Transcript ppt ormen bi - WordPress.com

Pengambilan Keputusan Bank
Indonesia dalam Kebijakan
Moneter
Nama Kelompok :
*Dessy Fauziah Imaniar
*Suhartiningsih
*Merry Agustin
*Farina Ainur Rahma
*Erma Widya
(114674022)
(114674030)
(114674032)
(114674061)
(114674202)
Profil Bank Indonesia

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang, Bank
Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan
merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia sebagai badan
hukum public berwenang menetapkan peraturan hukum
pelaksana Undang-Undang
yang mengikat seluruh
masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Selainitu,
Bank Indonesia juga sebagai badan hukum perdata yang
dapat bertindakuntuk dana atas nama sendiri di dalam
maupun di luar pengadilan. Dalam kapasitasnya sebagai
bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Sejarah Singkat Bank Indonesia




Pada tahun 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah
Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas
mencetak dan mengedarkan uang.
Kemudian tahun 1953 Undang–Undang Pokok Bank Indonesia
menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan
fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral.
Tahun 1968 Undang-Undang Bank Sentral mengatur
kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral,
terpisah dari bank-bank lain yang melakukanfungsi komersial.
Tahun 2004 Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen
dengan focus pada aspek penting yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk
penguatan governance.

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No.2 tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Kebijakan Moneter

Bank Indonesia berwenang menetapkan
sasaran–sasaran
moneter
dengan
memperhatikan sasaran laju inflasi. Bank
Indonesia juga dapat melakukan upaya
pengendalian moneter antara lain melalui:
1. Operasi Pasar Terbuka
2. Penetapan Tingkat Diskonto
3. Penetapan Cadangan Wajib Minimum
1. OperasiPasar Terbuka (OPT)
OPT merupakan salah satu instrumen moneter Bank Indonesia
untuk mengendalikan jumlah uang Rupiah yang beredar.
Mekanisme pengendalian uang primer melalui OPT dapat
dilakukan melalu ipenjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
pembelian surat berharga, ataupun intervensi di pasar valuta
asing.
2. Penetapan Tingkat Diskonto
Bank Indonesia
dapat pula memelihara stabilitas moneter
dengan menentukan tingkat diskonto dalam OPT maupun dalam
menjalankan fungsi lender of the last resort. Menetapkan
sejumlah aktivalancar yang harus dicadangkan olehs etiap
bank, yang besarnya merupakan presentase dari kewajiban
segeranya. Bila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat
melakukan pengendalian moneterdenganmenaikkan atau
menurunkan besar Cadangan Wajib Minimum yang harus
ditahan oleh setiap bank.
Tujuan Kebijakan Moneter Bank
Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana
tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank
Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain
adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa
yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut,
sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka
kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama
kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan
menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free
floating).
Proses Pengambilan Keputusan untuk
Penetapan Kebijakan Moneter
1. Rapat Dewan Gubernur (RDG)
 Penetapan respon kebijakan moneter di Bank Indonesia
dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Rapat tersebut
diadakan pada minggu pertama setiap bulannya, guna
melakukan asesmen menyeluruh terhadap perkembangan
kondisi makroekonomi dan kebijakan terkini, serta proyeksi
ekonomi ke depan, termasuk inflasi.
 RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh
lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan
keputusan Rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar
musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak
tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
 Namun demikian, apabila dalam keadaan darurat dan RDG
tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan
Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan, Gubernur atau
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur
dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
Proses Perumusan dan pengambilan
keputusan Kebijakan Moneter

Proses pembahasan dan perumusan kebijakan tersebut dilakukan
secara berjenjang di tingkat direktorat di Bank Indonesia, dan dilanjutkan
pada pembahasan dalam forum Komite Evaluasi Kebijakan Moneter
yang melibatkan satuan kerja di sektor moneter dan perbankan di Bank
Indonesia.

Asesmen tentang kondisi terkini dan prakiraan ekonomi tersebut
selanjutkan disampaikan ke Dewan Gubernur dalam forum Komite
Kebijakan Moneter (KKM). Forum tersebut merupakan forum diskusi
antara anggota Dewan Gubernur dengan pimpinan satuan kerja di
Bank Indonesia, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran
menyeluruh tentang perekonomian. Forum ini dilaksanakan sebelum
pelaksanaan RDG dan tidak melibatkan pengambilan keputusan terkait
stance kebijakan moneter.
Proses pengambilan keputusan baru
dilaksanakan pada RDG.

Proses selanjutnya adalah Rapat Pra-Rapat Dewan Gubernur
(Pra RDG). Di forum Pra-RG ini Dewan Gubernur dan pimpinan
Direktur di bidang Moneter dan Perbankan membahas
mengenai asesmen Bank Indonesia terhadap perekonomian
makro dan sektor keuangan.

Setelah Pra RDG, Rapat Dewan Gubernur
(RDG)
dilaksanakan. Dalam RDG, masing-masing anggota Dewan
Gubernur memberikan pandangannya terhadap kondisi
perekonomian makro dan sektor keuangan dan membahas
pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. RDG mengambil
keputusan kebijakan moneter dalam bentuk penentuan BI
rate melalui konsensus. Sesuai dengan UU Bank Indonesia,
Gubernur Bank Indonesia memiliki hak veto dalam Rapat
tersebut.

Dalam kebijakan moneter Bank Indonesia telah menerapkan
proses pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur yang
ada. Keputusan yang dibuat dan ditetapkan atas dasar
musyawarah bersama namun jika tidak tercapai kata
mufakat maka Gubernur Bank Indonesia yang akan
mengambil dan menetapkan keputusan tersebut.

Bank Indonesia menggunakan teknik Sumbang saran yaitu
masing-masing anggota Dewan Gubernur memberikan
pandangannya terhadap kondisi perekonomian makro dan
sektor keuangan dan membahas pilihan-pilihan kebijakan
yang akan diambil. Teknik ini bertujuan untuk mendorong
penciptaan gagasan dengan sementara menghilangkan
rintangan terhadap anggota kelompok yang disebabkan
oleh pertemuan anggota melalui tatap muka dan adanya
serangkaian peraturan dasar yang ketat.

Dalam situasi lain, teknik sumbang saran kurang berhasil
karena tidak ada evaluasi terhadap gagasan yang
dimunculkan. Jadi sebenarnya tidak ada akhir dari proses
pemecahan
permasalahan.
Tetapi
dalam
proses
pengambilan keputusan dalam UU kebijakan moneter ini
Dewan Gubenur memiliki hak veto dalam pengambilan
keputusan apabila belum mendapatkan hasil yang mufakat.
Skema Pengambilan Keputusan Bank
Indonesia

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat
Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang
moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu
untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat
prinsipil dan strategis.Pengambilan keputusan dilakukan
dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip
musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Struktur Organisasi yang menggambarkan Dewan
Gubernur berada pada tingkat atas sebagai
pimpinan yang memiliki hak veto untuk
menetapkan keputusan akhir apabila
musyawarah tidak menemukan kesepakatan.
SEKIAN
TERIMA KASIH 