi
nuklir dan bahan nuklir, limbah radioaktif.
KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP
Setiap izin Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning IN, dan Reaktor Nuklir
dan Instalasi Nuklir lainnya serta izin pemanfaatan Bahan Nuklir yang diterbitkan
sebelum PP ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir.
Pada saat PP ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No.43 tahun 2006 tentang Perizinan
Reaktor Nuklir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam PP ini.
Pada saat PP ini mulai berlaku:
a. PP No. 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;
b. ketentuan mengenai Perizinan Pemanfaatan Bahan Nuklir dalam PP No. 29 tahun
2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
Terima Kasih