Transcript KunjunganKerja_SEKJEN_Kemendagri di Yogja _11Juni2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGARAHAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADA ACARA :
KUNJUNGAN KERJA
DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 JUNI 2012
2012
2011
2010
Penerapan e-KTP di 300
Kab/Kota
• Penerbitan NIK di 167 Kab/Kota
• Penerapan e-KTP di 197 Kab/Kota
• Pemutakhiran Data di semua
Kab/Kota
• Penerbitan NIK di 330 Kab/Kota
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
2
Pelaksanaan • Diterapkan di
TAHUN
2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
5 (lima) Kab/Kota
• Selesai pada tgl
27 April 2012
3
Penerapan e-KTP di 197 Kab/Kota di 33 Provinsi, yang sudah
menyelesaikan perekaman secara keseluruhan ada 5 Provinsi
yaitu : Provinsi, Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka
Belitung, DKI. Jakarta dan Provinsi DI. Yogyakarta.
UCAPAN
TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI
KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PARA
CAMAT SE-PROVINSI DI. YOGAYAKARTA YANG TELAH
MEMEGANG KOMITMEN BERSAMA DALAM
MENSUKSESKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
(e-KTP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
4
No.
1.
2.
3.
4.
5.
KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
KAB KULON PROGO
KAB. BANTUL
KAB. GUNUNG KIDUL
KAB. SLEMAN
TOTAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
JUMLAH
PEREKAMAN
WAJIB KTP
261.625
279.339
594.101
479.969
619.672
2.234.706
5
Untuk mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan
Pemilukada berikutnya, melalui peningkatan akurasi data
sebagai bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih (DAK2
dan DP4), menjamin hak konstitusional penduduk untuk
dapat menggunakan hak pilih
Untuk meningkatkan efektifitas administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik bagi
penduduk dalam skala nasional.
Meningkatkan keamanan negara antara lain :
melalui pencegahan terorisme, TKI ilegal,
trafficking dll.
e-KTP berlaku secara nasional sebagaimana diatur
dalam Perpres Nomor : 67 tahun 2011.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
6
PERPRES
NO. 67
TAHUN 2011
MENGATUR NORMA KETERKAITAN FUNGSI DAN MANFAAT
E-KTP DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENDUDUK
• E-KTP berlaku Secara Nasional di seluruh Wilayah Negara
Kesatuan RI;
• Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP sebagai bukti
jati diri;
• Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan
dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk
dengan dasar e-KTP dengan tidak mempertimbangkan
tempat penerbitan e-KTP;
• Tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang
memiliki KTP non elektronik dengan lingkup Kabupaten/Kota
tempat penerbitan KTP non eletronik s/d 31 Desember 2012.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
7
Dengan selesainya perekaman e-KTP secara massal di
5 Kabupaten/Kota se-Provinsi DI. Yogyakarta, wajib
dilanjutkan dengan pelayanan e-KTP secara reguler.
PARALEL
DILAKSANAKAN PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK (PINDAH - DATANG) DAN PENCATATAN
SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)
AGAR
DATA KEPENDUDUKAN TETAP MUTAKHIR DAN
TERJAMINNYA AKURASI DATA KEPENDUDUKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
8
AGAR PELAYANAN E-KTP DAPAT EFEKTIF
KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK YANG SUDAH
BERDOMISILI DILUAR DOMISILI ASALNYA
(MAHASISWA, KARYAWAN SWASTA, PEDAGANG)
TELAH DITERBITKAN KEBIJAKAN DISPENSASI
PELAYAN E-KTP YAITU TDK DIPERLUKAN SURAT
KETERANGAN PINDAH (SKP) DARI DAERAH ASAL
DAPAT
DIPEDOMANI
SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
471.13/5266/SJ TANGGAL 31 DESEMBER 2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
9
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
471.13/2076/SJ TANGGAL 31 MEI 2012
UNTUK MEMAKSIMALKAN PELAYANAN MASSAL DI 300
KAB/KOTA DIMINTA KEPADA 197 KAB/KOTA YANG
SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PEREKAMAN E-KTP
SECARA MASSAL UNTUK MEMINJAMKAN 1 (SATU) SET
PERALATAN E-KTP PER-KECAMATAN KEPADA 300
KAB/KOTA YANG SEDANG MELAKSANAKAN
PEREKAMAN E-KTP SECARA MASSAL DI TAHUN 2012,
UTAMANYA DI PROVINSI JAWA TENGAH YANG JUMLAH
PENDUDUKNYA CUKUP BESAR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
10
Demikian hal-hal penting yang dapat saya
sampaikan dalam pertemuan ini, Semoga
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu
memberikan taufik an hidayah-Nya kepada
kita sekalian dalam bekerja untuk Negara,
Pemerintah, Nusa dan Bangsa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
11
Terima Kasih