Transcript Unduh - Rakernas

Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO
Kementerian Komunikasi dan Informatika
DASAR HUKUM USO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional TAHUN 2005 –
2025 RPJP
PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PP No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif PNBP dilingkungan Departemen Kominfo
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2005-2009
Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) tahun 2010 – 2014
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional 2010.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun
2011.
Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
MENGAPA USO DIPERLUKAN
USO – DALAM RPJPN DAN RPJMN
RPJP (2005 - 2025) UU No. 17 Tahun 2007
RPJM (2010-2014) Perpres No. 5 Tahun 2010
SASARAN PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN KOMINFO
Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk
Pemanfaatan APBN secara efisien dan
Target Tahun 2014:
mendorong terciptanya masyarakat berbasis
efektif untuk mendorong penyediaan,
100 % Desa dilayani akses
informasi (knowledge-based society)
pendistribusian, dan pemanfaatan
telekomunikasi
informasi terutama di wilayah non
80 % desa dilayani akses
komersial melalui penggeseran konsep
Internet
assetbased menjadi service/output-based;
100 % ibukota provinsi
Belum
merata
ketersediaan
peningkatan pengetahuan dan pemahaman
Pembentukan ICT Fund (Permenkominfo
terhubung dengan
sarana, prasarana dan
masyarakat terhadap potensi pemanfaatan
No. 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
jaringan
Serat
Optik
layanan komunikasi
telematika serta pemanfaatan dan pengembangan
Pembiayaan TIK Layanan Pita Lebar) yang
75
%
Ibukota
kab/kota
dan informatika, serta masih
aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Merupakan
dana jangka panjang dan opterhubung
secara
terbatas sarana dan
timalisasi
pemanfaatan
PNBP yang dihasilbroadband
prasarana broadband
kan
oleh
sub
bidang
komunikasi
dan infor100 % Ibukota Provinsi
(Tingginya tarif layanan TIK
matika
termasuk
dana
USO,
untuk
pengem
dan Tingginya sebaran TIK
memiliki Regional Internet
pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan
bangan
broadband,
inovasi,
industri
TIK
Exchange
di wilayah komersial)
prasarana pos dan telematika dan prasarana
dalam negeri, dan peningkatan kualitas
100 % Ibukota Provinsi
nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan
SDM TIK
memiliki International
telematika;
Mendorong pemanfaatan TIK untuk bisnis
Internet Exchange
meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus
(e-bisnis), melalui : fasilitasi penyediaan
500
desa
informasi
informasi dan teledensitas pelayanan pos dan
komputer dan akses internet dengan tarif
dilengkapi
radio
komunitas
telematika masyarakat pengguna jasa.
terjangkau untuk UKM
pemanfaatan dan pengembangan aplikasi
CATATAN :
berbasis open source untuk mempercepat
RPJMN Tahun 2006 - 2009, Bab V. POS DAN TELEMATIKA, A. KONDISI UMUM
proses roll out;
Pengembangan infrastruktur dan layanan.
(6) pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk
merencanakan pembangunan dan mengelola dana USO;
PERMASALAHAN
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERMASALAHAN KPU/USO
Dari hasil evaluasi terhadap program KPU/USO,
permasalahan yang timbul disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain:
• Ketidaksesuaian konsep KPU/USO dengan
implementasi.
• Kelemahan perencanaan dan pengawasan.
• Kurangnya partisipasi stakeholder.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
RENCANA TINDAK LANJUT
• Telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Bappenas
dan Kementerian Keuangan), disepakati:
 Perlu perumusan kembali (redesign) program KPU/USO.
 Redesign program KPU/USO melibatkan stakeholder, antara lain:
Kementerian terkait, Penyelenggara Telekomunikasi dan
Pemerintah Daerah.
• Redesign dilaksanakan tahun ini dengan ruang lingkup meliputi:
 Penyusunan grand design program KPU/USO.
 Penyusunan dan penyesuaian regulasi khususnya terkait dengan
perluasan penggunaan dana KPU/USO (misalnya untuk
pengembangan ekosistem TIK yang sejalan dengan RPJM dan
Indonesian Broadband Plan)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
REDESIGN PROGRAM KPU/USO
Kementerian Komunikasi dan Informatika
HAKEKAT REDESIGN PROGRAM USO
1.Masih dalam koridor regulasi (UU no.36 tahun 1999, PP no.52
tahun 2000 dan RPJMN)
2.Mereview kelemahan implementasi termasuk masukan stake
holder (DPR-RI, BPK,Pemda, Penyelenggara Telekomunikasi,
Asosiasi, dll)
3.Perbaikan kedepan
- Memperbaiki tatanan implementasi agar sesuai dengan konsep.
- Mengikutsertakan stakeholder dalam setiap tahapan
implementasi khususnya terkait dengan perencanaan dan
pengawasan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PROGRAM-PROGRAM KE DEPAN
- Menuntaskan target-target RPJMN 2009-2014:
• Proyek-proyek yang sudah terikat kontrak dengan perbaikan di
tataran implementasi sesuai rekomendasi BPK.
• Melengkapi ruas-ruas jaringan backbone yang belum dibangun
oleh Penyelenggara Telekomunikasi sehingga tercapai
Indonesia Connected.
- Mendukung target Indonesia Broadband Planning 2014-2019 :
membangun ekosistem broadband yang meliputi infrastruktur,
aplikasi, konten dan pemberdayaan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KONSEP DESAIN ULANG USO
BOTTOM UP
Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan
masyarakat
KOMPREHENSIF
tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem
(pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk
meningkatkan tilisasi infrastruktur.
PILOTING
Program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan
kondisi dan kesiapan daerah untuk mempermudah
kontrol.
SINERGIS
Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan
sinergitas program dengan pihak terkait.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
SASARAN PROGRAM USO
DIGITAL DIVIDE
a.
b.
c.
d.
Memperluas coverage (akses) layanan
telekomunikasi untuk mengurangi blankspot.
SUPORTING INDUSTRI
a.
Menyediakan sarana kompetisi bagi industri..
b.
Jenis sarana :
- Backbone, Backhaul
- Ekosistem broadband
c.
Kolaborasi dengan operator, Pemerintah
Daerah , dan Kementerian Teknis lainnya.
d.
Kesiapan dan dukungan stake holder.
Jenis akses layanan :
- Telepon (BTS)
- Internet (Wifi)
Clustering sesuai kondisi, dan kebutuhan
daerah.
Survey untuk mengetahui tingkat kesenjangan
digital masing-masing daerah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
MODEL PROGRAM USO
DIGITAL DIVIDE
a. Pembangunan menara khususnya di daerah yang belum
terjangkau oleh operator telekomunikasi .
b. Pembangunan broadband akses (wireless dan wire).
c. Penyediaan aplikasi-aplikasi layanan publik (e-government) bagi
Pemerintah Daerah untuk peningkatan utilisasi data center (NIX).
d. Pemberdayaan dan peningkatan e-literasi masyarakat .
e. Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual)
beserta promosinya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
MODEL PROGRAM USO
SUPORTING INDUSTRI
a. Pembangunan backbone fiber optic untuk dioperasikan oleh operator
(palapa ring).
b. Pembangunan menara telekomunikasi khususnya di daerah tidakekonomis untuk dipakai bersama oleh operator telekomunikasi.
c. Pembangunan duct (passive network) di kawasan pemukiman, pertokoan,
perkotaan dan jalan protokol untuk dipakai bersama oleh operator
telekomunikasi.
d. Pembangunan Indonesia Digital Teritory.
Catatan : lokasi disesuaikan kebutuhan dan kondisi (kesiapan) daerah dan disinergikan dengan rencana
pengembangan operator telekomunikasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN PALAPA RING
Estimation
PALAPA RING PLAN
NO
EKONOMIC CORIDOR
PROVINCE
CITY/DISTRICT
DISTRICT CAPITAL
1
ACEH
KABUPATEN SIMEULUE
SINABANG
2
ACEH
KOTA SABANG
SABANG
3
SUMATERA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TUA PEJAT
4
KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAREMPA
Investation
Amount
(Million
USD)
Panjang Total = 8.395 km
240
$
8,64
54
$
1,94
160
$
5,76
Menjangkau 51 kabupaten
Sea Cable
Length
( km)
Land cable
Length
(km)
KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN NATUNA
RANAI
624
$
22,46
6
KEPULAUAN RIAU
KAB. LINGGA
DAIK, LINGGA
151
$
5,44
7
RIAU
KABUPATEN BENGKALIS
BENGKALIS
165
$
5,94
6,59
5
SUMATERA
8
9
10
11
12
13
KALIMANTAN
JAWA
BALI DAN NUSA TENGGARA
RIAU
KAB. KEP. MERANTI
SELAT PANJANG
183
$
KALIMANTAN TIMUR
KAB. NUNUKAN
NUNUKAN
151
$
5,44
KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN KOTABARU
KOTA BARU
50
$
1,80
JAKARTA
KABUPATEN ADM KEPULAUAN SERIBUPULAU PRAMUKA
45
$
1,62
235
$
8,46
443
$
15,95
80
$
2,88
NUSA TENGGARA TIMUR KAB. ROTE NDAO
BAA
NUSA TENGGARA TIMUR KAB. SABU RAIJUA
SEBA
14
SULAWESI UTARA
KAB. KEP. SANGIHE
TAHUNA
15
SULAWESI UTARA
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIAROONDONG SIAU
SULAWESI UTARA
KAB. KEP. TALAUD
MELONGUANE
SULAWESI TENGGARA
KAB. MUNA
RAHA
18
SULAWESI TENGGARA
KAB. WAKATOBI
WANGI-WANGI
176
$
6,34
19
SULAWESI TENGAH
KAB. BANGGAI KEP.
BANGGAI
150
$
5,40
20
MALUKU UTARA
KAB. KEP. MOROTAI
MOROTAI SELATAN
253
$
9,11
21
MALUKU UTARA
KAB. TIDORE KEP.
TIDORE KEPULAUAN
14
$
0,50
22
MALUKU
KAB. KEP. ARU
OOBO
23
MALUKU
KAB. MALUKU BARAT DAYA
TIAKUR
1333
$
47,99
24
PAPUA
KAB. ASMAT
AGATS
136
$
4,90
25
PAPUA
KAB. MAPPI
KEPI
226
$
8,14
26
PAPUA BARAT
KAB. SORONG SELATAN
TEMINABUAN
220
$
7,92
27
PAPUA BARAT
KAB. MAYBRAT
KUMURKEK
28
PAPUA BARAT
KAB. TAMBRAUW
FEF
112
$
4,03
29
PAPUA BARAT
KAB. TELUK BINTUNI
BINTUNI
250
$
9,00
30
PAPUA BARAT
KAB. TELUK WONDAMA
RASIEI
810
$
29,16
31
PAPUA
KAB. BOVEN DIGOEL
TANAH MERAH
32
PAPUA
KAB. DEIYAI
TIGI
33
PAPUA
KAB. PANIAI
ENAROTALI
34
PAPUA
KAB. DOGIYAI
KIGAMANI
PAPUA
KAB. INTAN JAYA
SUGAPA
PAPUA
KAB. JAYA WIJAYA
WAMENA
37
PAPUA
KAB. KEEROM
WARIS
38
PAPUA
KAB. LANNY JAYA
TIOM
39
PAPUA
KAB. MEMBERAMO RAYA
BURMESO
40
PAPUA
KAB. MEMBERAMO TENGAH
KOBAKMA
41
PAPUA
KAB. NABIRE
NABIRE
2134
$
21,34
42
PAPUA
KAB. NDUGA
KENYAM
43
PAPUA
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
OKSIBIL
44
PAPUA
KAB PUNCAK
ILAGA
45
PAPUA
KAB. PUNCAK JAYA
KOTA MULIA
46
PAPUA
KAB. SUPIORI
SORENDIWERI
47
PAPUA
KAB. TOLIKARA
KARUBAGA
48
PAPUA
KAB. WAROPEN
BOTAWA
49
PAPUA
KAB. YAHUKIMO
SUMOHAI
50
PAPUA
KAB. YALIMO
ELELIM
51
PAPUA
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
SERUI
2134
$ 246,74
16
17
35
36
SULAWESI
MALUKU DAN PAPUA
6261
Estimasi Biaya = US$ 246,7 Juta
Setara dengan Rp. 2,83 Trilliun
(Kurs per 1 US$ APBN 2015
asumsi Rp. 11.500,-)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sharing Ducting in the Future
•
•
Ducting
Ducting
Ducting
Bersama
Bersama
Bersama
•
•
Penggunaan duct secara bersama oleh penyelenggara
telekomunikasi untuk menempatkan kabel optik fiber
yang dibangun oleh suatu perusahaan.
Tujuannya :
 Efisiensi biaya dan efektifitas pengembangan layanan
telekomunikasi;
 Pengembangan wilayah dan menjaga estetika kota;
 Percepatan pengembangan smart city dengan
mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi
melalui tersedianya infrastruktur pasif (duct) yang
cepat.
Dapat diintegrasikan dengan duct yang dibutuhkan oleh
listrik, air minum dan lainnya.
Tahap awal (Tahun 2013) akan dilakukan di 10 kota
sebagai Pilot Project.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Konsep Pengembangan Ducting Bersama
Pemerintah Pusat
•
•
•
•
Mediator
Pengembangan Regulasi Pendukung: Row, Open Access, Infrastructure Sharing
Petunjuk Teknis
Regulasi Teknis: Tarif dan Standardisasi Duct
Penyedia
• Public Private Partnership
• BUMD
• Konsorsium
•
•
•
•
Ducting
Bersama
Pola
• B2B antara Penyedia dan
Penyewa (operator)
• SLA yang menjadi
kesepakatan antara penyedia
dan penyewa
Pemerintah Daerah
Regulasi Pendukung: Perda/Perwal Penyelenggaraan Ducting Bersama
Model Bisnis
Koordinator
Sosialisasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peran dan Inisiatif Pemda
ACCESS
Investasi pembangunan
duct +/ pasive network di
kawasan pemukiman
Mewajiban shaft di
building
Mewajibkan open building
access
Broadband Wire
Access
BACKHAUL
Investasi
pembangunan duct
+/ pasive network di
kawasan pertokoan,
pembelanjaan, jalan
protokol / utama dan
perkantoran
Investasi menara bersama
(dgn smart plan)
Perbanyakan ruang & fas
publik
Mewajibkan open area
access
Fix & Mobile Broadband
Wireless Accesss
Fiber Optics
Alternatif Solusi :
1.
2.
3.
4.
5.
CPE
BACKBONE
Investasi pembangunan
duct +/ pasive network
antar kota / provinsi
memanfaatkan jalan
negara / jalur rel kereta
api
CONTENT
Pemberian
fasilitas
tablet murah
kepada anak
usia sekolah
Pembangunan Local
Internet Exchange
Fiber Optics
BUMD untuk Investasi & Pengelolaan Infrastruktur Dasar (duct / pasive network /
local exchange / local datacenter) dengan tidak menjadikan operator eksisting
sebagai pesaing melalui perijinan yang tranparan dan akuntabel
Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual) beserta promosinya
Perda open building / open area access serta open shaft disetiap building
Insentifikasi terhadap operator yang mau membangun masive atau free internet
access di ruang publik
Insentifikasi terhadap content developer yang mau membangun e-public access
service
Investasi Local
Datacenter
Pembangunan
Komunitas Inkubator
Konten
Promosi Local
Content
Content Aggregator
Content Delivery
Network
Data Center
Broadband :
Murah, Merata,
Terjangkau,
Aman,
Berkualitas dan
Berguna
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alternatif Solusi dan Benefit Bagi Pemda
Alternatif Solusi
Benefit Bagi Pemda
1.
Murni pembiayaan APBD
Keteraturan tata ruang dan wilayah
2.
Pembiayaan dari BUMD
Peningkatan Potensi Daerah
3.
Konsorsium Operator
Kementerian Komunikasi dan Informatika
TERIMA KASIH