Transcript ppt materi ajar 2

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOLONIAL
A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH
KOLONIAL
 Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan
kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan
tujuan mencari laba sebesar-besarnya.. Di mana-mana
mereka
memaksakan
monopoli
di
bidang
perdagangan. Mereka juga menjalankan kebijakankebijakan ekonomi yang pada umumnya sangat
merugikan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu
terbagi dalam beberapa massa pemerintahan:
1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
 2. massa pemerintahan inggris (1811–1816)
 3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes
van de bosch)

1. MASSA PEMERINTAHAN VOC (16021811)

1. Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC,
maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini
berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai
terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar.
Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai
perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni
makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya
berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan
di Indonesia.
2. Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)


1.
2.
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa,
akhirnya VOC (Kompeni) mengalami
kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini
disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh
VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di
luar VOC yang menggrogoti keberadaan VOC.
Faktor Internal yang menyebabkan
kemerosotan VOC
Banyaknya pegawai VOC yang melakukan
korupsi.
Sulitnya melakukan pengawasan terhadap
daerah penguasaan VOC yang sangat luas.
1.
2.
Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya
VOC
Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan
Belanda jatuh ke tangan Prancis dibawah
pimpinan Napoleon Bonaparte.
Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia
terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang
banyak menyedot pembiayaan dan tenaga.
Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795,
Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan
diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan
system kerja paksa (rodi).
Langkah-langkah yang di tempuh daendels.
1. Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung
Kulon.
4. Membangun benteng-benteng.
5. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
yang panjangnya + 1.000 km.


1.
2.
3.
4.
Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi
Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai
berikut.
Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar
oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil
bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah
ditetapkan.
Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan
kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti
kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha
swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara.
Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels
ke negeri Belanda.
1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
 2. massa pemerintahan inggris (1811–1816)
 3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes
van de bosch)

1. MASSA PEMERINTAHAN VOC (16021811)

1. Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC,
maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini
berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai
terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar.
Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai
perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni
makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya
berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan
di Indonesia.
2. Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)


1.
2.
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa,
akhirnya VOC (Kompeni) mengalami
kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini
disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh
VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di
luar VOC yang menggrogoti keberadaan VOC.
Faktor Internal yang menyebabkan
kemerosotan VOC
Banyaknya pegawai VOC yang melakukan
korupsi.
Sulitnya melakukan pengawasan terhadap
daerah penguasaan VOC yang sangat luas.
1.
2.
Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya
VOC
Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan
Belanda jatuh ke tangan Prancis dibawah
pimpinan Napoleon Bonaparte.
Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia
terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang
banyak menyedot pembiayaan dan tenaga.
Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795,
Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan
diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan
system kerja paksa (rodi).
Langkah-langkah yang di tempuh daendels.
1. Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung
Kulon.
4. Membangun benteng-benteng.
5. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
yang panjangnya + 1.000 km.


1.
2.
3.
4.
Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi
Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai
berikut.
Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar
oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.
Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil
bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah
ditetapkan.
Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan
kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti
kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha
swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara.
Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels
ke negeri Belanda.

Kepemimpinan Daendels digantikan oleh Jasse. Pemerintah
jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat
buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris sewaktu-waktu.
Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin
Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris,
tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut Belanda
menyerah dan akhirnya menandatangani Kapitulasi Tuntang 11
September 1881.

Isi Perjanjian Tuntang:
Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada dikawasan Asia
Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan Belanda diluar Jawa
menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
Isi Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh langsung
bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah Nusantara diserahkan
kepada EIC (Inggris) yang bermarkas di Calcuta India. Akibat
Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan Inggris.
1.
2.
3.

2. MASSA PEMERINTAHAN INGGRIS (1811–
1816)

Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia
kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles
sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai
tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811.

Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di
Indonesia:
Di bidang ekonomi
Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
Di bidang ilmu pengetahuan
1.
2.
3.

1. Di bidang ekonomi
Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti
contingenten/pajak/penyerahan diganti dengan sistem
sewa tanah (landrente).
2)
Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus
membayar pajak sebagai uang sewa.
Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah
mengalami kegagalan karena:
1)
Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah,
karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2)
Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan
tanahpetani.
3)
Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles
4)
Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
1)
2. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
 Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan
berupa:
1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan
termasuk Jogjakarta dan Surakarta.
2.
Masing-masing karesidenan mempunyai badan
pengadilan.
3. Melarang perdagangan budak.
3. Di bidang ilmu pengetahuan
Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan
kebijakan berupa:
1.Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk
mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2.Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga
bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia.
Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia
Arnoldi.
3.Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis
pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi
yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia
bahkan dari
berbagai penjuru dunia.
Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab
Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh.
Akibat
berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka
diadakan Konferensi
London.
Isi Konferensi London antara lain:
1.Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang
dahulu direbut Inggris.
2.Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda
berlangsung tahun 1816.
3.Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk
menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.
Massa pemerintahan kolonial belanda (johanes
van de bosch)
Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan
oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun
perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk
menciptakan suatu sistem yang dapat
menghasilkan keuntungan dalam bidang
ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada masa
kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda
memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion
system (tanam paksa). Sistem tanan paksa
pertama kali diperkenalkan di Jawa dan
dikembangkan di daerah-daerah lain di luar
Jawa.
3.
a.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Aturan sistem tanam paksa
Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan
garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas
ekspor.
Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari
pembayaran pajak tanah.
Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah
kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus
dibayarkan kembali kepada rakyat.
Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib
tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk
menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau
seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab
pemerintah (jika bukan akibat kesalahanpetani).
7) Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada
kepala desa.
Pelaksanaan tanam paksa
Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi
penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di
antaranya:
1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah
garapan, apalagi tanahnya subur.
2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan
waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat
mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi
(tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan
perawatan yang terus-menerus.
5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus
dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan
kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab
rakyat/petani.
b.
c.
Akibat tanam paksa
1) Bagi Belanda
Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan
melimpah, di antaranya:
a) Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).
b) Belanda bebas dari kesulitan keuangan.
2) Bagi Indonesia

Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan
pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat
yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:
a) Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga
panen gagal.
b) Rakyat makin menderita.
c) Wabah penyakit merajalela.
d) Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon
memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk
menyelamatkan diri.
e) Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga
banyak yang mengalami kematian dan
menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.
d. Penentangan tanam paksa Tanam paksa yang
diterapkan Belanda di Indonesia ternyata
mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang
menentang tanam paksa terdiri dari:
1) Golongan pendeta
Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan.
Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini
adalah Baron Van Hovel.
2) Golongan liberal
Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang,
diantaranya:
a) Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli
yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku
berjudul Max Havelaar.
b) Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul
Suiker Constracten (Kontrak Kerja).
e. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap Di Sumatra
Barat ,sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika
penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa
untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Begitu juga di Jawa, pelaksanaan system tanam paksa ini dilakukan
melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dari
berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam
paksa secara bertahap:
1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.
2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.
3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali
kopi di Priangan.
Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang hampir sama juga
dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatra Barat, Minahasa,
Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua
tempat pertama. Adapun lada merupakan tanaman utama di dua
wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian
juga berlaku pada tanaman kelapa.
UNDANG-UNDANG AGRARIA
A.



Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria
Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari
penguasaan pemodal asing.
Member peluang kepada pemodal asing untuk
menyewa tanah dari penduduk Indonesia.
Membuka kesempatan kerja kepada
penduduk Indonesia terutama dibidang buruh
perkebunan.
B.



Pengaruh positif pemberlakuan Undang-Undang
Agraria
Rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya
peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan
ekonomi.
Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar
meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh
melebihi produksi semasa berlakunya tanam paksa,
sehingga Indonesi mampu menjadi penghasil kina
terbesar nomor 1 di dunia.
Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi
dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan.