Transcript EVALUASI PENYSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LPJ

TANJUNGBALAI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DALAM MENGHADAPI AKHIR
TAHUN 2013
28 November 2013
Outline






Peraturan Pelaksanaan
Batas Waktu Rekonsiliasi UAKPA
Penyampaian Laporan Keuangan dan CaLK
Penyelesaian UP Dana Tahun Anggaran2013
Penyajian Informasi pendapatan dan Belanja Secara
Akrual
Penerimaan Hibah Langsung
Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER–42/PB/2013 tentang Langkah Langkah Dalam
Menghadapi Akhir Tahun 2013;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER–55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER–62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian
Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
pada Laporan Keuangan.
BATAS WAKTU TERKAIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
No
Kegiatan
Paling Lambat
TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN
1
Rekonsiliasi antar KPPN dan
UAKPA
10 Jan 2014
2
Penyampaian
Kanwil
ke
24 Jan 2014
Setelah
Rekon
3
Penyampaian
LK
Satker
(UAKPA) ke Kanwil (UAPPA –W)
20 Jan 2014
Setelah
Rekon
LKPP
KPPN
TINGKAT KANWIL (UAPPA-W)
4
Rekonsiliasi
antara
DJPBN dan UAPPA-W
Kanwil
27 Jan 2013
5
Penyampaian
LK
Kanwil
(UAPPA-W) ke Es. 1 (UAPPAEs.1)
7 Feb 2013
Setelah
Rekon
6
Penyampaian
LKPP
Kanwil
DJPBN ke Dit. APK & Dit. PKN
13 Feb 2013
Setelah
Rekon
Hal hal yang perlu diperhatikan
1.
Proses rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA harus sudah
sama sebelum data dikirim ke UAPPA-W masing masing.
REKON
ULANG
KPPN
UAKPA
(Satker)
UAPPA-W
KIRIM
2.
Apabila SP2D GUP Nihil telah selesai segera dilaksanakan
rekonsiliasi.
3.
Rekonsiliasi email [email protected] tetap berjalan,
namun BAR harus disampaikan sebelum 10 Januari 2014.
Penyampaian Laporan Keuangan
dan CaLK
1 . Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
2. Neraca yang terdiri dari :
- Neraca Per 31 Desember 2013
- Neraca Percobaan Tahunan
- Neraca SIMAK Semester II
3. Laporan Realisasi Anggaran yang teridiri dari :
- LRA Tahunan
- LRA Semester II
- LRA Belanja
- LRA Pengembalian Belanja
- LRA Pendapatan
- LRA Pengembalian Pendapatan
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. LPJ Bendahara Pengeluaran
6. LPJ Bendahara Penerimaan
7. Rekening koran per 31 Desember 2013
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Neraca SAKPA harus sudah sama dengan Neraca SIMAK
Hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Format Catatan atas Laporan Keuangan telah disediakan
dalam PER-55/PB/2012.
2. Setiap Bendahara Pengeluaran memperhitungkan dengan
cermat sisa UP yang akan disetorkan ke kas negara, jika perlu
dapat melakukan konfirmasi ke KPPN Tanjungbalai.
3. Sisa Uang Persediaan telah disetor ke Kas Negara sebelum 30
Desember 2013.
4. Saldo Kas Bendahara di Neraca SAKPA Bulan Desember 2013
seharusnya nihil.
5. Setoran UP munggunakan kode akun 815111 (Pengembalian
UP Rupiah Murni) atau 815113 (Pengembalian Uang
Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
6. Penyetoran sisa UP melalui Bank Persepsi di wilayah KPPN
Tanjungbalai.
Penyajian Informasi pendapatan dan
Belanja Secara Akrual
Transaksi Akrual menurut Perdirjen 62/PB/2009 diantaranya adalah :
1. Belanja yang masih harus dibayar
Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa
yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian
Negara/ Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan
pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut, antara lain,
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar; Belanja Barang yang masih harus dibayar; Belanja Modal
yang masih harus dibayar; Belanja Bunga yang masih harus dibayar; Belanja Subsidi yang masih harus
dibayar; Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar; Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar;
dan Transfer ke Daerah yang masih harus dibayar
2. Belanja dibayar dimuka
Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari
Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari
pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah, antara lain
Belanja Pegawai dibayar di muka; Belanja Barang dibayar di muka; Belanja Modal dibayar di
muka; Belanja Bunga dibayar di muka; Belanja Lain-Lain dibayar di muka; Transfer ke Daerah
dibayar di muka
Penyajian Informasi pendapatan dan
Belanja Secara Akrual
3. Pendapatan yang masih harus diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal
pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan
pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan
kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, antara lain,
Pendapatan perpajakan yang masih harus diterima; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
masih harus diterima
4. Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan
kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor
belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan
pajak/bukan pajak yangtelah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum
Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang
berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak, antara lain,
Pendapatan perpajakan diterima dimuka; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
diterima dimuka
Hal-hal yang perlu diperhatikan
1.
2.
3.
Suplemen/informasi tambahan dalam Laporan
Keuangan antara lain informasi akrual, tindak
lanjut temuan pemeriksa, ijin rekening/penutupan
rekening bendahara.
Pengisian kode perkiraan transaksi akrual dipilih di
Aplikasi SAKPA, otomatis akan dibuat kontra akun
(jurnal akuntansi).
Pada laporan SAKPA awal tahun 2014 transaksi
akrual wajib dibuatkan jurnal balik di SAKPA.
Penerimaan Hibah Langsung sampai dengan tanggal
31 Desember 2013
12



SP2HL/MPHL-BJS untuk realisasi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013 harus telah diterima KPPN
paling lambat tanggal 8 Januari 2013
Berdasarkan SP2HL/MPHL-BJS, KPPN menerbitkan
SPHL/Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran 2012
dengan tanggal 31 Desember 2013, paling lambat
tanggal 10 Januari 2013.
KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP)
tertanggal 31 Desember 2013 atas penerbitan
SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS.
Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Untuk satker yang mendapat hibah, namun belum
mendapatkan nomor register penerimaan hibah, untuk
segera melaporkan ke DJPU (Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang) untuk mendapatkan nomor register
penerimaan hibah dan persetujuan.
2. Satker yang mendapat hibah tahun 2013 melaporkan
hibah ke KPPN setelah mendapat nomor register dan
persetujuan DJPU.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI
Terima Kasih