Transcript disini - Pengadilan Tinggi Bandung
LINGKUNGAN HIDUP
Disampaikan oleh: DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Pada Acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat Bertempat di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika No. 112
11 Juni 2014 - Bandung
KOMITMEN
Membebaskan seluruh demi anak ketakutan dan akan cucu humanitas, kita, kehidupan dari yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan sumber daya yang akan tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan (sidang umum PBB 2000)
Modernisasi tidak dapat dipisahkan dengan atas berdirinya pabrik-pabrik industri-industri baru guna menunjang mantapnya perekonomian di Negara yang sedang membangun tersebut.
Konsekuensi adalah dari adanya pembangunan dampak.
ini Menurut Soetandyo tersebut Wignyosubroto, meliputi suatu dampak lingkungan alami yang merupakan suatu sistem dan terdiri dari komponen-komponen kehidupan.
Lanjutan . . . .
Masing-masing dikenal sebagai :
a.
Sistem budaya
b.
Sistem hukum sosial
c.
Sistem politik
d.
Sistem ekonomi atau sistem
Sistem dengan ekonomi lingkungan adaptasinya perubahan dalam lingkungan alami sebagai dampak dari pembangunan.
Ekonomilah yang dapat cepat beradaptasi ditunjang aparat lembaga / sistem politik sedang sistem budaya dan yang terakhir sistem hukum sangat lambat untuk segera beradaptasi bila terjadi perubahan lingkungan .
Menciptakan dan melaksanakan pembangunan yang selain berwawasan Nasional juga berwawasan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan bukan saja diakibatkan oleh pembangunan (dengan segala komponen-komponen pencemar yang dihasilkannya), akan tetapi pencemar/limbah dikaitkan domestik juga yang oleh pencemar dihasilkan oleh penduduk setempat. Penelitian secara prosentase, angka yang paling tinggi akan dihasilkan oleh faktor pembangunan.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UU. No. 32 / 2009 PPLH Pengawasan & Sanksi Administrasi (Psl 76 s.d. 83) Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan (Psl 83 s.d. 93) Penegakan Hukum Pidana (Psl 93 s.d. 120)
PENEGAKAN HUKUM TERPADU ( UU. No. 32/2009 Pasal 95) PPNS LH Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Berkas Penyidikan Koordinasi Kewenangan Lainnya Menangkap dan menahan Pemeriksaan Penyitaan Penggeledahan Penyidik POLRI Jaksa Penuntut Umum
KASUS-KASUS LINGKUNGAN DALAM PROSES PERADILAN 1. (PERKARA NO. 558/PID.B/2002/PN. BB) NAMA TERDAKWA : DIREKTUR PT. ITM DAKWAAN JPU : Telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yaitu matinya ikan, kura kura dan hewan lainnya, berakibat pula bagi manusia mengalami luka bakar, gatal gatal, melepuh Penuntut Umum menyertakan bukti adanya manusia yang luka bakar dan gatal-gatal tanpa bukti laboratorium bahwa industri atau usaha tersebut telah membuang limbahnya di atas baku mutu lingkungan yang diizinkan, hanya menyertakan keterangan saksi yang menyatakan banyaknya ikan yang mengapung dipermukaan air
2. (PERKARA NO. 161/Pid.B/2003/PN. BB
Nama Terdakwa :
1. Kepala Bagian Umum PT. Gladiatex 2. Human Resour Development PT. Gladiatex 3. Kepala Bagian Utility PT. Gladiatex Penuntut Umum menyertakan bukti dibuang laboratorium menyatakan bahwa limbah yang melampaui batas baku mutu lingkungan terdakwa yang telah yang diperkenankan, bukti kerusakan tanpa alam adanya atau korban manusia.
Majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan lingkungan hidup yaitu dakwaan lebih subsidair karena limbah diatas baku mutu lingkungan yang diperkenankan.
telah tercemarnya membuang
3. (PERKARA NO. 50/Pid.B/2004/PN. BB
Nama Terdakwa :
1. Direktur Utama PT. Senayan Sandang Makmur
2. Kepala Bagian Maintenance PT. Senayan Sandang Makmur Jaksa Penuntut Umum menyertakan bahwa terdakwa telah membuang limbah ke alam bebas diatas baku mutu lingkungan yang diperkenankan, tanpa menyertakan bukti rusaknya alam atau matinya hewan, tumbuhan atau manusia
4. (PERKARA NO. 344/Pid/Sus/2013/PT. Bdg
Nama Terdakwa :
1. Chrisdianto Rahardjo (Direktur Utama PT. Albasi Priangan Lestari) 2. PT. Albasi Priangan Lestari
Terdakwa I :
# Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah” # Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan kurungan #
Terdakwa II :
Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II sebanyak Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tsb tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
Adanya walaupun peraturan belum telah tersedia sempurna sebagaimana diharapkan, tetapi apa artinya perangkat hukum, penegakan/penegak wibawa hukum, kalau budaya hukum terus dicemari dengan berbagai “Limbah”.
CITARUM DULU CITARUM SEKARANG
Contoh sungai diatas yang menjadi pemasok air untuk kehidupan warga Jawa Barat sudah betul-betul tercemar dengan limbah industri.
Asal limbah sudah diketahui Undang-undang untuk menindakpun sudah ada ternyata budaya kita adalah diseminarkan, budaya diinspeksi berbicara, tetapi belum memasuki budaya hukum dalam kerangka peningkatan penegakkan hukum.