Transcript kelompok 5 - iwanmulyanaikopin

Disusun Oleh :
Andri Purnama 1108034
Agus Muslim 1108031
Aridea Nauri 1108036
Dedik Dzikrullah 1108041
Abdul Salman 1108001
Perbankan Syariah / kelompok 5 / 2011
Alqur’an, Surat Al-Baqarah :233
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan
Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”
Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa Rasul
SAW bersabda :
“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah
olehmu upahnya kepada tukang bekam
itu.” (H.R Bukhari & Muslim)”
Akad – akad dalam Bank Syariah
Wa’ad
Transaksi
Komersial
Transaksi
Sosial
Natural
Certainty
Contracts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Qard
Wadiah
Wakalah
Kafalah
Rahn
Hibah
Waqf
1.
2.
3.
4.
Murabahah
Salam
Istishna’
Ijarah
Teori
Pertukaran
Natural
uncertainty
contracts
1.
2.
3.
4.
Musyarakah
(wujud, ‘inan,
abdan,
muwafadhah,
mudharabah)
Muzara’ah
Musaqah
Mukhabarah
Teori
Percampuran
Ijarah :
hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan
membayar imbalan tertentu.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional ;
“ ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat) atau suatu barang atu jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran
upah / sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.”
Ijarah ( Sewa )
Jenis kegiatan ijarah antara lain
penyewaan kotak simpanan ( safe
deposit box ) dan jasa laksana
administrasi dokumen ( custodian ).
Bank mendapat imbalan sewa dari jasa
tersebut
Akad Ijarah
Pelaku :
 Bank, bertindak sebagai pihak upahan untuk mendapatkan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan demikian bank
akan mendapatkan ujrah atau upah dari nasabah sampai
dengan diserahkannya barang kepada nasabah.
 Pihak nasabah, bertindak sebagai penyewa jasa bank untuk
mencarikan barang yang dipesan. Nasabah akan memberikan
upah kepada bank.
Transaksi :
 Bank melakukan kontrak ijarah dengan pihak nasabah sampai
dengan didapatkannya barang tersebut oleh nasabah. Dalam
kontrak ijarah ini bank akan mendapatkan ujrah atau ijarah fee
sesuai dengan kesepakatan. Bank bertugas sebagai pihak
upahan yang bertugas untuk mencarikan barang yang
dikehendaki oleh nasabah. Dalam hal ini bank akan mencarikan
barang ke pihak ketiga. Ujrah akan diberikan setiap bulan.
PRINSIP SEWA (IJARAH)
Transaksi ijarah dilandasi adanya
perpindahan manfaat (hak guna), bukan
perpindahan kepemilikan (hak milik).
 Prinsip ijarah sama saja dengan prinsip
jual beli, tapi perbedaannya terletak pada
objek transaksinya.
 Pada objek jual beli objek transaksinya
barang, pada ijarah objek transaksinya
adalah barang maupun jasa.

HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH
PIHAK



Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang
yang disewakan untuk dapat digunakan secara
optimal oleh penyewa.
Penyewa wajib menggunakan barang yang
disewakan menurut syarat-syarat akad atau
menurut kelaziman penggunannya.
Penyewa juga wajib menjaga barang yang
disewakan agar tetap utuh.
Muncul beberapa pertanyaan
Bagaimana kesepakatan mengenai
harga sewa?
 Apakah harga sewa masih harus
dibayar penuh jika jasa yang disewakan
tidak optimal?
 Bagaimana dengan perawatan barang
yang disewa?

IJARAH DAN LEASING
Perbedaan dan Persamaanya
Ijarah
Leasing
1
Objek : Manfaat barang dan jasa
Objek : Manfaat barang saja
2
Methods of Payment :
• Contingent to performance
• Not contingent to performance
Methods of Payment :
• Not Contingent to performance
3
Transfer to Title :
• ijarah → no transfer of title
• IMBT → Promise to sell or
hibah at the beginning of period
Transfer to title :
• operating lease → no transfer of
title
• financial lease → option to buy
or not to buy, at the end period
4
Lease Purchase / sewa-beli :
bentuk leasing seperti ini haram
karena akadnya gharar, (yakni
antara sewa dan beli)
Lease Purchase / sewa-beli OK
5
Sale and Lease Back OK
Sale and Lease Back OK
Objek
Objek
Ijarah
a. Manfaat barang
b. Manfaat tenaga kerja
Leasing
Manfaat barang
METODE PEMBAYARAN
Metode
Pembayaran
Ijarah
a. Contingent to
oerformance
b. Not contingent to
performance
Leasing
Not
contingent to
performance
Perpindahan Kepemilikan (Transfer of Title)

Gambar a (Operating Lease)
Operating Lease

No transfer of title
Gambar b ( Financial Lease )
Financial lease
Tranfer of title with options


1.
2.
Gambar c ( Ijarah )
Ijarah
no transfer to title
Gambar d ( IMBT )
IMBT
transfer to title
ada dua jenis IMBT, yaitu :
IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode
sewa. (IMBT with a promise to hibah).
IMBT dengan janji menjual barang di akhir periode sewa.
(IMBT with a promise to sell).
Lease - Porchase
Transfer of title during the whole period
Dalam syariah, akad lease and purchase ini diharamkan karena
adanya two in one ( dua akad sekaligus / shafqatain fi al shafqah ).
Ini menyebabkan gharar dalam akad, yakni ada ketidakjelasan
akad : apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.



Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini
terpenuhi :
Objeknya sama
Pelakunya sama
Jangka waktunya sama
Sale and Lease - Back

Gambar a (sale and lease back )
Jual X
Sewa X

Gambar b (Ba’i al-’Inah)
Jual X
secara
cicilan Rp
120 juta
dengan syarat
Jual X
secara tunai
Rp 100 juta
Bila dua akad di atas tidak saling dikaitkan berlakunya,
hal ini dibolehkan. Dua skema akad di bawah ini
misalkan, halal bila tidak terjadi ta’alluq.
Gambar c (akad jual dan ijarah) → tidak ada ta’alluq
Jual
X
Ijarah
X
Gambar d (akad jual dan IMBT) → tidak ada ta’alluq
Jual
X
IMBT
Skema Pembiayaan Ijarah
Bank
Syariah
Akad pembiayaan
ijarah
Nasabah
Menyewa/
membeli objek
syariah
Supplier/
penjual/
pemilik
ijarah
Permohonan
pembiayaan ijarah
Objek
Ijarah
Jenis Barang/Jasa yang Dapat Disewakan




Barang modal : aset tetap, misalnya bangunan,
gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
Barang produksi : mesin, alat-alat berat, dan lainlain.
Barang kendaraan transportasi : darat, laut, udara.
Jasa untuk membayar ongkos :
i. Uang sekolah/kuliah
ii. Tenaga kerja
iii. Hotel
iv. Angkut dan transportasi, dan sebagainya.
Pola-pola pembiayaan ijarah
Al-bai’wal
ijarah
Al-bai’wal
ijarah akhir
Al-bai’wal
ijarah
Al-bai’muajjal
wal ijarah
Al-bai’muajjal
wal ijarah
akhir
POLA-POLA
PEMBIAYAAN
IJARAH
Ijrah awal bil
ijarah
Ijarah paralel
Ijarah awal bil
ijarah akhir
Ijarah bil ijarah
TIPE-TIPE IJARAH
1.
Dari segi manfaat barang
a. ijarah murni
i. Al-bai’wal ijarah
• bayar diakhir lump sum
• bayar dengan cicilan/mu’ajjal
ii. Al-ijarah paralel
• bayar akhir lump sum contract
• bayar dengan cicilan/mu’ajjal
b. Ijarah muntahia bittamlik
i. Al-bai’wal IMBT
ii. IMBT paralel
2.
Dari segi manfaat tenaga kerja
a. Al-ijarah wal ijarah (sub kontrak)
i. bayar diakhir lump sum
ii. bayar dengan cicilan/mu’ajjal
3.
Dari segi metode pembayaran
a. Contingent to performance
• barang
• tenaga kerja
b. Not contingent to performance
• barang
• tenaga kerja
IJARAH MUNTAHIA BITTAMLIK (IMBT)
Al-bai’wal Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan
rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai’ dan akad
ijarah muntahia bittamlik (IMBT).
 Al-bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT
merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan
jual beli atau hibah di akhir masa sewa.
 Dalam ijarah muntahia bittamlik (IMBT), pemindahan hak
milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara
berikut ini :
1. pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang
yang disewakan tersebut pada akhi masa sewa.
2. pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan
barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Contoh kasus

Untuk kontrak pembiayaan murabahah, bank syariah perkasa (BSP)
menetapkan tingkat keuntungan (rpr) sebesar 16% per tahun (plat),
suatu ketika, perusahaan xyz membutuhkan pembiayaan dengan skim
murabahah. Di mana perusahaan xyz, membutuhkan sebuah mesin
untuk diangsur selama 2 tahun. Kemampuan bayar perusahaan xyz
untuk mengangsur mesin tersebut adalah Rp 60jt per semester. Untuk
jenis pembiayaan pihak BSP menetapkan nasabah untuk membayar
balloon payment diawal kontrak. Apabila harga perolehan mesin tersebut
adalah 400jt maka berapakah nilai balloon payment di awal kontrak yang
harus dibayar oleh perusahaan xyz?
Anlasis kasus
kasus ini dapat dilselesaikan dengan pembiayaan
bai’wal murabahah. BSP sebagai pemilik barang,
menetapkan target perolehan keuntungan dari
pembiayaan ini sebesar 16% (flat). Dengan
demikian, target tersebiut akan tercapai bila nilai
akhir perolehan angsuran dan balloon payment sama
dengan Rp 400jt ditambah dengan rpr sebesar 16%
per tahun.
Kemampuan bayar nasabah per semester
adalah rp 60jt selama dua tahun, nasabah
bersedia untuk membayar balloon payment
diawal kontrak. Untuk mempermudah pihak
BPS menentukan besarnya balloon payment
di awal kontrak maka dibuatlah skema sbb:
Di awal kontrak pihak xyz harus membayar balloon payment diawal kontrak,
selanjutnya setiap semester selama 2 tahun pihak xyz akan mengangsur sebesar Rp 60jt. Dengan
asumsi tingkat rpr adalah 16% maka balloon payment diawal kontrak:
Harga perolehan – total present value pembayaran angsuran
Cash out
Rp. 400
million
Semester 1
Cash in
Rp, 60jt
Semester 2
Cash in
Rp, 60jt
Pv1= 60jt / (1+ 0,16/2)1 = 56jt
Pv2= 60jt / (1+ 0,16/2)2 = 51jt
Pv3= 60jt / (1+ 0,16/2)3= 48jt
Pv4= 60jt / (1+ 0,16/2)4 = 44jt
Total present value pembayaran sewa:
Rp. 199 juta
The present value of balloon payment at beginning of contract:
= Rp 400jt – Rp 199jt
= Rp 201 juta
Semester 3
Cash in
Rp, 60jt
Semester 4
Cash in
Rp, 60jt
Selama dua tahun, total angsuran yang
akan didapat BSP adalah Rp 240 juta.
Namun perlu kita pertimbangkan bahwa
Rp 240 juta ini adalah pendapatan
dalam bentuk future value. Dengan
demikian, kalau dihitung dalam present
value, perolehan angsuran untuk mesin
selama dua tahun adalah Rp 199 juta.
Besarnya balloon payment di awal kontrak
dihitung sebagai berikut;
Rp 400 juta – Rp 199 juta = 201 juta
Nilai Rp 201 juta ini dibayar di awal
kontrak, atau dengan kata lain merupakan
present value. Dengan demikia, BPS akan
menentukan besarnya uang muka berupa
balloon payment di awal kontrak sebesar
Rp 201 juta.