Transcript Pengenalan SPAN

PENGENALAN
SPAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2012
AGENDA






Latar Belakang
Definisi SPAN
Manfaat SPAN
Ruang Lingkup
Pilar Utama
Organisasi Terkait
2
3
LATAR BELAKANG
Reformasi
Manajemen
Keuangan
Pemerintah
• Undang-Undang:
• No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara
• No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara
• No. 15/2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara
GFMRAP (Gov’t
Financial Mgt & Rev
Admin Project)
• PFM (Public Financial
Management)
• Administrasi Pendapatan
• Tata Kelola dan
Akuntabilitas
• Tata kelola dan
Implementasi Proyek
PFM (Public
Financial
Management)
Modernisasi
Anggaran dan
Perbendaharaan
• Program RPPN
• Penguatan Kapasitas
• Tim Reformasi
Kebijakan
• Tim Koordinasi Teknis
• Penguatan dan
Penyempurnaan Tata Kelola • Implementasi SPAN
yg Baik atas perencanaan
dan pengembangan
anggaran
• Modernisasi Anggaran dan
Perbendaharaan
Visi & Misi SPAN
Visi
Terwujudnya pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan
negara yang transparan dan
akuntabel, aman dan mudah
diterapkan dengan dukungan sistem
informasi manajemen keuangan
yang terintegrasi.
Misi
Mengembangkan proses bisnis secara
berkelanjutan dengan mendasarkan pada
praktek penyelenggaraan yang sesuai dan
terbaik
Menerapkan paket solusi yang
terintegrasi untuk mendukung sistem
yang aman, akurat dan handal
Memastikan diterimanya perubahan oleh
pemangku kepentingan dan memberikan
solusi lengkap terhadap dampak
perubahan
Apa Itu SPAN?
•
•
Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa
fungsi, seperti Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi
& Pelaporan dalam satu sistem aplikasi.
Sistem Informasi Keuangan Negara yang
Terintegrasi:
– Mendokumentasikan setiap transaksi
keuangan dan mendukung penyajian laporan
keuangan dan managerial
– Didesain dengan relasi yang baik antara
pemilihan software, hardware, SDM,
prosedur, kontrol, dan data
– Operasi terotomasi secara penuh serta
bermuara pada database yang terpusat
6
Manfaat SPAN terhadap PFM Reform
• Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan
disusun untuk melaksanakan peraturan perundangan di
bidang keuangan (rule of law)
• Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas PFM
• Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
• Modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan
membantu transparansi dan memudahkan partisipasi seluruh
stakeholder dalam PFM
Tujuan SPAN
1.
2.
3.
4.
Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.
Menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi
keuangan negara yang terintegrasi.
Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang
posisi keuangan pemerintah pusat.
Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan
pemerintah.
Otomatisasi
dan audit trail
Single database,
rekonsiliasi data
Less
paper
Accrual accounting,
PBB, MTEF
Notification mailler
system / alert system
User defined
report
Ruang Lingkup SPAN
Review Kebijakan
Penyusunan
Anggaran
Audit dan
Evaluasi
9
B
SPAN= B + T
Manajemen
DIPA
Treasury/Perbenda
haraan
T
Laporan
Keuangan
Publishing, EIS,
DW, Web
Portal,dll
O
Manajemen
Komitmen
O
Pengadaan
Accounting
Daily
operations
Manajemen
Penerimaan&
Pembayaran
Manajemen
Utang dan Hibah
O
Sistem berdasarkan
Nilai Pasar
Manajemen Kas
Pajak dan
Bea Cukai
Manajemen Aset
dan Persediaan
Pembayaran gaji
Pilar Utama SPAN
10 10
Manajemen Perubahan&
Komunikasi
(September 2010 – 2013)
Penyempurnaan Proses Bisnis
(Juni 2009-Maret2012)
Teknologi Informasi
(September 2009 – 2017)
Didukung oleh :
 Pengembangan Service Desk
 Pengembangan ICT Strategy (PUSINTEK)
10
11
SPAN
11
Penyempurnaan Aplikasi Dan Database12
SEMULA
Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran
Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran
Satker di K/Ls
Sistem
yang ada
terkotak2
berdasarkan
fungsi
RKA-KL
DIPA
SP2D
Manejemen
Akuntansi/
Pelaporan
Kas
MENJADI
Perencanaan Anggaran hingga Pelaksanaan Anggaran
Satker di K/Ls
Sistem SPAN
akan lebih
berorientasi
kepada proses
SPAN Database
BP
SA
CM
PM
GL
Skala Transformasi SPAN

Direktorat Jenderal Anggaran,
beserta seluruh unit teknis
dibawahnya;

Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, beserta unit
teknis dibawahnya termasuk:

30 Kanwil;

177 KPPN;

Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan c.q.
Pusat Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan (PUSINTEK)

Seluruh Kementerian/Lembaga
(dilaksanakan secara bertahap)

Kurang-lebih 24.000 Satker
SPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama
(Shared Service Center - SSC) di Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan
(CFO&COO)
DJPU
Manajemen
Utang dan
Hibah
DJKN
Manajemen
Kekayaan
Negara
DJP
Manajemen
Perpajakan
DJBC
Manajemen
B&C
Setjen (Pusintek),
DJPB & DJA
DJA
DJPB
(Pelayanan
Persiapan
Anggaran)
Modul BP
(Pelayanan Pelaksanaan Anggaran dan
Pelaporan)
Modul SA, BC,PM,GR,CM, GL&Reporting
SPAN: Financial & IT
DMFAS &
Others



ASSET
‘Shared Service’ MPN
G1&G2
SPAN menjadi core of information system fungsi fiskal, sedangkan
sistem lainnya, termasuk sistem utang&hibah, sistem aset, sistem
penerimaan negara, adalah sub sistem atau berinterface dengan SPAN
Perlu pelembagaan SSC-SPAN dan service level agreement (SLA)
dengan semua Eselon I
BA-BUN di Kemenkeu menggunakan aplikasi SPAN secara langsung,
sedangkan lainnya melalui SAKTI
SAKTI
(22.000 Satker)
Outsourcing
(IT provider,
Perbankan, dll)
14
SPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama
(Shared Service Center - SSC) di Kementrian Keuangan untuk BA999
Menteri Keuangan
(BA-BUN)
DJPU
BA999.01
& 02
DJKN
BA999.03
DJPB
(SMI)
BA999.04
DJPK
BA999.05
DJA
BA999.0
7 & 08
Setjen
(Pusintek),
DJPB & DJA
DJA &
DJPB
BA999.99
SSC –SPAN : Financial and IT
 Setiap Eselon I pengelola BA-BUN tidak perlu membangun sistem
pengelolaan keuangannya secara penuh (kecuali subledger utang, hibah,
asset, investasi dan perhitungan transfer anggaran ke daerah) karena
secara real time disediakan oleh SPAN
 Perlu SLA antara masing-masing Eselon I dengan SSC-SPAN
DJPB
Selaku Wakil
BUNPemegang Kas
Pemerintah
Outsourcing
(IT provider,
Perbankan, dll)
15
AREA PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
I.
PERENCANAAN
II. PELAKSANAAN
1. Manajemen DIPA
2. Manajemen Komitmen
3. Manajemen Pembayaran
4. Manajemen Penerimaan
5. Manajemen Kas
6. Akuntansi dan pelaporan
III. PERTANGGUNG JAWABAN
 Pelaporan (LKPP),
Pertanggungjawaban
DJA
DJPB
16
17
TERIMA KASIH
www.span.depkeu.go.id