Transcript Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

PERMINTAAN, PENAWARAN DAN
PERAMALAN TRANSPORTASI
ESTIMASI PEHITUNGAN KEBUTUHAN
TAKSI BANDUNG RAYA
TAHUN 2013/2014
OUTLINE
•
•
•
•
•
•
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELITIAN
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
PENDAHULUAN
•
•
•
•
•
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan Peneletian
Perumusan dan Batasan Masalah
Hipotesa
Jadwal dan Waktu Pelaksanaan
TINJAUAN PUSTAKA
• Dasar Hukum
• Potret Taksi Bandung Raya (Peta & Tabel)
• Rumus/Formula yang digunakan
METODE PENELITIAN
1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA :
a. Pengumpulan Data
b. Pengolahan Data
c. Data Pendukung
2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPLING
3. FLOWCHART
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
• Analisis Perhitungan (Grafik/Diagram)
• Pembahasan Perhitungan
• Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan
KESIMPULAN DAN SARAN
• Kesimpulan
• Saran
DAFTAR PUSTAKA
TERIMA KASIH
Sekian & Terima Kasih
Evaluasi Kinerja
Taksi Bandung Raya
 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
 Jl. Sukabumi no.1 Bandung
TAKSI JAWA BARAT
Daftar Isi
1. Pendahuluan Perizinan Taksi;
2. Dasar Penyelenggaraan Izin
Operasi Taksi ;
3. Metodelogi Pendekatan;
4. Izin Operasi Taksi Bandung Raya
Kilas Balik
Angkutan Taksi
Provinsi Jawa Barat
PENDAHULUAN
ANGKUTAN TAKSI BANDUNG RAYA
SEIRING
DENGAN
PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN
&
PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR JALAN SERTA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KENDARAAN
BERMOTOR, MENUMBUHKAN ANIMO PENGGUNA KENDARAAN PRIBADI BERALIH
MODA KEPADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM HAL INI TAKSI YANG
DIANGGAP MEMILIKI AKSESIBILITAS, EFEKTIVITAS, KECEPATAN & KENYAMANAN
SEBAGAIMANA KENDARAAN PRIBADI.
KONDISI INI MENJADI PEMACU OPERATOR ANGKUTAN TAKSI UNTUK
MENYEDIAKAN KENDARAAN YANG DIPERUNTUKKAN MENGANGKUT PENUMPANG
UMUM DIMANA PERTUMBUHANNYA SANGAT PESAT.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Taksi
1.
2.
3.
4.
5.
Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan;
Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan
Umum;
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Umum.
SK. Gubernur Jawa Barat No.551.23/SK.440PEREK/97 tentang penetapan Jumlah Maksimum Taksi
di Jawa Barat.
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
* Pasal 7
Ayat (1) : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat
Ayat (2) huruf b : Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan
* Pasal 9 huruf d : perizinan angkutan umum
Lanjutan UU No. 22 Thn 2009
•
a.
b.
c.
d.
Pasal 152
Ayat (3) :Wilayah Operasi dalam kawasan perkotaan dan jumlah
maksimum kebutuhan taksi ditetapkan oleh :
Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
Bupati untuk taksi wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota
atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui
wilayah provinsi
KEPMENHUB NO : KM. 35 TAHUN 2003 T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM
• BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN
• Pasal 2
Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan
meliputi :
a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan
kendaraan;
b. penetapan wilayah operasi taksi;
c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam
trayek;
d. komposisi pelayanan angkutan.
Perda No.21 Tahun 2001 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan
* Pasal 20 :
Ayat (1) : Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi dan orang perorang
Ayat (2) : Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, wajib memiliki izin trayek atau izin operasi
Ayat (3) : Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini dikeluarkan oleh Dinas
(Jenis permohonan, persyaratan, pengajuan, permohonan izin diatur lebih
lanjut dalam Pergub No.47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum)
Pergub Jabar No. 47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
Bagian Keempat
Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Opersi Angkutan Taksi
•
(1)
(2)
a.
b.
c.
(3)
(4)
Pasal 8
Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Angkutan Taksi dilakukan atas dasar EVALUASI dengan
mempertimbangkan pendapat dari daerah Kabupaten/Kota ;
Penyusunan bahan Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi angkutan taksi dilaksanakan
oleh tim yang terdiri dari unsur unsur :
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
Dinas/Badan/Lembaga Lainnya
Penetapan Jaringan Trayek ……
Penetapan Wilayah Operasi angkutan Taksi meliputi penetapan spesifikasi dan jumlah kendaraan
yang diizinkan melayani lebih dari satu kota/kabupaten dalam wilayah provinsi
Bagian Kedua
Jenis Angkutan Tidak Dalam Trayek
Pasal 16
Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dilakukan dengan
a. Angkutan taksi;
b. Angkutan sewa;
c. Angkutan pariwisata;
d. Angkutan khusus, yang berupa :
1. Angkutan karyawan;
2. Angkutan sekolah;
3. Angkutan antar jemput (sewa khusus);
4. Angkutan pemukiman;
5. Angkutan pemadu moda.
Bagian Ketujuh
Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi Persetujuan
Pengusahaan Angkutan
Pasal 48
(1) Pengajuan Permohonan Informasi Persetujuan Pengusahaan baru harus
dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan;
b. Proposal Pengoperasian angkutan Taksi meliputi
1. aspek legal;
2. aspek teknis;
3. aspek finansial
4. aspek manajerial
c. Akte pendirian perusahaan/koperasi
d. NPWP
(2) Pengajuan permohonan informasi persetujuan pengusahaan angkutan
untuk penambahan kendaraan lagi bagi pengusaha lama harus dilengkapi
pesyaratan sebagaimana ayai (1), kecuali huruf c dan d
Metodelogi Pendekatan
• Peta Wilayah Operasi Taksi
• Koordinasi
• Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Jawa
Barat
• Evaluasi Kinerja Taksi Bandung Raya
• Mekanisme Prosedur Perizinan di Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Barat
WILAYAH OPERASI KOTA BANDUNG DAN BANDUNG RAYA
KAB. BANDUNG BARAT
KOTA CIMAHI
KAB. BANDUNG
WILAYAH OPERASI KOTA BANDUNG
WILAYAH OPERASI BANDUNG RAYA
KAB. SUMEDANG
Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Di Jawa Barat
• SK. Gubernur Jawa Barat Nomor. 551.23/SK.440-PEREK/97 tentang
Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat
Domisili
Wilayah Operasi
Alokasi
TH.1991/1995
(Unit)
Penambahan
TH.1996/2000
(Unit)
Jumlah
S.d.
TH.2000
(Unit)
1. Kab. Bogor
Kota Bogor, Tangerang,
Bekasi, Kab.
Tangerang, Bekasi,
Bogor, Cianjur
1.800
1.500
3.300
2. Kab.
Tangerang
Kota Bogor, Tangerang,
Bekasi, Kab.
Tangerang, Bekasi,
Bogor, Cianjur
700
1.000
1.700
3. Kota
Tangerang
Kota Bogor, Tangerang,
Bekasi, Kab.
Tangerang, Bekasi,
Bogor, Cianjur
700
700
1.400
4. Kab. Bekasi
Kota Bogor, Tangerang,
Bekasi, Kab.
Tangerang, Bekasi,
Bogor, Cianjur
1.100
900
2.000
5. Kota Bekasi
Kota Bogor, Tangerang,
Bekasi, Kab.
Tangerang, Bekasi,
Bogor, Cianjur
0
900
900
4.300
5.000
9.300
JUMLAH
KETERAN
GAN
Lanjutan
Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Di Jawa Barat
• SK. Gubernur Jawa Barat Nomor. 551.23/SK.440-PEREK/97 tentang
Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat
Domisili
Wilayah Operasi
Alokasi
TH.1991/1995
(Unit)
Penambahan
TH.1996/2000
(Unit)
Jumlah
S.d.
TH.2000
(Unit)
1. Kotamadya
Bogor
Kab Bogor,
Sukabumi,Cianjur, Kodya
Bogor, Sukabumi
200
200
400
2. Kab. Bandung
Kota Bandung–Kab.SubangSumedang-Garut-CianjurBandung
500
-
500
3. Kota Bandung
Kab. Bandung–SubangSumedang-Garut-CianjurKota.Bandung
1.000
1.000
2.000
4. Kab. Cirebon
Kodya Cirebon,Kab.Cirebon.
Majalengka, Kuningan,
Indramayu
100
100
200
5. Kodya Cirebon
Kodya Cirebon,Kab.Cirebon.
Majalengka, Kuningan,
Indramayu
200
100
300
Kodya Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bogor
-
200
200
Kab. Ciamis, Tasikmalaya
-
100
100
2.000
1.700
3.700
6. Kodya Sukabumi
7. Kab.Ciamis
JUMLAH
KETERAN
GAN
Lanjutan Penetapan Jumlah Maksimum Taksi
• Penetapan Jumlah Taksi di Bandung Raya
Domisili
Wilayah Operasi
1. Kab.
Bandung
Kota Bandung–
Kab.SubangSumedang-GarutCianjur-Bandung
2. Kota
Bandung
Kab. Bandung–
Subang-SumedangGarut-CianjurKota.Bandung
Alokasi
TH.1991/1995
(Unit)
Penambahan
TH.1996/2000
(Unit)
Jumlah
S.d.
TH.2000
(Unit)
500
-
500
1.000
1.000
2.000
KETERAN
GAN
1.503
sudah
Direali
sasikan
Kota
BDG
un
it
EVALUASI KINERJA TAKSI BANDUNG RAYA
KONDISI SAAT INI
IZIN OPERASI TAKSI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA
BARAT SAAT INI 2 PERUSAHAAN 110 UNIT ARMADA :
- PT. CENTRIS BANDUNG RAYA LESTARI SEBANYAK 110 terdiri dari 30 unit akan
diremajakan sejak tahun 2003 dan 39 unit (telah habis masa berlakunya)
- PT. TARA MEGAH MULIATAMA SEBANYAK 41 UNIT (MASIH BERLAKU)
(SUMBER DARI DISHUB PROVINSI JAWA BARAT)
IZIN OPERASI TAKSI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
SAAT INI 8 PERUSAHAAN 1.178 UNIT ARMADA:
- TAKSI GEMAH RIPAH 372 UNIT
- TAKSI PRIMKOPAU 125 UNIT
- TAKSI CENTRIS 41 UNIT
- TAKSI CITRA 40 UNIT
- TAKSI KOTA KEMBANG 200
- TAKSI BMT 100 UNIT
- TAKSI BLUE BIRD 200 UNIT
- TAKSI PUTRA 100 UNIT
(SUMBER DARI BAHAN RAPAT BAKORSTRANS JALAN, 19-02-2009)
Koordinasi
• Pada Tanggal 5 Maret 2009 telah dilaksanakan
rapat koordinasi “Round Table Discussion”
tentang Evaluasi dan Penataan Angkutan Taksi
di Bandung Raya, yang dihadiri oleh masingmasing unsur Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung,
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung,
Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Dinas
Perhubungan, Telekomunikasi, Multimedia
dan Informatika Kabupaten Sumedang dan
Kesimpulan Rapat
1. Angkutan taksi di Wilayah Bandung Raya meliputi wilayah operasi : Kota
Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Bandung Barat. Angkutan taksi yang berdomisili di salah satu
Kabupaten/Kota tersebut, dapat beroperasi pada Kabupaten/Kota lainnya
selama termasuk dalam wilayah operasi yang disepakati;
2. Jumlah alokasi angkutan taksi untuk wilayah Bandung Raya sesuai dengan
Surat Kepala Daerah TK.I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-Perek/97 tentang
Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat sebanyak 2.500 unit,
dengan pembagian untuk masing-masing wilayah sebagai berikut :
a. Kota Bandung
: 2.000 unit;
b .Kabupaten Bandung: 500 unit.
Lanjutan Kesimpulan
3. Mengingat penetapan alokasi sebagaimana tersebut dalam butir 2 belum
terjadi pemekaran wilayah Kab.Bandung maka untuk sementara alokasi
untuk Kab.Bandung dan Kab./Kota hasil pemekaran wilayahnya serta
Kab.Sumedang diusulkan dibagi rata sehingga alokasinya masing-masing
menjadi :
–
–
–
–
Kab.Bandung
: 125 unit;
Kota Cimahi
: 125 unit;
Kab.Bandung Barat : 125 unit;
Kab.Sumedang
: 125 unit.
4. Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersama-sama melaksanakan evaluasi
terhadap penetapan kuota, wilayah operasi dan mekanisme pemberian
izin operasi di wilayah Bandung Raya untuk revisi Surat Kepala Daerah
TK.I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-Perek/97 tentang Penetapan
Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;
Lanjutan Kesimpulan
5. Demi efektivitas pelayanan dan pengawasan operasional angkutan taksi, maka
pemberian/penerbitan izin operasi angkutan taksi diusulkan dengan mekanisme
sebagai berikut :
–
–
–
–
Persetujuan prinsip diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Barat;
Proses perizinan lebih lanjut selain pada huruf a. di atas dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili
perusahaan (a.l. proses penerbitan izin, daftar ulang KP izin);
Setelah persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a. di
atas diberikan maka advis teknis/rekomendasi dari kabupaten/kota
tidak diperlukan;
Setiap persetujuan prinsip dilaksanakan atas dasar hasil kajian dan
rapat koordinasi.
6. Terhadap perizinan taksi yang sudah diterbitkan oleh Kota Bandung diusulkan
untuk disesuaikan wilayah operasinya setelah mendapatkan rekomendasi dari
Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
Urutan Dokumen Perizinan
A.
Dokumen Persetujuan Prinsip
1. Perizinan Taksi, Surat dikeluarkan oleh Dishub Prov. Jabar
2. Perizinan Pariwisata, Surat dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat
3. Perizinan Antar Jemput AKAP, Surat dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat
B.
C.
D.
E.
F.
Dokumen Surat Permintaan Rekomendasi Advice Pendapat Teknis, untuk izin trayek
ditujukan kepada Dishub Kab./Kota sesuai asal tujuan perjalanan. Untuk izin
operasi ditujukan sesuai domisili perusahan
Dokumen Surat Informasi
1. Untuk penerbitan STNK
2. Untuk penerbitan buku uji
Penerbitan KP Izin Operasi/Izin Trayek oleh Dishub Provinsi Jawa Barat;
1. Angkutan Taksi
2. Angkutan Karyawan
3. Angkutan Sewa
4. Angkutan AKDP (Bis kecil,Bis sedang,Bis besar dan antar jemput AKDP
Dokumen Pertimbangan/Rekomendasi Teknis Dishub Prov. Jabar
1. Untuk AKAP domisili Jawa Barat
2. Untuk Antar Jemput AKAP domisili Jawa Barat
3. Untuk Pariwisata domisili Jawa Barat
Penerbitan SK/KP oleh Dirjen Perhubungan Darat
1. Angkutan AKAP
2. Angkutan Antar emput AKAP
3. Angkutan Pariwisata
Sekian & Terima Kasih