Transcript Document
BAB I • NAMA ANGGOTA: 1. ALYA BUDIHARTI 2. AZKA FATHUR R 3. ERICK W.R 4. FATHIN FEBRY 5. LUTFIAH 6. RAHADIAN PENJELAJAHAN BANGSA EROPA Jatuhnya kota Konstantinopel Tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Usmani. Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo, yang menyatakan bumi itu bulat. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia Timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negari Cina melalui jalur pelayaran. Penemuan Kompas. Semangat reconquesta yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. PENYEBAB PENJELAJAHAN BANGSA EROPA 1. Mencari emas/rempah rempah (Gold) 2. Mencari kejayaan/daerah jajahan (Glory) 3. Menyebarkan agama nasrani (Gospel) TUJUAN PENJELAJAHAN BANGSA EROPA PERBEDAAN PERSAMAAN kolonialisme Portugis di Indonesia Penjelajah Pertama Tujuan dan Upaya Keberhasilan Tujuan: a. Tujuan Ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. b. Tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani c. Tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan. Menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Alfonso d’Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia • Kapal ekspedisi MagelhaensDel Cano tiba di Tidore (1521) • Kedatangan Spanyol disambut baik rakyat Maluku yg sedang bersengketa dengan Portugis. • Bagi Portugis, kedatangan Spanyol adalah pelanggaran hak monopoli perdagangan. • Timbul konflik antara Portugis dan Spanyol • Perundingan di Saragosa, Spanyol (1529) menghasilkan Perjanjian Saragosa: 1. Spanyol meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina. 2. Portugis tetap berdagang di Kepulauan Maluku. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia • Pedagang Belanda membeli rempah-rempah dari Indonesia di Lisabon. • 1585 : Belanda tidak lagi membeli dari Lisabon karena Spanyol menguasai Portugis • Belands melakukan penjelajahan samudra. • April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Indonesia dibawah pimpinan Cornelis de Houtman. • Rute: Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan – Samudra Hindia – Selat Sunda –Banten. • 1596: Belanda tiba di Banten. • Belanda mendapatkan izin untuk berdagang di Banten. • Belanda melakukan intimidasi kepada rakyat Banten lalu rakyat Banten mengusir Belanda. • Armada Belanda menuju ke Kepulauan Maluku. • 2 Oktober 1596: Belanda kembali lagi ke Banten untuk mengadakan perjanjian persahabatan. • 28 Oktober 1596: konflik antara Belanda antara Belanda dan Portugis. • Portugis berhasil mengusir Belanda. • 28 November 1598: rombongan kapal Belanda di bawah pimpinan van Neck dan van Waerwyck tiba di banten. • Kedatangan Belanda disambut baik oleh rakyat Banten karena hubungan Banten dengan Portugis memburuk. • Van Neck berhasil menarik simpati Sultan Banten dan banyak membawa pulang rempah-rempah. PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERILISME BARAT DIINDONESIA SEJARAH VOC • Untuk mengintensifikasi perdagangan di kawasan Nusantara dan mengakhiri persaingan tidak sehat diantara para pedagang Belanda sendiri, dibentuklah sebuah perkumpulan dagang yang diberi nama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), atas usul Johan Van Oldenbarneveld • VOC merupakan gabungan dari enam kamar dagang di Belanda, masing2 Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Delft, Hoorn, dan Enkhuysen. • Pembentukkannya dilakukan di Belanda pada 20 Maret 1602 • Di tahun yang sama, VOC membuka kantor pertamanya di Banten dikepalai oleh Francois Wittert. Perwakilan dari kamar2 dagang ini membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Heeren XVII (Dewan atau Tuan Tujuhbelas) sebagai pengendali kegiatan2 VOC. Pusat kedudukan dewan ini berada di Amsterdam. Sementara di wilayah kegiatannya, di Hindia Timur, kendalinya berada dalam suatu pemerintahan tertinggi yang disebut Dewan Hindia. Anggota Dewan Hindia (Raad van Indie) terdiri dari lima orang dan bersama dengan seorang Gubernur Jendral mereka mengatur seluruh manajemen VOC di Hindia Timur Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia diangkatlan jabatan Gubernur Jenderal VOC antara lain: 1 1. Pieter Both, merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610-1619 di Ambon. 2. Jan Pieterzoon Coen, merupakan Gubernur Jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia). Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara memudahkan pelayaran ke Belanda. Pada 1669, VOC merupakan perusahaan pribadi terkaya dalam sepanjang sejarah, dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara, dan pembayaran dividen 40%. Pada masa awal petualangannya ini, VOC membutuhkan satu lokasi sebagai pusat administrasi mereka di wilayah baru ini, tadinya dipilih antara Banten atau Ambon. Banten dirasa terlalu kuat sebagai kerajaan dagangAmbon yang sudah mereka duduki sejak 1605 mulai dirasa kurang strategis untuk melindungi kepentingan mereka di timur. Kemudian dipilihlah wilayah Jakarta Hak Istimewa (Hak Octrooi) • Oleh Pemerintahan Belanda, VOC diberi octroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut : 1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia 2. Monopoli perdagangan 3. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri 4. Mengadakan perjanjian 5. Membuat benteng pertahanan sendiri 6. Menjalankan kekuasaan kehakiman 7. Pemungutan pajak 8. Memiliki angkatan perang sendiri 9. Mengadakan pemerintahan sendiri. Kebijakan Perdagangan VOC Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain seperti (EIC) Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempeh-rempah di Indonesia. Dalam berbagai kebijakannya, VOC selalu berusaha untuk mencari keuntungan yg sebanyak-banyaknya. Seiring dengan perubuhan permintaan dan kebutuhan di Eropa dr rempah-rempah ke tanaman industri, yaitu kopi, gula dan the maka pada abad ke-18 VOC mengalihkan perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut. Dalam melaksanakan pemerintahannya, VOC banyak mempergunakan tenaga bupati. Sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk memungut pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Kebijakan Perdagangan VOC HAK PEMUNGUTAN PAJAK KEBIJAKAN KONGSI PENYEBAB VOC MAMPU MENGUASAI INDONESIA PENGARUH KEBIJAKAN VOC PENYEBAB KEMUNDURAN VOC Kebijakan kongsi dagang Belanda di Hindia timur dilakukan dgn mengadakan eksploitasi agraris di seluruh Indonesia, antara lain: a. VOC menentukan luas areal penanaman rempah-rempah; b. VOC menentukan jumlah tanaman rempah-rempah; c. VOC melarang rakyat Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa lain; d. VOC mengadakan ekstirpasi, yaitu peebangan tanaman yg melebihi produksi; e. Penyerahan upeti wajib setiap tahunnya dr kerajaan yg tunduk kepada VOC atau kerajaan yg telah mengikat perjanjian dgn VOC; f. Rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu dan menjualnya kembali dgn harga tertentu kepada VOC saat panen. Hak Pemungutan Pajak a. b. c. d. Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda; Contingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempahrempah yg boleh ditanam Pelayaran Hongi pelayaran dgn perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarannya di Maluku. Pengaruh Kebijakan VOC Bagi Rakyat Indonesia • Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC • Wilayah kerajaan terpecah-belah dgn melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC • Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita • Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern (senjata api,meriam) • Pelayaran Hongi, dpt dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, dan pembunuhan • Hak ekstirpasi bgi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yg bisa bisa berlebih Penyebab VOC Mampu Menguasai Indonesia a. b. c. VOC adalah organisasi dagang yg tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat, Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba,dan Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat KEBIJAKAN POLITIK untuk semakin memperbesar kekuasaanya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik devide et impera atau politik adu domba dan tipu muslihat. Apabila ada persengketaan antara kerajaan yg satu dgn kerajaan yg lain, mereka mencoba merupa salah satu pihak. Dari jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa penguasaan daerah. Hal ini berlangsung terus sehingga di Indonesia semakin banyak daerah koloni orang-orang Eropa, terutama Belanda. POLITIK DEVIDE ET IMPERA namanya devide et impera, ‘pecah belah dan kuasai. Dalam memperluas pengaruh dan wilayah di Nusantara atau Hindia Belanda ini, kaum kolonial memanfaatkan segala sifat buruk yg dimiliki para ‘pribumi’, seperti sifat dengki, khianat, tamak, mudah diadu-domba dan muah disuap. Bersamaan dgn itu segala faktor disintegrasi yg dimiliki manusia Indonesia selalu dikobar-kobarkan, baik perbedaan suku, maupun agama dan ras. Itulah sebabnya dgn serdadu yg sedikit, kaum kolonial selalu bisa mengendalikan kekuatan pribumi, selama 350 thn lamanya di berbagai Nusantara. Sehingga pada hakekatnya, yang terjadi adalah rakyat Nusantara memerangi sesama rakyat Nusantara Bukti Politik Adu Domba 1. 2. 3. VOC berhasil membantu Sultan Haji dlm merebut Banten dr tangan Sultan Ageng Tirtayasa. Dlm permusuhan antara Aru Palaka (Raja Bone) dan Hasanddin (Sultan Makassar), VOC membantu Aru Palaka sehingga terjadilah perjanjian Bongaya yg menyebabkan Makassar jatuh ke tang VOC VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi tiga: kasunanan, kesultanan, dan mangkunegara. Runtuhnya VOC • Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan (pailit) . Alasannya adalah sebagai berikut: 1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi 2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak\ 4. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis • Pada 1795, harta kekayaan VOC diperiksa oleh pemerintahan Belanda. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa VOC mempunyai hutang sebesar 136,7 juta gulden dan tidak mampu mengembalikan. • Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan kedudukannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda, tetapi semua harta kekayaannya, termasuk daerah dagangannya menjadi milik pemerintah Belanda. Dengan dibubarkannya VOC, maka mulai terjadi perubahan politik pemerintahan diIndonesia. Kepulauan Indonesia yang dikuasai VOC, berganti diperintah dan dijajah olehpemerintah Belanda. Untuk menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia diangkatlah seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal ini berkuasa diIndonesia atas nama pemerintahdi negeri Belanda. Dengan diangkatnya Gubernur Jendral di Indonesia terbentuklah pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DIINDONESIA PADA ABAD KE-19 Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia pada Abad Ke-19 Kebijakan pemerintah Kolonial di Indonesia cukup banyak, namun kali ini hanya beberapa yang disebutkan antara lain : • Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels • Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris • Pelaksanaan Tanam Paksa (1830-1870) • Sistem Usaha Swasta • Politik Etis Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels Sejak Belanda dikuasai Prancis, Kaisar Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, menjadi penguasa di Belanda. Louis Napoleon khawatir Pulau Jawa akan dikuasai Inggris yang telah menguasai sebagian besar Wilayah di Hindia Belanda. Karena hal tersebut Louis Napoleon mengirimkan seorang ahli bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa untuk menjadi Gubernur Jenderal. Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels Tujuan utama Daendels ke pulau Jawa adalah untuk memper-tahankan Jawa dan memperbaiki keadaan tanah jajahan. Daendels mempunyai beberapa kebijakan untuk memperta-hankan Pulau Jawa antara lain : • Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, • Mendirikan benteng pertahanan, • Membangun angkatan Laut di Merak dan Ujung Kulon, • Memperkuat pasukan yang beranggota warga Indonesia, • Dan mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels Selain dalam bidang militer dan pertahanan, Daendels juga berusaha memperbaiki keadaan Pulau Jawa dengan cara : • Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah, • Mengangkat para Bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Belanda, • Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi dan memberi hukuman yang berat bagi para pegawai yang melakukan praktek korupsi, • Dan mendirikan badan [engadilan yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa tidak mendapat bantuan dari Belanda, kemudian Daendels mencari biaya sendiri dengan cara : • Menerapkan aturan menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan, • Mengadakan kerja pajak / rodi untuk penduduk Indonesia, • Menjual tanah kepada pengusaha swasta Belanda dan Tionghoa, • Dan memperluas area untuk penanaman kopi. Sistem Pemerintahan Kolonial Hinda Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels Daendels memang dikenal sebagai penguasa yang sangat keras. Karena itu setiap ada orang yang melanggar aturan pemerintahannya akan langsung dihukum. Di negerinya pun Daendels mendapat berbagai protes karena tindakannya di Indonesia. Kebijakan yang menerima protes keras itu adalah kerja paksa untuk membangun jalan raya dan menyebabkan banyak rakyat yang mati menderita hingga kelaparan. Daendels kembali ke Belanda tahun 1811 dan digantikan Gubernur Jenderal Yansens. Pada masa pemerintahan Yansens akhirnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris dengan ditanda-tanganinya perjanjian Tuntang. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris Pemerintahan Inggirs dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Raffles memiliki kebijakan yang dikenal dengan nama sistem pajak tanah (Landrentsystem) atau sistem sewa tanah (Landelijk Stelsel). Raffles prinsip dalam memerintah yang berdasarkan 3 asas yaitu : • Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. • Peranan Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial. • Para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) yang memiliki kewajiban untuk membayar sewa tanah (Landrent) atau pajak tanah. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris Dasar ekonomi tradisional di Indonesia juga diubah menjadi system ekonomi kapitalisme dengan kebijakan-kebijakan yaitu : • Mengurangi beban kehidupan rakyat, • Memberikan kebebasan dan kepastian hokum kepada para petani atas tanah yang dimilikinya, • Pemerintah memiliki pemasukan yang tetap dari sewa tanah. Namun sistem sewa tanah yang dicanangkan Raffles mengalmi kegagalan karena : • Pemerintah kolonial kesulitan menentuka jumlah pajak, • Pajak tanah yang harus berupa uang menjadi masalah dalam pedesaan, • Kepemilikan tanah yang masih bersifat tradisional. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia Penjajahan Inggris di Indonesia akhirnya selesai tahun 1816 dikarenakan jatuhnya kekaisaran Napoleon Bonaparte tahun 1814. Karena hal tersebut akhirnya Belanda kembali menguasai Indonesia, Indonesia pada saat itu dipimpin 3 Komisi Jenderal yaitu Elout, Buyskes dan Van Der Capellen. Dengan perbaikan ekonomi menjadi tugas utamanya, namun kepemimpinan Capellen dianggap gagal dan pada tahun 1826 digantikan Bus de Gisignies. Pemerintahan Gisignies juga gagal disusul menipisnya uang kas Belanda yang disebabkan Perang Diponegoro dan pem-berontakan di Belgia. Untuk mengatasi masala uang tersebut, Van Den Bosch mengusulkan produksi tanaman di Indonesia ditingkatkan menggunakan system Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia Usulan Van Den Bosch pun diterima dan menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia mulai tahun 1830. Ia pun menyusun berbagai program kerja di tanah jajahan, antara lain : • Sistem sewa tanah menggunakan uang dihapuskan, • Sistem tanaman bebas digantikan tanaman wajib yang sudah ditentukan oleh pemerintah, • Pajak tanah harus dibayar dengan sebagian hasil tanam, • Dan kerja wajib kembali dihidupkan untuk menunjang system Tanam Paksa Tujuan diberlakukannya Tanam Paksa yaitu untuk mendapat dana dengan waktu sesingkat-singkatnya untuk menutupi uang kas negara. Ciri utama Tanam Paksa adalah keharusan rakyat untuk membayar pajak berupa barang seperti Kopi dan Nila Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia Tanam Paksa di Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang diatur dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834 no. 22, yang berisi : 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk untuk menyediakan sebagian tanahnya yang akan ditanami dengan tanaman perdagangan yang dapat dijual di Eropa, 2. Tanah petani yang dijadikan lahan untuk tanaman wajib tidak boleh lebih dari 1/5 luas tanahnya, 3. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaska dari pajak, 4. Pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan dalam menanam padi, 5. Jika nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah selisihnya akan dikembalikan, 6. Panen yang gagal akan dibebankan kepada pemerintah 7. Penggarapan tanah akan diawasi langsung kepala pribumi dan pegawai eropa hanya mengawasi tanah, panen dan pengangkutan hasil. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia • Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa kelihatan tidak menekan rakyat namun yang terjadi malah sebaliknya, yang disebabkan oleh Cultuurprocenten yang berisi bahwa setiap pegawai Belanda yang dapat memberi hasil lebih akan diberi bonus dan hadiah. Penyimpangan-penyimpangan itu antara lain ; 1. Penggunaan tanah untuk tanaman ekspor luasnya melebihi 1/5 bagian yang paling subur, 2. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani, 3. Tidak ada selisih yang dikembalikan kepada rakyat, 4. Lahan yang diwajibkan tetap dikenai pajak, 5. Rakyat harus kerja over-time, 6. Rakyat terpaksa lebih bekerja kepada lahan pertanian ekspor dan tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia • Tanam Paksa berdampak sangat besar bagi rakyat seperti kelaparan yang terjadi di Cirebon tahun 1843, Demak 1849 dan Grobogan 1859 yang menyebabkan penurunan penduduk secara drastis. Namun bagi Belanda malah terjadi dampak sebaliknya, hingga Belanda mampu melunasi hutang-hutang VOC, membangun jalan dan rel kereta dan membangun benteng pertahanan menggunakan uang hasil Tanam Paksa. • Sistem Tanam Paksa juga mendapat berbagai kecaman dari berbagai golongan yang memaksa untuk menghapuskan system Tanam Paksa. Golongan Humanis menuntut karena menindas rakyat tanah jajahan. Golongan Kapitalis menuntut karena menciptakan ekonomi yang tidak sehat. Tokoh-tokoh yang menolak Tanam Paksa antara lain Baron Van Houvell, Fransen Van Der Putte di buku Suiker Contracten dan Eduard Douwes Dekker / Multatuli yang menulis buku Max Havelaar. Berbagai kecaman itu pun membuahkan hasil diikuti penghapusan tanam paksa secara berangsur-angsur mulai dari tahun 1860 hingga hilang keseluruhan tahun 1917. Tahun 1870 dianggap sebagai tahun berakhirnya Tanam Paksa di Indonesia. Sistem Usaha Swasta Sejak dihapuskannya Sistem Tanam Paksa secara resmi mulai tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman Liberal. Paham liberal, khususnya di bidang ekonomi, mempunyai asas pokok, antara lain sebagai berikut : a. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. b. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. c. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, misalnya Sistem Tanam Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. d. Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Undang-Undang Agraria Sejalan dengan perkembangan paham liberal dikeluarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870 dengan tujuan sebagai berikut : a. Perlindungan terhadap hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang-orang asing. b. Pemberian peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta asing hanya diperbolehkan menyewa tanah petani dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak boleh membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam, yaitu : a. Tanah Milik Negara Tanah milik negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah-tanah yang secara tidak langsung tidak menjadi milik penduduk pribumi karena berada di luar wilayah desa. Tanah milik negara ini dapat disewa oleh para pengusaha asing paling lama dalam jangka waktu 75 tahun. b. Tanah Milik Penduduk Tanah milik penduduk adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perseorangan yang diperoleh secara turuntemurun serta memiliki kepastian hukum T meliputi tanah ladang, sawah dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa 5-30 tahun lamanya. Hak milik atas tanah bagi penduduk sudah diukur dengan pasti sehingga pemerintah dapat menetapkan pajak tanah secara adil. Politik etis Ratu Wihelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis (politik balas budi), yang terangkum dalam program Trias Politika. 1. irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian, 2. emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi, 3. edukasi, yaitu memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Politik Sosial Ekonomi Kebudayaan Masuknya sistem ekonomi uang. Ekonomi uang memudahkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak, peningkatan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah dan praktik kerja paksa. Kesejahteraan hidup semakin merosot. Pengaruh budaya barat di lingkungan tradisional semakin meluas. Meninggalkan jejak-jejak peninggalan budaya seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, kesenian, dan bangunanbangunan kolonial yang mempunyai arsitektur khas Barat.