Transcript DRAFT RUMUSAN KP NASIONAL FIP

Jakarta, 3 Juli 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ali Djajono (Kemenhut)
Paramita Iswari (Fasilitator)
Madani Mukarom (AsosiasiKPH)
Nus Ukru (Masyarakat/ DGM)
Sugeng Wahyudiono (Akademisi)
Mahendra Tahir (LSM)
Gusti Putu Armada (AWKMI)
Aliza (Solidaritas Perempuan)





Tinjau ulang kebijakan-kebijakan tentang KPH
yang selama ini bersifat kontradiktif
Perlu kebijakan sertifikasi profesi untuk
pengembangan SDM KPH
Perlu dikembangkan kebijakan bagi
pembentukan lembaga mitra sejajar KPH
(beranggotakan multistakeholder) yang bisa
menjalankan fungsi kontrol dan konsultasi
Perlu kajian terkait kelembagaan apakah akan
lebih menekankan bisnis atau pelayanan publik,
atau mengkombinasikan keduanya
Perlu ada mekanisme transfer fiskal yang
memungkinkan dari pusat ke daerah sehingga
KPH bisa memanfaatkannya secara langsung



Perlu pengembangan strategi komunikasi yang
efektif sehingga internalisasi KPH di daerah
(institusi pemerintah, perguruan tinggi,
masyarakat sipil, komunitas termasuk
perempuan dan laki-laki) bisa berjalan efektif
Strategi komunikasi bisa dikembangkan dengan
memanfaatkan media massa dan forum-forum di
daerah
Membangun strategi perencanaan dan
implementasi yang partisipatif dengan
memprioritaskan masyarakat adat dan komunitas
lokal dalam pembangunan KPH




Penataan batas dan resolusi konflik dengan menerapkan
prinsip PADIATAPA yang inklusif, sensitif dan responsif
gender merupakan langkah penting dalam mendorong
operasionaliasi KPH di lapangan
Perlu dikembangkan insentif (peningkatan kapasitas,
penghargaan, dll) yang memadai bagi KKPH untuk
mendorong proses operasionalisasi KPH bisa berjalan
lebih cepat
KPH harus menjadikan masyarakat adat dan komunitas
lokal (laki-laki dan perempuan) sebagai proritas utama
untuk mendapatkan manfaat, akses dan kontrol dalam
pengelolaan hutan
Persoalan tenurial harus diselesaikan pada tingkat tapak dengan
mengacu pada putusan MK 35/2012, MK 45/2011 dan peraturan
lain yang memberikan hak dan akses bagi masyarakat adat dan
komunitas lokal (laki-laki dan perempuan)






Pembangunan KPH harus didorong menjadi bagian dari proses reformasi
birokrasi kehutanan
Perlu dikembangkan mekanisme kerja sama antar KPH untuk
menumbuhkembangkan pengelolaan pengetahuan dalam penyelesaian
berbagai persoalan.
Mengembangkan jaringan secara luas dengan kalangan pemegang otoritas
pengetahuan(antara lain RAKI, lembaga litbang kehutanan, dll) untuk
meningkatkan kualitas KPH
Perlu pengarusutamaan gender dalam pembangunan KPH melalui istrumenistrumen strategis yang menerapkan prinsip inklusif, sensitif dan responsif
gender untuk mencapai kesetaraan substantif dalam manfaat, akses dan
kontrol, termasuk dengan menerapkan gender safeguard.
Orientasi ekonomi dalam pengembangan KPH perlu diimbangi dengan
orientasi lingkungan dan sosial sehingga keberlanjutan sumber daya hutan
dan masyarakat adat dan komunitas lokal (laki-laki dan perempuan) yang
ada di sekitarnya bisa terjamin.
Dalam rangka penyelesaian tenurial, penerapan prinsip-prinsip PADIATAPA
yang inklusif, sensitif dan responsif gender menjadi keharusan.
1.
2.
3.
4.
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
diskusi
diskusi
diskusi
diskusi
kelompok
kelompok
kelompok
kelompok
1
2
3
4