Transcript RUMUSAN REKOMENDASI - Kesatuan Pengelolaan Hutan

Draft
RUMUSAN REKOMENDASI
Konsultasi Publik Regio Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara
Mataram, 4-5 Juni 2014
Tim Perumus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ida Bagus Putra (SAM Kemenhut)
Sigit Nugroho (Planologi Kemenhut)
Aryanto (Dishut propinsi)
Subhan (Dishut Kabupaten)
Sirajudin (KPH)
Budhy Setyawan (FFI)
Nurjanah (KPI)
Sukardi (Akademisi)
Nur Hygiawati Rahayu (Bappenas)
Indana (SC DGM)
Ahmad Muliadi (Masyarakat)
Suwito (Kemitraan)
Tim Fasilitator
A. Nasional
Dibutuhkan intervensi lintas sektoral yang
melibatkan Kemendagri, Kemenpan,
Bappenas dan Kemenhut untuk memperkuat
kelembagaan dan Pengelolaan hutan oleh
KPH
2. Dibutuhkan kebijakan sertifikasi profesi
kehutanan bagi SDM TEKNIS KPH.
3. Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang
mendukung otonomi
manajemen.kepegawaian dalam KPH.
4. Mengembangkan kelembagaan KPH yang
mengarah pada BLUD.
1.
Perlu melengkapi NSPK KPH dan
internalisasinya di Pemda untuk
memperjelas tata hubungan kerja antara
KPH dengan instansi-instansi lain di daerah.
6. Merevisi Permendagri No. 13/ 2006 tentang
penganggaran.
7. Menyusun regulasi turunan terkait PP
tentang KPH dan kepastian akses dan peran
masyarakat.
8. Mengembangkan percontohan KPH
ideal(Best practice) sebagai referensi untuk
mengembangkan KPH-KPH yang lain.
5.
B. Daerah
Transfer pengetahuan KPH kepada pemerintah
daerah perlu mempertimbangkan keberagaman
masalah, tingkat pemahaman dan kondisi politik
lokal
2. Transfer pengetahuan KPH kepada pemerintah
daerah memerlukan dukungan Kemendagri,
Bappenas dan Kemenpan.
3. Transfer pengetahuan KPH kepada daerah
memanfaatkan berbagai media, termasuk di
dalamnya media massa.
4. Pembangunan KPH mengedepankan pendekatan
multi pihak (legislatif, eksekutif dan masyarakat
sipil)
1.
C. Tapak
1.
2.
3.
4.
Mendorong terbitnya peraturan daerah
untuk mendukung pemantapan
operasionalisasi KPH
Pengembangan KPH perlu dikaitkan dengan
isu-isu kekinian seperti usaha pengurangan
emisi dan pemanfaatan jasa lingkungan
Pengembangan resolusi konflik dalam hal
memantapkan tenurial kawasan.
Fasilitasi penyediaan instrumen perencanaan
KPH (Business Plan) untuk memacu
operasionalisasi bisnis KPH.
D. Manajemen Proyek
1.
2.
3.
Diperlukan implementing agency baik di
pusat maupun daerah yang dalam
pelaksanaannya melibatkan para pihak
(tidak terpusat).
Perlu dikembangkan mekanisme
transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan proyek.
Base line survey untuk membantu Monev
E. Lampiran
1.
2.
3.
Hasil diskusi kelompok 1
Hasil diskusi kelompok 2
Hasil diskusi kelompok 3
• Terima kasih