Transcript Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Pengawasan Lingkungan Hidup
dan Kesehatan Masyarakat
Disampaikan pada Pertemuan LP-LS Wilayah
Layanan Kerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2013
Oleh: Herry Hamdani
Kementerian Lingkungan Hidup
Bekasi, 3 Oktober 2013
LANDASAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGENDALIAN PENCEMARAN
Kepmen No. 13 Tahun 1995
Kepdal No. 205 Tahun 1996
Kepkadal No. 205 Tahun 1995
Kepmen No. 129 Tahun 2003
Permen No. 07 Tahun 2007
Permen No. 17 Tahun 2008
Permen No. 18 Tahun 2008
Permen No. 21 Tahun 2008
Permen No. 13 Tahun 2009
UDARA
AIR
AMDAL
PP No. 27 tahun 1999
UUPLH
32/2009
LIMBAH B3
PP No. 18 Tahun 1999
Juncto
PP No. 85 Tahun 1999
KepMenLH No. 51 Tahun 1995
KepMenLH No. 58 Tahun 1995
KepMenLH No. 42 Tahun 1996 jo
KepMenLH No. 09 Tahun 1997
KepMenLH No. 3 Tahun 1998
KepMenLH No. 52 Tahun 1995
KepMenLH No. 28 Tahun 2003
KepMenLH No. 29 Tahun 2003
KepMenLH No. 112 Tahun 2003
KepMenLH No. 113 Tahun 2003
KepMenLH No. 202 Tahun 2005
PerMENLH No. 05 Tahun 2007
PerMENLH No. 06 Tahun 2007
PP. No. 82 Tahun 2001
PP. No. 41 Tahun 1999
DUMPING
KE LAUT
PP No. 19 Tahun 1999
Kepdal No. 68 Tahun 1994
Kepdal No. 01 Tahun 1995
Kepdal No. 02 Tahun 1995
Kepdal No. 03 Tahun 1995
Kepdal No. 04 Tahun 1995
Kepdal No. 05 Tahun 1995
TUJUAN DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.
LINGKUP PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.
UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN
(Pasal 13 ayat (2) UU 32/2009 PPLH)
PENCEGAHAN
PENGENDALIAN
PENANGGULANGAN
PEMULIHAN
PENCEGAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PENGENDALIAN
KLHS
Tata Ruang
Baku Mutu LH
Kriteria Baku Kerusakan LH
Amdal
UKL-UPL
Perizinan
Instrumen Ekonomi LH
Peraturan PUU berbasis LH
Anggaran berbasis LH
Analisis Resiko LH
Audit Lingkungan
Instrumen lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan
PENANGGULANGAN
a.
b.
c.
d.
Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH
kepada Masyarakat.
Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH
Penghentian sumber pencemar dan/atau kerusakan LH
Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan
PEMULIHAN
a.
b.
c.
d.
e.
Penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar;
Remediasi;
Rehabilitasi;
Restorasi;
Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan
PENGENDALIAN PENCEMARAN
Pertambangan,
energi & Migas
Sektoral
Pendekatan
Pengendalian
Pencemaran
Manufaktur,
Prasarana dan
Jasa
Agroindustri
Pengendalian
Pencemaran Air
Media
lingkungan
Pengendalian
Pencemaran
udara
BAKU MUTU LINGKUNGAN DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN
• Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sumber spesifik
(misal: besi & baja, pulp & kertas, PLTU batu bara, Semen,
pupuk, keramik, carbon black, dll);
• Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sumber Tidak
Spesifik (misal: ketel uap, selain kegiatan spesifik);
• Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Spesifik (soda kostik,
pelapisan logam, penyamakan kulit, minyak sawit, pulp &
kertas, karet, gula, tapioka, tekstil, pupuk, etanol, MSG,
kayu lapis, susu, minuman ringan, sabun, kegiatan hotel,
rumah sakit, dll);
• Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Tidak Spesifik (berlaku
untuk selain industri yang telah ditetap)
• Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak;
PARAMETER DALAM BAKU MUTU
LINGKUNGAN HIDUP
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran Udara
FISIKA
Non Logam
Logam
Temperatur
Cu
Amonia
Hg
Zat Padat Terlarut
Zn
Gas Klorin
As
Zat Padat
Tersuspensi
Cr+6
HCl
Sb
HF
Cd
KIMIA
Cr
NO2
Zn
pH
Cd
SO2
Pb
Fe
Hg
H2S
Mn
Pb
Opasitas
Ba
As, dll.
Partikulat
Khusus Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan rumah
sakit (permen 58/1995) ada pengukuran e. colli
PENCEMARAN DAN BAKU MUTU
LINGKUNGAN HIDUP
• Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup
(Pasal 20 ayat (1), UU 32/2009 PPLH)
• Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan:
Tujuan pengawasan lingkungan hidup
adalah untuk memantau, mengevaluasi
dan menetapkan status ketaatan
penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan terhadap:

Kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan di
bidang pengendalian pencemaran dan
atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban untuk melakukan
pengelolaan lingkungan dan
pemantauan lingkungan sebagaimana
tercantum dalam dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau
persyaratan lingkungan yang
tercantum dalam izin yang terkait.
Sasaran:
Sasaran pengawasan lingkungan hidup adalah untuk mendapatkan data dan
informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau
status ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan atau kerusakan
lingkungan, serta perizinan yang terkait.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
KELOMPOK SASARAN (TARGET
GROUP)
Ruang lingkup pengawasan lingkungan
hidup mencakup aspek perundangundangan, aspek perizinan dan aspek
kesiagaan dan tanggap darurat.
Pasal 44 UU 32/2009
(1)
Menteri melakukan pengawasan
terhadap penaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran
udara”,
(2)
Untuk melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat menetapkan pejabat
yang berwenang melakukan
pengawasan”.
Kelompok sasaran (target group)
pengawasan lingkungan hidup,adalah
penanggung jawab dari suatu usaha dan
atau kegiatan.
PENGAWASAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
• Dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup (PPLH) pusat atau daerah;
• Dilaksanakan oleh Tim;
• Pengambilan conto/sampel oleh petugas
tersertifikasi;
• Pengujian oleh laboratorium terakreditasi atau
ditunjuk gubernur;
• Metode analisis lab merujuk SNI
TERIMA KASIH
Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa
Gedung B Lantai 5
Jl. DI Panjaitan Kav#24, Kebon Nanas, Jakarta Timur
Phone/Fax: (021) 85906677