Transcript 8. era reformasi
MK Pancasila Pemerintah Bersih - Berwibawa
Indonesia menganut paham demokrasi konstitusionil. Dlm Penjelasan UUDNKRI 1945 disebutkan bhw yg sangat penting dlm pemerintahan
Pem Bersih-Berwibawa
• • dan negara ialah semangat, semangat Penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, UUD tentu tdk akan merintangi jalannya negara.
Pemerintahan yang bersih- berwibawa adl berdimensi spritual, etika,moral, akhlakul karimah, suri teladan, integritas, komitmen
Pem Bersih-Berwibawa
• • Etika menurut Verkuyl adl kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan (Verkuyl dlm I Gede AB Wiranata, 2005 : 85).
Moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) adl ajaran baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsbnya, akhlak, budi pekerti, susila
Pem Bersih- Berwibawa
• • • • Atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsbnya. Isi hati atau keadaan perasaan sbgmana terungkap dlm perbuatan atau ajaran kesusilaan yg dpt ditarik dr suatu cerita.
Pem (aparatur) yg tdk korup, tdk kolusi dan tdk nepotisme.
Pem yang melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (objektif) Pemerintah (aparatur) yang melihat Hukum secara kritis bukan sekedar legal formal
Pem Bersih- Berwibawa
• Prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik : – – 1.Wawasan ke Depan 2. Keterbukaan dan Transparansi/ kejelasan – 3. Partisipasi Masyarakat – 4. Tanggung Gugat – 5. Supremasi Hukum – 6. Demokrasi – 7. Profesionalisme dan Kompetensi – – 8. Daya Tanggap 9. Effesiensi dan Effektifitas
Pem Bersih - Berwibawa
– – 10. Desentralisasi 11. Kemitraan dng Dunia usaha Swasta dan Masyarakat – 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjang an – 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup – 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Bappenas, 2007)
Amandemen UUD 1945
Agenda Reformasi tahun 1998, MPR melakukan perubahan UUD RI 1945. Perubahan dilaksanakan dalam rangkaian 4 tahap
Amandemen
• • Tahun perubahan : 1999, 2000, 2001, 2002.
Akibat : perubahan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga yang ada, lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara, mengatur lebih tegas pembatasan kekuasaan, mengatur lebih rinci hub. Antar organ penyelengg. Negara termasuk mekanisme hukum jika terjadi sengketa antar organ penyelengg.negara
Amandemen
• • • Kuantitatif : menambah butir ketentuan yg ada. Sebelumnya 71 butir ketentuan, kemudian menjadi 199 butir ketentuan setelah perubahan.
Perubahan perlu dipahami, dapat menjelaskan dlm kerangka pelaksanaan dan penegakan konstitusi sbg pedoman dan hk tertinggi dlm mengatur penyelenggaraan dan arah perjalanan negara dan bangsa ke depan.
Perlu partisipasi aktif semua komponen bangsa, agar perubahan memberikan manfaat bagi bangsa menuju lbh demokratis, sejahtera, beradab
Amandemen
• Pemahaman yg utuh dr perubahan tsb mendorong tumbuhnya budaya sadar konstitusi di kalangan penyelenggara negara dan semua lapisan masy. Akhirnya UUD 1945 menjadi konstitusi yang hidup dlm keseharian, menjadi pedoman serta hk tertinggi dlm kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Amandemen
• Kekuasaan Presiden banyak dikoreksi spt : – Kekuasaan membentuk UU, menjadi berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR – Priode jabatan Presiden multi tafsir dengan kalimat : “ sesudahnya dpt dipilih kembali..”, menjadi dpt dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan – Dlm mengangkat Duta atau menerima Duta, memperhatikan pertimbangan DPR
Amandemen
-Presiden memberi gelar, tanda jasa dll tanda kehormatan diatur dng UU, sebelumnya subjektif Presiden saja. Demikian jg pemberian grasi –rehabilitasi : memperhatikan pertimbangan MA sedangkan pemberian amnesti dan abolisi : memperhatikan pertimbangan DPR Catatan : DPR memegang kekuasaan membentuk UU, perlu persetujuan bersama
Amandemen
• Meskipun peran legislasi berada di DPR tetapi kekuasaan tsb menjadi lemah jk RUU tdk mendpt persetujuan Presiden serta tdk boleh diajukan dlm persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU menjadi UU. Jk tdk disahkan dlm 30 hr maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan
Amandemen
• • MPR dpt memberhentikan Pres/wapres menurut UUD dlm waktu 30 hr, atas usul DPR , diperiksa diadili dan diptskan MK dlm waktu 90 hr. Melalui pemenuhan qourum terlebih dahulu proses DPR ke MK yi didukung 2/3 hadir dan dari 2/3 jml angg. DPR. Di MPR, dihadiri ¾ jml angg.MPR dan disetujui 2/3 jml angg yg hadir.
Sebab pemberhentian Pres/wapres : terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhdp negara, korupsi, penyuapan, TP berat lainnya, perbuatan tercela , terbukti tdk memenuhi syarat syarat sbg Pres/wapres
Amandemen
• • • Presiden tdk bs membekukan/membubarkan DPR Perjanjian internasional yg menimbulkan akibat luas dan mendasar bg rakyat, beban keu negara hrs dng persetujuan DPR Pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dng UU
Amandemen
• • • Apabila DPR tdk menyetujui RAPBN, pemerintah menjlnkan APBN th lalu.
Angg KY diangkat dan diberhentikan Pres dng persetujuan DPR Doubel pengaturan pd Pasal 7B ayat (4) dengan Pasal 24C ayat (2). MK wajib memberikan ptsn atas pendpt DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Pres dan/atau wapres menurut UUD. Pasal 24C ayat (2) tdk efektif.
Amandemen
• • Presiden meresmikan angg BPK yang dipilih DPR Calon Hakim Agung diusulkan oleh KY kepd DPR untuk disetujui. Ditetapkan sbg Hakim Agung oleh Presiden.
• Saat ini sedang dikaji mengenai UU tentang lembaga Kepresidenan. Lembaga Kepresidenan/ Presiden tdk lg super body setelah direformasi dng Amien Rais (mantan ketua PP Muhammadiyah/mantan Ketua PAN sbg lokomotifnya (Ketua MPR)
SISTEM POLITIK DI INDONESIA, NILAI-NILAI DEMOKRASI
Kaitkan dengan nilai-nilai dari Pancasila – UUD 1945 serta peraturan perundang undangan yang berlaku dlm sispol demokrasi di Indonesia
SISPOL DEMOKRASI
• Politik adl bermacam-macam kegiatan dlm suatu sistim pol, proses menentukan tujuan tujuan dr sistim itu dan melaksanakan tujuan tujuan itu. Pengambilan keputusan menyangkut tujuan tsb, seleksi dr bebrp alternatif dan penyusunan skala prioritas dr tujuan-tujuan yg tlah dipilih (Miriam Budiardjo, 1985 : 8). Perlu kebijaksanaan umum pengaturan dan pembagian kekuasaan
SISPOL DEMOKRASI
• • Politik adl masalah siapa mendpt apa, kapan dan bagaimana (Harold Laswell dlm Miriam Budiardjo, 1985 : 9) Ilmu politik adl ilmu yg mempelajari kehidupan negara….., yg merupakan bagian dari kehidupan masy; ilmu pol mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya (J Barents dlm Miriam Budiardjo, 1985 : 9)
SISPOL DEMOKRASI
• • Sispol sangat luas, krn itu perlu dibatasi menyangkut hub kerja dlm konteks pembagian kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dan bgmna hub terjadi maupun alas hukumnya khususnya Partai Politik – Pemilu dan DPRD Kab.
Parpol adl organisasi yg besifat nasional, dbentuk oleh WNI,sukarela, kesamaan kehendak- cita-cita u memperjuangkan dan membela kepentingan pol angg-masy-bangsa-negara, memelihara NKRI berdsrkan Pancasila dan UUD 1945
SISPOL DEMOKRASI
• Dibentuk minimal 50 org, usia 21 th, akta notaris (AD/ART- pengurus pusat), 30 % perempuan, AD + asas-ciri parpol, visi-misi, nama-lambang- tanda gambar, tujuan fungsi,organisasi- tempat kedudukan pengambilan kptsn, kepengurusan partai, peraturan dan keptsan partai, pendidikan politik, keuangan parpol (rekening an.parpol)
SISPOL DEMOKRASI
• • Kepengurusan 60 % dr jumlah propinsi, 50 % dr jml kab/kota dr setiap prop bersangkutan, 25 % dr jml kecamatan pd Kab/kota bersangkutan. Didaftar ke Depkeh & HAM untuk menjadi badn hukum.
Tujuan umum parpol : mewujudkan cita-cita nas, menjaga – memelihara NKRI, mengembangkan demokrasi, mewujudkan kesejahteraan = Pancasila dan menjujung tinggi kedaulatan rakyat
SISPOL DEMOKRASI
• • • Tujuan khusus : meningkatkan partisipasi pol angg/rakyat, memperjuangkan cita-cita paprpol, mengembangkan etika-budaya politik Fungsi parpol : pendidikan pol bg angg/masy, penciptaan iklim kondusif, penyerap-penyalur aspirasi,rekruitmen politik dlm pengisian jbtn pol Hak parpol : memperoleh perlakuan sama, sederajad dan adil, mengatur rmh tangganya sendiri, ikut pemilu, membentuk fraksi, mengajukan calon DPR/DPRD, usul PAW, usul pemberhentian angg DPR/DPRD, usul Capres/cawapres, membentuk sayap politik
SISPOL DEMOKRASI
• Kewajiban parpol : mengamalkan Pancasila UUD 1945 dan peraturan per-UU-an, memelihara dan mempertahankan NKRI, partisipasi dlm Pembnas, menjujung tinggi supremasi hk-demokrasi dan HAM, melakukan dikpol dan menyalurkan aspirasi pol, mensukseskan Pemilu, pendaftaran angg, pembukuan keuangan- laporan keuangan, rekening sendiri, sosialisasi program kerja.
SISPOL DEMOKRASI
• • Pemberhentian anggota : meninggal dunia, mengundurkan diri tertulis, menjadi angg parpol lain, melanggar AD/ART. Tatacara pemberhentian diatur dlm peraturan parpol. Angg Parpol yg menjadi angg DPR/DPRD sesuai dng peraturan per-UU-an.
Parpol dilarang menggunakan : bendera /lambang negara/pem/negara lain/org internasional, simbol separatis-orgnss terlarang, gambar seseorang, kesamaan dng parpol lain, kegiatan bertentantangan dng UUD 1945, peraturan per-UU-an lainnya, dll
SISPOL DEMOKRASI
• • Parpol bubar : membubarkan diri, menggabungkan diri dng parpol lain. Keptsn MK.
Partai lokal di Aceh berdasarkan Pasal 95 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Papol lokal di Aceh.
SISPOL DEMOKRASI
• • Pemilihan KDH (PP no. 6 Th 2005) : peserta pemilihan adl pasangan calon yang diusulkan oleh Parpol atau gab parpol dng syarat memenuhi 15 % dr jml kursi di DPRD atau 15 % dri akumulasi perolehan sah dlm Pemilu Leg. Dalam proses ini dikenal istilah
sewa perahu ( 2014
UU MD3 : PILKADA
DPRD)
Proses penghitungan suara : saksi di KPPS dpt mengajukan keberatan terhadap jlnnya penghitungan suara, KPPS seketika itu jg mengaakan pembetulan. Saksi di PPK dpt mengajukan keberatan trhadp penghitungan suara oleh PPK. Seketika mengadakan pembtln
SISPOL DEMOKRASI
• • • • • KPUD membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jml suara. KPU adl lembaga penyelenggara pemilu yg bersufat nasional, tetap dan mandiri.
Alat kelengkapan DPRD : Pimpinan, Panmus, komisi, Badan Kehormatan, Panang, alat kelengkapan lain yg diperlukan.
Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan diatur dalam peraturan Tatib Angg DPRD tdk dpt dituntut di hadapan pengadilan krn pernyataan lisan/ tertulis dlm rpt
SISPOL DEMOKRASI
• • • Tdk berlaku jika pernyataan sdh disepakati sbg rahasia tetapi tetap diinformasikan kepd umum.
Larangan merangkap jbtn : pejabat negara lainnya, hakim pd bdn peradilan, PNS, TNi/Polri, pgw pd BUMN/D, advokat, akuntan, notaris, dokter praktek, tdk boleh KKN. Pemanggilan, permintaan keterangan, penyidikan DPRD Kab persetujuan tertulis Gubernut an. Mendagri
SISPOL DEMOKRASI
• • Demokrasi konstitusionil : pemerintah yg terbatas kekuasaannya dan tdk dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan tercantum dlm konstitusinya.
Lord Action ahli sejaha Inggris : Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Manusia yg mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yg mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (Lord Action dlam Mirian Budiardjo, 1985 : 52)
SISPOL DEMOKRASI
• • Demokrasi Konstitusionil mencakup dimensi ekonomi yg berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi yg timbul dr distribusi kekayaan yg tdk merata. Negara semacam ini dinamakan welfare state .Negara kesejahteraan.
Syarat pem demokratis : perlindungan konstitusionil, bdn kehakiman yg bebas dan tdk memihak (sistem peradilan), Pemilu bebas, kebebasan menyatakan pendpt, kebebasan berserikat/beroposisi, pendidikan kewarganegaraan
SISPOL DEMOKRASI
• Sistim pol yg demokratis adl di mana kebijaksanaan umum (kebijakan publik) ditentukan atas dasar mayoritas oleh wkl-wkl yg diawasi secara efektif oleh rakyat dlm pemilu berkala yg didasarkan pd prinsip kesamaan politik dan diselenggararakan dlm suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, 1985 : 61)
SISPOL DEMOKRASI
• Nilai yg dirumskan Henry B. Mayo adl : – Menyelesaikan perselisihan dng damai dan secara melembaga – Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dlm suatu masy yg ssedang berubah – Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur – Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
SISPOL DEMOKRASI
– – Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dl masy Menjamin tegaknya keadilan Krn itu perlu beberapa lembaga sbb : 1. Pemerintah yg bertanggungjawab 2. DPR/DPRD melakukan kontrol/oposisi yg konsruktif 3. Parpol yg menjalin hub kontinyu kepd angg/masy
SISPOL DEMOKRASI
4.Pers dan media massa yg bebas untuk menyatakan pendapatnya 5. Sistim peradilan yg bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan (Personil dlm sistim peradilan yg memiliki integritas, kesadaran dan kepatuhan hukum, dan mengabdi untuk kedaulatan hukum – kedaulatan rakyat dan kebenaran.