KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PAPARAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA RAKERNAS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN & KB 2014 “PERSPEKTIF REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM KKB (DITINJAU DARI KEWENANGAN, PEMBIAYAAN & ORGANISASI)”

Disampaikan Oleh :

GAMAWAN FAUZI Jakarta, 12 Februari 2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DASAR HUKUM

I.

II.

AMANAT UUD’45; KONSEPSI DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH & REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004: a) UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA; b) c) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 DIPERBARUI DENGAN UNDANG-UNDANG d) e) f) g) NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN & PERKEMBANGAN KELUARGA; PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN; PERATURAN PEMERINTAH NO.

19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS h) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN BERNEGARA SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule)

…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….

3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF kpu BPK bank sentral Presiden kementerian negara dewan pertimbangan TNI/POLRI DPR MPR PUSAT DPD MA badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman MK Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota DPRD DAERAH

Lingkungan Peradilan

Umum

Lingkungan Peradilan

Agama

Lingkungan Peradilan

Militer

Lingkungan Peradilan

TUN KY 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA M P R D P R D P D PRESIDEN MENTERI 2 B P K M A M K LEMBAGA NEGARA LAINNYA DEKONSENTRASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DESENTRALISASI DAERAH OTONOM TUGAS PEMBANTUAN DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL 5

PUSAT DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI K E K U A S A A N P E M E R I N T A H A N

PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Koordinasi

Kementerian/LPNK

Sebagian Urusan Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Koordinasi

KEMENDAGRI

Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 222 UU 32/2004 Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04 Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

Pemerintahan Daerah

Keuangan Daerah

6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PRINSIP DAN ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

DPR

Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU

Presiden

MA MK Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 8

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara

Presiden

dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] terbentuk UU 39/08 tentang kementerian negara 9

(psl 4)

URUSAN (psl 5) TUGAS (psl 7)

UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

urusan pemerintahan yang

nomenklatur Kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2) huruf a Urusan pemerintahan meliputi urusan

luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan

(Ayat (1))

MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (2) huruf b

Urusan pemerintahan meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan (Ayat (2))

MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Ayat (2) huruf c

Urusan pemerintahan meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

(Ayat (3)

MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA 10

FUNGSI (psl 8) UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

LANJUTAN...

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

SUSUNAN ORGANISA SI (psl 9)

(Ayat (1))

a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan

f. pelaksana tugas pokok di daerah

dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Ayat(2))

a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

(Ayat (3))

a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sesmen; c. pelaksana, yaitu deputi; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

Diperkecualikan, Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

(Ayat (2) dan (3)) (Ayat (4)) (Ayat (1))

UUD 1945

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] 12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH (Lanjutan…) Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan

, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**]

13

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 4 UUD 1945 Pasal 18 UUD 1945 UU No. 32/2004 PP No. 38/2007

- 6 urusan Pusat - 31 urusan ke Daerah + Pusat

Untuk pelaksanaan 31 kewenangan, semua kementerian sudah menetapkan NSPK Diatur dengan PP, Keppres dan Permen masing-masing Gubernur sebagai wakil Pemerintah (PP No. 19/2010 dan PP No. 23/2011) punya 4 kewenangan 14

KEMENTERIAN DALAM NEGERI A S A S – A S A S P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N I N D O N E S I A ASAS DESENTRALISASI ASAS DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT YG DILIMPAHKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

15

FUNGSI GUB SBG WKL PEM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM Pem Kab/Kota dan instansi vertikal Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota Sinergitas pemb & penyelenggaraan pemerintahan Mempercepat peningkatan kapasitas Pemerintahan Kab/Kota

•

Penyelenggaran Pem sesuai NSPK

•

Peningkatan Akuntabilitas

•

Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta keutuhan NKRI

•

Menjaga & mengamalkan ideologi Pancasila & memb kehidupan demokrasi

•

Memelihara stblts pol yg dinamis

•

Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan 16

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Disain Perubahan UU No. 32 Tahun 2004) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (34 Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) 1. Pertahanan 2. Keamanan 3. Moneter 4. Yustisi Kejaksaan) (Peradilan 5. Politik Luar Negeri 6. Agama 1. Dilaksanakan sendiri 2. Dekonsentrasi 3. TP dan PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) 8 Urusan Pilihan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

•

WAJIB/OBLIGATORY

•

Wajib (13) Pelayanan Dasar: Pend; Kes; LH; PU & PR; Han Ngan; Adminduk Capil; Dal Duk & KB; Sos; Naker; Pera & Waskim; Trantib Um & Linmas; Hub & Perlindungan Anak Wajib (12) tidak Pelayanan Dasar: Pertanahan; Kominfo ; Kop & UKM; Pen Modal; Kempora; PMD; Pem. Perempuan; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpus; & Kearsipan

Desentralisasi

17

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2 Ayat 4 PP 38/2007):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Uumum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; 10. Kependudukan dan Catatan Sipil; 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

13. Sosial; 14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 16. Penanaman Modal; 17. Kebudayaan dan Pariwisata; 18. Kepemudaan dan Olah raga; 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 22. Statistik; 23. Kearsipan; 24. Perpustakaan; 25. Komunikasi dan Informatika; 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan; 27. Kehutanan; 28. Energi dan Sumber Daya Mineral; 29. Kelautan dan Perikanan; 30. Perdagangan; dan 31. Perindustrian.

18

KEMENTERIAN DALAM NEGERI U R U S A N P E M E R I N T A H A N ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

Kes, Pendidik, PU, dll.

YAN DASAR WAJIB NON YAN DASAR PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll.

S P M 19

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 5/74 UU 22/99 Omnibus Regulation UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 PP 105/00 UU 15/2004 KMDN 29/02 UU 33/2004

misal: PP 24/05 Ttg SAP, dstnya

UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PP PP PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 13/06 PERMENDAGRI 59/07 PP PMDN 32/11 PMDN 39/12 PP 38/07 PP 41/07 20

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMERINTAH PUSAT DBH DAU POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH Mendanai Kegiatan Desentralisasi (UU 32/2004 dan UU 33/2004) DAK APBN Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal Dana Otsus Dana Penyesuaian Belanja Untuk Daerah



PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Di luar 6 Urusan Belanja Pusat Di Daerah 6 Urusan

• • • •

Pajak Retribusi Bag. Laba BUMD Lain-PAD Desentralisasi Dekon / TP Melalui K/L Dana Vertikal PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah

• • •

B. Pegawai B. Barang B. Lainnya Operasional Modal Pembiayaan Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Penggunaan SILPA Pendapatan Daerah 1 PEMERINTAH DAERAH Belanja Daerah 2 APBD Surplus / Defisit Daerah 3 Pembiayaan Daerah 4 21

Perencanaan

RPJMD

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

RKPD

Pelaksanaan

Rancangan DPA-SKPD

Penatausahaan

Penatausahaan Pendapatan

Pertgjwban

Disusun dan disajikan Sesuai SAP

Pemeriksaan

PEDUM APBD o/ MDN KUA Nota Kesepakatan PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD Verifikasi DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama

•

Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Belanja

• •

Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pembiayaan

•

Dilakukan oleh PPKD

• • • •

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) setelah 3 hari Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri R P-APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN

• • • • • •

Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda APBD Perda P-APBD Akuntansi Keuangan Daerah 22 Perda PJ Pel APBD

22

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB VIII KEUANGAN DAERAH Pasal 155 Pada UU No. 32 Tahun 2004

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

23

KEMENTERIAN DALAM NEGERI P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N

PEMERINTAH

Pembinaan Mendagri Pengawasan K/L

PASAL 222

BINWAS Secara Nas. koordinasikan Mendagri

Binwas Umum Binwas Teknis Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011 Kab/Kota 24

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P a s a l 2 9 P a d a R e v i s i U U N o . 3 2 T a h u n 2 0 0 4

1) 2) 3) 4) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

25

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

P a s a l 3 2 P a d a R e v i s i U U N o . 3 2 T a h u n 2 0 0 4

(1) (2) (3) (4) Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 26

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POKOK – POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007 1.

2.

3.

Dasar Pembentukan dengan Perda; Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan); Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan 4.

Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD; Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD 5.

6.

7.

8.

9.

(Badan atau Kantor); Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD; Eselon; Staf Ahli; Perangkat Daerah Otonom Baru; Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus; 10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an; 11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.

27

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD); Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah; Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD); Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal; Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif; Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib); Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD; 28

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) Lanjutan....

8.

9.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD; Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan; 10. Kelembagaan Daerah Provinsi DKI yang memiliki Jakarta, mengingat merupakan Jabatan karir struktural); istimewa dan khusus (Khususnya Walikota/ Bupati Administrasi 11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas; 12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali; 13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi; 14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur; 15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal; 16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.

29

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROBLEMATIK 1. Makin dekat pelayanan dengan Kewenangan, makin sukses program KB?

2. Kalau tidak sukses, itu indikasi apa?

3. Komitmen? Kesungguhan yang rendah setelah diserahkan kepada daerah?

30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SOLUSI

Politicalwill Pemerintah yang kuat dalam program pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, dengan : 1.

memformat kembali disain hubungan kewenangan pusat & daerahdibidang berencana; pengendalian penduduk & keluarga 2.

3.

menjadikanpengendalian berencana menjadi penduduk dan keluarga urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasarpemerintahan (Perubahan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan menjadi lampiran pada Revisi UU Ttg Pemda); berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah Pusat dimana SPM mempertimbangkan : kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai dan ketersediaan sarpras.SPM akan ditetapkan dengan PP; 31

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SOLUSI

(Lanjutan) : 4.

5.

6.

7.

Daerah dalam menetapkan kebijakan pengendanlian kependudukan & keluarga berencana wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud; Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Implikasi perubahan UU No. 32 Tahun 2004 akan berkorelasi dengan pembiayaan (kapasitas fiskal daerah) & kelembagaan (perubahan PP No. 41 Tahun 2007); 32

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SOLUSI

(Lanjutan) : 8. Penataan SKPD Provinsi harus pararel dengan penataan perangkat Gubernur, sebagai wakil pemerintah; 9. Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN; 10.Pembentukan

UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Binwas Penyelenggaraan Pemda; 11.Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur.

33

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terima Kasih

Nama : REYDONNYZAR MOENEK Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 14 Nopember 1962 Agama : Islam Alamat : Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Tel/Fax: 021-3811101 Hp Email PENDIDIKAN 1987 1993 – 1994 : : 0818710342 [email protected]

Pgkt/Gol./Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d) : S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

1994 2007 2013 : S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development Management (M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist.

: “Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia.

: Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “Local Government & Regional Finance“. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “.

: Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung PENGALAMAN/PEKERJAAN



Pengajar/Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pd berbagai institusi bid. Ekonomi, Keu, Manajemen, & Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri.

  

Penyusun Modul berbagai Pelatihan / Pendidikan Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen.

Pembicara / Keynote Speakers / Organizer Seminar dalam dan luar negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen & Desentralisasi Fiskal.

Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah.

PENGHARGAAN



Satyalancana Karya Satya 30 Tahun

 

Penghargaan dalam bidang Environment Diplomacy Relation pada “the 10

th

Republic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea Selatan. Tahun 2012 “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen berdasarkan Poling JABATAN 1. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Depdagri (2008 – 2010); 2. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 – Juni 2013); 3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 – Sekarang)