Sistem Informasi di Sektor Publik

Muhammad Firdaus

Permasalahan Sektor ICT Indonesia

• • • • Rasio teledensity rendah karena lemahnya infrastruktur Penetrasi Internet rendah karena peraturan yg tidak konsisten Pasar didominasi perusahaan besar Sebagian kebijakan telekomunikasi tidak sesuai dan berdampak pada layanan Internet seperti tarif, interkoneksi dan pelarangan layanan VoIP bagi ISP

Kebijakan

• • • • • • • • • UU No. 36/1999 tetag Telekomunikasi

INPRES 6/2001: Pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia KEPRES 50/2000: Tim Koordinasi Telematika Indonesia KEPRES 9/2003: Tim Koordinasi Telematika Indonesia INPRES 3/2003: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e government

Keppres 20/2006: Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) UU 11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik UU 14/2008: Keterbukaan informasi publik Permen kominfo No. 01/p/m.Kominfo/03/2008: Perekaman informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Perkembangan ITC

... Too little impact

PERMASALAHAN

Lemahnya Strategi Nasional

• • • • Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki pulau-pulau SI yang berdiri sendiri Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah membangun SI secara sendiri-sendiri Akibatnya: duplikasi, tumpang tindih, rawan keamanan dan integritas data Kompatibilitas antar sistem (lokal, nasional & internasional)

Satelit Palapa

Kendala Lainnya

• • • • • • • Penetrasi Komputer masih rendah (world bank: sebanyak 150 juta orang Indonesia masih belum mempunyai basic telekomunikasi: http://www.indonesianembassy.it/home/berita/0013.htm

) E-Literacy masih rendah Budaya TI belum terbangun Kelembagaan masih lemah Pembangunan sistem informasi tidak mengacu pada metode standar Appresiasi pada nilai informasi, manfaat TI dan profesi TI rendah Mesin V.S. Manusia

• • • • •

Dinamika Lingkungan

Telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia Perubahan tersebut seyogyanya menimbulkan kebutuhan akan dukungan penyelenggaraan pemerintahan SI berbasis TI bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Kenyataanya SI di sektor publik belum optimal Terjadi gap antara besarnya urusan yang membutuhkan dukungan SI dan tingkat perkembqangan SI secara nyata

Tantangan Pemerintah

• • • • • • Tuntutan akan pelayaan publik yang berkualitas Pergeseran peran pemerintah Transformasi organisasi Efisiensi anggaran Masyarakat semakin kritis World Summit on The Information Society (WSIS) pertama pada Desember 2003 telah disepakati pada 2015 sedikitnya 50% dari penduduk harus mendapat akses informasi melalui TI.

Permasalahan di pemerintahan #1 Fragmentasi Organisasi A Organisasi B Organisasi C Urusan Data Jaringan Urusan Data Jaringan Urusan Data Computing Computing Computing Jaringan

Permasalahan di pemerintahan #2. Suprastruktur • • • • Budaya Kepemimpinan Peraturan Manajemen SDM

SKPD Permasalahan di pemerintahan #3. Subordinasi Pemerintah Pusat SKPD PD PD PD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Masyarakat

Permasalahan di pemerintahan #4. Sustainability Market influence

Dorongan Pasar Kemauan Pimpinan

Supply Driven

IT Initiatives

Quasi Demand Driven

Ketergantungan Kesinambungan

Database informasi pelayanan bersama SIM KES SIM KES Sistem integrasi/ interoperabilitas SIM KES Titik akses informasi pelayanan secara remote dari dan ke level pemerintah lebih tinggi SIM KES Model Integrasi Sistem Informasi SIM KES SIM KES Titik transaksi pelayanan langsung Titik akses informasi pelayanan secara remote

Konsolidasi SIM

Masa Kini Organisasi A Organisasi B Organisasi C Urusan Data Jaringan Urusan Data Jaringan Urusan Data Computing Computing Computing Jaringan Masa Depan Urusan Org. A Urusan Org. B Data bersama Urusan Org. C Middleware Pelayanan Bersama Basis Jaringan Komputer

Integrasi SIM Kota Surabaya

GRMS Kota Surabaya

Solusi #2

• Change Management yang berfokus pada suprastruktur – Budaya – Peraturan – Kepemimpinan – Manajemen SDM

Solusi #3

• • Grand Design SIM Pemerintahan Penggunaan Metode Pengembangan SIM yang bagus – Prototyping – SDLC