Transcript K3 dan Lingkungan kerja

PENGAWASAN KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN KERJA
PENDAHULUAN

Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :

Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan

Lingkungan Kerja

Sifat Pekerjaan

Cara Kerja

Proses Produksi

Perlindungan kerja

Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja
DISKUSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelaskan sumber bahaya yang ada di tempat kerja
saudara?
Apakah sudah dilakukan penilaian sumber bahaya?
Adakah pekerja terpajan oleh sumber bahaya?
Buat daftar sumber bahaya, lokasi/unit !
Adakah kelompok pekerja rentan terhadap sumber
bahaya tersebut?
Apakah sumber bahaya di tempat kerja saudara sudah
dilakukan pengendalian? Apa bentuknya?
Apa program kesehatan kerja di perusahaan saudara?
Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan
dan penyakit akibat kerja?
Pengawasan Kesehatan dan
Lingkungan Kerja
Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan
Kerja adalah Serangkaian kegiatan
pengawasan dari semua tindakan yang
dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan atas pemenuhan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
atas obyek pengawasan Kesehatan dan
Lingkungan Kerja.
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan
Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentang
Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.
2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. PP No. No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
6. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja
8. PMP No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan,
Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
9.
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentang Kewajiban
10.
Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan
11.
12.
13.
14.
Permenaker No. Per. 03/Men/1985 tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan
Keselamatan Kerja
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban
Melapor Penyakit Akibat Kerja
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja.
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
Permenaker No. Per. 01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik
Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 tentang Diagnosis Dan
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian
Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika Di Tempat Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentang Pedoman
Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit
Akibat Kerja
Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan
Kantin dan Ruang Makan
SE. Menaker No. SE. 01/Men/1997 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Kimia Di Udara Lingkungan Kerja
SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989 tentang Tata Cara
dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan
Kerja
Pengertian Kesehatan Kerja menurut
Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggitingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari
pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan
gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan
oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam
pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang
mengganggu kesehatan; penempatan dan
pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian
pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia
terhadap pekerjaannya.
Tujuan K3

Mencegah Kecelakaan Kerja :
 Peledakan
 Kebakaran
 Pencemaran
lingkungan
 Penyakit Akibat

Kerja
Meningkatkan produktivitas kerja
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kesehatan ProduktivitasTenaga Kerja
Beban Kerja
Lingkungan Kerja
-Fisik
-Mental
-Fisik
-Kimia
-Biologi
-Fisiologi
-Psikologi
Kapasitas kerja
-
Ketrampilan
Kesegaran jasmani & rohani
Status kesehatan/gizi
usia
Jenis kelamin
Ukuran tubuh
UPAYA KESEHATAN KERJA

Optimalisasi beban kerja

Pengendalian lingkungan kerja


Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi,
penyempurnaan proses, housekeeping)

Administratif (pengurangan waktu kerja, rotasi)

APD
Peningkatan kapasitas kerja
Penerapan Program Kerja Di Tempat Kerja

Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi K3 di tempat kerja

Personil mempunyai kualifikasi dan kompetensi

Program / Kegiatan harus komprehensif
ORGANISASI
Pelayanan Kesehatan Kerja

Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

Permennaker No. Per. 01/Men/1998
PELAYANAN KESEHATAN KERJA

(Occupational Health Services)
Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk
pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan
kerja atau penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap
pekerja yang mengalami kecelakaan atau
penyakit di tempat kerja.

Salah satu lembaga K3 di perusahaan, sebagai
sarana perlindungan tenaga kerja terhadap
setiap gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja

Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja
yang bersifat komprehensif (promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif)

Diatur dalam Permennakertrans No. Per.
03/Men/1982
Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
 Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri
 Melindungi
TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja.
 Meningkatkan
kesehatan badan, kondisi mental (rohani)
dan kemampuan fisik tenaga kerja
 Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi
CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :
Poliklinik perusahaan
 Rumah sakit perusahaan


Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan
dokter atau pelayanan kesehatan lain :







JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF)
Dokter praktek swasta (KURATIF)
Puskesmas
Poliklinik swasta
Rumah sakit
Dan lain-lain
Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan:
Rumah sakit pekerja
 Dan lain-lain

Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat
Bahaya Di Tempat Kerja
No.
1
Jumlah Tenaga
Kerja
> 500 orang
Tingkat Bahaya
Rendah atau tinggi
Cara Penyelengaraan



Berbentuk klinik
Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap
hari kerja
Tiap shift kerja mempekerjakan lebih 500 orang,
harus ada poliklinik jaga tiap shift
2
200 – 500 orang
Tinggi

Idem
3
200 – 500 orang
Rendah

Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari
sekali

4
100 – 200 orang
Tinggi

Idem
5
100 – 200 orang
Rendah

Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari
sekali

6
< 100 orang

Dapat menyelenggarakan PKK bersama
(bergabung) dengan perusahaan lain
Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
1)
Mendapatkan Pengesahan
2)
Dipimpin dan dijalankan oleh dokter
pemeriksa kesehatan tenaga kerja
3)
Mempunyai sarana dan fasilitas
4)
Menyampaikan laporan
Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus
sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)
Pelayanan Kesehatan Kerja Secara
Komprehensif
m
c
NAB
s
Promotif:
-Pemeriksaan kes.
Kerja
-Pembinaan
-Gerakan O.R
-Tdk merokok
-Gizi seimbang
-Ergonomi
-Pengendalian
lingk.kerja
-Higiene sanitasi
Preventif:
-Pemeriksaan
kes.kerja
-Imunisasi
-APD
-Rotasi
-Pengurangan
waktu kerja
Kuratif :
Pengobatan
- P3K
- Rawat jalan
- Rawat inap
Rehabilitatif:
-Alat bantu dengar
-Protese
-Mutasi
-Kompensasi
Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja
Agar Optimal

Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan
Kesehatan Kerja.

Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki
tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keteranganketerangan yang diperlukan.
Kaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek

Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program
JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan
Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program
JPK Dasar Jamsostek

Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat
penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No
147 Th 1989).

Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh
meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek
hanya memberikan pengobatan (kuratif)
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998

Latar Belakang :
ps 2 ayat (4) PP 14 Th 1993 ttg Penyelenggaraan
Jamsostek :
‘”pengusaha yang menyelenggarakan sendiri
program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga
kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket
JPKD, tidak wajib ikut dalam pemeliharaan
kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara”
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998

Yang dimaksud dg manfaat lebih baik
dari paket JPKD adalah (Ps 2
Permenaker 1 Th 1998) :
a.
b.
c.
Liputan Pelayanan kesehatan sekurangkurangnya harus memenuhi ketentuan
dalam Bab II dan Bab III
Pelaksana pelayanan kesehatan yang
ditunjuk harus memiliki izin sesuai
peraturan peruu-an yg berlaku
Pelaksanaan pelayanan harus mudah
dijangkau oleh tenaga kerja dan
keluarganya
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998
BAB III : PAKET PELAYANAN KESEHATAN :

Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat lebih
baik dpd JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK dan
Keluarganya sekurang-kurangnya meliputi :
a.
RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama)
b.
RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan)
c.
Rawat Inap
d.
Pemeriksaan kehamilan dan persalinan
e.
Penunjang diagnostik
f.
Pelayanan khusus dan
g.
Gawat darurat
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998
BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN
Ps 14 :

Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK bagi Tk dan
keluarganya harus tercantum secara rinci dalam PP & KKB atau
pada tempat yg mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja

Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat, Diperiksa oleh
Pgw Pengawas

Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kepada
Disnakertrans setempat

Tidak meniadakan PKK yang telah ada di perusahaan dan harus
memanfaatkan
kesehatan
untuk
meningkatkan
peny.
Pemeliharaan
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi
Program JPK Jamsostek
Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998

Perusahaan yg menyelenggarakan Prog Pemeliharaan
Kesehatan dg manfaat lebih baik dari paket JPKD
Jamsostek maupun yang mengikuti JPK Jamsostek harus
tetap memberikan PKK sesuai Permenaker No. Per.
03/Men/1982

Perusahaan yg wajib mengikuti JPK Jamsostek maka PKK
yang ada dimanfaatkan sebagai pelaksana Pelayanan
Kesehatan Jamsostek
Personel :


Dokter :

UU No. 1/ 1970 pasal 8

Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976

Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980

Permennakertrans Per. 03/Men/1982
Paramedis Perusahaan :

Permennaker No. 01/1979
Personil

DOKTER PERUSAHAAN :
dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau
bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan
kesehatan kerja.

DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA :
dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training
hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur
Jenderal BINAWAS-DEPNAKER.

PARAMEDIS PERUSAHAAN :
tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk
melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas higiene
perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas
petunjuk dokter perusahaan.
TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
Pembinaan & pengawasan sanitair
Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
P3K
Latihan Petugas P3K
Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di
tmp kerja
Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
Laporan berkala.
Program / Kegiatan :
1.
Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970
pasal 3)
2.
Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No.
Per. 03/Men/1982)
3.
UU No. 13 tahun 2003
OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA



Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja)
Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil
sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan,
pengangkutan dan pemusnahan).
Kaitannya dengan peraturan perundangan :
 PKK; sarana dan organisasi
 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 Pemantauan lingkungan kerja, NAB
 P3K; petugas, dan Perlengkapan
 Penggunaan APD
 Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering
 Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja
 Pengendalian teknis lingkungan kerja
 Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K3 kimia