kerangka rancangan teknokratis (rt) rpjmn 2015 – 2019 - PDII

Download Report

Transcript kerangka rancangan teknokratis (rt) rpjmn 2015 – 2019 - PDII

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
IPTEK DAN INOVASI DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh:
Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf
LOKAKARYA NASIONAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI PDII LIPI
“INTEGRASI DATA DAN INFORMASI IPTEK NASIONAL
SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI”
23 Oktober 2014
OUTLINE
1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG;
2. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
3. KONDISI UMUM PENGUASAAN IPTEK DI INDONESIA
4. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN IPTEK
5. RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6. PEMBANGUN SDM DAN SARANA PRASARAN
IPTEK
7. KAIDAH PELAKSANAAN
2
RPJPN: Arah Pembangunan Ekonomi 2005 - 2025
Transformasi Perekonomian
• Arah utama: Mengembangkan perekonomian domestik yang
kuat, berorientasi dan berdaya saing global
• Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan
komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif.
• Prinsip dasar:
– Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi dan
penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek.
– Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktek terbaik
dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan.
– Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
3
RPJPN 2005-2025
ARAH PEMBANGUNAN IPTEK
1.
Dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis keunggulan kompetitif
diperlukan:
•
•
•
•
2.
Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang dan jasa
Pembangunan pusat-pusat iptek unggulan
Pengembangan lembaga penelitian yang handal
Pengakuan terhadap hasil temuan dan hak atas kekayaan intelektual
Kegiatan pembangunan iptek diarahkan untuk:
•
•
•
•
Ketahanan pangan dan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi
TIK, transportasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan, dan material
maju.
Peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor
produksi.
Penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan
ekonomi yang berbasis pengetahuan ;
Penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan
modal ventura.
4
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025:
RPJMN 2015-2019 SEBAGAI TAHAP KE III DALAM RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
5
RPJMN 20-15-2019
RANCANGAN TEKNOKRATIK
6
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Evaluasi
RPJMN 2010-2014
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015-2019
(background studies)
Arahan
RPJPN 2005-2025
Visi – Misi
Presiden terpilih
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Aspirasi
Masyarakat
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015-2019
7
KERANGKA RANCANGAN TEKNOKRATIS
(RT) RPJMN 2015 – 2019
2025-2030
Landasan
utk Menuju
Negara
Maju
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan
SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015,
PERUBAHAN IKLIM
POLHUKAM
•
•
•
•
•
RB
Tertib hukum
Anti korupsi
Demokrasi
Stabilitas DN
EKONOMI
• Transformasi
Ekonomi
• Resiliensi:
Pangan, Energi
dan Air
• Infrastruktur
• Inovasi
KESRA
•
•
•
•
Mutu SDM
Kemiskinan
Pemerataan
Kesempatan
kerja
• SJSN
SDA-LH
• Pengelolaan SDA
dan biodiversity
• Kelautan
• Mitigasi &
Adaptasi
Perubahan Iklim
DAERAH
• Pemerataan
• SPM terpenuhi
• Perkotaan Perdesaan
• Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi
Kerangka
Kelembagaan
Tema RPJMN
2015-2019
Pembangunan
yang Kuat,
Inklusif dan
Berkelanjutan
• Membutuhkan
comprehensive reform
• Not Business as Usual (out of
the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu, tidak sendiri-sendiri
8
IPTEK DALAM AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI
PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
PENGUATAN SEKTOR
PRIMER
MODERNISASI SEKTOR JASA
Agroindustri
AKSELERASI
PERTUMBUHAN INDUSTRI
Perikanan
Daya Saing Usaha Mikro Kecil
Menengah & Koperasi
Hasil Hutan dan Kayu
Peningkatan Ekspor Nonmigas
Dan Jasa
Hasil Tambang Mineral
Peningkatan Pariwisata –
Ekonomi Kreatif
PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, DAN AIR
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGUATAN
KONEKTIVITAS
NASIONAL
PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI
MASSAL
PERKOTAAN
PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR (Air
Baku, Permukiman, Air
Minum, Sanitasi, Listrik)
PENINGKATAN
EFFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
PEMBIAYAAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
YANG LEBIH
MERATA,
BERKEADILAN,
DAN
BERKELANJUTAN
PENGUATAN FAKTOR UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI
DAYA SAING
KETENAGAKERJAAN
PENINGKATAN
INVESTASI
PENGUATAN
SEKTOR
KEUANGAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
INOVASI DAN
IPTEK
PENINGKATAN DAYA
SAING BUMN
PENINGK
EFISIENSI SIST
DISTRIBUSI
DAN LOGISTIK
9
KONDISI UMUM
PENGUASAAN IPTEK DI INDONESIA
10
BANK DUNIA (2012)
KEI, Knowledge Economy Index takes into account
whether the environment is conducive for
knowledge to be used effectively for economic
development. It is an aggregate index that
represents the overall level of development of a
country or region towards the Knowledge
Economy.
KI, Knowledge Index measures a country's ability to
generate, adopt and diffuse knowledge. This is
an indication of overall potential of knowledge
development in a given country.
Source: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
Pada Tahun 2012:
• Indonesia berada pada ranking 108 dari
146 Negara;
• Ranking ini menurun 3 tingkat dari
tahun 2000
• KEI Indonesia relatif lebih baik dari KI,
karena nilai untuk insentif ekonomi
tercatat paling tinggi yaitu 3,47 (dari
10).
11
11
PERBANDINGAN DENGAN NEGARA TETANGGA
Sumber: Bank Dunia, 2012, diolah
Angka di depan negara menunjukkan urutan ranking kesiapan dalam Knowledge Based Economy.
12
RANKING NEGARA DALAM JURNAL ILMIAH
TAHUN 2012
Documents
Citable
documents
Citations
SelfCitations
Citations per
Document
RANK
Country
H index
32
Singapore
149,509
144,653
1,616,952
230,656
12.95
268
40
Malaysia
99,187
97,018
356,918
93,479
7.85
125
43
Thailand
82,209
79,537
621,817
109,600
10.96
167
61
Indonesia
20,166
19,740
146,670
16,149
10.94
112
67
Viet Nam
16,474
16,116
125,927
18,500
11.79
107
70
Philippines
13,163
12,796
141,070
15,727
13.38
116
Sumber: SJR : Scientific Journal Rankings http://www.scimagojr.com/countryrank.php
13
PERKEMBANGAN JUMLAH DOKUMEN ILMIAH
25000
20000
document
15000
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Indonesia
538
548
507
553
591
560
544
699
850
984
1,061 1,155 1,315 1,792 2,247 2,991 3,231
Malaysia
957
Philippines
445
Thailand
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,073 1,078 1,237 1,415 1,249 1,444 1,869 2,541 3,137 4,153 4,934 7,465 10,910 15,087 19,800 20,838
483
451
477
498
421
542
633
622
789
831
847
970
1,089 1,181 1,479 1,405
1,203 1,385 1,569 1,719 1,954 2,123 2,411 3,037 3,788 4,513 5,674 6,436 7,669 8,120 9,507 10,277 10,824
Sumber: SJR : Scientific Journal Rankings http://www.scimagojr.com/countryrank.php
14
GLOBAL COMPETITIVE REPORT
PILAR 12 : INNOVATION
RANKING DARI 148 NEGARA
INDIKATOR
INDONESIA
MALAYSIA
THAILAND
PHILIPPINES
VIETNAM
Kapasitas Inovasi
24
15
87
48
86
Kualitas Lembaga Penelitian
46
27
60
91
89
Pengeluaran Perusahaan untuk R&D
23
17
60
51
59
Kolaborasi Universitas - Industri
30
16
51
69
87
Pengadaan Pemerintah Produk Teknologi
25
4
105
85
30
Ketersediaan Ilmuwan dan Insinyur
40
19
56
87
88
Sumber: Global Competitive Report, 2013 - World Economic Forum
15
APLIKASI PATEN PER SATU JUTA PENDUDUK
14
12.1
12
Rank
31
71
84
92
103
10
8
6
Country
Malaysia
Thailand
Philippines
Vietnam
Indonesia
4
2
1.0
0.1
0.3
0.1
Philippines
Vietnam
0
Indonesia
Malaysia
Thailand
PCT patents (applications/million pop.)
Sumber: Global Competitive Report, 2013 - World Economic Forum
16
JUMLAH PERMOHONAN PATEN 2009-2012
Permohonan Paten dari
Tahun
2009
1. Dalam Negeri - PCT
2010
2011
2012
2
19
8
10
2. Dalam Negeri - Non PCT
413
497
533
601
3. Dalam Negeri - Sederhana
247
251
236
219
Jumlah Dalam Negeri
662
767
777
830
4. Luar Negeri - PCT
3.761
4.596
4.839
5.471
5. Luar Negeri - Non PCT
342
401
458
680
6. Luar Negeri - Sederhana
38
38
56
51
4.141
5.035
5.353
6.202
Jumlah Luar Negeri
Sumber: Statistik Permohonan Paten, 2012 dan Kementerian Ristek
17
TENAGA FUNGSIONAL PENELITI
DI LEMBAGA PENELITIAN PEMERINTAH
Tahun
JENJANG PENELITI
2009
2010
2011
2012
2013
Peneliti Pertama
2.098
1.907
2.002
2.197
2.611
Peneliti Muda
2.091
1.959
2.064
2.176
2.447
Peneliti Madya
2.668
2.593
2.562
2.629
2.639
Peneliti Utama
837
775
977
1.083
1.016
Profesor Riset
192
244
256
270
280
7.886
7.478
7.861
8.355
8.993
JUMLAH
Sumber: LIPI - 2013
18
RASIO JUMLAH PENELITI PER SATU JUTA PENDUDUK
600
500
400
300
211
200
207
198
199
90
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Malaysia
Thailand
Indonesia
Filipina
Vietnam
Linear (Indonesia)
2009
Sumber: World Bank (2013)
Rasio jumlah peneliti per satu juta penduduk di Indonesia TERTINGGAL dibandingkan
negara Malaysia dan Thailand, bahkan CENDERUNG MENURUN
19
PERBANDINGAN JUMLAH PENELITI
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
30.788
21.424
9.226
9.704
116
365
Vietnam Malaysia
(2002)
(2006)
Jumlah Peneliti
21.367
6.915
78
Filipina
(2007)
6.173
316
90
Thailand Indonesia Singapura
(2007)
(2009)
(2009)
Rasio Peneliti per 1 Juta Penduduk
Sumber: data diolah dari World Bank (2013)
Walaupun jumlah peneliti Indonesia tidak jauh berbeda dengan Thailand, tetapi secara
rasio, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Thailand, apalagi dengan Singapura.
20
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN IPTEK
21
1. SUMBANGAN IPTEK UNTUK PEREKONOMIAN NASIONAL MINIM
Pembangunan iptek telah berlangsung lama, sarana dan prasarana penelitian juga tersedia, peneliti
yang berkualitas tersedia banyak, hasil penelitian telah banyak dipublikasikan.
NAMUN
TAHUN
Variabel
2010
2011
2012
Y, PDB
6,2
6,5
6,2
K, Modal
3,7
3,9
3,6
L, Tenaga Kerja
1,6
1,6
1,6
TFP
0,9
1,0
1,0
Sumbangan penguasaan iptek terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDB) masih minim.
Inovasi dan Penguasaan Iptek bersama kualitas
infrastruktur, sumberdaya manusia, tata kelola
(governance), dan stabilitas politik yang
membentuk TFP, Total Factor Productivity
belum signifikan kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi.
SEHINGGA:
Tantangan 1:
MENINGKATKAN DUKUNGAN NYATA IPTEK TERHADAP PENINGKATAN
DAYASAING SEKTOR-SEKTOR PRODUKSI BARANG DAN JASA.
22
2. KEKAYAAN SUMBERDAYA ALAM MAKIN BERKURANG
BELUM OPTIMAL
eksplorasi
INDONESIA
BERSAMA BRAZIL
DAN KONGO,
DISEBUT
MEGABIODIVERSITY
COUNTRIES
konservasi
BERPOTENSI BESAR
SEBAGAI SUMBER:
1. PANGAN
2. ENERGI
3. OBAT/FARMASI
4. MATERIAL
5. JASA LINGKUNGAN
DAN KERAHAYUAN
pemuliaan
disseminasi
SUMBERDAYA
HAYATI SEBAGAI
SALAH SATU PILAR
PEREKONOMIAN
NASIONAL
Tantangan 2: MENINGKATKAN DUKUNGAN IPTEK UNTUK KEBERLANJUTAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM BAIK HAYATI MAUPUN NIRHAYATI.
3.
TEKANAN GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA
SEMAKIN KUAT
PENDUDUK
INDONESIA
DUNIA
2010: 238,5 Juta
2025: 284,8 Juta
2010: 7 Milyar
2025: 8 Milyar
1. PERDAGANGAN BEBAS
2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI, TRANSPORTASI,
INFORMASI
1.
2.
3.
POLITIK DUNIA MULTIPOLAR
BUDAYA POP GLOBAL MENINGKAT
KEKUASAAN NONSTATE MENINGKAT
•
Multi National Corporation
•
Institusi Agama
•
Organisasi Masyarakat Sipil
•
Jaringan Kriminal Internasional
MAKIN
SESAK
BORDERLESS
WORLD
ANCAMAN
TERHADAP
EKSISTENSI
NKRI
MENINGKAT
Tantangan 3: MENINGKATKAN DUKUNGAN IPTEK UNTUK PENYIAPAN MASYARAKAT
INDONESIA MENYONGSONG KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN
MODERN
24
RANCANGAN
ARAH KEBIJAKAN
25
PENINGKATAN HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN IPTEK YANG MENDUKUNG DAYA SAING SEKTOR
PRODUKSI BARANG DAN JASA
ARAH KEBIJAKAN
1. Penyelanggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke
sektor produksi dengan fokusi pada bidang: (1) pangan dan pertanian; (2) energi,
energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5)
telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan
keamanan; dan (7) material maju
2. Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan sarana
perekayasaan, disain, dan pengujian;
3. Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan
pengujian mutu;
4. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan
tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi;
5. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi melalui science and technology park,
inkubator, dan modal ventura.
26
PENYELENGGRAAN RISET
• Temuan yang akan masuk uji alpha (a-test) harus terbukti dapat direplikasi
• Temuan yang akan masuk uji beta (b-test) juga harus dapat direplikasi
Temuan
Baru
Eksplorasi
• Riset
Eksplorasi
• Scanning
Inovasi
Uji Alpha
• Replikasi
• Uji di Lab
Uji Beta
• Uji
Lapangan
(lingkungan
pengguna)
Difusi
• Aplikasi di
pengguna
STRATEGI
1. Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut
dari eksplorasi hingga difusi;
2. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi
3. PENYEDIAAN KEBUTUHAN DI SETIAP TAHAPAN RISET SECARA MEMADAI
27
BEBERAPA PRAKARSA PENTING
1.
Untuk mendukung ketahanan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman
pangan yang mampu tumbuh subur di lahan sub-optimal seperti lahan kering masam, rawa lebak,
rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering;
2.
Di bidang energi, akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) percontohan berskala kecil;
dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW) sebagai pilot plant.
3.
Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk
menghasilkan: (1) vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC; dll.
4.
Di bidang teknologi transportasi utamanya akan menyelesaikan pengembangan pesawat komutter
N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototip untuk uji statik, dan 2 prototip untuk uji
terbang;
5.
Di bidang TIK, riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security;
pengembangan system dan framework / platform perangkat lunak berbasis Open Source khususnya
sistem TIK pendukung e-Government & e-Business;
6.
Di bidang hankam, riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan
industri strategis pertahanan dan keamanan;
7.
Di bidang material maju, akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan
pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon.
28
PENINGKATAN HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENERAPAN IPTEK UNTUK KEBERLANJUTAN DAN AN KEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM
ARAH KEBIJAKAN UNTUK SUMBERDAYA HAYATI
(1) Melaksanakan eksplorasi, konservasi dan meningkatkan kemanfaatan flora,
fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat melalui;
(2)
Melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman kepunahan akibat
perdagangan baik domestik maupun internasional melalui:
•
Pelaksanaan Otoritas Keilmuan dalam perlindungan SDA secara mantap;
•
Pelaksanaan Material Transfer Agreement dalam kolaborasi riset dengan asing
29
SARANA PENELITIAN SUMBERDAYA HAYATI
Sarana yang akan dibangun;
1. Kebun raya nasional dan fasilitasi pembangunan
kebun raya daerah;
2. Revitalisasi dan pengadaan baru kapal riset;
3. Stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat
Sumatera, Selat Malaka, dan di Kalimantan Barat;
4. Gedung-gedung koleksi biota baik untuk biota darat
maupun biota laut.
30
SUMBERDAYA NIRHAYATI
Akses Jalan Menuju Calon Lokasi IMSTEP
• Arah kebijakan;
– Meningkatkan pengetahuan
dan informasi tentang
sumberdaya kelautan,
limnologi, dan kebencanaan.
Calon Lokasi
IMSTEP
Jalan Sirtu
• Untuk itu:
– Akan dibangun Pusat
Penelitian Kelautan di Pantai
Penajam – Kalimantan
Selatan;
– Akan dikembangkan model
pengelolaan danau dan situ;
– Akan dikembangkan teknologi
mitigasi bencana.
31
PENGINDERAAN JAUH
ARAH KEBIJAKAN:
(1) Pemanfaatan data penginderaan jauh; (2) Pengembangan satelit; dan (3)
Pengembangan roket sipil.
32
PENINGKATAN HASIL PENELITIAN SOSIAL, BUDAYA DAN
KEMASYARAKATAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN MASYARAKAT
INDONESIA MENUJU KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN MODERN
ARAH KEBIJAKAN:
Menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan yang mencakup seluruh wilayah
dan masyarakat Indonesia.
Untuk itu akan dibangun kerjasama antara universitas negeri dengan LIPI sebagai
pusatnya dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di
seluruh Indonesia, serta:
1. Meningkatkan kapasitas pelaku riset (peneliti dan lembaga litbang sosial
kemanusiaan ) yang berada dalam jejaring penelitian;
2. Meningkatkan kualitas penelitian sosial dan kemanusiaan di seluruh Indonesia
melalui jejaring riset;
3. Mengembangkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data di lembagalembaga penelitian.
33
FAKTOR INPUT
SDM DAN SARANA IPTEK
PEMBANGUNAN SDM: TARGET 2015-2019
Target
No.
1.
Kegiatan
RISET-PRO Gelar
(Bank Dunia)
Non Gelar
2.
Output
Outcome
2016
2017
2018
2019
12
70
11
53
11
105
40
40
40
-
75
75
25
25
25
25
25
25
-
S2 (LN)
S3 (LN)
50 org
223 Org
Tailor made (LN)
225 Org
Tailor made (DN)
Off-the-shelf (LN)
150 Org
150 Org
Off-the-shelf (DN)
150 Org
75
25
25
25
-
Work Placement (LN)
83 Org
38
15
15
15
-
Work Placement (DN)
83 Org
38
15
15
15
-
42
70
30
16
70
30
16
70
100
16
80
100
80
100
30
30
30
30
30
100
50
50
20
100
50
50
20
100
50
50
20
100
50
50
20
250
50
50
20
Pinjaman
Luar Negeri
(Usulan)
Gelar
Visiting scholar
S2 (DN/LN)
S3 (DN/LN)
90 Org
370 Org
360 Org
Atau
Rp Murni
Non Gelar
Kapasitas Liguistik
150 Org
Training
Pemagangan
Pendukung Conference
Jurnal
650 Org
250 Org
250 Org
100 Org
Meningkatnya jumlah
sdm iptek
berpendidikan Master
dan Doktor
Meningkatnya
keterampilan dan
jejaring aktor inovasi
2015
Meningkatnya jumlah
sdm iptek
berpendidikan Master
dan Doktor
Meningkatnya
keterampilan dan
jejaring aktor inovasi
NB. Adanya kenaikan target kegiatan no. (2) dengan asumsi bahwa beasiswa LN (RISET-Pro) digantikan pendanaan DN
-
SARANA PRASARANA
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN PUSPIPTEK
1. Revitalisasi:
mem-vital-kan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan yang telah
ada, untuk memperkuat produktivitas dan pelayanan Puspiptek
sesuai fungsinya saat ini.
2. Pengembangan:
mengembangkan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan untuk
mendukung pengembangan fungsi-fungsi baru Puspiptek, antara
lain sebagai I-STP.
MENJADI PUSAT IPTEK DAN INOVASI KELAS DUNIA DI TAHUN 2025
RENCANA TAPA PENGEMBANGAN PUSPIPTEK 2015-2019
KAIDAH PELAKSANAAN
1. KERANGKA PENDANAAN
2. KERANGKA KELEMBAGAAN
38
KERANGKA PENDANAAN
1.
Peningkatan Efektivitas Anggaran Litbang Pemerintah
• Identifikasi Isu-isu Strategis IPTEK Lima Tahun Kedepan yang digunakan untuk mendorong agar
anggaran IPTEK meningkat
• Menjaga agar IPTEK menjadi prioritas bagi Pemimpin RI dalam 5 tahun kedepan.
2.
Menggunakan Anggaran Pemerintah Untuk Mendorong Swasta
Melakukan Kegiatan Litbang
• Riset Kemitraan
• Skema PPP
3.
Insentif Fiskal Bagi Swasta Melakukan Riset
• PP no.93 thn 2010
• KMK no.76 thn 2010
• Permenkeu 231/2001
• Permenkeu 143/1997
• Permenkeu 51/2007
39
LEMBAGA RISET PEMERINTAH
KIN
PerPres
No. 32 Th 2010
KEMENTRIAN
KEUANG AN
SEKRETARIAT
NEGARA
LPDP
KEMEN-TERIAN
LAIN
KEMEN
DIKBUD
1. Pangan
2. Energi
3. Kesehatan Obat
4. Transportasi
5. Manufaktur
6. ICT
7. Material Maju
UU No. 8 Th
1990
Penelitian
Pengembangan
Perekayasaan
(Litbangyasa)
EIJKMAN
BATAN
Layanan /
Dukungan Sektor
LAPAN
LIPI
BPPT
BAPETEN
BSN
Kebijakan Iptek
BIG
Litbangyasa Studi Dana Riset
Kebijakan
DRN
UU No. 18 Th
2002
DEUPUTI
MENTERI
RISTEK
INDONESIA
RESEARCH
FUND
LEMLIT
KEMENTERIAN
PERGURUAN
TINGGI
Tridarma
Perguruan
Tinggi
AIPI
ARN
LITBANG KEMENTERIAN
MENTERI
SEKJEN
DIRJEN
DIR 1
DIR 2
•
JAJARAN DITJEN memiliki tupoksi
sebagai pelaksana pembangunan
dan / atau penyedia layanan ke
masyarakat, karenanya jajaran ini
mengetahui permasalahan nyata di
lapangan dan teknologi apa yang
dibutuhkan (konwledge on needs);
•
JAJARAN LITBANG bertugas
untuk mengembangkan dan
menemukan teknologi (knowledge
on technology)
Sekat
Kewenangan
DIRJEN
DIR 1
DIR 2
KEPELA
BALITBANG
KAPUS 1
KAPUS 2
KEDUA JAJARAN INI SEHARUSNYA
BERADA DALAM SATU DITJEN
MEMBENTUK “COLLECTIVE MIND”
DENGAN INTERAKSI YANG INTENSIF
SEHINGGA MAMPU MEMICU INOVASI
41
PERGURUAN TINGGI
• Dengan tridarmanya, perguruan tinggi juga adalah
unsur lembaga litbang dari SIN;
• Memiliki “pool resources” yang sangat besar dan
beragam;
• Karena selalu silih berganti, mahasiswa berpotensi
sebagai pembangkit ide-ide segar pengembangan
iptek;
• Negara maju memiliki mekanisme memanen ide-ide
segar dari mahasiswa  sumber invensi;
• Oleh karena itu perlu ada kebijakan agar Perguruan
Tinggi lebih terintgrasi dalam SIN;
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
43