Transcript disini. - Pekerja Sosial Tuban

SOSIALISASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN TUBAN
1
Anak Saya Tidak Boleh Miskin
• PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
• KEPMENSOS No.02A/HUK/2008 TENTANG TIM PELAKSANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
• UU no 11 th 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
• RPJM
LATAR BELAKANG
• PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN &
• PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PERLINDUNGAN SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MULAI TH 2007
SBG UPAYA MEMBANGUN SISTIM PERLINDUNGAN SOSIAL
UNTUK RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM)
4
APA ITU PKH?
BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB)
atau
Conditional Cash Transfers (CCT)
Apa Kelanjutan Program SLT/ BLT?
Program PKH BUKAN merupakan kelanjutan program
Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka
membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya
belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga
BBM.
Namun, PKH lebih dimaksudkan kepada upaya
MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL kepada
masyarakat miskin.
• Jumlah penduduk di bawah garis Kemiskinan
Nasional masih tinggi, yaitu 29,5 juta orang
(15,5%); Maret 2009.
– Tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk
bagi Bumil, berkurangnya produktivitas dan
dayatahan tubuh (anemia: 50.5%
– Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita)
– Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup)
– Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup)
– Tingginya AKI (373/100000 ibu melahirkan)
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK
DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2004-2005
Kuatir tidak ada
petugas
8%
Ijin
6%
Tidak ada uang
34%
Tidak berani sendiri
12%
Tidak tahu tempat
berobat
6%
Angkutan
16%
Jarak
18%
Sumber: SDKI 2002-2003
7
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 7-18 TAHUN
MENURUT ALASAN TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH
TAHUN 2005
1.2
3.8
9.6
Tidak ada biaya (67,0%)
2.3
Tidak suka/malu (4,7%)
0.4
Bekerja/mencari nafkah (8,7%)
2.6
Menikah/mengurus rumah tangga (2,6%)
8.7
Tidak terima/dikeluarkan sekolah (0,4%)
Sekolah jauh (2,3%)
4.7
67
Merasa pendidikannya sudah cukup (3,8%)
Cacat (1,2%)
Lainnya (9,6%)
Sumber: Bapenas
8
Apa Tujuan PKH?
Tujuan utama PKH adalah mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia terutama pada kelompok
masyarakat paling miskin (RTSM atau KSM).
Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya
mempercepat pencapaian target Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals atau MDGs), jika
dilaksanakan secara berkesinambungan,
setidaknya hingga tahun 2015.
Program Keluarga Harapan memberikan
kontribusi dalam rangka mempercepat
pencapaian tujuan Millennium Development
Goals atau MDGs.
Ada lima komponen MDGs yang secara
tidak langsung akan terbantu oleh PKH.
1.
2.
3.
4.
5.
Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan.
Pendidikan dasar
Kesetaraan gender
Pengurangan angka kematian bayi dan balita
Pengurangan kematian ibu melahirkan
10
MANFAAT PKH
• JANGKA PENDEK: INCOME EFFECT
kepada RTSM  melalui
pengurangan beban pengeluaran
rumah tangga
11
MANFAAT PKH
• JANGKA PANJANG: dapat memutus
rantai kemiskinan antar generasi
melalui
a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi,
pendidikan dan kapasitas pendapatan
anak di masa depan (price effect) anak
RTSM
b. memberikan kepastian kepada si anak
akan masa depannya (insurance effect).
12
MANFAAT PKH
c. Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang
mendukung peningkatan kesejahteraan
akibat antara lain:
 kurangnya informasi mengenai hak,
manfaat, keuntungan dan kesempatan
 tingginya biaya tidak langsung (transpor,
seragam, dll)
 opportunity cost (anak bekerja lebih
“menguntungkan” daripada bersekolah)
13
MANFAAT PKH
•
Menurunkan pekerja anak
mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan,
serta mencegah rumah tangga sangat miskin
menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
•
Meningkatkan kualitas pelayanan dan barang
publik melalui:
• complementary perbaikan akses pendidikan
dan kesehatan keluarga sangat miskin
• penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan
pelaksanaan desentralisasi (intervensi
sekaligus supply dan demand baik di pusat
maupun daerah)
•
mempercepat pencapaian MDGs
14
KEKUATAN PKH
1.
Bidang Kesehatan
– Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak
– Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan
– Integrasi dengan program Jamkesmas
2.
Bidang Pendidikan
– Meningkatkan Angka Partipasi Sekolah (APS)
– Mendukung program wajib belajar 9 tahun
– Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
– Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan
– Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar
paket, SLB
KEKUATAN PKH
3. Pemerintah Daerah
– Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan
(cost sharing)
– Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
1. Pemilihan Provinsi:
- Kesediaan Pemerintah Provinsi utk melaksanakan PKH
- Pemilihan Kab/Kota dan Kecamatan.
2. Dasar pemilihan:
-
Tingginya angka kemiskinan
Tingginya angka gizi buruk
Tingginya A K I dan A K B
Tingginya angka transisi dari SD / MI ke SMP / MTs
Ketersediaan supply side Pendidikan & Kesehatan
3. Adanya komitmen Kepala daerah (Bupati) untuk
melaksanakan PKH (dilengkapi surat Pernyataan).
 Penyediaan data oleh BPS (melalui SPDKP-2007,
melalui PPLS-2008)
 Penyampaian data BPS ke UPPKH Pusat
 UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH
berdasarkan kuota RTSM per Kecamatan
 Penyerahan data RTSM dari UPPKH Pusat Ke
UPPKH Kab/ Dinas Sosial Kabupaten
 Dilakukan Validasi Data
LOKASI PELAKSANAAN PKH
Tahun 2007
Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM
(DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT).
Tahun 2008
Dikembangkan pada 13 Prop 70 Kab dan 629 Kec dengan
620.484 RTSM (Banten, NAD, Sumut, DI Yogya, Kalsel,
NTB)
Tahun 2009
Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab
(lokasi 2007-2008) dengan 120.000 RTSM
Tahun 2010
Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan 90.000
RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan)
Lokasi Persiapan: (5 Prov, 15 Kab/kota), RIAU, SUMSEL, LAMPUNG,
JATENG DAN MALUT
STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH
TIM PENGENDALI PKH/TKPK
DEPSOS
UPPKH PUSAT
TIM PENGARAH PUSAT
PT POS INDONESIA
TIM KOODINASI
TEKNIS
Tim Teknis
Pusat PUSAT
Pusat
TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI/TKPKD
Provinsi
DINAS SOSIAL
Tim Koordinasi Teknis
Kabupaten/Kota/TKPKD
KANTOR POS
KABUPATEN / KOTA
UPPKH KABUPATEN/KOTA
UPPKH Kecamatan
Kabupaten
Keterangan:
_______ garis komando
------------ garis koordinasi
KANTOR /PETUGAS
POS
Kecamatan
Ketentuan PKH
1.
Komponen KESEHATAN:
a. Ibu hamil:
•
Periksa hamil (min. 4 kali) dan mendapatkan vitamin
Fe (tambah besi)
•
proses kelahiran yang ditangani tenaga medis terlatih
•
kunjungan setelah melahirkan (min. 2 kali) untuk
penyuluhan kesehatan/ibu menyusui dan periksa bayi
b. Anak usia 0-6 tahun:
•
usia 0–11 bulan  imunisasi lengkap (BCG, DPT, polio,
campak, hepatitis B) dan pemantauan tumbuh
kembang anak
•
usia 6-11 bulan  vitamin A sekali
•
usia 12–59 bulan  imunisasi, Vit A di bulan Februari
dan Agustus, pemantauan tumbuh kembang
•
pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah
(5-6 tahun)
21
Ketentuan PKH
2.
Komponen pendidikan:
•
anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD dan
SLTP dengan kehadiran minimal 85% hari
sekolah dalam 1 bulan selama tahun
ajaran berlangsung.
•
RTSM dengan anak usia >15 tahun namun
belum menyelesaikan pendidikan dasar
dapat menerima bantuan apabila anak
tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan
kesetaraan dan memenuhi ketentuan
yang berlaku.
22
Ketentuan PKH
3. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita
dewasa dalam RTSM ybs. Jika tidak ada ibu, yang
menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak
perempuan. Jika semua tidak ada, baru diberikan
kepada ayah.
Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang
namanya tercantum di kartu PKH dan bukan
wakilnya.
4. Tidak ada syarat untuk penggunaan uang.
23
1. Pemotongan
 Tidak memenuhi komitmen dalam satu tahap.
 Dalam satu bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp.
50.000
 Dalam dua bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp.
100.000
 Dalam tiga bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp
150.000 (dalam kasus lebih dari 1 ART dan masih ada
ART yang komitmen).
 Apabila tiga bulan semua ART tidak memenuhi
komitmen, maka tidak akan menerima bantuan dalam
satu tahap pembayaran (ditangguhkan)
Keterangan :
Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk
seluruh anggota keluarga penerima PKH
2. Penangguhan sementara
 tidak penuhi persyaratan yg ditentukan
untuk 1x siklus pembayaran (3 bulan
berturut-turut).
 tidak mengambil pembayaran untuk 1 x
siklus pembayaran ( 3 bulan berturut-turut),
harus daftar kembali untuk melanjutkan
keikutsertaannya.
3. Pembatalan
- Tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
- Tidak mengambil pembayaran selama
1 tahun (4 kali pembayaran).
 RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima
lagi di kemudian hari.
SANGSI BAGI DAERAH
4. Penangguhan bagi kabupaten/kota*:
a) tidak dapat menyelesaikan masalah terkait
penyediaan pelayanan selama tiga bulan
berturut-turut;
b) jumlah pengaduan RTSM yang tidak
mendapatkan pelayanan sebagaimana
mestinya > 20% jumlah penerima bantuan;
c) menyatakan keluar dari program.
*Bupati/Walikota harus tandatangani MoUpada awal pelaksanaan
program
27
• KARTU PKH DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAI PENGGANTI KARTU
JAMKESMAS (sebelum kartu Jamkesmas
diterbitkan untuk RTSM PKH)
• BEA SISWA MISKIN DIBERIKAN
KEPADA ANAK-ANAK RTSM PKH
VERIFIKASI &
PEMUTAKHIRAN
DATA
KOORDINASI
PEMBAYARAN
Monitoring
dan
Evaluasi
Penetapan
Daerah & Peserta
PKH
PERT AWAL &
VALIDASI
REKRUITMEN
SDM
PERTEMUAN AWAL
1. Pengertian
2.
3.
 Pertemuan terbuka yang dilakukan pendamping dengan
calon peserta PKH
Peserta
 Calon peserta PKH
 Perangkat desa dan atau kecamatan
 Service provider
Tempat Pertemuan
 Balai Desa/Balai Dusun dsb; rumah perangkat desa/ dusun dsb.
 Sekolah
 Tempat lainnya yang memenuhi syarat
4.
Biaya Pertemuan
Partisipasi setempat
5. Persiapan
 Melakukan Koordinasi dengan aparat setempat
 Melakukan kunjungan ke Puskesmas/Fasilitas Kesehatan
 Melakukan kunjungan ke Sekolah/Fasilitas pendidikan
6. Pelaksanaan
 Sosialisasi PKH
 Penjelasan Komitmen, Hak, Kewajiban dan Sanksi
peserta PKH
 Penjelasan perlunya PKH Pendidikan dan Kesehatan
 Penjelasan mekanisme dan prosedur pengaduan
 Validasi
 Penandatanganan perjanjian peserta PKH
 Pembentukan kelompok peserta PKH
Pemutahiran data adalah perubahan sebagian atau
seluruh data awal yang tercatat pada master data
base
Pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika
terjadi perubahan status peserta PKH.
Perubahan-perubahan tersebut meliputi:
– Perubahan tempat tinggal
– Kelahiran, kematian, keguguran
– Penarikan anak-anak dari program (kematian,
keluar/pindah sekolah dan sebagainya)
– Masuknya anak-anak baru ke sekolah
– Ibu hamil
– Perubahan nama atau dokumen-dokumen
– Perubahan nama Ibu/perempuan penerima PKH
(menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar
domisili)
– Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
– Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses
– Hal-hal lain yang ditentukan kemudian
PEMUTAKHIRAN DATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Harus dilakukan secara terus menerus
Media efektif adalah pertemuan kelompok
Data harus valid (dilengkapi dokumen yg diperlukan)
Dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan cermat
Tidak ada mark up data
Pada tahun ajaran baru harus mendapat perhatian yg
khusus (terjadi perubahan yang drastis)
Update database
Peserta PKH
UPPKH Pusat
UPPKH Kab/Kota
Hasil
Perbaikan
data
Hasil
Pemutakhiran
data
Entry
Perbaikan
data
Proses
Pemutakhiran
data
UPPKH Kecamatan
Pertemuan awal
Fasilitator,
Ketua Kelompok Ibu
Perbaikan
data peserta
Aktivitas rutin
Pemutakhiran
data peserta
TUJUAN
Mengevaluasi kewajiban peserta PKH dalam akses
pendidikan dan kesehatan
PENGANTARAN DAN PICK UP
– Sebelum 2011 pengantaran formulir verifikasi ke faskesdik
dilakukan oleh Pos, pada th 2011 dilakukan oleh
pendamping.
– Kantor Pos berkoordinasi dengan UPPKH Kab/Kota
PELAKSANA
tentang kedatangan kiriman formulir verifikasi kesdik
Service
pelayanan
kesehatan
dan ke
pendidikan
– HasilProvider
pick-up dari
faskesdik
diserahkan
UPPKH
Kab/Kota
HASIL
VERIFIKASI
Hasil verifikasi di entry oleh Operator sebagai dasar pembayaran
setiap tahapan
1. Dasar Pembayaran
– Penghitungan pembayaran tahap pertama
didasarkan pada data hasil validasi.
– Pembayaran tahap selanjutnya didasarkan
atas pemutakhiran data dan verifikasi
komponen kesehatan dan pendidikan
BESARAN BANTUAN
SKENARIO BANTUAN
BANTUAN PER RTM PER THN (RP)
Bantuan tetap
200.000
Bantuan pendidikan:
a. 1 (satu) anak SD/MI
b. 1 (satu) anak SMP/MTS
400.000
800.000
Bantuan kesehatan:
- Balita dan atau Bumil
800.000
(tidak tergantung banyaknya balita + bumil)
Rata – rata bantuan per RTSM
Bantuan minimum per RSTM
Bantuan maksimum per RTSM
1.390.000
600.000
2.200.000
CATATAN:
-
Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil
-
Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun
-
Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun
43
6
3
Data BPS
CETAK & DISTRIBUSI
FORM VALIDASI
PERTEMUAN AWAL
DAN VALIDASI
IMPORT DATA
PESERTA
7
1
4
MIS PUSAT
2
PEMBUKAAN
REKENING PESERTA
PKH
8
ENTRY DATA VALIDASI
CETAK DAN DISTRIBUSI
KARTU PKH
UPPKH PUSAT
DATA PROCESSING
MIS PUSAT
PT POS
INDONESIA
UPPKH KAB/KOTA
CLOSSING
5
BANK BRI
9
AKTIFASI REKENING
10
PEMBAYARAN OLEH
BANK BRI
OPEN SYSTEM
OPEN SYSTEM DALAM PKH ADALAH SISTEM PENAMBAHAN
RTSM PESERTA PKH SECARA TERBUKA, UNTUK MENJARING
RTSM YANG TELAH MASUK DATA BPS (DATA PPLS – PROYEK
PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2008), NAMUN
BELUM MENJADI PESERTA PKH. OPEN SYSTEM INI TIDAK
MENAMBAH KUOTA JUMLAH RTSM AWAL DI SETIAP
KECAMATAN PESERTA PKH, TETAPI MENGGANTIKAN BARCODE
KELUARGA/RT YANG TELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING
PKH TERMASUK BUKAN PESERTA PKH.
– OPEN SYSTEM 2010 ADALAH PELAKSANAAN KEDUA KALI
SETELAH TH 2009.
– SETELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING, TERDAPAT 404 RTSM
PESERTA PKH TAMBAHAN, MENGGANTIKAN BARCODE/ NOMOR
PKH YANG TIDAK AKTIF LAGI DARI 9 KECAMATAN (BANGILAN,
SINGGAHAN, RENGEL, JENU, TAMBAKBOYO, GRABAGAN,
WIDANG, TUBAN DAN JATIROGO)
REKAPITULASI PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN TUBAN 2011
Sebelum
Validasi
No.
Kecamatan
1
KENDURUAN
2
BANGILAN
3
SINGGAHAN
4
Setelah Pemutakhiran Data 3 TA 2011
Jumlah RTSM Peserta PKH
Tdk Memenuhi Mampu/
Syarat PKH Bukan RTSM
Pindah
Alamat
Penduduk Data Double/ Jumlah Bukan
Tidak Dikenal Tidak Dipakai Peserta PKH
428
340
58
23
7
0
0
88
1,653
1,405
215
6
25
1
1
248
834
716
108
0
10
0
0
118
PARENGAN
1,199
924
259
2
14
0
0
275
5
RENGEL
1,670
1,431
192
12
19
16
0
239
6
JENU
1,524
1,290
139
85
10
0
0
234
7
TAMBAKBOYO
985
832
143
4
6
0
0
153
8
GRABAGAN
1,726
1,487
226
4
9
0
0
239
9
WIDANG
1,782
1,540
163
26
52
0
1
242
10
TUBAN
1,365
1,152
183
15
14
1
0
213
11
JATIROGO
828
721
67
18
21
0
1
107
13,994
11,838
1,753
Peserta PKH 2011
195
187
18
Up-date data: 15 Agustus 2011
3
2,156
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 1 2011
UPPKH KABUPATEN TUBAN
ALOKASI PEMBAYARAN
NO
REALISASI PT POS INDONESIA
SISA
PERSENTASE
KECAMATAN
JUMLAH RTSM
1
KENDURUAN
2
BANGILAN
3
NOMINAL
JUMLAH RTSM
NOMINAL
JUMLAH RTSM
NOMINAL
(%)
340
91.050.000
340
91.050.000
0
0
100,00
1.406
408.400.000
1.405
408.150.000
1
250.000
99,94
SINGGAHAN
721
188.650.000
721
188.650.000
0
0
100,00
4
PARENGAN
933
236.000.000
933
236.000.000
0
0
100,00
5
RENGEL
1.431
403.950.000
1.431
403.950.000
0
0
100,00
6
JENU
1.289
353.450.000
1.289
353.450.000
0
0
100,00
7
TAMBAKBOYO
832
231.050.000
831
230.900.000
1
150.000
99,94
8
GRABAGAN
1.491
368.550.000
1.489
368.050.000
2
500.000
99,86
9
WIDANG
1.553
449.950.000
1.550
448.900.000
3
1.050.000
99,77
10
TUBAN
1.161
332.500.000
1.161
332.500.000
0
0
100,00
11
JATIROGO
727
207.250.000
727
207.250.000
0
0
100,00
11.884
3.270.800.000
11.877
3.268.850.000
7
1.950.000
99,94
TOTAL
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 12 – 13 Maret 2011.
SISA : Kembali ke Kas Negara karena kemudian diketahui bahwa RTSM ybs ineligible, misal anak tidak sekolah/
tidak memenuhi syarat PKH, bukan RTSM/ mampu, atau pindah alamat setelah resi/wesel dari Pos tercetak.
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 2 2011
UPPKH KABUPATEN TUBAN
ALOKASI PEMBAYARAN
NO
KECAMATAN
JUMLAH RTSM
1
KENDURUAN
2
BANGILAN
3
NOMINAL
REALISASI PT POS INDONESIA
JUMLAH
RTSM
NOMINAL
SISA
JUMLAH RTSM
PERSENTASE
NOMINAL
(%)
340
92.750.000
340
91.300.000
0
0
100,00
1.406
407.900.000
1.405
418.450.000
1
250.000
99,94
SINGGAHAN
718
185.550.000
718
195.750.000
0
0
100,00
4
PARENGAN
927
239.200.000
924
247.350.000
3
750.000
99,69
5
RENGEL
1.431
405.950.000
1.431
398.000.000
0
0
100,00
6
JENU
1.286
357.600.000
1.285
340.500.000
1
250.000
99,93
7
TAMBAKBOYO
832
233.800.000
832
225.850.000
0
0
100,00
8
GRABAGAN
1.490
374.000.000
1.490
364.150.000
0
0
100,00
9
WIDANG
1.544
450.350.000
1.542
478.800.000
2
400.000
99,91
10
TUBAN
1.153
333.200.000
1.153
339.950.000
0
0
100,00
11
JATIROGO
724
209.150.000
722
209.150.000
2
400.000
99,81
11.851
3.289.450.000
11.842
3.287.400.000
9
2.050.000
99,94
TOTAL
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 1-3 Juli 2011.
REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP 3 2011
UPPKH KABUPATEN TUBAN
ALOKASI PEMBAYARAN
NO
REALISASI PT POS INDONESIA
SISA
PERSENTASE
KECAMATAN
JUMLAH RTSM
1
KENDURUAN
2
BANGILAN
3
NOMINAL
JUMLAH RTSM
NOMINAL
JUMLAH RTSM
NOMINAL
(%)
340
91.800.000
339
91.650.000
1
150.000
99,84
1.405
399.100.000
1.405
399.100.000
0
0
100,00
SINGGAHAN
716
187.050.000
716
187.050.000
0
0
100,00
4
PARENGAN
924
234.250.000
923
234.000.000
1
250.000
99,89
5
RENGEL
1.431
400.650.000
1.431
400.650.000
0
0
100,00
6
JENU
1.290
351.700.000
1.290
351.700.000
0
0
100,00
7
TAMBAKBOYO
832
231.550.000
832
231.550.000
0
0
100,00
8
GRABAGAN
1.487
370.150.000
1.487
370.150.000
0
0
100,00
9
WIDANG
1.540
439.900.000
1.538
439.350.000
2
550.000
99,87
10
TUBAN
1.152
329.550.000
1.152
329.550.000
0
0
100,00
11
JATIROGO
721
205.750.000
721
205.750.000
0
0
100,00
11.838
3.241.450.000
11.834
3.240.500.000
4
950.000
99,97
TOTAL
Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.
Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 17 – 18 September 2011.
REKRUITMEN PENDAMPING
dan OPERATOR PKH
TUJUAN

Diperolehnya tenaga Pendamping dan Operator PKH
yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta
bertanggung jawabnya

Terwujudnya pelaksanaan dan kesinambungan PKH
sesuai dengan yang direncanakan

Terlaksananya kegiatan pendampingan yang
berkualitas dan berkelanjutan

Terlaksananya pengolahan data secara on line
TENAGA PELAKSANA PENDAMPING & OPERATOR
No.
Sekretariat UPPKH Kabupaten/
Kecamatan
Jumlah Tenaga
Pelaksana Tetap
Tenaga Pelaksana
1
Sekret. UPPKH Kab. Tuban
7 operator
6 pria, 1 wanita
2
Kenduruan
1 pendamping
1 pria
Per Juli 2010 kekurangan
tenaga operator dan pen-
3
4
Bangilan
Singgahan
6 pendamping
3 pendamping
4 pria, 2 wanita
1 pria, 2 wanita
damping pengganti telah
dicukupi dengan hasil
5
6
Parengan
Rengel
4 pendamping
6 pendamping
4 pria
6 pria
rekruitmen (rekruitmen
terakhir untuk UPPKH
7
8
Jenu
Tambakboyo
5 pendamping
3 pendamping
2 pria, 3 wanita
2 pria, 1 wanita
Kab. Tuban tgl. 28 April
9
Grabagan
7 pendamping
7 wanita
10
11
Widang
Tuban
7 pendamping
5 pendamping
7 pria
12
Jatirogo
3 pendamping
7 operator PKH
2 pria, 1 wanita
6 pria, 1 wanita
50 pendamping PKH
Per 1 Desember 2010
5 wanita
29 pria, 21 wanita
Keterangan
2010 di UPPKH/ Dinsos
Kab. Lamongan).
Terima Kasih
52