Transcript Baku mutu Lingkungan hidup

Hukum Lingkungan
“ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”
M. Yusrizal Adi S, SH.MH
Fakultas Hukum
Universitas Sutomo
2014
Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup
• Baku Mutu Lingkungan Hidup ( environmental
quality standard) ialah ukuran batas atau
kadat makhluk hidup, zat energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/atau
unsur
pencemar
yang
ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumberdaya
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (
Pasal 1 butir 13 UU No 32 tahun 2009)
• Baku Mutu Lingkungan Hidup berfungsi
sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah
telah terjadi kerusakan atau pencemaran
lingkungan hidup.
• Menurut Rangkuti, istilah Baku Mutu dapat
menimbulkan pengertian yang ambivalen, dan
banyak orang lebih senang menggunakan
istilah “ambang batas”
KLASIFIKASI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 20 UU No 32 tahun 2009
a. Baku mutu air
b. Baku Mutu air limbah;
c. Baku mutu air laut;
d. Baku mutu udara ambien;
e. Baku mutu emisi;
f. Baku mutu gangguan.
• Menurut Pasal 20 ayat (3) UU No 32 tahun
2009 menetapkan bahwa setiap orang
diperbolehkan untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup dengan prasyarat;
a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup,dan;
b. Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewangannnya
Kegunaan Baku Mutu Lingkungan Hidup
1) Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang
berwenang atas mutu lingkungan hidup suatu daerah
atau kompartemen;
2) Sebagai alat penataan hukum administratif bagi
pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan LH,
spt: perusahan atau industri
3) Berguna bagi pelaksanaan amdal yang merupakan
konsep pengendalian lingkungan sejak dini
(preventive);
4) Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan
dan pengawasan perizinan (lisense management).
5) Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran
hukum pidana, terutama dalm pelanggaran delik
formal.
SISTEM PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN
1. Ketentuan yang disebut effluent standart, yaitu
kadar maksimum limbah yang dibolehkan waktu
meninggalkan pabrik, kadar atau mutu
buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat
diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang
ditempatkan ditempat-tempat tertentu disekitar
pabrik, biasanya di pipa buangan limbah atau
dipipa mulut asap pabrik, sistem deteksi ini
berfungsi sebagai meteran untuk memudahkan
penggontrolan tingkat pencemaran limbah dari
pabrik.
2. Ketentuan yang disebut dengan stream
standart, yaitu penerapan kadar batas untuk
sumberdaya tertentu, seperti badan-badan
sungai, danau, waduk, perairan pantai,dll.
Kadar-kadar yang ditetapkan ini didasarkan
pada kemampuan sumberdaya lingkungan
beserta sifat peruntukannya, misalnya batas
kadar buangan/zat pencemar yang ditentukan
untuk ekosistem pariwisata berbeda dengan
ekosistem perairan sungai, karena disini
sangat berbeda corak ekosistem dan sifat
peruntukannya.
Konsekuensi Baku Mutu Lingkungan
Yang belum memadai
• Pihak pabrik banyak yang tidak mengetahui apakah
buangan/limbah yang bersumber dari kegiatan pabriknya
telah menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
a. Bagi pihak pabrik, adalah sulit untuk mengatasi
pencemaran yang berasal dari pabriknya karena tidak
mudah menentukan dan membayangkan akan terjadi
pencemaran;
b. Bagi masyarakat, sebagai “potencial victim” juga sulit
mengetahui ada tidaknya pencemaran/penurunan
kualitas ekosistem di lingkungannya, masyarakat hanya
mengetahui setelah ternyata betul-betul dirasakan
sesuatu hal yang sangat mengganggu bagi kehidupannya,
seperti penyakit, rasa bau dll
c.
Dalam rangka mengajukan gugatan
pertanggungjawaban, masyarakat yang korban
tidak begitu mudah mendapatkan perlakuan
kompensasi, ini terkait dengan faktor sulitnya
mengindentifikasi pencemaran, dan umumnya
tidak
mudah
mendapatkan
atau
mengumpulkan bukti-bukti yang memadai,
pihak pabrikpun bisa merasa tidak yakin jika
kerugian yang diderita berasal dari pabriknya.
Peraturan Baku Mutu Lingkungan yang
telah diterbitkan pemerintah
1. Kep.Menneg LH No:KEP-51/MENLH/10/1995
Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan
Industri;
2. Kep Menneg LH No KEP-52/MENLH/10/1995
Tentang Baku Mutu Limbah cair Kegiatan Hotel;
3. Kep Menneg LH No.112 Tahun 2003 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik;
4. Kep Menneg LH No.202 Tahun 2004 Tentang
Baku Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
pertambangan dan Biji Emas dan atau tembaga;
5. Per.Menneg LH No 02 Thn 2006 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong
Hewan;
6. Per.Menneg LH No.9 thn 2006 Tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
pertambangan bijih nikel;
7. Per. Menneg LH No.4 thn 2007 tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
minyak dan gas serta Panas Bumi;
8. Per.Menneg LH No.5 tahun 2007 tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan
pengolahan buah-buahan dan sayuran
9. Per.Menneg LH No.6 tahun 2007 tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
pengolahan hasil perikanan;
10. Per.Menneg LH No. 8 tahun 2007 Tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan
Industri petrokimia Hulu;
11. Per.Menneg LH No. 9 Tahun 2007 tentang Baku
Mutu Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Industri Rayon;
12. Per.Menneg LH No. 3 tahun 2007 tentang Baku
Mutu Lingkungan Bagi Kawasan Industri;
13. Per.Menneg LH No. 4 tahun 2010 Tentang Baku
Mutu Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan
Industri Minyak Goreng;
14. Per.Menneg LH No. 5 tahun 2010 tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi Industri Gula;
15. Per Menneg LH No. 8 tahun 2010 tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Industri Kimia Hulu;
16. Per Menneg LH No. 10 tahun 2010 tentang Baku
Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau kegiatan
Industri
Vimyldemonomer
dan
Dolyvinyzchloride