Transcript file ini sekarang!

KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL RI DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 2011
DAN PROSPEK 2012
DISAMPAIKAN OLEH
DIREKTUR JAMINAN SOSIAL
DR. DWI HERU SUKOCO, M.SI
KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL
DASAR PELAKSANAAN
 UU DASAR 1945
 UU NO. 11 TAHUN 2009: KESEJAHTERAAN SOSIAL
 PERPRES RI NO. 15 TAHUN 2010 : PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 INPRES NO. 1 TAHUN 2010: PELAKSANAAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
 INPRES NO. 3 TAHUN 2010: PROGRAM PEMBANGUNAN
YANG BERKEADILAN
 PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2010: TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI
DAN KAB/KOTA
 PERMENSOS RI NO. 86/HUK/2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
SOSIAL RI
PKH
 PENGERTIAN
Program
penanggulangan
kemiskinan
melalui pemberian bantuan tunai bersyarat
(Conditional Cash Trans) kepada RTSM
berdasarkan ketentuan dan persyaratan
yang telah ditetapkan.
 PESERTA / SASARAN
 Terdapat ibu yang sedang hamil /nifas
 Memiliki balita (usia 0 s.d. 6 tahun)
 Memiliki anak usia sekolah 6 – 15 tahun (SD dan SLTP)
atau kurang dari 18 tahun (belum menyelesaikan wajib
belajar 9 tahun)
3
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH
BANTUAN TUNAI BERSYARAT
(Conditional Cash Transfer)
PKH adalah Program Perlindungan Sosial melalui
pemberian Uang Tunai Kepada Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM), dimana Sebagai imbalannya
RTSM tadi diwajibkan untuk Memeriksakan Anggota
Keluarganya Ke PUSKESMAS dan/atau
Menyekolahkan Anaknya Dengan Tingkat Kehadiran
Sesuai Ketentuan.
 TUJUAN
1. Meningkatkan kemampuan RTSM
untuk mengakses/memanfaatkan
pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
2. Meningkatkan status kesehatan dan
gizi ibu hamil/nifas dan anak di
bawah 6 tahun dari RTSM
3. Meningkatkan angka partisipasi
pendidikan anak-anak (usia wajib
belajar SD/SMP) RTSM.
4. Meningkatkan Kondisi Sosial ekonomi
RTSM
5
MANFAAT PKH
1.
Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang
besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
2.
Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga
miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
3.
Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi
melalui:
a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas
pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga
miskin)
b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya
(insurance effect).
4.
Mengurangi pekerja anak.
5.
Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses
pendidikan,peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian
balita, dan peningkatan kesetaraan jender)
SKENARIO BESARAN BANTUAN
SKENARIO BANTUAN
BANTUAN PER RTSM PER
TAHUN (RP)
BANTUAN TETAP
200.000
BANTUAN PENDIDIKAN:
a.SD/MI
b.SMP/MTS
400.000
800.000
BANTUAN KESEHATAN:
a.BALITA
b.BUMIL /MENYUSUI
RATA-RATA BANTUAN PER RTSM
800.000
1.390.000
BANTUAN MINIMUM PER RTSM
BANTUAN MAKSIMUM PER RTSM
600.000
2.200.000
Catatan:
-Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil
-Besar bantuan adalah 16% rata2 pendapatan RTSM per tahun
-Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun
7
TARGET PELAKSANAAN PKH
Tahun
Tahun 1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
392.000
392.000
392.000
392.000
392.000
392.000
224.000
224.000
224.000
224.000
224.000
224.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Tahun 7
Total
RTSM
Total
Biaya
392.000
626.000
726.000
816.000
1T
1,1 T
1,1 T
1,3 T
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
Exit*
1.316.000 1.816.000 2.024.000 1.790.000 1.690.000 1.600.000 1.100.000
2. T
2.,79 T
3,17 T
2.,82 T
2,68 T
2,53 T
1,74 T
Catatan:
1.
Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)
2.
Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018
3.
Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
Exit*
600.000
600.000
0.95 T
Alur kerja PKH
BPS
Calon Peserta
PKH
UPPKH-P
1.Daftar calon peserta
hasil survey BPS
2. Penentuan dan
penetapan
daftar calon
Peserta
UPPKH Kab
3. Pengiriman daftar calon
peserta ke (dan dari)
UPPKH Kab (info jadwal
pertemuan awal)
4. Pengiriman daftar calon
peserta PKH ke PT POS
(utk cetak form data
klarifikasi).
PT Pos
5. Pengiriman
pemberitahuan &
undangan kepada KSM
(Keluarga Sangat Miskin)
penerima untuk hadir
pertemuan awal
12. Mengirim daftar
final peserta PKH ke
UPPKH Kab & PT
Pos
17. Reviews DB,
persyaratan,
updates, appeals &
otorisasi
pembayaran
18. Mengirim DB ke PT
Post utk pembayaran
23. Otorisasi DB,
pembayaran
UPPKH Kec
7. Menerima formulir
registerasi dg informasi
yg sudah diklarifikasi
8.Mengirim formulir
perbaikan DB ke UPPKH
Kab
9. Proses entri
perbaikan DB
11. Review DB dan
autorisasi/penetapan
akhir peserta PKH
6. Menghadiri
pertemuan &
registrasi (klarifikasi
AR, sekolah, pkm ).
10.Mengirim daftar calon
ke UPPKH Pusat
16. Proses scan & entri
verifikasi persyaratan
13. Mencetak dan
mengirim form
verifikasi ke sekolah
& Puskesmas
15. Mengirim form
verifikasi terisi ke
UPPKH Kab
Sekolah
Puskesma
s
14. Pengambilan form
vefifikasi oleh PT Pos
Peserta PKH
Proses entri
komplain,
pemutakhiran data;
dan kirim updated
data ke UPPKH Pusat
20. Menerima info, mengirim
daftar pembayaran ke UPPKH
Kec utk diinformasikan ke
peserta dan memulai proses
pembayaran
21. Menerima
pembayaran dan,
jika ada komplain isi
form di UPPKH kec
UPPKH Kec
22. PT Pos mengirim
laporan pembayaran
Mengirim formulir
komplain, updating data
9 ke
UPPKH Kab
DASAR PENETAPAN KRITERIA
WILAYAH
 Usulan pemda (disertai surat
pernyataan kesediaan dan





Komitmennya untuk berpartisipasi
melaksanakan PKH).
Tingginya angka kemiskinan
Tingginya angka gizi buruk
Tingginya A K I dan A K B
Tingginya angka transisi dari SD / MI
ke SMP/MTs
Ketersediaan supply side pendidikan
dan Kesehatan
DASAR PENETAPAN
KRITERIA PENERIMA MANFAAT PKH
 Peserta RTSM terpilih berdasarkan data
BPS (SPDKP-PPLS 2008) yang memiliki :
 Anak balita
 Anak usia 5 – 7 tahun yang belum
masuk
 pendidikan SD
 Anak usia pendidikan SD s/d SLTP
 Anak usia 15 – 18 tahun yang belum
 menyelesaikan pendidikan dasar
 Ibu hamil / nifas
 Menandatangani persetujuan
PELAKSANAAN PENETAPAN
PENERIMA MANFAAT PKH
 Data hasil survey BPS (SPDKP maupun
PPLS 2008) diserahkan BPS ke UPPKH
Pusat
 UPPKH Pusat menetapkan calon
peserta PKH berdasarkan kuota
peserta PKH per Kecamatan
 Penyerahan data peserta PKH dari
UPPKH Pusat Ke UPPKH Kab/Kota
LANJUTAN .....
 Data peserta PKH dilakukan validasi
oleh Pendamping pada saat Pertemuan
Awal
 Keabsahan
peserta PKH dinyatakan
setelah
peserta
menandatangani
persetujuan mengikuti persyaratan yang
ditentukan PKH pada lembar formulir
validasi.
 Selanjutnya
peserta
kartu peserta PKH.
PKH
menerima
DATA DAN TARGETING
Tahun 2007
Di 7 Prop, 48 Kab/ Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM ( DKI,
Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT)
Tahun 2008
Dikembangkan pada Provinsi Banten, NAD, Sumut, DI Yogya,
Kalsel, NTB) sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 629 Kecamatan
dan jumlah penerima sebanyak 620.484 RTSM
Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab ( Lokasi
2007-2008) dengan 105.892 RTSM, sehingga menjadi 726.376 RTSM
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan 90.000 RTSM (
Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88
Kab/Kota dan Jumlah penerima sebanyak 816.376 RTSM
Dikembangkan di 5 Prop ( Riau, Lampung, Sumatera selatan, Jawa
Tengah, Maluku Utara) 299.624 RTSM, sehingga menjadi 25
Provinsi, 118 Kab/Kota dan jumlah penerima sebanyak 1.116.000
RTSM
Direncanakan menjadi Program Nasional
REALISASI TAHUN 2007-2010
TAHUN
TARGET
ALOKA
SI
REALISA
SI
RTSM
NOMINAL
RTSM
NOMINAL
RTSM
NOMINAL
2007
500.000
1.000.000.000.000
387.947
507.975.983.326
378.067
496.224.025.584
2008
650.000
1.100.000.000.000
620.848
767.594.335.000
608.236
729.152.317.000
2009
740.000
1.100.000.000.000
726.376
923.943.379.000
723.686
920.736.553.000
2010
816.000
1.300.000.000.000
774.293
929.414.000.000
772.830
927.589.300.000
RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH
No
Tahun
Provinsi
Kab/
Kota
Kecamatan
Lokasi
1.
2007
7
48
337
7 Provinsi
2.
2008
13
70
629
Tambahan 6 Provinsi, 22 Kab/Kota
3.
2009
13
70
779
Pengembangan pada 12 Prov. Lama
dan 43 Kab/Kota Lama
4.
2010
20
88
954
Tambahan 7 prov baru, 15 Kab/Kota
baru, dan pengembangan di 3 prov
ama, 3 Kab/kota baru
5.
2011
25
103
1.126
Tambahan 5 prov, 15 kab/kota baru
Pengembangan Lokasi dan Target Sasaran PKH 2011
 Di 25 provinsi, 103 kab, 1.226 kec:
- Menambah 190.000 RTSM pada 5 provinsi baru (Riau,
Sumsel, Lampung, Jateng dan Maluku Utara) yang
telah disiapkan pada akhir tahun 2010, dengan
menambah 450 pendamping, 72 operator
 Menambah target sasaran 116.000 RTSM di 15 kab/kota
baru dan pemekaran lokasi lama, 208 kec, pada
provinsi lama (Jabar, Jateng, NTB, Sulut, Gorontalo,
Lampung, Sumut) yang disiapkan berdasarkan usulan
dan komitmen daerah
 Penambahan 600 pendamping dan 60 operator untuk
2011
 Total target sasaran 1.116.000 RTSM, 4.119 pendamping,
526 operator
Pengembangan 2011
PROVINSI
JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA
BREBES
CILACAP
PEMALANG
SRAGEN
WONOGIRI
JAWA TENGAH Total
LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
LAMPUNGSELATAN
LAMPUNGTENGAH
LAMPUNG Total
MALUKU UTARA
HALMAHERABARAT
HALMAHERAUTARA
MALUKU UTARA Total
RIAU
INDRAGIRIHULU
KAMPAR
RIAU Total
SUMATERA SELATAN
BANYUASIN
OGANKOMERINGILIR
PALEMBANG
SUMATERA SELATAN Total
Grand Total
• Saat ini dalam proses Validasi
• 6 Kabupaten termasuk dalam uji coba targeting oleh Worldbank dan BPS
RTSM
35,979
23,739
24,500
11,196
11,230
106,644
7,686
17,795
13,933
39,414
972
1,763
2,735
4,804
4,175
8,979
15,743
12,883
17,780
46,406
204,178
RENCANA DAN
REALISASI BANTUAN PKH TAHUN 2011
Tahap
I
Lokasi
Target
RTSM
Realisasi
RTSM
Alokasi
Anggaran
R ealisasi
Anggaran
Keterangan
70 kab./kota
lokasi thn 20072009
696.663
678.599
217.000.000.000
212.163.050.000
gel. 1 dan 2
pembayaran
mulai Februari
sd. Maret 2011
18 kab/kota
lokasi tahun
2010 pada bulan
Maret-April
77.630
9 kab./Kota
lokasi
pengembangan
tahun 2011
204.178
6 kab./kota
wilayah uji coba
sedang berjalan
gel. 3 pada bulan
Maret-April
69.008.000.000
gel.4 lokasi
pengembangan
tahun 2011 pada
bulan April 2011
gel. 4 pembayaran
dimulai pada
bulan Mei 2011
KEGIATAN 2011
ANGGARAN
Kegiatan
dan
Anggaran
2011
TOTAL ANGGARAN PKH
1.610.000.000.000,BANTUAN RTSM (1.116.000)
OPERASIONAL
1.320.310.000.000,289.690.000.000,-
Rekuitmen Pendamping & Operator (820 orang)
2.457.024.000,-
Pelatihan Pendamping & Operator (22 angkatan)
4.458.800.000.-
Perlengkapan & Honor Pendamping & Operator
122.865.025.000,-
SIM PKH & Sewa Jaringan
15.013.715.000,-
Penyaluran dan pencetakan
24.725.310.000,-
Sosialisasi, Bintek dan Rakornas, prov & kab
26.250.081.000,-
Pendukung Lainnya (administrasi, tenaga ahli, service
provider, sekretariat UPPKH, monitoring, dan evaluasi )
93.920.000.000,-
20
PROSES KETERPADUAN PKH
DENGAN PROGRAM LAIN
(BOS/BEA SISWA MISKIN, JAMKESMAS)
Mengadakan rapat koordinasi di tingkat pusat,
hasilnya:
 Kelengkapan manlak jamkemas untuk
peserta PKH
 Diterbitkannya surat edaran dari
kementeriaan pendidikan, kesehatan terkait
verifikasi, bea siswa miskin dan jamkesmas
 Diterbitkan surat edaran kemendagri
ttentang KTK bagi peserta PKH.
LANJUTAN...
 Pemberian data siswa peserta PKH dan
fasilitas pendidikannya kepada
Kementerian Pendidikan
 Pemberian data ibu hamil/nifas/ balita
yang memperoleh pelayanan kesehatan
dan fasilitas kesehatannya kepada
Kementerian Kesehatan.
 Rapat Koordinasi di tingkat provinsi/
kabupaten/kota terkait keterpaduan dan
sinergi PKH dengan program lainnya (bea
siswa miskin dan jamkesmas)
KETERLIBATAN PEMDA
TERHADAP PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
MANFAAT PKH
1. PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN.
2. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS
3. PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
4. DANA SHARING UNTUK KEGIATAN PKH
PERMASALAHAN
Bahwa setiap tahun terjadi penurunan
jumlah peserta PKH dari target, hal ini
berpengaruh terhadap realisasi
pembayaran.
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh :
 Setiap tahun target data tidak tercapai
 Terjadinya perubahan status peserta
PKH antara lain: uneligibel, pindah
alamat, alamat tidak ditemukan, nama
yang ganda, bukan RTSM (sudah mampu)
LANJUTAN....
 Konsekuansi dari adanya pemotongan
(dis insentive) karena tidak komitmen:
Tahap 2 2010 >>11.27%
Tahap 3 2010 >>6.69%
Tahap 4 2010 >>7.61%
 Data PPLS tidak dapat memenuhi
kebutuhan penggantian peserta PKH
SOLUSI
 Mengoptimalkan target pembayaran
dengan meningkatkan komitmen
peserta dan peranan pendamping
 Penggantian peserta PKH melalui
pengembangan kecamatan terdekat
dengan dukungan komitmen daerah
untuk penyediaan fasilitas UPPKH
kecamatan
LANGKAH KONKRIT DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL GUNA MEWUJUDKAN JUSTICE
FOR ALL
 Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam
melaksanakan
percepatan
pembangunan
kesos guna mewujudkan justice for all adalah
dikeluarkannya Inpres no. 1 dan no. 3 Tahun
2010,
khususnya
berkaitan
dengan
pelaksanaan PKH yang dalam memperbaiki
prosedur verifikasi, mempercepat proses
pembayaran dan memperbaiki koordinasi
antar kementerian terkait seperti, BPS,
Kemendiknas,
Kemenag,
Kemenkes,
Kemenkoinfo dan Pemerintah Daerah.
PROSPEK PKH 2012
Komposisi PKH (2012)
2010
2011
2012 (Kick
off Meeting)
2012
(Renstra)
Keterangan
RTSM
816.000
1.116.000
1.516.000
1.816.000
Provinsi
20
25
33
33
Penambahan 8
prov.
Kabupaten
88
118
166
166
Penambahan 48
kab.
Kecamatan
954
1262
1462
1662
Penambahan 400
kec.
Pendamping
3512
5069
7069
8569
Penambahan 3500
orang,
perbandingan
1 : 200
operator
352
472
664
664
Penambahan 192
orang
HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN
1. PENEGASAN TENTANG FOKUS (MINDSET) PKH
2. KOORDINASI MERUPAKAN UNSUR PENTING
DALAM PELAKSANAAN PKH OLEH KARENANYA
PERLU DITINGKATKAN
3. UPAYA PEMBAYARAN KEPADA RTSM DAPAT
TERCAPAI SEBANYAK 4 TAHAP, DENGAN ADANYA
DIS INSENTIF ATAU PEMOTONGAN KEPADA RTSM
YANG TIDAK OPTIMAL MENGAKSES LAYANAN
KESEHATAN MAUPUN PENDIDIKAN
4. MENINGKATKAN SINERGITAS MELALUI
PENINGKATKAN KOMITMEN DAN SHARE BUDGET
KEPADA DAERAH
TERIMA KASIH