Transcript penerapan K3 di Tempat kerja

KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
Oleh:
Drs. Darmawang, M. Kes.
Fakultas Teknik UNM
PENDAHULUAN

Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :







Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
Lingkungan Kerja
Sifat Pekerjaan
Cara Kerja
Proses Produksi
Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja
Tujuan K3

Mencegah Kecelakaan Kerja :
Peledakan
 Kebakaran
 Pencemaran lingkungan


Mencegah Penyakit Akibat Kerja




Kurang gizi
Kelelahan
Stress
Meningkatkan produktivitas kerja
Pengertian Kesehatan Kerja menurut
Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggitingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari
pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan
gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan
oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam
pekerjaan dari resiko akibat faktor-faktor yang
mengganggu kesehatan; penempatan dan
pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian
pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia
terhadap pekerjaannya.
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi
1.
2.
3.
4.
5.
UU D Tahun 1945
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PP No. No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
6. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja
8. PMP No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan,
Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
9.
10.
11.
12.
13.
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan.
Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan
Keselamatan Kerja
Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang Kewajiban
Melapor Penyakit Akibat Kerja
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja.
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan Kerja
14.
Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
15.
Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentang Pedoman
Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit
Akibat Kerja
Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin
dan Ruang Makan
SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
16.
17.
18.
19.
20.
DASAR HUKUM UUD 1945
•
•
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
PENGERTIAN UU NO. 1 TAHUN 1970
Secara Etimologis :
Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu
dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
Secara Filosofi :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin
kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya
beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,
makmur dan sejahtera
Secara Keilmuan :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang
mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di
tempat kerja
UU No. 13 Tahun 2003
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1)
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan
Penjelasan
Pasal 86
Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk
memberikan
jaminan
keselamatan
dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas
(1)
Pasal 87
(1)
(2)
Setiap perusahaan
wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
Penjelasan
Pasal 87
(1)
(2)
Yang
dimaksud
dengan
sistem
manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan produktif.
Cukup Jelas
BAB XVI
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1)
Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,
Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47
ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126
ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 190
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat
produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Menteri
TUJUAN
•
•
•
Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam pekerjaannya
Orang lain yang berada di tempat kerja perlu
menjamin keselamatannya
Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
1.
2.
3.
4.
Kampanye
Pemasyarakatan
Pembudayaan
Kesadaran dan kedisiplinan
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
1.
2.
MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI
MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA
(ps.8)
MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA
SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :
Kondisi dan bahaya di tempat kerja
Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat
kerja
Alat Pelindung Diri
Cara dan sikap kerja yang aman
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
3.
4.
5.
6.
MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3
MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN
KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG
KESEHATAN KERJA
MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT
KERJA
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN
KERJA
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
BIDANG KESEHATAN KERJA
1.
2.
3.
4.
5.
MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA
DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3
MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3
YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA
MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA.
Penerapan Program Kerja Di Tempat Kerja



Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
Personil bidang kesehatan kerja dengan
kualifikasi dan kompetensi
Program / Kegiatan kesehatan kerja harus
komprehensif
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
(Occupational Health Services)

Salah satu lembaga K3 di perusahaan

Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan
kerja yang bersifat komprehensif (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif)

Diatur dalam Permennakertrans No. Per.
03/Men/1982
PROGRAM KESEHATAN KERJA
Program / Kegiatan harus bersifat
komprehensif, meliputi :
Pencegahan (Preventif)
 Pembinaan (Promotif)
 Pengobatan (Kuratif)
 Pemulihan (Rehabilitatif)

TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWAS
1. Mencegah atau menghindari terjadinya
pelanggaran terhadap aturan perundangundangan ketenagakerjaan (Preventif).
2. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat
hubungan industrial dan lembaga lainnya dalam
menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan
kerja (Promotif).
Lanjutan….
3.Melakukan penindakan terhadap pelaku
pelanggaran peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan, agar terwujud kepastian hukum
( Represive )
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan
Kerja :
Pelayanan Kesehatan Kerja
 Permennaker No. 03/1982
 Pelayanan Kesehatan Kerja
PJK3 bidang Kesehatan Kerja
 Permenaker No.04/Men/1995
 Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian
lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan
Kerja
TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982



Diselenggarakan sendiri oleh pengurus
Diselenggarakan oleh pengurus dengan
mengadakan ikatan/kerja sama dengan
dokter atau pelayanan kesehatan.
Diselenggarakan secara bersama antar
beberapa perusahaan
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan
No
Jenis Pelayanan
Bentuk Kegiatan
1. Pelayanan kesehatan
preventif dan
promotif

2. Pelayanan kesehatan
kuratif dan
rehabilitatif




3. Pelayanan kesehatan
rujukan

Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja
minimal 1 bulan sekali
Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja
minimal 2 bulan sekali
Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
selama hari kerja dan selama ada shift kerja
dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari
kerja
Pelayanan oleh paramedis/perawat dapat
dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang
lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang
tidak dapat ditangani di dalam perusahaan
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui
kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)
No.
A
1.
2.
Kriteria
perusahaan
Cara Pelayanan
Perusahaan
dengan tingkat
risiko tinggi
Preventif dan Promotif
Jumlah tenaga
kerja 200 s.d
500 orang

Jumlah tenaga
kerja
< 200 orang

pembinaan
dan
pengawasan
kesehatan kerja dan
lingkungan
kerja
minimal setiap
2
bulan sekali
pembinaan
dan
pengawasan
kesehatan kerja dan
lingkungan
kerja
minimal setiap 3 bulan
sekali
Kuratif, Rehabilitatif
& Rujukan

diberikan selama
jam kerja

diberikan selama
jam kerja
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui
kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)
Perusahaan dengan
tingkat risiko rendah
B
1.
Jumlah tenaga kerja
> 500 s.d 1.000 orang

pembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimal
setiap 2 bulan sekali
2.
Jumlah tenaga kerja 200
s/d 500 orang

Jumlah tenaga kerja s.d
200 orang

3
Kuratif, Rehabilitatif &
Rujukan
Preventif dan Promotif

diberikan selama jam
kerja dan selama ada
shift kerja dengan 500
orang tenaga kerja
atau lebih
pembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimal
setiap 3 bulan sekali

diberikan minimal
setiap 2 hari sekali
pembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimal
setiap 6 bulan sekali

diberikan minimal
setiap 3 hari sekali
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
1)
2)
3)
Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah
kewenangannya
Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang
disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dan Dinas Tenga
Kerja setempat….. (memiliki SKP)
Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja
harus memenuhi persyaratan :
 Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan
kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,
 Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh
instansi yang berwenang. (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau
STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).
Dokter dan paramedis di pelayanan kesehatan kerja
wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes
(Permennaker No. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)
Program / Kegiatan :
1.
2.
3.
Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970
pasal 3)
Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No.
Per. 03/Men/1982)
UU No. 13 tahun 2003
Pelayanan Kesehatan Kerja
Secara Komprehensif
m
c
NAB
s
Promotif:
- Rikes TK
- Pembinaan
- Gerakan O.R
- Tdk merokok
- Gizi seimbang
- Ergonomi
- Pengendalian
lingk.kerja
- Higiene sanitasi
Preventif:
- Rikes TK
- Imunisasi
- APD
- Rotasi
- Pengurangan
waktu kerja
Kuratif :
Pengobatan
- P3K
- Rawat jalan
- Rawat inap
Rehabilitatif:
- Alat bantu
- Protese
- Mutasi
- Kompensasi
TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd
tenaga kerja
Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
Pembinaan & pengawasan sanitair
Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga
kerja
Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
P3K
Latihan Petugas P3K
Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan
makanan di tmp kerja
Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
Laporan berkala.
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Pengurus Perusahaan :
1.
2.
Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang
menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.

3.
Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan
Pelayanan
Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk
melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keteranganketerangan yang diperlukan.
Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekali
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan
tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up.
Direktur Pengawasan Norma K3.
Dokter dan Tenaga Kesehatan :

Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan
Pelaporan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
Jenis Pelaporan meliputi :
1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :





2)
Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja



3)
4)
5)
Kunjungan baru
Kunjungan ulangan
Diagnosa penyakit
Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh
pekerjaan
Kecelakaan kerja
Pemeriksaan kesehatan awal
Pemeriksaan kesehatan berkala
Pemeriksaan kesehatan khusus
Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja
Statistik kesehatan
Kegiatan kesehatan kerja lainnya
Analisa dan evaluasi data kesehatan kerja
No
1
2
3
Jenis
penyakit/
gangguan
kesehatan
yang
diderita
Jml
Jenis
pekerj
aan/
Tempat
kerja
Kemungkinan
penyebab
Faktor bahaya/risiko
di tempat kerja
Faktor
penyebab
lain
Saran
tindak
lanjut
Kaitan PKK Dengan JPK-D
Jamsostek

Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program
JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan
Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program
JPK Dasar Jamsostek

Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat
penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No
147 Th 1989).

Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh
meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar
Jamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratif)
NOTA PEMERIKSAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249
BANJARMASIN
Banjarmasin,
Nomor
Lampiran
Perihal
: 560. 566/Print.
/Disnakertrans
: : Nota Pemeriksaan
April 2010
Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan PT. Tiga Laut Sakti
di –
Bentok
Berdasarkan Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Kalimantan Selatan, dengan surat perintah tugas No.566.4/ 09 ./Disnakertrans di Perusahaan PT.
Tiga laut Sakti dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan hal
–hal sebagai berikut :
1. APD
Berdasarkan
UU. No. 01 tahun 1970
pasal
14 ( c )
jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan
No.104/KPTS/1986 Ps.1 Bab. X (10.1.2) Penggalian dan belum ada kesadaran pekerja untuk memakai
APD selama waktu bekerja
2. Kebersihan
Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 1 (hrf. c, n) Ps. 3 (hrf. a, i) jo SKB. Per.174/MEN/1986,
104/KPTS/1986 Bab. II (ayat 2.4.1, 2.4.4) bahan-bahan yang tidak dipakai dan tidak diperlukan harus
dipindahkan ketempat yang aman dan tidak boleh dibiarkan berrtumpuk ditempat kerja
NOTA PEMERIKSAAN
3. Memeriksa Kesehatan
Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) jo Permenakertrans No. Per.
02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh
Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
4. Kesehatan Lingkungan
Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992
Ps. 22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiap tempat atau pelayanan umum wajib
memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standard dan
persyaratan
Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat, terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus
Saudara penuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas diberikan
tenggang waktu 29 hari, dan disampaikan untuk dilaksanakan dan kepada Saudara
diminta untuk melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Dinas Sosial,
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota. Banjarmasin dan tembusannya kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah terima surat ini.