Transcript Paparan Dir.PKPS Bappenas pada Rapat Kerja Reguler Bappeda

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengembangan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Kementerian PPN / Bappenas
Rapat Kerja Reguler Bappeda se-Sumatera Selatan
Palembang, 8 April 2015
Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU)
Definisi:
KPBU adalah kerjasama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk
kepentingan umum dengan mengacu
kepada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian
atau seluruhnya menggunakan sumber
daya Badan Usaha dengan
memperhatikan pembagian risiko antara
para pihak.
Slide - 2
Mengapa KPBU?
Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi:
Mencukupi kebutuhan pendanaan
penyediaan infrastruktur secara
berkelanjutan melalui pengerahan
dana swasta.
Penyediaan Infrastruktur yang
berkualitas, efektif, efisien, tepat
sasaran dan tepat waktu.
Menciptakan iklim investasi yang
mendorong partisipasi Badan Usaha
dalam penyediaan infrastruktur.
Mendorong prinsip pakai-bayar
oleh pengguna, atau dalam hal
tertentu mempertimbangkan
kemampuan membayar pengguna.
Memberikan kepastian
pengembalian investasi Badan
Usaha melalui pembayaran secara
berkala oleh pemerintah kepada
Badan Usaha.
KEMITRAAN
BERSAING
EFEKTIF
KEMANFAATAN
PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN
RISIKO
EFISIEN
PRINSIP KPS
Slide - 3
KPBU
Rp
Kesalahpahaman Terhadap KPBU
• KPS bukan pengalihan kewajiban pemerintah
dalam penyediaan layanan kepada
masyarakat, tetapi KPS merupakan
pembiayaan untuk merancang,
membangun, dan mengoperasikan proyekproyek infrastruktur kepada swasta;
• Investasi swasta bukan sumbangan gratis
kepada pemerintah dalam penyediaan
pelayanan publik;
• KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik;
• KPBU bukan merupakan sumber pendapatan
pemerintah yang akan membebani masyarakat
dalam pemberian pelayanan umum;
• KPBU bukan merupakan pinjaman (utang)
pemerintah kepada swasta.
Slide - 4
Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU
Peraturan Presiden No. 38 / 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah ditandatangani oleh Presiden pada 20 Maret 2015 yang menggantikan Perpres
No. 67 / 2005 beserta perubahannya.
Saat ini, rancangan OGM mengenai KPBU berdasarkan peraturan yang
baru masih dalam proses penyusunan. Berikut merupakan poin-poin
perubahan pada Perpres No. 38 / 2015:
1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK)
2. Jenis Infrastruktur
3. Hybrid Financing
4. Proyek KPBU prakarsa Badan Usaha
5. Penganggaran Penyiapan Proyek oleh PJPK
6. Success Fee Mechanism
7. Pengadaan Tanah
8. Dukungan Pemerintah
9. Pengadaan Badan Usaha
10.Financial Close
11.Bentuk Pengembalian Investasi
12.Simpul KPBU
Slide - 5
Subjek dalam KPBU
berdasarkan Perpres 38/2005
Pemerintah yang dalam hal ini akan
berperan sebagai Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK)
• Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang
didelegasikan
untuk
bertindak
mewakili
Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah
/
BUMN/BUMD.
• Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan
(bundling) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak
bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangai
nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk
pihak yang menjadi koordinator PJPK.
Badan Usaha
• Badan Usaha Milik Negara,
• Badan Usaha Milik Daerah,
• Badan usaha swasta berbentuk
Perseroan Terbatas (PT),
• Badan hukum asing,
• Koperasi.
• BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang
diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.
Slide - 6
Jenis Infrastruktur pada
Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU
Transportasi
Jalan
Sumber Daya Air dan Irigasi
Air Minum
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Setempat
Sistem Pengelolaan
Persampahan
Telekomunikasi dan
Informatika
Ketenagalistrikkan
Minyak dan Gas Bumi dan
Energi Terbarukan
Konservasi
Energi
Perkotaan
Pendidikan
Sarana dan Prasarana
Olahraga serta Kesenian
Kawasan
Pariwisata
Lembaga
Pemasyarakatan
Kesehatan
Perumahan Rakyat
Slide - 7
HYBRID FINANCING
•PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU.
•Penyediaan Infrastuktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya
dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam
Perpres KPBU.
•Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan
oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha
sebagaimana diatur dalam Perpres.
Operasi dan
Pemeliharaan
Konstruksi
Swasta
Pemerintah
(PJPK)
Swasta
Slide - 8
Proyek Unsolicited
Kriteria Proyek Unsolicited:
 Terintegrasi secara teknis dengan
rencana induk pada sektor yang
bersangkutan;
 Layak secara ekonomi dan finansial; dan
 Badan Usaha yang mengajukan prakarsa
memiliki kemampuan keuangan yang
memadai untuk membiayai pelaksanaan
Penyediaan Infrastruktur.
Perubahan pada Perpres 38/2015 adalah
menghapus salah satu kriteria yang
tercantum pada Perpres sebelumnya:
“Tidak termasuk dalam rencana induk
pada sektor yang bersangkutan”
Jenis Kompensasi:
(1) Pemberian tambahan nilai
sebesar 10%;
(2) Right to match; dan
(3) Pembelian prakarsa.
Proyek Unsolicited dapat
mendapatkan Jaminan
Pemerintah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Slide - 9
Anggaran Penyiapan Proyek KPBU &
Success Fee Mechanism
Anggaran Penyiapan
Proyek KPBU
Success Fee
Mechanism
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/BUMN/BUMD
menganggarkan dana perencanaan,
penyiapan, transaksi, dan
manajemen KPBU sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Biaya penyiapan dapat dibebankan
kepada pemenang lelang baik
sebagian atau seluruhnya, yang
meliputi:
• Biaya Transaksi;
• Imbalan terhadap Badan Usaha dan
lembaga/institusi/organisasi
internasional pelaksana penyiapan
yang dibayarkan berdasarkan
keberhasilan transaksi KPBU
(success fee);
• Biaya lainya yang sah
Slide - 10
Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pendanaan pengadaan tanah untuk
KPBU bersumber dari APBN dan APBD.
Apabila PJPK adalah BUMN,
pendanaan pengadaan tanah
bersumber dari anggaran BUMN atau
dari Badan Usaha melalui kerjasama
dengan BUMN yang bersangkutan.
Pengadaan Badan Usaha dalam rangka
KPBU dilaksanakan setelah
diperolehnya penetapan lokasi atas
tanah yang diperlukan untuk
pelaksanaan KPBU.
Apabila KPBU layak secara finansial,
Badan Usaha Pelaksana dapat
membayar kembali sebagian / seluruh
biaya pengadaan tanah.
Slide - 11
Dukungan Pemerintah
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan
Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.
KETENTUAN
BENTUK
• Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan
Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau
insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan berdasarkan usulan PJPK.
• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan
Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• VGF atau insentif perpajakan yang disetujui Menteri
Keuangan; dan/atau
• Bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Pengadaan tanah dan perizinan merupakan kewajiban
pemerintah.
Slide - 12
Pengadaan Badan
Usaha
•Mekanisme pengadaan badan usaha:
1.Pelelangan; atau
2.Penunjukan langsung
•Pelelangan atau penunjukan dilakukan melalui prakualifikasi.
•Penunjukkan langsung dilakukan dengan kondisi tertentu, yaitu:
Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau
dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya
hanya satu-satunya; atau
Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang
diperlukan untuk melaksanakan KPBU.
Slide - 13
Perolehan Pembiayaan dan
Pengembalian Investasi
Perolehan Pembiayaan
(Financial Close)
Pengembalian
Investasi
• Perolehan pembiayaan paling lama
dalam12 bulan dan dapat
diperpanjang dari waktu ke waktu
dalam hal kegagalan bukan karena
kelalaian badan usaha pelaksanan.
• Perolehan pembiayaan dapat
dilakukan secara bertahap sesuai
dengan tahapan proyek.
• Setiap perpanjangan waktu
perolehan pembiayaan diberikan
paling lama 6 (enam) bulan.
1. Pembayaran oleh pengguna (user
charge); dan/atau
2. Pembayaran oleh PJPK melalui
skema pembayaran ketersediaan
layanan (availability payment).
Slide - 14
Simpul KPBU
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk
unit kerja di lingkungan K/L/D sebagai Simpul KPBU
FUNGSI
TUGAS
Sebagai unit yang akan
melaksanakan tugas berkaitan
dengan KPBU dalam
Kementerian/Lembaga/
Daerah tersebut.
Menyiapkan perumusan
kebijakan, sinkronisasi,
koordinasi, pengawasan,
dan evaluasi pembangunan
KPBU
Slide - 15
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
JL. TAMAN SUROPATI NO. 2
JAKARTA 10310
TELP/FAX: 021 31934175 / 021 31923813
WEBSITE: pkps.bappenas.go.id
EMAIL: [email protected]
LAMPIRAN
AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN
MUSRENBANG 2015 (TENTATIF)
Pendalaman
Dimensi
Pembangunan
(26-30 Maret)
Rakorbangpus
I dan Forum
Konsultasi
Bappeda (26
Maret 2015)
Forum
Ratek/
Rakernis
KL
( Maret April)
Pembahasan
Angka Dasar –
Persiapan
Pagu Indikatif
(23-25 Maret)
Musrenbangprov
(2 Maret – 13 April
2015 )
Forum
Konsultasi
Publik
(6 April
2015)
Pembahasan
Angka Dasar –
Persiapan Pagu
Indikatif
(Lanjutan )
(31 Maret – 2
April)
Sidkab
Pagu
Indikatif
(9 April)
Rakor Khusus
Papua & Papua
Barat oleh
Pemda
(14 April 2015)
TINDAK LANJUT
PEMBAHASAN RKP 2016
DI DPR
Rakorbangpus
II
(15 April)
Trilateral
Meeting
(15 - 24 April)
• Pra Musrenbangnas,
(16-24 April),
• Penutupan
Pramusrenbangnas
(28 April)
• Musrenbangnas,
(29 April)
Sidang Kabinet
Rancangan
Akhir RKP 2016
(13 Mei 2015)
Buka
Warung
(9-10 Mei)
Perpres
RKP 2016
(18 Mei
2015)
Kegiatan lain:
1. Clean Water Summit (21-23
April 2015)
2. Konferensi Asia Afrika (23-24
April 2015)
Slide - 18
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Slide - 19
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan
internasional
produktivitas
rakyat
dan
daya
saing
di
pasar
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Slide - 20
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
1)
2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat;
Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin
melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa
menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen
pertumbuhan;
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR
UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Antarkelompok
Pendapatan
Kesehatan
Perumahan
Mental / Karakter
Antarwilayah: (1) Desa,
(2) Pinggiran, (3) Luar
Jawa, (4) Kawasan Timur
Pariwisata dan Industri
KONDISI PERLU
Kepastian dan Penegakan
Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
RKP 2015
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN
REFORMASI BAGI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG
BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK
MELETAKKAN FONDASI
PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
Ditentukan
dalam proses
penyusunan
RKP 2017
Ditentukan
dalam proses
penyusunan
RKP 2018
Ditentukan
dalam proses
penyusunan
RKP 2019
Slide - 21
RANCANGAN TEMA RKP 2016
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini
adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang
harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas adalah:


Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan
tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan
dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan
yang berkelanjutan
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan
pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran
kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan
Slide - 22
SUBJEK PEMBAHASAN DALAM
PRA-MUSRENBANG NASIONAL
KEDAULATAN PANGAN
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Pengendalian
impor pangan
Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Pendirian
bank
pertanian &
UMKM
Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma
agraria
9 juta Ha
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi, bendungan,
pasar, dan sarpras
transportasi
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda
Stop konversi
lahan
produktif
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
KEDAULATAN
PANGAN
Gudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;
Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
Benih
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Slide - 24
KEDAULATAN PANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru
Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa
Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah
Pembangunan pasar
Pembangunan sarana prasarana transportasi
Stop konversi lahan produktif
Pemulihan kesubuhan lahan (1000 Desa mandiri benih)
Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen
Bank Pertanian dan UMKM
Peningkatan kemampuan petani
Pembangunan agribisnis kerakyata
Pengendalian impor pangan
Reforma agraria 9 juta ha
Slide - 25
KEDAULATAN ENERGI
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Peningkatan
Kemen BUMN; produksi minyak
bumi
Kemendag;
memperpanjangu
Pertamina
sia sumur2 tua
Pembangunan
kilang migas
dan Pengendalian
impor minyak
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Sistem fiskal yg
flexibel
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
Kemen ESDM;
Kemen Perhubungan
Kemen Perindustrian
Iklim investasi
migas yg
kondusif
Pengembangan
energi baru &
terbarukan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
SKK Migas
Pertamina, PLN, PGN
Percepatan
Pembangunan
Pembangkit listrik
dan peningkatan
Penggunaan Batu
bara dan Gas utk
produksi Listrik
KEDAULATAN
ENERGI
Pengalihan
Transportasi
berbasis BBM ke
gas (percepatan
Pembangunan
SPBG)
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan;
Pemda
Tata kelola yg
efektif & efisien
industri migas
dan energi (a.l
kontrak
pembelian
minyak jangka
menengah)
Realokasi
subsidi BBM ke
biofuel
Peningkatan
kapasitas
tangki/minyak
mentah, BBM,
dan LPG
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
PLN; PGN
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan
Kemen BUMN
Kementan
Kemen ESDM;
Pertamina
Slide - 26
KEDAULATAN ENERGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tata kelola industri migas dan energi
Percepatan pembangunan pembangkit listrik
Peningkatan penggunaan batu bara dan gas
Realokasi subsidi BBM ke biofuel
Peningkatan kapasitas tangki
Pembangunan energi baru dan terbarukan
Iklim investasi migas yang kondusif
Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas
Sistem fiskal yang fleksibel
Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua
Pengendalian impor minyak
Pembangunan kilang minyak
Slide - 27
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
Kemen KP
Kemen KP;
Kemen Agraria &
TTR; Pemda
Peningkatan
produksi
perikanan dua kali
lipat (40-50 juta
ton per tahun
pada thn 2019
Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan
yg mendukung
kinerja
pembangunan
maritim dan
perikanan
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen
Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan;
Perbankan; Pemda
Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber
modal, sarana
produksi,
infrastruktur,
teknologi dan
pasar
Pembangunan 100
sentra perikanan
sbg tempat
pelelangan ikan
terpadu dan
pembangunan 24
pelabuhan
strategis
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Kemen KP;
Kemen Ristek DIKTI
Penerapan best
aqua-culture
practices untuk
komoditaskomoditas
unggulan
Kemen KP;
Kemen LH & Hut;
Pemda
Peningkatan luas
kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
(17 juta ha) dan
penambahan kawasan
konservasi 700 ha dan
rehab. Kerusakan
lingkungan pesisir & laut
Penguatan
keamanan laut,
daerah
perbatasan dan
pengamanan
SDA dan ZEE
Kemen KP; Kemen Hub
Kemen BUMN;
Pemda
Pemberantasan
illegal,
unregulated dan
unreported
fishing (IIU)
Mengurangi
intensitas
penangkapan di
kawasan
overfishing
sesuai batas
kelestarian
Kemen KP;
POLRI;
Kemen Hukum HAM;
Pemda
Kemen KP;
Pemda
Kemen Han
Kemen KP;
Kemen Dagri;
KemenLu.
Slide - 28
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar
Pembangunan 100 sentra perikanan
Pembangunan 24 pelabuhan strategis
Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing
Penurunan peningkatan di kawasan overfishing
Keamanan laut, daerah perbatasan
Pengamanan SDA dan ZEE
Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha
Penambahan kawasan konservasi 700 ha
Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir
Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan
Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut
Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)
Slide - 29
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA





Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
Kemendagri;
Kemen PU & Pera;
BNPP
Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Kemen PU & Pera;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda;
 Desa
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kementerian Sektor
& Lembaga
 Pemda
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Pemda




Kemen Keuangan;
Kemendagri;
DPR & DPRD;
Pemda
Slide - 30
DAERAH PINGGIRAN
1. Pembangunan Kawasan Perbatasan
2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
3. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan
Daerah dan Otonomi Daerah
4. Penataan Daerah Otonomi Baru
5. Pengurangan overhead cost
6. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulaupulau kecil
Slide - 31
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI LUAR JAWA
• Kemen Perindustrian
• Kemen Agraria dan TTR
• Pemerintah Daerah
•
•
•
•
•
• Kemen PU/Pera
• Kemen
Perhubungan
• Kemen ESDM
Kemen Ristek-Dikti
Kemen Pertanian
Kemen Perikanan
BPPT
Pemda
• Kemen Keuangan
• Kemen Perindustrian
• Kemen Dik-Nas
• Kemen Tenaga Kerja
• BKPM
• BKPD – Pemda
• Kemendagri
Slide - 32
INDUSTRIALISASI
1. Penyediaan lahan kawasan industri
2. Ketersedian SDA
3. Konektivitas: jalan, pelabuhan laut, bandara
4. Ketersediaan energi, air
5. Insentif fiskal dan non fiskal
6. Iklim investasi (PTSP)
7. Perda-perda bermasalah
8. Penyediaan TK terampil
9. Sosialisasi mental kewirausahaan
10. Science dan Techno Park
Slide - 33
PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA
Kemen Pariwisata; Kemen PU;
Kemen Perhubungan; Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Keuangan;
Pemda
Percepatan
Pembangunan
Akses Transportasi
Peningkatan Jumlah
Investor Nasional
Kebijakan Anggaran
Pembangunan
Pariwisata
Percepatan
Pembangunan
Akses Informasi
dan Komunikasi
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI
PARIWISATA
Kemen Pariwisata;
Pemda
Keterlibatan
Masyarakat Lokal
dalam Pengelolaan
Lokasi Pariwisata
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pemda;
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis pada Ecotourism
Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat Lokal
/Sekitar Objek
Wisata
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Peningkatan
Infrastruktur
Pengembangan
Budaya Lokal
Percepatan
Pengembangan dan
Pengelolaan
Kawasan Pariwisata
(intersullar tourism)
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya
Dikdasmen;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Slide - 34
PARIWISATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Akses transportasi
Akses informasi dan komunikasi
Pengembangan budaya lokal
Pengembangan dan pengelolaan kawasan
pariwisata
Kualitas SDM masyarakat lokal
Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi
pariwisata
Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
Peningkatan jumlah investor nasional
Slide - 35