Transcript Pandangan Filsuf Tentang Birokrasi kul 3

Pandangan Filsuf Tentang Birokrasi
Fernanda Putra Adela
POSTULAT GAETANO MOSCA
 Postulat Gaetano Mosca tentang birokrasi berbasiskan pada teori
elit yang dirumuskan.dalam bukunya Sulla Teorica, Mosca
menyatakan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu:
1.
2.
Kelas yang berkuasa (the ruling class).
Kelas yang diperintah (the ruled class).
 PadaThe Ruling Class, Mosca membagi pemerintah menjadi:
1.
2.
Pemerintahan feodal struktur sederhana, menjalankan wewenang
secara langsung dan tidak ada pembagian kerja.
Pemerintahan birokratis ada pembagian kerja dan kewenangan,
elit yang memerintah digaji
POSTULAT ROBERT MICHELS
 Postulat Michels tentang birokrasi merupakan hasil
pengembangan dari postulat Mosca.
 Dalam bukunya Political Parties, Michels menyatakan
bahwa birokrasi merupakan kebutuhan bagi negara
modern.
 Pada birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan
akan menjaga kedudukan mereka. Adapun kelas
menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan
dalam pekerjaan.
 Evolusi kekuasaan birokrasi:
1. Sebuah badan atau organisasi yang mengurus ribuan
kepentingan merasa perlu untuk merekrut tenaga-tenaga
profesial.
2. Tenaga profesional dipekerjakan secara full time dan
memperoleh pendapatan melalui sistem penggajian.
3. Para tenaga profesional tersebut mempunyai kompetensi
khusus dan membangun budaya yang spesifik, sehingga
kepentingan mereka acap kali terlepas dari kepentingan
masyarakatnya.
4. Para tenaga profesional cenderung saling melindungi dari
potensi destruktif dari luar komunitas mereka
POSTULAT HEGEL
 Negara merupakan sarana untuk kepentingan umum dimana
didefinisikan sebagai suatu kepentingan yang berbeda dari
kepentingan yang terpisah dan bersifat khusus dari para anggota
masyarakat.
 Tugas eksekutif adalah menjalankan keputusan tentang hakikat
kepentingan umum tersebut.
 Tugas untuk menjalankan kepentingan umum tersebut dipikul
oleh birokrasi yang terdiri dari panitia penasehat kolegial, para
pejabat negara yang bekerja dengan prinsip pembagian kerja dan
prinsip hierarkis dalam sejumlah organisasi pemerintahan, seperti
departemen-departeman
POSTULAT KARL MARX
 Kelas sosial, oleh Lenin, didefinisikan sebagai golongan sosial
dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi
tertentu dalam proses produksi.
 Marx, mengidentifikasikan kelas sosial sebagai:
1.
2.
Gejala khas masyarakat pasca feodal.
Kelas, secara epistemik, bisa diterima jika bukan hanya “secara
obyektif ” merupakan golongan sosial dengan kepentingan
tersendiri, melainkan juga “secara subyektif ” menyadari diri
sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat yang
mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau
memperjuangkannya.
 Pada dasarnya, Karl Marx membagi kelas dalam tiga kategori, yaitu:
1.
2.
3.





Kaum buruh mereka yang hidup dari upah.
Kaum pemilik modal mereka yang hidup dari laba.
Kaum pemilik tanah mereka yang hidup dari rente tanah.
Setiap kelas bertindak sesuai dengan kepentingannya dan kepentingannya
ditentukan oleh situasi yang obyektif.
Pengaruh struktural mempunyai peran sentral dibandingkan segi kesadaran
dan moralitas dari manusia.
Kepentingan borjuis dan proletar senantiasa bertentangan, sehingga mereka
akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Borjuis
cenderung konservatif, sedangkan proletar cenderung revolusioner.
Dialektika kelas menentukan kemajuan dalam susunan masyarakat. Kemajuan
masyarakat, oleh kelas proletar, hanya dapat dicapai melalui revolusi.
Birokrasi muncul untuk mengadvokasi kepentingan kelas borjuis, sebab negara
hanya merupakan instrumen dari para borjuis untuk melakukan eksploitasi
pada kelas proletar
POSTULAT WEBER
 Birokrasi merupakan suatu mekanisme sosial yang
memaksimalkan efisiensi dan juga sebagai suatu
bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri yang
khas.
 Kedua kriteria ini bukan merupakan bagian dari
sebuah definisi, sehingga birokrasi weberian sering
disebut sebagai organisasi yang memaksimalkan
efisiensi dan administrasi
DASAR POSTULAT WEBER
 Adanya keyakinan tentang legitimasi sebagai dasar dari otoritas
yang sah, sehingga:
1.
2.
3.
4.
5.
Peraturan yang sah menuntut kepatuhan dari para anggotanya.
Hukum merupakan rujukan untuk kasus yang spesifik, sedangkan
administrasi merupakan instrumen untuk menajalankan organisasi
dalam batas-batas hukum.
Manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan
impersonal tersebut.
Hanya anggota yang taat yang mematuhi hukum.
Kepatuhan tidak ditujukan pada individu yang memegang otoritas,
melainkan kepada tatanan impersonal
 Berdasarkan postulat tersebut, birokrasi sebagai otoritas legal
mempunyai sifat:
1. Adanya aturan yang berkesinambungan.
2. Adanya pembagian tugas
3. Adanya hierarki.
4. Adanya aturan yang bersifat teknis dan legal (legal rational).
5. Adanya karakter impersonal, sehingga anggotanya tidak
bertindak atas nama individu.
6. Pemegang jabatan tidak sama dengan jabatannya.
7. Adanya administrasi yang didasarkan pada sumber dokumen
tertulis.
8. Sistem otoritas legal bisa mengambil bentuk yang variatif, namun
tetap berada dalam lingkup administrasi birokrasi.