Transcript Materi Standar Biaya Khusus (Gedung Dhanapala, 10 Mei 2010)

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
TAHUN ANGGARAN 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
2010









Landasan Hukum
Tujuan dan Landasan Konseptual Penganggaran
Standar Biaya dalam Penganggaran Berbasis
Kinerja
Pengertian SBU dan SBK
SBK dalam Penganggaran 2011
Fungsi & Manfaat SBK
Hal-hal penting mengenai SBK
Tata cara Penyusunan SBK
Reposisi SBK 2010



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian Negara dan Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun
2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2011
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor
02/AG/2010 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Standar Biaya Khusus
 Pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk
menyusun SBK dalam rangka menghitung kebutuhan
anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan
sebuah keluaran dari suatu kegiatan
 Menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan
penelaahan usulan SBK
a.
Tujuan
b.
c.
Landasan
Konseptual
Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
a.
Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
b.
Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
c.
Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
DIPERLUKAN
Penganggaran Berbasis Kinerja
Indikator Kinerja
Standar Biaya
SBU
SBK
Evaluasi Kinerja
SBU
SBK
Satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk
menyusun biaya komponen masukan
kegiatan , yang ditetapkan sebagai biaya
masukan
Besaran biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah kegiatan yang
merupakan akumulasi biaya komponen
masukan kegiatan, yang ditetapkan
sebagai biaya keluaran
STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENGANGGARAN 2011
• Berada pada level eselon I
• Nomenklatur yang merupakan refleksi tusi
eselon I.
• Menghasilkan outcome.
• Berada pada level eselon II/Satker
• Nomenklatur yang merupakan refleksi tusi
eselon II/Satker.
• Menghasilkan output.
SBK
SBK
• Berada pada level eselon II/Satker
• Keluaran yang harus dicapai oleh eselon
II/Satker.
• Capaian keberhasilannya diukur dengan
indikator kinerja kegiatan.
• Merupakan pembentuk output.
• Strukturnya tergantung pada masing-masing
unit kerja.
Program
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
SBK
Keluaran
Keluaran
Komponen
input
Keluaran
Komponen
input
SBU
Komponen
input
Non SBU
Fungsi : Efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran
dalam pencapaian keluaran kegiatan
MANFAAT
 Mempercepat penyusunan dan penelaahan RKAKL,
khususnya untuk kegiatan kementerian negara/
lembaga yang keluarannya bersifat terus menerus;
 Menyederhanakan proses penyusunan RKAKL tahun
berikutnya. Dengan ditetapkannya SBK, kementerian
negara/lembaga tidak perl;u lagi melakukan proses
penyusunan RKAKL dari awal, namun cukup dengan
melakukan penyesuaian yang diperlukan;
 Mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi
atas anggaran yang telah dialokasikan
 SBK disusun pada tataran keluaran (output)
kegiatan;
 Kegiatan tersebut di atas adalah kegiatan yang
telah ditetapkan dari hasil restrukturisasi program
dan kegiatan;
 SBK disusun untuk jenis keluaran (output) kegiatan
yang bersifat terus menerus dari tahun – ke tahun (on
going), mempunyai komponen masukan , dan jenis
keluaran maupun satuan ukur yang jelas.
 SBK dapat disusun dengan 2 (dua) cara

Indeks Biaya Keluaran

Total Biaya Keluaran
:
Lanjutan …..
 Berupa Satuan biaya
INDEKS BIAYA
KELUARAN
TOTAL BIAYA
KELUARAN
 Fleksibilitas komponen masukan/
tahapan
 Fleksibilitas volume keluaran
 Besaran biaya sebuah keluaran
 Standarisasi komponen
masukan
 Standarisasi volume keluaran
SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran
 Sebuah kegiatan mempunyai beberapa keluaran (output).
Sebagai salah satu keluaran kegiatan adalah bea siswa ,
dengan volume sebanyak 2000 siswa. Besaran untuk keluaran
Rp 1 miliar.
 Biaya untuk keluaran tersebut di atas , merupakan gabungan
dari biaya komponen masukan ( misalnya, workshop,
penyusunan juklak, pengolahan data, verifikasi data, bantuan
beasiswa).
 Indeks biaya keluaran : Rp 500.000/siswa.
SBK sebagai Total Biaya Keluaran
 Sebuah kegiatan mempunyai beberapa keluaran (output).
Salah satu keluaran kegiatan tersebut biayanya dapat
distandarkan menjadi SBK. Keluaran tersebut mempunyai
beberapa sub keluaran dan setiap sub keluaran terdiri dari
beberapa komponen masukan (input).
 Kegiatan
: Pengembangan Sistem Penganggaran
Keluaran(output)
: 4 (empat) Peraturan Bidang Sistem
Penganggaran
Sub Keluaran
:
1 PMK SBU, 1 PMK SBK, 1 PMK Revisi,
PMK Juknis RKAKL
Biaya Keluaran
:
Rp 1. 200.000.000 ( 4 PMK)
TATA CARA PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA
KHUSUS
A. Langkah-langkah Penyusunan SBK
1. Mengidentifikasi /Menentukan keluaran (output) kegiatan yang
biayanya akan diusulkan menjadi SBK . Keluaran (output)
dimaksud adalah keluaran (output) dari kegiatan yang
merupakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan;
2. Menyusun KAK/TOR, sesuai format yang ditetapkan;
3. Membuat RAB sesuai format yang ditetapkan, dengan
menerapkan satuan biaya mengacu SBU dan di luar SBU
(bilamana tidak di atur di SBU  gunakan SPTJM)
4. Menetapkan SBK sebagai Indeks atau Total Biaya Keluaran
5. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK sesuai
format, untuk selanjutnya diajukan oleh kementerian
negara/lembaga c.q. Kepala Biro Perencanaan atau pejabat
lain yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran dilengkapi dengan TOR, RAB, data
pendukung lainnya serta backup data Aplikasi SBK ;
B. Format
1.
KAK/TOR
Merupakan dokumen yang menginformasikan gambaran
umum dan penjelasan singkat mengenai keluaran kegiatan
yang akan dilaksanakan/dicapai sesuai dengan tugas fungsi
kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang,
penerima manfaat, strategi pencapaian serta biaya yang
diperlukan.
2. RAB
Merupakan dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan,
rincian komponen masukan (input) dan biaya masing-masing
komponen masukan (input) suatu keluaran kegiatan
3. Rekapitulasi Usulan SBK
Merupakan daftar yang memuat usulan SBK pada setiap
kementerian negara/lembaga
4. Rekapitulasi Persetujuan SBK
Berupa daftar yang memuat SBK yang telah disetujui pada
setiap kementerian negara/lembaga.
5. Catatan Penelaahan
Merupakan dokumen yang memuat hasil penelaahan SBK
yang telah disepakati.
WAKTU PENGAJUAN SBK DAN INSTITUSI TERKAIT
 Usulan SBK Tahun 2011 diajukan oleh kementerian
negara/lembaga kepada Menteri Keuangan c.q Direktur
Jenderal Anggaran paling lambat minggu ke tiga bulan Mei
2010.
 Penelaahan SBK direncanakan minggu ke empat bulan Mei
2010
 PMK SBK ditetapkan pada minggu ke dua bulan Juni 2010
 Institusi terkait : - Kementerian Keuangan c.q Ditjen
Anggaran
- Kementerian Negara/Lembaga terkait

Direktorat Anggaran I/II/III bersama kementerian
negara/lembaga:
a. Mengunggah (upload) data usulan SBK ke server
b. Meneliti dan menilai:
- keluaran kegiatan - terus menerus
- jenis dan satuan ukur - jelas
- tahapan/komponen input - terkait keluaran, wajar
- satuan biaya masukan - wajar, sesuai SBU
c. Hasil penelaahan yang disepakati - catatan penelaahan,
tanda tangan eselon
III
d. Rekapitulasi persetujuan SBK - ditandatangani Direktur
Anggaran
e. Dokumen dikirim - Direktorat Sistem Penganggaran
SBK 2010 berada pada
tataran keluaran (output)
dari suatu kegiatan hasil
restrukturisasi
SBK 2010 tidak berada
pada tataran keluaran
suatu kegiatan hasil
restrukturisasi
SBK 2010 tersebut dapat
ditetapkan kembali menjadi
SBK 2011, dengan
penyesuaian komponen
masukan/input
SBK dapat diusulkan
untuk digunakan sebagai
komponen masukan/
tahapan dari SBK 2011
terima
kasih