Transcript klick disini,,,,HGB

Kelompok 6:
Tri Noprianto
Sutanto
Sahat Restu Sirait
Yoshua Setiadi
Frenky Afner
Andreas Jody
KASUS
Perumahan Idaman dibangun pada tanah Hak Guna Bangunan
(HGB) atas nama pihak PT Karya Sentosa yang berada di atas
HP (Hak Pengelolaan atas nama Pemda DKI Jakarta). Kemudian
menimbulkan sengketa antara perhimpunan penghuni
perumnas Idaman dengan PT Karya Sentosa, disebabkan
penghuni perumnas tidak mengetahui status tanah
sebenarnya, karena memang sebelumnya PT Karya Sentosa
tidak menginformasikan kepada calon penghuni perumnas.
Setelah terjadi demikian, para penghuni perumnas ingin
menaikkan status tanahnya menjadi hak milik karena
ditakutkan rumahnya hilang jika waktu hak guna bangunannya
telah habis.
Pertanyaan: apakah HGB dapat di tingkatkan menjadi HM?
PENGERTIAN
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diperpanjang dengan jangka
waktu paling lama 20 tahun atas permintaan dari pemegang
hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan
bangunan-bangunannya.
Subyek yang dapat menjadi pemegang HGB adalah Warga
Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
ANALISIS
Subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Menurut Pasal 67
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
(“PMNA/KBPN No. 9/1999”), HPL dapat diberikan kepada:
1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah;
4. PT. Persero;
5. Badan Otorita;
6. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk
pemerintah.
Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai individu tidak mungkin
memiliki HPL di dalam sertifikat tanahnya. Subyek hukum yang bisa
menjadi pemegang HPL dalam hal ini adalah Perum Perumnas.
Dalam pelaksanaannya kemudian, Perum Perumnas membangun
kawasan perumahan dan permukiman di atas HPL dengan
diberikan Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam kasus ini pihak Karya
Sentosa patut dipersalahkan, karena sejak awal tidak
menginformasikan status tanah Perumahan Idaman kepada calon
pembeli waktu itu.
Apabila di kemudian hari para pemegang HGB ingin melakukan
perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik (HM), maka harus
mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL tersebut. Dengan
demikian, persetujuan itu wajib diberikan oleh Perum Perumnas
sepanjang mengenai tanah yang dipergunakan untuk rumah
tinggal,
KESIMPULAN
1. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Pihak Karya Sentosa patut dipersalahkan, karena sejak awal
tidak memberi informasi status tanah Perumahan Idaman
kepada calon pembeli waktu itu.
3. Tanah pemerintah dapat diberikan atau di kelola oleh
instansi tertentu.
4. Jika HGB ingin di jadikan hak milik harus mendapatkan
persetujuan dari pemegang HPL tersebut
dengan
persyaratan-persyaratan tertentu.