Transcript perkembangan kolonialisme dan imperialisme di indonesia

PERKEMBANGAN KOLONIALISME
DAN IMPERIALISME DI
INDONESIA
Disusun oleh: Iwan Muharji, S.Pd
A. KEDATANGAN BANGSA BARAT DI BERBAGAI
DAERAH
Faktor pendorong bangsa barat melakukan penjelajahan
samudra:
1. Jatuhnya Kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki
Sehingga muncullah semangat Reconguesta (Semangat
untuk membalas kekuasaan Islam dimanapun berada)
2. Semangat bangsa barat G3:
•
Adanya keinginan mencari kekayaan (gold)
•
Adanya keinginan mencari kejayaan (glory)
•
Adanya keingingan menyebarkan
agama Nasrani (gospel)
LANJUTAN.....
3. . Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
•
Ditemukannya Teori Heliosentris dari
Copernicus
•
Dikembangkannya teknik pembuatan kapal
yang dapat digunakan untuk mengarungi
samudra luas
•
Mulai ditemukannya mesiu untuk persenjataan.
•
Ditemukannya kompas
4. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan
perjalanan Marco Polo (1271-1292).
Catatan perjalanan Marco Polo mengelilingi dunia.
B. TERBENTUKNYA KEKUASAAN KOLONIAL DI
INDONESIA
1. Pemerintahan Portugis di Indonesia
Pada tahun 1512 Portugsis mendarat di Maluku, kemudian
mendirikan Benteng Sao Paulo. Portugis dapat menguasai
Maluku dengan mudah, karena pada awalnya kedatangan
mereka disambut baik. Setelah Sultan Hairun wafat,
rakyat melakukan perlawanan.
2. Pelayaran Cornelis de Houtman
Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah
pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia
pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak
pelayaran de Houtman, maka banyak berdiri perusahaanperusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki
kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia.
3. Pemerintahan VOC
Untuk mengatasi persaingan di antara
pedagang Belanda dan persaingan pedagang
Belanda dengan Portugis, maka pedagang
Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya
membentuk kongsi dagang yang bernama VOC
(Vereenidge Oost Indishe Compagnie) pada
tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah badan yang
bersifat partikelir, di mana para pedagang
Belanda bergabung di dalamnya.
VOC
(VEREENIDGE OOST INDISHE COMPAGNIE)
Tujuan dibentuknya VOC antara lain:
1) Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting.
2) Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3) Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Agar VOC dapat berkembang dengan baik, pemerintah Belanda
memberikan hak Octroi (istimewa), yaitu hak untuk dapat
bertindak sebagai suatu negara.
Hak-hak tersebut antara lain:
1) Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah
timur sampai ujung selatan Amerika.
2) Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan.
3) Hak memiliki mata uang sendiri.
4) Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan
kerajaankerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli
perdagangannya.
LANJUTAN.....
Markas pertama VOC adalah di Ambon, di Ambbon VOC
melakukan pelayaran Hongi (Pelayaran untuk mengawasi
produksi rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya.
Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia,akhirnya
pada Abad ke-18 VOC mengalami kemunduran. Faktor yang
menyebabkan adalah:
1. Persaingan rempah-rempah di dunia Internasional semakin
ketat
2. Banyaknya perdagangan gelap yang dilakukan pedagang
Indonesia
3. Wilayah Indonesia terlalu luas untuk dikuasai
4. Persaingan dengan Inggris
5. Kesulitan Keuangan
Korupsi
Membayar gaji pegawai
Membiayai perang
Pemeliharaan Benteng dan lain-lain
Akibat kebangkrutan tersebut, VOC kemudian
dibubarkan. Indonesia kemudian diserahkan kepada
Pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Sehingga
Indonesia dijajah langsung oleh pemerintah Belanda dan
Indonesia sering disebut Hindia Belanda dan Pemerintah
Belanda disebut Pemerintahan Hindia Belanda.
Pada tahun 1806 Kaisar Perancis “ Napoleon Boonaparte”
membubarkan Republik Bataaf. Pada tahun 1808 Herman
Willem Daendles diangkat menjadi gubernur jenderal
Hindia Belanda.
4. Pemerintahan Hindia Belanda (1808 – 1811)
Daendles mempunyai tugas utama:
a.
Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
b.
Menjalankan pemerintahan di Indonesia termasuk
memberantas korupsi / membereskan keuangan.
Untuk menjalankan tugasnya, Daendles melakukan
beberapa tindakan dalam bidang pemerintahan antara lain:

membagi Pulau Jawa menjadi sembilan perfektur
(keresidenan);

bupati diubah dari penguasa tradisional menjadi aparat
pemerintahan;

Memperbaiki gaji dan memberantas korupsi

Melaksanakan pemerintahan diktator

Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan

Membentuk pengadilan keliling bagi orang pribumi
Dalam bidang Ekonomi, Daendles
melakukan:
a) Contigenten, artinya pajak yang harus
dibayar rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
b) Verplichte leverente, artinya kewajiban menjual hasil
bumi pada pemerintah dengan harga yang telah
ditentukan.
c) Preanger stelsel, artinya kewajiban yang dibebankan
kepada rakyat untuk menanam kopi.
d) Menjual tanah kepada partikelir Belanda dan
Tionghoa
Dalam bidang Pertahanan/ Militer:
 membangun pabrik senjata di Semarang dan
Surabaya;
 membangun armada pangkalan tentara di Anyer
dan Ujung Kulon;
 menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan
tentara; dan
 membangun jalan raya Anyer sampai
Panarukan.
5. PEMERINTAHAN JAN WILLEM JANSENS (1811)
Pada masa ini pemerintahan Belanda sangat lemah,
karena kedatangan Inggris dan perlawanan dari
kerajaan yang ada.
Akhirnya Belanda menyerah dan menandatangani
Rekapitulasi Tungtang (18 September 1811);
a. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada
Inggris di Calcuta (India)
b. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang
Inggris
c. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris
6. PEMERINTAHAN INGGRIS (RAFFLES) 1811 - 1816
Lord Minto selaku Gubernur EIC (East India Company)
yang berkedudukan di India mengangkat Thomas
Stamford Raffles untuk menjadi penguasa di wilayah
pemerintahannya, Raffles menerapkan kebijakan
berdasarkan pada asas-asas liberal. Tujuannya adalah
menciptakan sistem ekonomi Jawa yang lepas dari
tekanan dan paksaan.
Dalam menjalankan pemerintahan
Raffles dibantu Dewan Penasehat
yaitu; Gillespie, Cranssen dan Montinghe.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RAFFLES
Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan
berupa:
1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan
termasuk Jogjakarta dan Surakarta.
2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan
pengadilan.
3) Melarang perdagangan budak.
4) Mengurangi kekuasaan bupati
5) Mendirikan Paku Alaman di Yogyakarta dengan
Paku Alam sebagai rajanya.
KEBIJAKAN EKONOMI RAFFLES:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Memberlakukan pajak tanah
Melarang perbudakan
Menganjurkan perdagangan bebas
Menghapus kerja paksa kecuali di Priangan
dan Jateng
Menjual tanah kepada swasta
Menghapus segala bentuk penyerahan barang
KEBIJAKAN RAFFLES DALAM ILMU PENGETAHUAN
Dalam bidang pengetahuan, Raffles
menetapkan kebijakan berupa:
1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk
mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga
bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia.
Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia
Arnoldi.
3) Raffles menulis buku “History of Java”
4) Merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai
kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman
di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.
Pokok-pokok kebijaksanaan sistem pajak tanah pada masa
Raffles adalah sebagai berikut:
1.
segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa
dihapuskan, rakyat diberi kebebasan untuk
menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya;
2.
peranan para bupati sebagai pemungut pajak
dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan
aparat negara yang bertanggung jawab kepada
pemerintah; dan
3.
pemerintah Inggris adalah pemilik tanah. Setiap petani
yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa
tanah dan diwajibkan untuk membayar pajak sebagai
uang sewa.
Namun Pajak Tanah gagal karena:
a. tidak adanya dukungan bupati yang telah
dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut
pajak;
b. rakyat pedesaan belum mengenal sistem
ekonomi uang;
c. kesulitan untuk menentukan luas tanah dan
tingkat kesuburannya; dan
d. kesulitan untuk menentukan besarnya pajak
bagi setiap penyewa tanah.
Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab
Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh.
Akibat berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka
diadakan Konferensi London.
Isi Konferensi London antara lain:
1. Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang
dahulu direbut Inggris.
2. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda
berlangsung tahun 1816.
3. Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk
menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.
Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi
Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der
Cappelen, dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan
kekuasaan di Indonesia dari tangan Inggris ke tangan Belanda.
Belanda menunjuk Van Der Cappelen sebagai gubernur
jenderal Hindia Belanda.
Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
(Johanes Van Den Bosch)
Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan
oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun
perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk
menciptakan suatu sistem yang dapat
menghasilkan keuntungan dalam bidang
ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada masa
kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda
memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion
system (tanam paksa). Sistem tanan paksa
pertama kali diperkenalkan di Jawa dan
dikembangkan di daerah-daerah lain di luar
Jawa.
ATURAN SISTEM TANAM PAKSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan
garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas
ekspor.
Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari
pembayaran pajak tanah.
Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah
kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang
harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman
wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan
untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari
atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung
jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).
Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala
desa.
PELAKSANAAN TANAM PAKSA
Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi
penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di
antaranya:
1.
Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah
garapan, apalagi tanahnya subur.
2.
Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan
waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat
mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3.
Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4.
Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam
padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan
memerlukan perawatan yang terus-menerus.
5.
Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus
dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan
kepada rakyat.
6.
Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab
rakyat/petani.
AKIBAT TANAM PAKSA
1) Bagi Belanda
Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di
antaranya:
a. Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).
b. Belanda bebas dari kesulitan keuangan.
2) Bagi Indonesia
Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam
paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat
Indonesia, yaitu:
a. Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.
b. Rakyat makin menderita.
c. Wabah penyakit merajalela.
d. Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat
mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.
e. Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami
kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.
PENENTANGAN TANAM PAKSA
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia
ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang
menentang tanam paksa terdiri dari:
1. Golongan pendeta
Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan.
Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini
adalah Baron Van Hovel.
2. Golongan liberal
Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang,
di antaranya:
a. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli
yang menentang tanam paksa dengan mengarang
buku berjudul Max Havelaar.
b. Frans Van de Pute dengan mengarang buku
berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).
PENGHAPUSAN TANAM PAKSA
Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak,
akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam
paksa secara bertahap:
1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.
2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.
3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman,
dihapus kecuali kopi di Priangan.