Transcript Revisi Pagu Minus 2013_Bidang PA

REVISI PAGU MINUS
TA 2013
Tanjung Balai, 28 November 2013
1
DASAR HUKUM REVISI ANGGARAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2013
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi
Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ….. tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2013
2
Batas Akhir Penerimaan Usulan Revisi sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2013 Pasal 52 :
a.Tanggal 11 Oktober 2013, untuk
Revisi Anggaran pada DJA; dan
b.Tanggal 18 Oktober 2013, untuk
Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN.
Namun demikian ……
Pagu Minus
Pagu Minus pada Gaji dan Tunjangan
yang melekat pada gaji
Pagu Minus Non Gaji
Pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme
revisi DIPA dengan mengikuti ketentuan tata cara revisi DIPA.
4
Pagu Minus Gaji dan Tunjangan yang
melekat pada Gaji
Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013
yang mengakibatkan Pagu minus terhadap
beberapa akun gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji.
5
Pagu Minus Non Gaji
Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2013 yang mengakibatkan:
a. pagu minus khususnya non belanja pegawai, sebagai dampak
kebijakan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 terhadap
paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan
dananya, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran
prioritas K/L
b. Pagu minus terhadap beberapa akun sebagai akibat kebijakan
perubahan akun
Contoh:
6
Satker diminta untuk melakukan revisi alokasi Belanja Perjalanan
pada akun 521119 dan 521219 ke Akun Belanja Perjalanan pada
Halaman IV DIPA :
• 524111 Belanja Perjalanan Biasa
• 524112 Belanja Perjalanan Tetap
• 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota
• 524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota
• 524119 Belanja Perjalanan Lainnya
Pagu Minus Non Gaji
Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan:
c. Perubahan dan/atau kesalahan administratif, antara
lain perubahan pejabat perbendaharaan, kesalahan
pencantuman kantor bayar (KPPN), kesalahan kode
lokasi, atau kesalahan kode satker sebagai akibat
adanya penggantian pejabat perbendaharaan,
ketidaksesuaian pencantuman antara lokasi satker dan
kantor bayar
d. belum dapat diprosesnya usulan Revisi Anggaran oleh
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan karena harus
menunggu penyelesaian Revisi Anggaran oleh Direktorat
Jenderal Anggaran
7
Batas Penyelesaian Pagu Minus
• Batas akhir penyelesaian pagu minus Gaji dan
Tunjangan yang melekat pada Gaji paling lambat
tanggal 30 Desember 2013.
• Batas akhir penerimaan usul revisi penyelesaian
pagu minus Non Gaji
a. Tanggal 06 Desember 2013, untuk Revisi
Anggaran pada DJA
b. Tanggal 13 Desember 2013, untuk Revisi
Anggaran pada Kanwil DJPBN.
8
Batas Penyelesaian Pagu Minus
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
1. Kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN),
Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Dalam Negeri (HDN) serta
Pinjaman Dalam Negeri (PDN);
2. Kegiatan dalam lingkup BA BUN termasuk pergeseran anggaran dari
BA BUN (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L dan pergeseran antar
subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau
3. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang
harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti
persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal,
dan sejenisnya.
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal
Anggaran ditetapkan 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pengajuan
pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013.
Kewenangan Revisi Pagu Minus
Direktorat Jenderal Anggaran
melalui Eselon I K/L
Kanwil DJPBN Provinsi
Sumatera Utara
10
Penyelesaian Pagu Minus
• Penyelesaian pagu minus diatur dengan
ketentuan:
1. Selisih minus dipenuhi melalui
pergeseran anggaran dari sisa anggaran
pada Satker yang bersangkutan.
Kewenangan Kanwil DJPBN
11
Penyelesaian Pagu Minus
2. Dalam hal sisa anggaran pada Satker yang
bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi
melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam
satu Program.
Kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L
12
Penyelesaian Pagu Minus
3. Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui
pergeseran anggaran antar Satker dalam satu
Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran
anggaran antar Program dalam satu Bagian
Anggaran.
Kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L
13
Penyelesaian Pagu Minus
4. Dalam hal selisih minus tidak dapat
dipenuhi melalui pergeseran anggaran
antar Program dalam satu Bagian
Anggaran, selisih minus dipenuhi melalui
Bagian Anggaran 999.08.
Kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran diajukan melalui Eselon I K/L
14
USUL REVISI DIPA PETIKAN
KPA menyampaikan usulan revisi DIPA Petikan
dilengkapi :
1. Surat usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan
dilampiri matrik perubahan (semulamenjadi).
2. SPTJM yang ditandatangani KPA dan
bermaterai Rp. 6,000.3. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-KL
DIPA Revisi
SATKER YANG MINUS
16
17
18
19
20
21
22
23
Terima Kasih
24