Transcript KONFLIK SOSIAL - Jurnal Srigunting

INSTRUMENTAL INPUT
KONFLIK YG
PERNAH TJD
•
•
•
•
UU NO 2 TAHUN 2011
UU NO 7 TAHUN 2013
INPRES 2 TAHUN 2013
PERKAP NO 8 TAHUN 2013
SUBJEK
BLM TUNTAS &
OPTIMALNYA PKS
POTENSI KONFLIK
METODE
OBJEK
• POLRI
•IDENTIFIKASI •PIHAK
YG
• TNI
•PENCEGAHAN BERKONFLIK
• INSTANSI
TERKAIT
•PENGHENTIAN
• PRANATA
ADAT
& •PEMULIHAN
SOSIAL
• KOMP MASY
LAIN
• PENYEBAB KONFLIK
• SUMBER KONFLIK
ENVIRONMENTAL INPUT
FEEDBACK
TERTANGANINYA
KONFLIK & POT
KONFLIK SCR
TERPADU &
KOMPREHENSIF
 TDK TJD KONFLIK
BERULANG
 APABILA TJD KONFLIK
PENGHENTIAN
DILAK
SCR
TEPAT
&
PROFESIONAL
 KONFLIK & POTENSI
KONFLIK
DAPAT
DIELESAIKAN
“Perseteruan Dan/Atau Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau
Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Dan Berdampak Luas Yang Mengakibatkan
Ketidakamanan Dan Disintegrasi Sosial Sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional Dan Menghambat
Pembangunan Nasional”
FASE PENDORONG KONFLIK
 KONFLIK TERPENDAM MERUPAKAN BIBIT KONFLIK YANG SEWAKTU-WAKTU BERPOTENSI MUNCUL KE
PERMUKAAN
 KONFLIK YANG TERPERSEPSI YAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MENGKONSEPSI
SITUASI KONFLIK SEPERTI MEMBUAT ASUMSI, MOTIF DAN POSISI KELOMPOK LAWAN.
 KONFLIK YANG TERASA YAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MERASAKAN ADANYA
KETEGANGAN DAN PENGALAMAN YANG BERSIFAT EMOSIONAL (MARAH, FRUSTASI, TAKUT DAN GELISAH)
 KONFLIK YANG TERMANIFESTASI YAITU FASE DIMANA SALAH SATU PIHAK MEMUTUSKAN UNTUK BEREAKSI
MENGHADAPI PIHAK LAWAN DALAM BENTUK TINDAKAN NYATA SEPERTI AGRESI, DEMONSTRASI,
SABOTASE DLL.
 KONFLIK SESUDAH PENYELESAIAN YAITU FASE SESUDAH PENGELOLAAN KONFLIK. BILA KONFLIK DAPAT
DISELESAIKAN DENGAN BAIK MAKA BERPENGARUH POSITIF (FUNGSIONAL), ATAU MALAH TERJADI
SEBALIKNYA (DISFUNGSIONAL)
PERBEDAAN PENDIRIAN DAN PERASAAN ANTARA INDIVIDU DAN ATAU KELOMPOK YANG
SEMAKIN TAJAM
PERUBAHAN SOSIAL YANG TERLALU CEPAT, SEHINGGA MENYEBABKAN DISORGANISASI DAN
PERBEDAAN PENDIRIAN MENGENAI SISTEM NILAI YANG BARU
PERBEDAAN KEBUDAYAAN YANG PENGARUHI POLA PIKIR DAN TINGKAH LAKU INDIVIDU
DALAM KELOMPOK BUDAYA TERTENTU, SEHINGGA MENIMBULKAN PERTENTANGAN
BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA INDIVIDU ATAUPUN KELOMPOK
 BERKAITAN
POLEKSOSBUD
DENGAN
 PERSETERUAN
ANTAR
/INTRAUMAT BERAGAMA,
SUKU DAN ETNIK
 SENGKETA
WILAYAH
BATAS
 SENGKETA SDA
 DISTRIBUSI SDA
TIDAK SEIMBANG
YANG
 UNRAS MENGARAH PD
ANARKHIS, DESTRUKTIF
DAN KEKERASAN FISIK
 PENGRUSAKAN
DAN FASOS
FASUM
 PENDUDUKAN
 GANGGUAN KELANCARAN
RODA
PEREKONOMIAN,
KEHIDUPAN MASY DAN
INSTABILITAS NASIONAL
PEMILU MERUPAKAN SALAH SATU SENDI UTK TEGAKNYA SISTEM POLITIK DEMOKRASI.
TUJUAN PEMILU UTK MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP-2 DEMOKRASI DG CARA
MEMILIH WAKIL-2 RAKYAT DI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
SALAH SATU FUNGSI UTAMA PEMILU DI NEGARA DEMOKRATIS
TIADA
LAIN UTK
MEMILIH KEPEMIMPINAN NASIONAL SCR KOLEKTIF MELALUI PEMILIHAN SCR
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL
DLM SISTEM PRESIDENSIIL, PEMILU DISELENGGARAKAN SEBANYAK 2 X, YAITU UTK
MENENTUKAN WAKIL RAKYAT DI DPR, DPD, DPRD DAN UNTUK MENENTUKAN PRESIDEN
(KEPALA PEMERINTAHAN) DL MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA
DINAMIKA POLITIK SANGAT BERPENGARUH PD SETIAP TAHAPAN PEMILU YG DPT
BERPOTENSI TIMBULKAN KONFLIK YG PADA GILIRANNYA DAPAT MENGGANGGU
STABILITAS KAMTIBMAS, SEHINGGA HRS DIANTISIPASI OLEH APARAT POLRI DAN
STAKEHOLDERS LAINNYA TERMASUK TNI DLM PAM PEMILU 2014
DISTRIBUSI LOGISTIK
(1 PEB – 8 APRIL 2014)




KAMPANYE
(16 MAR – 5 APRIL 2014)
PPK
KAB/KOTA
PROV
NASIONAL
:
:
:
:
13 – 17 APRIL 2014
19 – 21 APRIL 2014
22 – 24 APRIL 2014
26 APRIL – 6 MEI 2014
MASA TENANG
(6 – 8 APRIL 2014)
PUNGUT SUARA
( 9 APRIL 2014)
REKAP & HITUNG SUARA
( 9 APRIL – 6 MEI 2014)
TAP PEROLEH KURSI & CALON TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA
 DPRD PROV
 DPR & DPD
: JULI – AGUST 2014
: AGUST - SEPT 2014
: 1 OKT 2014
(11 – 13 MEI 2014)
PELANTIKAN / SUMPAH JANJI
( JULI – 1 OKT 2014)
DISTRIBUSI LOGISTIK
(2014)
KAMPANYE
(2014)
MASA TENANG
(2014)
PUNGUT SUARA
(2014)
REKAP & HITUNG SUARA
(2014)
TAP PEROLEH KURSI & CALON TERPILIH
(2014)
PELANTIKAN / SUMPAH JANJI
(2014)
 DISTRIBUSI LOGISTIK TERLAMBAT
 ALAT/PERLENGKAPAN DICURI,
DIGANDAKAN, DIPALSUKAN, DIBAKAR/RUSAK
 KORUPSI
PENGADAAN
BARANG/JASA
PENYEDIAAN LOGISTIK & DISTRIBUSI
 SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN/PENCULIKAN
 MONEY POLITIK, BLACK CAMPAIGN
 KECURANGAN TERTENTU
 ISU SARA
 KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA
 PROTES PARPOL KPD PARPOL LAIN
 PROTES PARPOL
KPD PENYELENGGARA
PEMILU
 RUSUH MASSAL / SABOTASE / TEROR /
ANCAMAN / PENCULIKAN
 GAR, LAKA & MACET LANTAS
 KEJAH KONVENSIONAL LAIN







PROTES & UNJUK RASA
SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN
MONEY POLITIC
MANIPULASI / PENGGELEMBUNGAN SUARA
INTIMIDASI DAN PEMAKSAAN
PENOLAKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA






PROTES DARI ELEMEN MASYARAKAT
SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN
MONEY POLITIC
MANIPULASI / PENGGELEMBUNGAN SUARA
UNJUK RASA
KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA
 PENOLAKAN HASIL PENGHITUNGAN
 PENGERAHAN MASSA
 PENCULIKAN
 PEMBAKARAN
 SABOTASE
 UNJUK RASA;
 SABOTASE/TEROR/PENGANCAMAN/PENCULIKAN
 KEJAHATAN KONVENSIONAL LAINNYA
1.
ISU MASALAH
DPT
2.
ISU-ISU POLITIK UANG
3.
PENGGELEMBUNGAN SUARA
4.
POLITISASI BIROKRASI KABUPATEN HINGGA KE TKT DESA
5.
PERAN LEGISLATIF YANG TIDAK INDEPENDEN
6.
PROVOKASI ELITE POLITIK
7.
KOMPLEKSITAS PERATURAN PER-UU-AN MENGENAI PEMILU
8.
KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA & PENGAWAS PEMILU
9.
KAPASITAS KPU/KPUD DAN DPR/DPRD YG TIDAK SIAP
UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK
10.
PERSETERUAN PRIBADI ANTAR CALON / ELITE POLITIK
11.
BLACK CAMPAIGN
1. JUMLAH KASUS = 14 KEJADIAN


















BENTROK ANTARA POK PENDUKUNG PILKADA DI PAPUA (5 KSS)  KORBAN MD = 7 ORG; LUKA-LUKA = 67 ORG; & 10 RUMAH TERBAKAR.
PENYERANGAN & PERUSAKAN KANTOR KPUD KOTA SORONG PAPUA  PELAKU = 500 ORG (DIAMANKAN 1 ORG); LUKA-LUKA = 1 ORG
ANGGOTA POLRI.
PEMBAKARAN KANTOR WALIKOTA SORONG PAPUA  PELAKU LIDIK; BEBERAPA BAGIAN BANGUNAN TERBAKAR.
KERIBUTAN OLEH MASSA SIMPATISAN KNPB, PAPUA  KORBAN MD = 1 ORG; DIAMANKAN = 43 ORG;
UNRAS ANARKHIS OLEH MASSA PENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH, DI ACEH  1 UNIT KENDARAAN DINAS KIP ACEH TERBAKAR;
PELEMPARAN GRANAT KE RUMAH SALAH SATU ANGGOTA DPR PARTAI ACEH  SEBAGIAN RUMAH RUSAK;, TIDAK ADA KORBAN JIWA.
PEMBAKARAN KANTOR KPUD PADANG SIDEMPUAN, SUMUT  BEBERAPA BARANG INVENTARIS TERBAKAR, TIDAK ADA KORBAN JIWA.
PENYEGELAN KANTOR BUPATI KAB. BALANGAN KALSEL  LUKA – LUKA = 11 ORG; DIAMANKAN = 23 ORG.
UNRAS ANARKHIS KRN TIDAK PUAS HASIL PILKADA DI KAB. MOROWALI SULTENG  2 ORG PERS POLRI LUKA-LUKA.
UNRAS ANARKHIS RUSAK FASILITAS UMUM DI KAB. BANGKALAN JATIM  10 ORG DIAMANKAN.
2. BENTUK – BENTUK KASUS MENONJOL
3. ANALISA SUMBER KONFLIK
BENTROK ANTAR MASSA PENDUKUNG PARA CALON
PERUSAKAN & PEMBAKARAN KANTOR KPUD
UPAYA PEREBUTAN KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA
PEMBAKARAN KANTOR WALIKOTA
PERUSAKAN / PEMBAKARAN FASILITAS / KENDARAAN KPU
INTIMIDASI TERHADAP PARA KANDIDAT (PELEMPARAN GRANAT)
UNJUK RASA ANARKHIS DISERTAI PERUSAKAN FASILITAS UMUM
PENYEGELAN KANTOR PEMERINTAHAN
 KETIDAKPUASAN & PENOLAKAN TERHADAP HASIL KEPUTUSAN
KPUD / PROPINSI
 TERJADI DUGAAN KECURANGAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN
PILKADA
 ISU PROVOKATIF DAN KESALAHPAHAMAN DIANTARA MASING MASING KELOMPOK PENDUKUNG KANDIDAT SEHINGGA MEMICU
KONFLIK
“UU No 7 Tahun 2012, Tugas Dan Tanggungjawab Polri Lebih Dititikberatkan
Pada Tahap Penghentian Konflik (Pasal 13 Ayat I), Namun Apabila Polri Hanya
Fokus Pada Penghentian Konflik Resikonya Sangat Berat Oleh Karena Itu, Polri
Juga Mengefektifkan Upaya Pencegahan Konflik”
 INVENTARISASI POTENSI KONFLIK
 PENELITIAN / PENDLMAN POTENSI KONFLIK
 MEMBUAT PRIORITAS PENANGANAN POTENSI
KONFLIK
 PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
 PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN
 MEMBATASI
PERLUASAN
AREA
DAN
TERULANGNYA KONFLIK
 MEMELIHARA KONDISI DAMAI DLM MASY
 MENGEMBANGKAN
SISTEM
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN SCR DAMAI
 MEREDAM POTENSI KONFLIK.
 MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI (SPD).
 KEGIATAN REKONSILIASI
 KEGIATAN REHABILITASI
 KEGIATAN REKONSTRUKSI

MEMELIHARA KONDISI DAMAI DLM MASY
1. BERSAMA PEMDA DAN ELEMEN MASY MELAKUKAN BIMLUH KPD MASY
2. MENDORONG MASY BERPERAN AKTIF DALAM MENYELESAIKAN SETIAP PERMASALAHAN
YANG BERPOTENSI KONFLIK MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
3. BERDAYAKAN PERAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL, AGAR SIT DAMAI DALAM
MASYARAKAT TETAP TERPELIIHARA.
4. MENINGKATKAN SINERGI DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN IMBAUAN
KEPADA MSYARAKAT AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK
KEKERASAN DALAM MENYELESEIKAN MASALAH.
5. MELAKUKAN PENANAGAN SETIAP BENTUK PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK
BERKEMBANG MENJADI KONNFLIKPENINDAKAN TEHADAP BERBAGAI BENTUK
PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI PERMASALAHAN YANG
LEBIH MELUAS.

MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI
1. MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN
PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG
HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK.
2. MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN,
KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA
KECIL DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA
3. PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN
MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI
4. MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH
MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK
KEKERASAN

MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI
1. MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN
PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG
HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK.
2. MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN,
KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA KECIL
DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA
3. PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN
MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI
4. MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH
MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN

MEREDAM POTENSI KONFLIK
1. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERHATIKAN
2. MENERAPKAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN PRINSIP TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK.
3. MELAKSANAKAN FGD DALAM SETIAP UPAYA MENEMUKAN SOLUSI TERHADAP
PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI TERJADINYA KONFLIK SOSIAL.
4. PROAKTIF DALAM MEMEDIASI PARA PIHAK YANG BERKONFLIK AGAR TIDAK BERKEMBANG
MENJADI KONFLIK YANG MELUAS.
5. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI KOMUNITAS DALAM MASYARAKAT MELALUI
KEGIATAN POLMAS GUNA MENGELIMINIR POTENSI KONFLIK.
6. MENEGAKAN HUKUM SECARA TEGAS, NONDISKRIMINASI DAN MENGHORMATI HAM

MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI (SPD)
1. MENGOPTIMALKAN PERAN JAJARAN INTELKAM UNTUK MELAKUKAN DETEKSI DINI,
DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1 (SATU) ANGGOTA INTELEJEN PADA SETIAP
KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGI DAN BERSINERGI
DENGAN UNSUR KOMINDA.
2. MENGOPTIMALKAN PERAN BHABINKAMTIBMAS, DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1
(SATU) ATAU LEBIH BHABINKKAMTIBMAS PADA SETIAP KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI
BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGII.
3. MENGOPTIMALKAN PERAN PATROLI SABHARA, DIANTARANYA MELALUI PATROLI DIALOGIS
UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN SITUASI WILAYAH.
4. MENGOPTIMALKAN PERAN POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI.
5. MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG INTENSIF DENGAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL
DALAM RANGKA MEMPERLUAS JARINGAN INFORMASI.
6. MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI YANG BERTUGAS DI DAERAH POTENSI KONFLIK UNRUK
MEMBUAT LAPORAN INFORMASI TENANG BERBAGAI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN
7. MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI MEMASUKKAN DATA POTENSI KONFLIK KE DALAM SISTEM
INFORMASI YANG TERINTEGRASI SAMPAI DENGAN MABES POLRI

PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
1.
MEDIASI MENGIKUTSERTAKAN PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL
2. MEDIASI BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, DIUPAYAKAN MELALUI NEGOSIASI UNTUK MENDAPATKAN
HASIL YANG DIKEHENDAKI.
3. NEGOSIASI TIDAK BERHASIL DICAPAI, POLRI MENGIMBAU KEPADA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK UTK
MENAHAN DIRI DAN TDK MELAK PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM
4. HIMBAUAN TIDAK DIPATUHI DAN KEKERASAN MASIH BERLANJUT, DIKELUARKAN MAKLUMAT
5. MENGHENTIKAN KEKERASAN FISIK MELALUI PENGGELARAN KEKUATAN POLRI
 MENGERAHKAN KUAT YANG DIMILKI SATWIL DISESUAIKAN DENGAN ESKALASI KONFLIK
 PENGGELARAN SATWIL KURANG DAPAT MEMINTA BACK UP KEKUATAN (BACK UP RAYONISASI
DAN BACK UP SATUAN HIRARKIS)
 BACK UP BRIMOB NUSANTARA YG SPT DIGERAKKAN KE DAERAH KONFLIK DLM WKT 4 JAM
 DALAM HAL TERTENTU POLRI DAPAT MEMINTA BANTUAN TNI SESUAI MEKANISME
 MEMPEDOMANI TAHAPAN PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
6. MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMAKSAKAN
KEHENDAK/MEMPROVOKASI AKSI
7. MEMINIMALISIR TIMBULNYA KORBAN
8. MELAKUKAN PROSES HUKUM KEPADA PARA PELAKU PELANGGAR HUKUM


PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN
1. MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KONFLIK SECARA CEPAT DAN TEPAT
2. MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP KORBAN KONFLIK, BAIK KORBAN MENINGGAL MAUPUN
LUKA-LUKA.
3. MEMBENTUK POSKO PENGADUAN ORANG HILANG AKIBAT KONFLIK
4. MEMBANTU PEMDA/INSTANSI TERKAIT, ANTARA LAIN DALAM HAL PENYIAPAN TEMPAT
PENGUNGSIAN, PERAWATAN MEDIS, MENDIRIKAN DAPUR UMUM DAN SEBAGAINYA
MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK
1. MELAKUKAN ISOLASI UNTUK MENGHAMBAT PENYEBARAN KONFLIK MASSA GUNA MEMBATASI
RUANG GERAK MASSA
2. MELAKUKAN PENYEKATAN TERHADAP JALUR ATAU JALAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK
MASUKNYA MASSA KE LOKASI/DERAH KONFLIK
3. MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SUSULAN DENGAN CARA PENGAMANAN AGAR TIDAK
TERJADI AKSI BALAS DENDAM, PENJAGAAN TEMPAT/OBYEK YANG MENJADI SASARAN
MASSA, MELAKUKAN DETEKSI TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKONFLIK, KONTER ISU
PROVOKATOF, BINLUH DAN TINDAKAN TEGAS DAN MEMPROSES SECARA HUKUM TERHADAP
ORANG YANG SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMANCING TERULANGNYA KONFLIK

KEGIATAN REKONSILIASI
1. MEDIASI PERUNDINGAN DAMAI SECARA PERMANEN
2. MEMFASILITASI PEMBERIAN RESTITUSI

KEGIATAN REHABILITASI
1. PEMULIHAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
2. MELAKUKAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL DAN KESEHATAN PADA DAERAH PASCA KONFLIK
3. MEMPERBANYAK KEGIATAN SIMPATIK

KEGIATAN REKONSTRUKSI
KEGIATAN REKONSTRUKSI DILAKUKAN DI DAERAH PASCA KONFLIK DENGAN TUJUAN UNTUK
PERCEPATAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA
DASAR : PERKAP NO 8 TH. 2013 TTG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN :
DLM HAL PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGGUNAAN DAN
PENGERAHAN KEKUATAN TNI DILAKUKAN MEKANISME, SBB
KRITERIA PERMINTAAN BANTUAN
PERSONEL POLRI TERBATAS, SARPRAS POLRI PENDUKUNG OPERASIONAL TDK CUKUP, KEADAAN
GEGOGRAFIS TDK MEMUNGKINKAN POLRI BERTINDAK SEGERA SEHINGGA MEMBUTUHKAN
BANTUAN TNI SETEMPAT, KONFLIK TDK DPT DIKENDALIKAN OLEH POLRI DAN TERGANGGUNYA
PEMERINTAHAN
PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN
1. PERMINTAAN DPT DILAKUKAN SCR LISAN DAN DITINDAKLANJUTI TERTULIS PALING LAMBAT
1 X 24 JAM DIAJUKAN OLEH KASATWI. SETINGKAT KAPOLRES DITUJUKAN KPD KOMANDAN
MILITER SETEMPAT
2. KASATWIL YG MEMINTA BANTUAN MELAPORKAN SEGERA KPD ATASANNYA SELAMBATNYA 1 X
24 JAM
DASAR
 UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI
 UU NO. 34 TH 2004 TTG TNI
 INPRES NO 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GUAN
KAMDAGRI
 MoU POLRI – TNI TGL. 28 JAN 2013 TTG
PERBANTUAN TNI KPD POLRI DLM RANGKA
HARKAMTIBMAS
 MoU POLRI, TNI DAN KEMENTERIAN TERKAIT NO
B/17/V/2013 TGL 27 MEI 2013 TTG
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DLM RANGKA
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 MoU POLRI, TNI DAN KEMENTERIAN TERKAIT NO
B/18/V/2013
TGL
27 MEI 2013
TTG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERINGATAN DINI
SCR
TERPADU
PENANGANAN
GANGGUAN
KEAMANAN DALAM NEGERI
TUGAS PERBANTUAN TNI KPD POLRI
 MENGHADAPI UNRAS / MOGOK KERJA
 MENGHADAPI KERUSUHAN MASSA
 MENGAMANKAN GIAT MASYARAKAT/PEMERINTAH
YG
BERSIFAT
LOKAL, NASIONAL, DAN
INTERNASIONAL YG MEMILIKI KERAWANAN TINGGI
 MENANGANI KONFLIK SOSIAL DLM HAL BANGUN
SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENGHENTIAN
KEKERASAN FISIK TERKAIT KONFLIK SOSIAL
SRT PERMINTAAN BANTUAN TNI MEMUAT
1. PERKEMBANGAN SITUASI TERAKHIR
2. ALASAN PERMINTAAN BANTUAN
3. JML
KEKUATAN
DAN
KEMAMPUAN
PERALATAN YG DIBUTUHKAN
4. SASARAN / LOKASI PENUGASAN
HAL – HAL YG PERLU DIPERHATIKAN
1. STATUS PERBANTUAN SATGAS TNI
BAWAH KENDALI OPERASI ATAU
KOMANDO OPERASI
BERUPA
BAWAH
2. PERBANTUAN SATGAS TNI DI KOORD
SERTA
DIKENDALIKAN OLEH KASATWIL
DAN
3. BATAS TINDAKAN POLISIONAL OLEH SATGAS TNI
DITETAPKAN OLEH KASATWIL DGN TETAP
MENGHORMATI HAM
4. PERUBAHAN KEKUATAN ATAU ALIH SASARAN
DIKOORD DGN KOMANDAN SATUAN TNI YG
BERIKAN PERBANTUAN
6. DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK YG
5. LAMA WAKTU PENUGASAN
DIBERIKAN
5. SATUAN PERBANTUAN TNI TERKECIL MINIMAL
SETINGKAT PLETON
6. SATGAS TNI YG DIPERBANTUKAN DPT DIBERIKAN
SEKTOR SENDIRI TERUTAMA UTK AMANKAN
OBJEK VITAL
MENGAPA DIPERLUKAN SINERGI ?
SINERGI
 SALING MEMBANTU
 SALING MEMPERKUAT
 SALING MENDUKUNG


KEGIATAN / OPERASI GABUNGAN
PEKERJAAN YG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA LEBIH BAIK HASILNYA DARIPADA
DIKERJAKAN SENDIRI-SENDIRI, SELAIN ITU GABUNGAN BEBERAPA UNSUR AKAN
MENGHASILKAN SUATU PRODUK YG LEBIH UNGGUL ( STEPHEN R. COVEY, 1993,
PRINCIPLES CENTERED LEADERSHIP )
DIHADAPKAN PADA
MASALAH BANGSA YG
BERKEMBANG
PEMILU 2014
STRATEGISNYA PEMILU :
PERLU
DIKAWAL &
DIAMANKAN
TUJUAN
NASIONAL
SINERGI TNI DAN POLRI
TERPILIHNYA
PEMIMPIN
BANGSA
 KEBERLANGSUNGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
 SEJARAH PERGANTIAN PIMPINAN NEGARA
PD ERA PRESIDEN SOEKARNO, SUHARTO,
HABIBIE, ABDURAHMAN WAHID, MEGAWATI DAN
SBY
 KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN
 KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN
1.
2.
3.
4.
TAHAP IDENTIFIKASI
 BERSAMA – SAMA
DGN
POLRI, INSTANSI
TERKAIT
LAINNYA
UTK
MENGINVENTARISASI POTENSI KONFLIK PD SETIAP TAHAPAN PEMILU
 MELAKUKAN PEMETAAN THD DAERAH RAWAN POTENSI KONFLIK PEMILU DAN
MEMBERIKAN MASUKAN SERTA SARAN KPD INSTANSI TERKAIT / PENYELENGGARA
PEMILU GUNA MEMINIMALISIR TJDNYA KONFLIK TERBUKA DAN MELUAS
TAHAP PENCEGAHAN
 BERSAMA – SAMA DGN POLRI, INSTANSI TERKAIT DAN SELURUH KOMPONEN
MASYARAKAT MEMBANGUN KONDISI DAMAI DLM MASYARAKAT
 MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN DGN BERBAGAI KOMUNITAS
 MELAKUKAN
KOORDINASI
DGN
UNSUR
KOMINDA
DALAM
RANGKA
MEMUTAKHIRKAN DAN TUKAR – MENUKAR INFORMASI TERKAIT PERKEMBANGAN
INFORMASI TERKINI
 OPTIMALKAN PERAN BABINSA DLM MEMPEROLEH INFORMASI DAN MENJAGA
SITUASI KAMTIBMAS TETAP KONDUSIF
TAHAP PENGHENTIAN KONFLIK
ATAS PERMINTAAN POLRI SESUAI DGN KETENTUAN MELAKSANAKAN PENGHENTIAN
KONFLIK MELALUI TAHAPAN / PROSEDUR YG BERLAKU BERDASARKAN ESKALASI
KONFLIK YG TERJADI
TAHAP REKONSILIASI
BERSAMA – SAMA INSTANSI TERKAIT MEMBANTU PEMDA UTK MENGEMBALIKAN
KEADAAN DAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN YG TDK HARMONIS DLM MASY AKIBAT
KONFLIK MENUJU KEADAAN SEMULA LALUI KEGIATAN REKONSILIASI, REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI
BERSAMA AWAL DARI SUKSES
TETAP BERSAMA KITA RAIH SUKSES
SELALU BERSAMA KITA RAIH SUKSES BERSAMA-SAMA