A. HAKEKAT DEMOKRASI

demos Cratos

rakyat Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dan rakyat yang tinggal di suatu tempat (wilayah).

atau

cratos cratein

atau artinya kekuasaan. Demokrasi berarti rakyat merupakan yang suatu

cratein. Demos

berkuasa.

pemerintahan artinya Demokrasi dimana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan

(government of rule by the people)

.

Saat ini demokrasi telah dikenal dan dianut oleh negara negara di dunia. Popularitas demokrasi tidak terlepas dari pendapat Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat (1861–1865), “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(government from the people, by the people, and for the people)”

.

Demokrasi dapat dilaksanakan baik secara langsung (

direct democracy

maupun tidak langsung ( ) apabila rakyat melaksanakan kekuasaan pemerintahan secara langsung

indirect democracy

rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

) apabila kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh para wakil

Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi mengatur dan membagi semua kekuasaan yang ada berdasarkan konstitusi (hukum dasar), baik yang tertulis (undang undang dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Pengaturan berdasarkan konstitusi tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalah-gunaan kekuasaan oleh para wakil rakyat yang dipercaya demi kepentingan diri sendiri dan/atau kelompoknya.

Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dikenal dengan ciri ciri: •Adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan.

•Adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya secara bebas dan •Adanya hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di parlemen (lembaga legislatif) untuk memperjuangkan aspirasinya dalam memperoleh kebebasan, keadilan, keamanan, dan distribusi kesejahteraan.

•Adanya jaminan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh kesejahteraan, seperti kesempatan yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di berbagai aspek kehidupan.

•Adanya perlindungan keamanan bagi seluruh rakyat untuk hidup, berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya, dan bermasyarakat.

•Adanya media komunikasi yang bebas dan bertanggung-jawab sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam memperoleh kebebasan, ke kesejahteraan.

bertanggung-jawab.

adilan, keamanan, dan distribusi

B. DEMOKRASI PANCASILA Demokrasi Pancasila berasaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya, secara formal terkandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sedangkan secara material menunjukkan sifat kegotongroyongan sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Istilah Demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ber Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang akan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diterapkan dengan kebijakan-kebijakan yang dilandasi nilai-nilai berikut ini : Setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara sekaligus warga masyarakat.

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan.

Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka demokrasi Pancasila dilaksanakan melalui sepuluh pilar (The Ten Pilars of Indonesian Constitusional Democracy) antara lain : Demokrasi Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Kedaulatan Rakyat.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Kecerdasan Rakyat.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Otonomi Daerah.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Supremasi Hukum (Rule of Law).

Demokrasi Indonesia berdasarkan Peradilan yang bebas.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Kesejahteraan Rakyat.

Demokrasi Indonesia berdasarkan Keadilan Sosial.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila sampai saat ini masih banyak kelemahan, tetapi bukan terletak pada landasan filosofis, ideologis, dan sumber hukum dasarnya, melainkan pada mekanisme sistem demokrasi atau pelaksanaan demokrasi. Nilai demokrasi yang paling hakiki (universal), bahwa aspirasi rakyat sebagai titik sentral kehidupan bermasyarakat dan bernegara diwujudkan dalam hak pilih tanpa pandang bulu. Perkembangan demokrasi Pancasila telah memperoleh kemajuan, antara lain dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 dan diterbitkannya berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti UU tentang HAM, UU tentang Menyampaikan pendapat di muka umum, UU tentang Kebebasan Pers, dan lain-lain.

C. PERANAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KEPRIBADIAN, KESADARAN DAN PERTISIPASI MASYARAKAT Menurut

Kartini Kartono (1996 : 64)

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang di sengaja dan sistematis untuk membentuk inividu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis dan moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

R. Hayer

menyebut : pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipasi yang bertanggung jawab dalam politik. pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik mengandung tiga anasir penting, yakni:

Pertama,

manusia. adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri

Kedua,

perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin.

Ketiga,

perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan (Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut : Landasan ideologis, yaitu Pancasila Landasan konstitusi, yaitu UUD 1945 Landasan operasional, yaitu GBHN Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985).

Jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Apalagi jika hal ini dilandasi oleh kesadaran atas hubungannya dengan Tuhan yang mewajibkannya untuk memikirkan urusan masyarakat. Tidak akan ada hambatan dan ancaman yang akan menghentikannya. Tidak akan ada bujukan, rayuan yang akan memalingkannya.

Maka terciptalah social control yang berasal dari people power yang cerdas dan bermoral. Dalam kondisi seperti ini, perubahan dari kehidupan 'gelap' menuju 'terang' tinggal menunggu waktu. Dari masyarakat seperti ini juga akan lahir pemimpin pemimpin yang mumpuni dan amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA Al Muchtar, Suwarma, 2000, Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia, PT Gramedia, , Jakarta.

Anang Priyanto, 2001,

Sistem Politik Demokrasi, Bahan Pelatihan Terintegrasi Guru PPKN SLTP,

Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Jakarta.

Driyarkara, 2006, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press Sudiarja.

Nazaruddin Sjamsuddin, 1993,

Dinamika Sistem Politik Indonesia,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nur Wahyu Rochmadi, 2003,

Kewarganegaraan Untuk Sekolah Menengah,

Yudhistira, Jakarta.

Obor Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Panyarikan, I Ktut Sudiri, 1992,

Pandangan Integralistik Untuk Mewujudkan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara,

PPPG IPS dan PMP Malang, Malang.

Sudijone, 1995, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru Algensindo Sastroatmodjo, Bandung.