Transcript Penguatan LKM-A Gapoktan PUAP

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS (LKM-A)
pada Gapoktan PUAP
Sekretariat PUAP Provinsi Jawa Barat
2014
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
STRUKTUR ORGANISASI GAPOKTAN PUAP
Kelompok Tani
Kelompok Tani
Kelompok Tani
Kelompok Tani
Kelompok Tani
GAPOKTAN
Unit Usaha
Sapras
Unit Usaha
Tani/Produksi
Unit Usaha Jasa
Pemasaran
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Unit Usaha
Pengolahan
USP/
LKM-A
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
Pinjaman
modal
usaha
PRODUKTIF
PENGGUNAAN
BLM-DANA PUAP
NON
PRODUKTIF
operasional
inventaris
diklat
dana
sosial
SOSIAL
jasa
simpanan
PEMENUHAN
KEWAJIBAN
simpanan
anggota
dana
cadangan
pinjaman
kpd phk
lain
PINJAMAN
MODAL
TUJUAN
JENIS
PINJAMAN
PEMASARAN
HSL PERT.
INDUSTRI
RMH TANGGA
PERTANIAN
On-Farm
SEKTOR
USAHA
PETERNAKAN &
PERKEBUNAN
JANGKA
WAKTU
JANGKA
PENDEK
(< 1TH)
JANGKA
MENENGAH
(= 1 TH)
JANGKA
PANJANG
(> 1 TH)
DISTRIBUSI PEMANFAATAN DANA
BLM-PUAP 2008-2013 PADA GAPOKTAN
OFF-FARM
34,5%
TAN. PANGAN
46,5%
PETERNAKAN
10%
PERKEBUNAN
2,3%
HORTIKULTURA
6,7%
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
PERKEMBANGAN DANA BLM-PUAP
2008-2012 DAN PENUMBUHAN LKM
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kabupaten/Kota
Bandung
Bekasi
Bogor
Garut
Karawang
Kota Cirebon
Purwakarta
Sukabumi
Sumedang
Cianjur
Indramayu
Kuningan
Tasikmalaya
Bandung Barat
Kota Tasik
Ciamis
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Cimahi
Subang
Kota Banjar
Majalengka
Kota Depok
Cirebon
Jumlah
Jumlah Gapoktan
Faktual
Sampel
187
84
146
199
155
15
121
156
182
318
174
184
175
155
58
197
29
24
14
214
25
255
16
261
3.344
98
77
93
148
72
15
76
142
102
0
66
184
93
36
57
69
29
24
14
0
25
84
0
133
Jumlah Dana Gap.
per Sept. 2013 (Rp)
Jumlah
LKM
11.895.138.870
8.318.938.052
7.885.655.975
18.007.828.900
7.670.018.500
1.583.966.950
8.936.300.548
15.773.199.015
11.968.809.781
0
6.821.634.033
23.347.063.972
9.584.856.600
4.303.931.000
6.765.732.166
8.063.908.596
2.964.865.000
2.679.843.395
1.527.347.750
0
2.900.320.000
9.552.323.375
0
14.060.860.568
21
2
20
104
2
3
3
77
38
0
2
3
14
1
21
13
6
0
0
0
13
74
0
3
1.779 201.896.528.996
430
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memiliki kantor (sewa, pinjam, dll) dan kelengkapanya
(Papan nama LKM-A, stempel, dll.),
Pengelola LKM-A terpisah dari pengurus gapoktan, yg
disertai struktur/bagan organisasi LKM-A,
Mempunyai AD/ART serta peraturan LKM-A,
Mempunyai pembukuan tersendiri (akuntansi), mempunyai
blanko/slip,
Mempunyai anggota terdaftar, dan sesuai persyaratan yg
ditentukan LKM-A,
Memiliki modal awal minimal dari dana BLM PUAP, dan
modal dari anggota,
Mempunyai badan hukum (idealnya),
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
KATEGORI BENTUK LKM
• LKM Bank: operasionalnya mengikuti
pendekatan perbankan umum/konvensional,
• LKM Koperasi: umumnya menerapkan pola
simpan pinjam,
• LKM bukan Bank/bukan Koperasi: pola
operasionalnya beragam, pengelolaan
keuangan dengan sistem bergulir, sumber
dana dari bantuan pemerintah/BLM (mis. LKM
Gapoktan PUAP).
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
CIRI KEBERHASILAN & DAMPAK
• Adanya peningkatan partisipasi pendidikan
(anak),
• Peningkatan pendapatan usaha kecil (warung,
pedagang),
• Peningkatan aset rumah tagga,
• Peningkatan jumlah anggota/nasabah,
• Peningkatan asset/modal dan dana yg terserap,
• Angsuran kredit berjalan lancar,
• Peningkatan jumlah dana pinjaman anggota,
• Peningkatan keuntungan/jasa
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
LKM adalah
Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat , baik melalui
pinjaman atau pemberdayaan dalam usaha skala
mikro kepada anggota dan masyarakat,
pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak
semata-mata mencari keuntungan (UU RI No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
LKM-A
Adalah salah satu unit usaha otonom
yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan
penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk
LKM guna memecahkan masalah/kendala
akses untuk mendapatkan pelayanan
keuangan.
 Melaksanakan fungsi pelayanan kredit/
pembiayaan dan simpanan di lingkungan
petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai
dengan prinsip-prinsip LKM.
(Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013)

SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
LKM-A pada Gapoktan PUAP adalah: Unit
jasa permodalan yang ditumbuhkan dari
Gapoktan penerima dana BLM-PUAP untuk
menyediakan jasa pelayanan keuangan
anggota, masyarakat tani dan pelaku
agribisnis di perdesaan secara
berkelanjutan.
Gapoktan PUAP yang akan menumbuhkan
LKM-A adalah Gapoktan yang sudah
melaksanakan dan mengelola program
PUAP sampai dengan tahun ke tiga.
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
CONTOH MODEL STRUKTUR ORGANISASI LKM-A
PADA GAPOKTAN PUAP
GAPOKTAN
MANAGER
LKM-A
STAF
ADMINISTRASI
KASIR
Pengurus Gap
sbg Pengawas
Pengurus/
Pengelola
Staff
Pemasaran
Catatan : Struktur Organisasi LKM-A disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
TUJUAN PENGUATAN KAPASITAS LKM
• Lebih efektif dalam melayani sebanyak mungkin
anggotanya,
• Penyelenggaraan kegiatannya secara hukum
terlindungi dan dana yang dikelola lebih aman,
• Dapat berkelanjutan dan berkembang melalui
kerjasama dengan kelembagaan lainnya
(Pemda/Swasta/Perbankan),
• Menghindari resiko gagalnya investasi modal
sosial yang telah dicurahkan oleh Pemerintah
atau dihimpun dari masyarakat/anggota.
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
PENATAAN
ORGANISASI
LEGALITAS
KELEMBAGAAN
AD-ART
FASILITAS/SARANA
ADMINISTRASI
KEUANGAN/ASSET
PENGELOLAAN/
MANAJEMEN
PENGHIMPUNAN
DANA
PENYALURAN
DANA
PENGUATAN KAPASITAS LKM-A
1.
Penataan Organisasi dan Manajemen, menjadi lebih
2.
3.
4.
Penyempurnaan AD-ART
Legalitas (Badan Hukum dan Ijin Usaha).
Meningkatkan dana keswadayaan Anggota (Simpanan
baik (Kepengurusan, Pengelolaan administrasi).
5.
wajib, sukarela, saham, dll).
Penataan kantor yang layak sebagai Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis (memiliki sarana dan prasarana).
6.
Laporan & Akuntansi Keuangan sesuai standar
7.
8.
9.
(penggunaan software khusus jika memungkinkan).
Linkages Program/Jaringan kerjasama, kemitraan
dengan lembaga keuangan lain.
Dukungan dari Pemda, Tim Pembina, Tim Teknis PUAP.
Pendampingan, instasi & Petugas yang berpengalaman.
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
Perumusan Dasar Hukum
• Pilihan bentuk lembaga yang memerlukan payung
hukum/legalitas penyelenggaraan kegiatan
kelembagaan (mis. SK Bupati/Walikota/Permentan/
badan hukum yang sesuai aspirasi anggota),
• Status kepemilikan asset (dana, sarana/ prasarana,
kelembagaan), keberadaan asset jelas kepemilikannya,
tidak dikuasai oleh individu tertentu, tercatat, dsb.
agar aman dan berkelanjutan,
• Status hukum penyelenggaraan pinjaman dana
bergulir mempunyai dasar hukum, legal, akuntabilitas
terjaga.
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
BADAN HUKUM LKM
(Pasca pengesahan UU LKM)
● Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang
LKM, Payung Hukum LKM dalam bentuk :
1. Koperasi Simpan Pinjam
(Mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian)
2. Perseroan Terbatas (PT).
● Undang-Undang LKM mulai berlaku 8 Januari
2015
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS
 STATUS KELEMBAGAAN DITETAPKAN BERDASARKAN
UU ATAU PP.
 MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN
KEPENGURUSAN.
 MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN,
MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN
USAHA.
 MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN LKM SEBAGAI
UNIT USAHA YG KOMPETITIF/MAMPU BERSAING DG
LEMBAGA LAIN YG SEJENIS.
 MEMILIKI NPWP, SIUP, UNTUK MELENGKAPI
LEGALITAS.






ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI
PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR
KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA
KEPUTUSAN KETUA LKM












NAMA DAN KEDUDUKAN
ASAS DAN TUJUAN
KEGIATAN ATAU USAHA
STATUS KEPEMILIKAN
KEANGGOTAAN
PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME
PENETAPAN PENGURUS
PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA,
MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA
PERMODALAN
ATURAN DASAR USAHA
PEMBAGIAN SHU
TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA.
 ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.
AKSESIBILITAS
TERBUKA BAGI SELURUH MASYARAKAT,
PERSYARATAN RINGAN SEHINGGA MUDAH
DIAKSES.
SEDERHANA
DISAIN PRODUK SEDERHANA MEMUNGKINKAN
NASABAH MEMPEROLEH INFORMASI JELAS TTG
HAK KEWAJIBANNYA.
DEMAND DRIVEN
PELAYANAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
NASABAH.
SUSTAINABILITAS
DIKEMBANGKAN TERUS UNTUK MENJAGA
KELANGSUNGAN PELAYANAN PADA NASABAH.
COST RECOVERY
ADA LABA USAHA UNTUK MENJAMIN
KESINAMBUNGAN OPERASIONAL DENGAN
TERUS MELAYANI NASABAH.
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
ANGGOTA KURANG MAMPU DIANGGAP ANGGOTA KURANG MAMPU MASIH
TIDAK PUNYA POTENSI MENABUNG.
PUNYA POTENSI MENABUNG.
ANGGOTA YG AKTIF MENDATANGI LKM. PENGURUS LKM HRS AKTIF, JEMPUT
BOLA.
ANGGOTA MEMBUTUHKAN KREDIT
MURAH.
ANGGOTA MEMBUTUHKAN
KEMUDAHAN AKSES KREDIT.
MENGANDALKAN SUNTIKAN DANA
MURAH DARI PEMERINTAH.
MEMUPUK KEMANDIRIAN MELALUI
TABUNGAN DANA NASABAH/
ANGGOTA.
BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO KREDIT BIAYA PELAYANAN DAN RESIKO
TINGGI.
DITEKAN/DIKURANGI DENGAN
PENDEKATAN KELOMPOK.






PERUMUSAN VISI-MISI.
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS.
SISTEM & PROSEDUR (SISDUR) PENGELOLAAN
ORGANISASI.
SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP.
SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA,
LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN.
PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA,
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA
NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG
JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.
PROSEDUR
PELAYANAN
JAM KERJA
PELAYANAN
KELAYAKAN
PINJAMAN
PELAPORAN
RUTIN
AKAD
PINJAMAN
PERGULIRAN
PINJAMAN
PEMBINAAN
NASABAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BUKU TAMU.
BUKU NOTULEN RAPAT.
BUKU SURAT MASUK-KELUAR.
BUKU DAFTAR PENGURUS.
BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKTAN.
BUKU INVENTARIS.
RENCANA KERJA PENGURUS.
AD-ART.
PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM.
PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SAPRODI.
STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.
Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam
pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur:
– kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi)
– sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya,
seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok
hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb),
– informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari
kaca mata laporan keuangan)
– auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan
karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan buktibukti transaksi).
AKAD PINJAMAN:
• KEWAJIBAN SIMP.
• PERJANJIAN PINJAMAN
• KARTU ANGSURAN PINJAMAN
3
LAYAK
ANALISIS KELAYAKAN:
• KELAYAKAN PINJAMAN
• KELAYAKAN PEMINJAM
• PENGECEKAN LAPANGAN
2
PENGAJUAN PINJAMAN:
• RUA/RUB
• PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG
• RENCANA ANGSURAN PINJAMAN
• KOPI KTP DAN KK
TIDAK
LAYAK
PENCAIRAN PINJAMAN:
• MODAL USAHA
• KOPI PERJANJIAN PINJAMAN
4
1
KONSUMTIF
TUNDA/
DIPINJAMI
USAHA
DIPINJAMI
LAGI
USAHANYA
BERMASALAH
JADWAL
ULANG
KARAKTER
BURUK
BERITA
ACARA/
BL
EVALUASI
NASABAH
Kelompok
TEPAT WAKTU
Kelompok
PENUNGGAK
ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA
MEMASTIKAN PINJAMAN YANG
DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN
MELIPUTI DUA ASPEK:
 KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN
BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN
KOMITMEN PEMINJAM.
 KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN
BAYAR.
CHARACTER
•PENILAIAN KARAKTER PEMINJAM.
CAPASITY
•KEMAMPUAN PEMINJAM DALAM MENJALANKAN USAHA.
CAPITAL
•KEMAMPUAN MODAL SENDIRI.
COLLATERAL
•AGUNAN PINJAMAN.
CONDITION
•KONDISI YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN USAHA.
CONSTRAIN
•KEMUNGKINAN HAMBATAN USAHA.
Jaminan Pinjaman
DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS
PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU
MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK.
 JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER
PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI.
 JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN
TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN
PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN,
MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN
BERMOTOR.
 SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.




AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS.
ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM
DENGAN SAKSINYA.
ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI:
 NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA.
 MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN.
 SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM
BENTUK LAIN.
 KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR
PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM.
 SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA
ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN
SEBALIKNYA.
Sebelum Transaksi Usaha
Prosedur Pelayanan sederhana namum
memberikan jaminan keamanan usaha.
Selama Transaksi Usaha
Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan
pembinaan nasabah.
Paska Transaksi Usaha
Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah,
keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha.



LKM PERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN
ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN
PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI.
MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE
HARI ANTARA JAM 15.00 – 19.00, ATAU JAM 16.00 –
20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI
KANTOR/SEKRETARIAT LKM.
SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI
RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT
PERSONAL.

SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BILA ASPEK
INI DIABAIKAN, MAKA PENGAWASAN TERHADAP
MANAJEMEN LKM MENJADI LEMAH DAN PADA
AKHIRNYA SECARA PELAHAN AKAN MENURUN
KINERJANYA.

BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA,
LAPORAN LABA RUGI DAN DATA
KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA
PENGAWAS.




PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI ANGGOTA
(DARI LUAR KELURAHAN/DESA), DENGAN SISTEM
JAMINAN DAN BAGI HASIL.
SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA
BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN.
PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA
BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA
MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN.
HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA
MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN
USAHA SHG MERASA MEMILIKI.
• MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA
YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK
PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU,
INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB.
• BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR
MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN
PUPUK PERTANIAN, DSB.
• MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG
DIHASILKAN OLEH POKTAN, SEPERTI DI
BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH
TANGGA DSB.
BAGI HASIL
PERJANJIAN
BAGI HASIL
NASABAH
KEAHLIAN/
KETRAMPILAN
MODAL
100%
LKM
KEGIATAN
USAHA
X
PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN
Y
PENGAMBILAN
MODAL POKOK
MODAL

JARINGAN KERJASAMA, SEBAGAI WADAH
KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI
MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN
USAHA.

KEMITRAAN UNTUK:
• PENGEMBANGAN PERMODALAN
• PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN
• PEMASARAN USAHA
1. PEMASARAN
MEMBANTU AKSES PASAR.
MEMBERIKAN BANTUAN INFORMASI PASAR.
MEMBERIKAN BANTUAN PROMOSI.
MENGEMBANGKAN JARINGAN USAHA.
MEMBANTU MELAKUKAN IDENTIFIKASI PASAR
DAN PERILAKU KONSUMEN.
MEMBANTU PENINGKATAN MUTU PRODUK DAN
NILAI TAMBAH KEMASAN.
2. PENGEMBANGAN
SDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
MAGANG.
STUDI BANDING.
KONSULTASI.
3. PERMODALAN
•PEMBERIAN INFORMASI SUMBER-SUMBER
KREDIT/AKSES PERMODALAN.
•TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN DARI
BERBAGAI SUMBER LEMBAGA PENJAMINAN.
•MEDIATOR TERHADAP SUMBER-SUMBER
PEMBIAYAAN.
•INFORMASI DAN TATA CARA PENYERTAAN
MODAL.
4. MANAJEMEN/
ENGELOLAAN
•BANTUAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN.
•SISTEM DAN PROSEDUR ORGANISASI DAN
MANAJEMEN.
•MENYEDIAKAN TENAGA KONSULTAN DAN
ADVISOR.
5. TEKNOLOGI
•MEMBANTU PERBAIKAN, INOVASI DAN ALIH
TEKNOLOGI.
•MEMBANTU PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PRODUKSI SEBAGAI UNIT
PERCONTOHAN.
•MEMBANTU PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI DAN
KONTROL KUALITAS.
•MEMBANTU PENGEMBANGAN DISAIN DAN
REKAYASA PRODUK.
•MEMBANTU MENINGKATKAN EFISIENSI
PENGADAAN BAHAN BAKU.
•MEMBANTU PENGEMASAN, PEMBERIAN MERK
DAN LABEL.
•DAN SEBAGAINYA.
KEMITRAAN/
SUMBER DANA
PELAYANAN
SIMPAN PINJAM
LEMBAGA
KEUANGAN
Dan
USAHA
PRODUKTIF
UNIT USAHA
SAPRODI
Unit
Usaha
Milik
Gap
SIMPANAN
ANGGOTA
Faktor Kritis dalam pengembangan LKM
sektor pertanian terletak pada aspek legalitas
kelembagaan, kapabilitas pengurus,
dukungan modal, kelayakan ekonomi usaha
tani, karakteristik usaha tani dan bimbingan
teknis nasabah/ pengguna jasa layanan LKM.
Untuk pengembangan LKM pertanian
diperlulan adanya pembinaan peningkatan
kapabilitas bagi SDM pengelola LKM,
dukungan penguatan modal dan
pendampingan teknis kepada nasabah
pengguna kredit.
SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS