Transcript Materi Pengelolaan Cuti PNS

BKD Kota Salatiga
2014
Dasar Pengelolaan Cuti PNS
Pemkot Salatiga
 PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
 Perwali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Pemberian Cuti PNS
Cuti PNS
Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu.
Pejabat Yang Berwenang
Memberikan Cuti
 Pimpinan LT/TN bagi Pimpinan Kesekretariatan
LT/TN;
 Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan LT/TN, &
pejabat lain yg ditentukan oleh Presiden bagi PNS
dalam lingkungan kekuasaannya;
 Kepala Perwakilan RI bagi PNS yg ditugaskan pada
Perwakilan RI di luar negeri.
Pendelegasian Wewenang Cuti
Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat
lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk
memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam PP Cuti
PNS atau Perpu lainya.
Perwali Nomor 12 Tahun 2013
Walikota mendelegasikan sebagian wewenang untuk
memberikan Cuti kepada:
a. Sekretaris Daerah ;
b. Kepala SKPD;
c. Kepala BKD.
Sekretaris Daerah
Pemberian Cuti untuk:
a. Pejabat Struktural Eselon II.b;
b. Kepala SKPD ;
c. Asisten Sekretaris Daerah ;
d. Staf Ahli Walikota .
Meliputi:
Cuti Tahunan , Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti
Karena Alasan Penting, dan Cuti di Luar Tanggungan
Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.
Kepala SKPD
Pemberian Cuti untuk:
PNS di Lingkungan SKPD yang bersangkutan.
Meliputi:
 Cuti Tahunan;
 Cuti Sakit < 14 hari;
 Cuti Karena Alasan Penting.
Kepala BKD
Pemberian Cuti untuk:
a. Lurah;
Meliputi:
Cuti Tahunan , Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti
Karena Alasan Penting, dan Cuti di Luar Tanggungan
Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.
Kepala BKD
Pemberian Cuti untuk:
b. Pejabat Struktural Eselon III.a ke bawah;
c. Pejabat Fungsional Tertentu;
d. Pejabat Fungsional Umum.
Meliputi:
a. Cuti Sakit > 14;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Bersalin;
d. Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya.
Walikota
Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar Negeri,
kecuali cuti besar yang digunakan menjalankan
kewajiban agama.
Jenis Cuti
 Cuti tahunan ;
 Cuti besar ;
 Cuti sakit ;
 Cuti bersalin ;
 Cuti karena alasan penting ;
 Cuti diluar tanggungan Negara.
Cuti Tahunan
 PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun




secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
Lamanya 12 hari kerja.
Tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang
kurang dari 3 hari kerja.
Untuk mendapatkan, PNS mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
 Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit
perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan
tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 hari.
Cuti Tahunan Yang Tidak Diambil
 Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang
bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya
untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan
dalam tahun yang sedang berjalan.
 Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun
berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya
untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan
dalam tahun yang sedang berjalan.
Bekerja secara terus menerus
 Bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan
cuti diluar tanggungan Negara atau karena
diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang
tunggu.
Cuti Tahunan Yang Ditangguhkan
 Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya
oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling
lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
 Cuti tahunan yang ditangguhkan dapat diambil dalam
tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk cuti
tahunan yang sedang berjalan.
Pengecualian
 PNS yang menjadi guru pada sekolah & dosen pada
perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut
perpu yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
Cuti Besar
 PNS yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 tahun
secara terus menerus berhak atas cuti besar yang
lamanya 3 bulan;
 PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas
cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
 Untuk mendapatkan, PNS mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti;
 Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
- Cuti Besar
 Dapat digunakan oleh PNS ybs untuk memenuhi
kewajiban agama.
 Dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat
yang berwenang untuk paling lama 2 tahun, apabila
kepentingan dinas mendesak.
 Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima
penghasilan penuh.
Penghasilan Penuh
 Gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak
diterimanya berdasarkan perpu yang berlaku kecuali
tunjangan jabatan pimpinan.
Cuti Sakit
 Setiap PNS yg menderita sakit berhak atas cuti sakit.
Cuti Sakit Sampai Dengan 14 Hari
 PNS yg sakit 1 atau 2 hari berhak cuti sakit, dng
memberitahukan kpd atasannya.
 PNS yg sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari
berhak atas cuti sakit, dng mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti dng melampirkan surat keterangan
dokter.
Cuti Sakit Lebih Dari 14 Hari
 PNS yg menderita sakit lebih dari 14 hari berhak cuti sakit,
dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pejabat yg berwenang memberikan cuti dng melampirkan
surat keterangan dokter yg ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan.
 Surat keterangan dokter yg dimaksud antara lain
menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti
dan keterangan lain yang dipandang perlu.
 Diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 Dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila
dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yg
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Apabila Tidak Sembuh
 PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam
jangka waktu tersebut, harus diuji kembali
kesehatannya oleh dokter yg ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan.
 Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS
tersebut belum sembuh dari penyakitnya, maka ia
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena
sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan
perpu yang berlaku.
Gugur Kandungan
 PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak
atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 bulan.
 Untuk mendapatkannya, PNS wanita tersebut
mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang memberikan cuti dng melampirkan
surat keterangan dokter atau bidan.
Kecelakaan Dalam Tugas
 PNS yg mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena
menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu
mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai
ia sembuh dari penyakitnya.
Cuti Sakit
 Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima
penghasilan penuh.
 Cuti sakit lebih dari 2 hari diberikan secara tertulis
oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 Cuti sakit 1 atau 2 hari cukup dicatat oleh pejabat yang
mengurus kepegawaian.
Cuti Bersalin
 Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga,





PNS wanita berhak atas cuti bersalin.
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya,
PNS wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
Lamanya cuti 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah
persalinan.
Untuk mendapatkannya, PNS wanita mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang memberikan cuti.
Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita menerima
penghasilan penuh.
Cuti karena alasan penting adalah
cuti karena :
 ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua
atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas
meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang
berlaku PNS tsb. harus mengurus hak-hak dari
anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 melangsungkan perkawinan yang pertama;
 alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh
Presiden.
Cuti Karena Alasan Penting
 PNS berhak atas cuti karena alasan penting;
 Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk paling lama 2 bulan.
 Untuk mendapatkannya, PNS mengajukan
permintaan secara tertulis dng menyebutkan alasanalasannya kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
 Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
 Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS
menerima penghasilan penuh.
Keadaan Mendesak
 Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS tidak dapat
menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang
memberikan cuti, pejabat yang tertinggi ditempat PNS
bekerja dapat memberikan izin sementara untuk
menjalankan cuti karena alasan penting.
 Pemberian izin sementara tsb. harus segera diberitahukan
kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh
pejabat yang memberikan izin sementara.
 Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah
menerima pemberitahuan tsb. memberikan cuti karena
alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.
Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 Kepada PNS yg telah bekerja sekurang-kurangya 5
tahun secara terus menerus karena alasan-alasan
pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan
cuti diluar tanggungan Negara.
 Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk
paling lama 3 tahun.
 Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat
diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasanalasan penting untuk memperpanjangnya.
Prosedur CLTN
 Untuk mendapatkannya, PNS mengajukan
permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
 Hanya dapat diberikan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang memberikan CLTN setelah
mendapat persetujuan dari Kepala BAKN.
Konsekuensi CLTN
 Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang




bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti
diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak.
Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar
tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
Selama menjalankan CLTN, PNS tidak berhak menerima
penghasilan dari Negara.
Selama menjalankan CLTN tidak diperhitungkan sebagai
masa kerja PNS.
PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi
induknya setelah habis masa menjalankan CLTN
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi
induknya setelah habis menjalankan CLTN, maka:
 apabila ada lowongan ditempatkan kembali;
 apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi
yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala
BAKN untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi
lain;
 Apabila penempatan dimaksud tidak mungkin, maka
PNS tsb. diberhentikan dari jabatannya karena
kelebihan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian
menurut perpu yang berlaku.
Lain-Lain
 PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar,
dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali
bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
 Dalam hal terjadi sebagai dimaksud di atas, maka jangka
waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak
PNS yang bersangkutan.
 Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar Negeri,
hanya dapat diberikan oleh pejabat-pejabat yang
berwenang kecuali cuti besar yang digunakan menjalankan
kewajiban agama.
 Dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam
cuti PNS dapat ditangguhkan.