Transcript Paparan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

PENGARAHAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Disampaikan Dalam Acara
MUSRENBANG TAHUN 2015
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016
SERTA
PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR
Samarinda, 1 April 2015
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Amanah UU Nomor 25 tahun 2004
Proses perencanaan dari bawah (bottom
up), dari atas (top down), teknokratik dan
proses perencanaan politik
Fokus pada
penyelesaian isu
dan permasalahan
pembangunan
Konsisten
Komprehensif
Memadu-serasikan
Perencanaan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Selaras
Sinergi
TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
Terukur
Dapat
dilaksanakan
STRUKTUR TEMA RKPD 2015 DENGAN RKPD 2016
TEMA RKPD 2015
Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
STRUKTUR TEMA 2015
Penyiapan Industrialisasi Produk
Unggulan Daerah
Pengembangn Energi Baru
dan Terbarukan
Nilai Tambah Produk Unggulan
Konektivitas
STRUKTUR TEMA 2016
“Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah
dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah“
P3D-RKPD-2014
TEMA RKPD 2016
3
TEMA RKPD 2016
Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah
dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah
Periode Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Nilai Tambah
12 PRIORITAS
PEMBANGUNAN
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan
pendidikan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Percepatan transformasi ekonomi
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
8. Pengembangan agribisnis
9. Peningkatan produksi pangan
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4
Tahapan Menuju Perbaikan Struktur Ekonomi
yang Berkualitas Dan Berkelanjutan
Konsep Pengembangan Kawasan Dan Pusat Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Untuk Mempercepat Pemerataan Pembangunan Wilayah
PERMASALAHAN dan TANTANGAN
PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN TIMUR
EKONOMI
SOSIAL
LINGKUNGAN
• Mempercepat Pergeseran Ekonomi
Berbasis SDA Terbarukan
• Struktur Ekonomi Imbalance
• Urban Bias
• Daya Saing Wilayah Rendah
• Ketersediaan Infrastruktur Terbatas
• Ketimpangan Pendapatan
• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan
• Degradasi SDA
• Pencemaran Lingkungan
• Tingat emisi Gas Rumah Kaca tinggi
TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Dinas
Pendidikan
IPM
77.01/77,3
Dinas
Pendidikan
Rata-rata
Lama
Sekolah
10/9,6 th
Dinas
Kesehatan
Angka Harapan
Hidup
71,50/71,78 th
Mewujudkan
Kualitas SDM
Yg Mandiri &
Berdaya Saing
Tinggi
Dinas
Pendidikan
Angka Melek
Huruf
98.40%/
98,30%
Dinas Tenaga Kerja
BPPKB
Pendapatan Per
kapita
Rp. 46,65juta/
Rp. 47,52 juta
TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Birsos, Disdik, Diskes, Dissos, Biro Eknomi, BPMPD, Dishut,
Disnakertrans, Distan, Disnak, BPPKB, BPBD, Dis PU
Distamben,
Disnak, PLN,
Swasta
Pengembangan &
Pemanfataan
Energi Terbarukan
0,62%/0,5%
Distan, BKPP,
Disnakertrans,
Disnak, Dis PU
Swasembada
Beras
73%/73,92%
Kontribusi
Sektor Pertanian
Dlm Arti Luas
6,3%/7,27
Distan, Disbun,
Disnak, DKP,
Disperindagkop,
Tingkat
Kemiskinan
6%/6,42%
Mewujudkan
Daya Saing
Ekonomi Yg
Berkerakyatan
Berbasis SDA &
Energi
Terbarukan
Pertumbuhan
Ekonomi Yg
Berkualitas
2,3-3,2/2,64
Disnakertrans,
Tingkat
Disperindagkop,
Pengangguran Dispora, Dissos
8%/7,53%
Inflasi
6,1/5,10
Bappeda,
Disperindagkop,
Biro Ekonomi
Indeks Gini
0,35%/0,33%
Disperindagkop, Disbun,
Disnak, Disbudpar,
BPPMD
TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan
Infrastruktur Dasar
yg Berkualitas bagi
Masyarakat Secara
Merata
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Infrastruktur
Dasar
5,5/5,29
Dinas PU,
Dinas
Perhubungan,
Diskominfo
TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Indeks persepsi
Korupsi 5,2/4,9
Opini BPK
WTP/WDP
Biro
Organisasi,
Biro
Pemerintahan
Kapasitas &
Akuntabilitas
Kinerja
72,00/70,97
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan yg
Profesional,
Transparan, &
berorientasi pd
Pelayanan
Inspektorat,
Bappeda, Biro
Organisasi, Biro
Keuangan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
70/72,16
Biro
Organisasi
TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
BLH, Dishut, Distamben, Disbun,
Dis PU
Indeks
Kualitas
Lingkungan
78,2975,25
Mewujudkan
Kualitas
Lingkungan yg Baik
& Sehat serta
BerPersfektif
Perubahan Iklim
BLH, Dishut,
Disbun,
Distamben,
Bappeda
Tingkat Emisi Gas
Rumah Kaca
1.498 ton CO2/Juta US$
PDRB / 1.611 ton
CO2/Juta US$ PDRB
“ERA KINERJA”
dalam
PERIODE RPJMD 2013 -2018
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Harus Terukur dan Terpadu
Dalam Mengelola Permasalahan Pembangunan
KETERPADUAN
Koordinasi Intens Lintas Sektor, Koordinasi
Antar Tingkatan Pemerintahan; Termasuk SKPD
Provinsi Dengan SKPD Kabupaten/Kota Sesuai
Permasalahan Pada Urusan Pemerintahan yang
ditangani
KETERUKURAN
Peningkatan Peran Pengawasan dan
Pengendalian dalam Mendorong Komitmen
Terhadap Pencapaian Kinerja Pembangunan,
Termasuk Pembinaan, Supervisi, dan
Bimbingan Teknis oleh SKPD Provinsi Kepada
SKPD Kabupaten/Kota
INSTRUKSI GUBERNUR
Indikator kinerja utama di
masing masing SKPD akan
menjadi agregat
pencapaian target
indikator sasaran dalam
RPJMD, saya ingin
memastikan bahwa di
akhir masa jabatan saya di
tahun 2018 seluruh target
sasaran dalam RPJMD
seluruhnya dapat tercapai
e-Budgeting
e-Planning
output
SIPPD
output
SIMDA
PROVINSI
 RANCANGAN AWAL RKPD
 RANCANGAN RKPD
• RAKOR PRIORITAS
• FORUM SKPD
 RANCANGAN AKHIR RKPD
• MUSRENBANG
PROVINSI
 RKPD
 RANCANGAN KUA-PPAS
PROVINSI
 RAPBD/KUA-PPAS
• PENDAPATAN
• BELANJA TIDAK
LANGSUNG
• BELANJA LANGSUNG
 APBD
• PERDA APBD
• PERGUB PENJABARAN
APBD
SKPD
 RANCANGAN RENJA
 RENJA
SKPD
 RKA
 DPA
Pendapatan Daerah 2015
3%
7%
8%
 PAJAK DAERAH
 RETRIBUSI DAERAH
 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH
4.669.87 M (55%)
12.20 M (0%)
281.18 M (3%)
582.74 M (7%)
55%
22%
4% 1%




BAGI HASIL PAJAK
BAGI HASIL BUKAN PAJAK
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS
668.00 M (8%)
1.890.05 M (22%)
57.31 M (3%)
8.65 M (7%)
14.57 M (0%)
 PENDAPATAN HIBAH
 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI 351.63 M (4%)
KHUSUS ALOKASI UMUM
• Ketidakpastian dana perimbangan & diperkirakan terus menurun
• Potensi penerimaan BUMD perlu terus digali
• Percepatan penerbitan obligasi daerah
INSTRUKSI
GUBERNUR
penelaahan dan optimalisasi belanja
pada program/kegiatan
program kegiatan yang dibiayai adalah
program kegiatan yang benar-benar
secara langsung dilakukan untuk
mencapai target sasaran RPJMD sesuai
visi dan misi yang telah kita sepakati
bersama
Pilihkan program-program yang
langsung menyentuh masyarakat
Kurangi belanja yang tidak perlu
Program dan kegiatan harus fokus,
efisien dan efektif dan dapat membawa
dampak serta efek pada kesejahteraan
masyarakat
PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
Potensi SDA Terbarukan
“Kelapa Sawit” (2014)
Luas Kebun
1.199.980 Ha
Produksi
11.712.000 ton TBS
Pabrik Kelapa Sawit :
53 Pabrik
Kapasitas terpasang :
2.765 ton TBS/jam
Kapasitas riil :
2.700 ton TBS/jam
Produksi CPO
1.782.000 ton
Penyiapan Kawasan Industri
Berbasis Oleochemical
Dukungan infrastruktur
pendukung kawasan (2016)
- SPAM/Air Bersih
- Percepatan pembangunan
- Tangki Timbun
- Pembangunan Pelabuhan
- Dll
Kawasan Industri
Berbasis
Oleochemical
Pembatasan
KEK MBTK
secara
bertahap Perpres
No.85/2014
Meminimalkan
Ekspor keluar Kaltim
Trade Off
(memperkecil)
POME to electricity
> 53 MW
Meningkatkan ratio
Menurunkan emisi
electrifikasi di
1,2 juta ton
pedesaan
CO2e/thn
•
•
•
Percepatan
perubahan
industri
oleochemical
Industri Nilai
Tambah
Value chain of
chemical
industry from
palm oil
Rencana
Bisnis
Penyusunan
kelembagaa
n Badan
Pengelola
MBTK
Badan
Administrasi
Proses
perijinan
investasi dan
usaha terpadu
satu pintu
Target RPJMD 2 Pabrik :
Minyak Goreng
TARGET RKPD TAHUN 2016
PELAKSANAAN RKPD
KONDISI
AWAL
2013
2014
2015
2016
2017
TARGET
2018
425,43
579,01
419,45
439,58
461,56
462,16
NO
INDIKATOR
PEMBANGUNAN
1.
PDRB (Rp. Triliun)
2.
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
1,45
2,02
4,40
4,80
5,00
4,7 – 5,3
3.
Tingkat
Pengangguran (%)
7,94
7,54
7,00
6,50
6,00
5,11
4.
Tingkat
Kemiskinan (%)
6,06
6,42
5,75
5,35
5,36
5,00
5.
IPM
77,33
77,01
77,14
77,28
77,42
78
6.
Laju Inflasi (%)
9,65
6,77
6,30
6,70
5,90
5,50
7.
Investasi
(Rp.Triliun)
30,89
30,87
35,00
37,00
40,00
44,19
8.
Indeks Kualitas
Lingkungan
74,07
78,29
79,24
80,19
81,14
82,00
INSTRUKSI GUBERNUR
•
•
Indikator makro dapat
terpenuhi apabila indikator
kinerja utama yang telah
ditetapkan dalam Renstra
masing-masing SKPD dapat
dicapai
Indikator kinerja utama
tersebut merupakan
kontrak kinerja yang
menjadi tanggung jawab
setiap SKPD untuk
mencapainya.
KEAMANAN MASYARAKAT
UU No. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH YAITU MEMELIHARA
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (PASAL 27)
UU NO. 7/2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
• BAHWA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB
MEREDAM POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT
(PASAL 9).
• DALAM STATUS KEADAAN KONFLIK PROVINSI, GUBERNUR
BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIK PROVINSI
(PASAL 24 AYAT 1).
• DALAM KEADAAN TERTENTU GUBERNUR DAPAT MEMINTA
BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGARAHAN KEKUATAN TNI
(PASAL 33).
PP NO 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN
WEWENANG SERTA KEDUDUKAN
KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
DIUBAH:
PP NO 23/2011
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
MEMILIKI TUGAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN :
1
MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
2
MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3
MEMELIHARA STABILITAS POLITIK
PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
4 kali
perubahan
PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014
1. MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
2. MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3. MEMELIHARA STABILITAS POLITIK
PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014
DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, GUBERNUR MEMILIKI WEWENANG :
1
MENGUNDANG RAPAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT
DALAM
RANGKA
KOORDINASI
PENYUSUNAN
PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DILIMPAHKAN KEPADA
GUBERNUR DAN DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
2
MENGUNDANG RAPAT BUPATI/WALIKOTA BESERTA PIMPINAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA
SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN
DITUGAS PEMBANTUANKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPADA KABUPATEN/KOTA
3
MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA
PRESIDEN
MENGINSTRUKSIKAN
UNTUK MENINGKATKAN
EFEKTIFITAS PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN DI
SELURUH TANAH AIR
INPRES NO. 2 TAHUN 2013
TENTANG PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI
2013 INPRES NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI 2014
SELAIN POLRI, TNI DAN JAJARAN LAIN,
PERAN GUBERNUR DAN
BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALTARA
JUGA SANGAT BESAR DALAM
MENJAGA DAN MEMELIHARA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT. MAKA TIDAK BOLEH
ADA LAGI KERAGU-RAGUAN
BERTINDAK, KETERLAMBATAN
BERTINDAK, KETERLAMBATAN
MENGATASINYA DAN TIDAK MAMPU
MENCEGAH SESUATU YANG DAPAT
DICEGAH, SERTA TIDAK BOLEH LAGI
MENANGANI KONFLIK KOMUNAL,
KEKERASAN DAN TERORISME SECARA
TIDAK TUNTAS
PEMETAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL
DILAKUKAN OLEH POLDA KALTIM, PADA TAHUN 2013
TERCATAT SEBANYAK 199 POTENSI KONFLIK
IDEOLOGI,
POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA
(IPOLEKSOSBUD)
109
KASUS
SARA
SUMBER
DAYA
ALAM
BATAS
WILAYAH
TELAH
DIPETAKAN
16
KASUS
54
KASUS
20
KASUS
TERIMA KASIH KEPADA PANGDAM, KAPOLDA,
KAJATI DAN SELURUH JAJARANNYA DI
SELURUH KALIMANTAN TIMUR YANG TELAH
BANYAK BERPERAN DALAM MENANGANI
BEBERAPA KASUS KONFLIK YANG PERNAH
TERJADI DI KALTIM, SEPERTI HALNYA KASUS
DI TARAKAN SEKITAR BULAN SEPTEMBER 2010
DAN KASUS DI KUTAI BARAT DI BULAN
NOVEMBER 2012
PENANGANAN KASUS
KONFLIK INI
MENDAPATKAN ATENSI
DAN MENJADI
BENCHMARK OLEH
PRESIDEN SBY
SEBAGAI SALAH SATU
PENANGANAN KONFLIK
YANG CEPAT DAN TEPAT
MARI TETAP KITA TERUS JAGA
KONDISI KEMANAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG
SANGAT BAIK DI DAERAH INI DAN
UNTUK MENJAGA STABILITAS
KONDUSIFITAS DI DAERAH
KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO.
300/K.74/ STABILITAS KONDUSIFITAS DI
DAERAH 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROV
KALTIM.
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMINDA ADALAH
FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UNSUR INTELIJEN DAN UNSUR PIMPINAN
DAERAH DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN
2006 TENTANG KOMINDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
MENJADI PERMENDAGRI NO. 16
TAHUN 2011
PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI DAERAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO.
300.3/K.21/2013 TANGGAL 9 JANUARI
2013 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROV
KALTIM
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FKDM
ADALAH WADAH BAGI ELEMEN MASYARAKAT YANG DIBENTUK DALAM RANGKA
MENJAGA DAN MEMELIHARA KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.
KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 –
NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT
GUBERNUR KALTIM NO.
450/K.395/2012 TANGGAL
11 MEI 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROV KALTIM
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, YANG SELANJUTNYA
DISINGKAT FKUB, ADALAH FORUM YANG DIBENTUK OLEH
MASYARAKAT DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA
MEMBANGUN, MEMELIHARA, DAN MEMBERDAYAKAN UMAT
BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN DAN KESEJAHTERAAN
KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
PERMENDAGRI NO. 34 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN
KEBANGSAAN DI DAERAH
KEPUTUSAN GUBERNUR
KALTIM NO. 220/K.80/2013
TANGGAL 28 JANUARI 2013
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROV KALTIM
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN YANG SELANJUTNYA DISINGKAT
FPK ADALAH WADAH INFORMASI, KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN
KERJASAMA ANTARA WARGA MASYARAKAT YANG DIARAHKAN
UNTUK MENUMBUHKAN, MEMANTAPKAN, MEMELIHARA DAN
MENGEMBANGKAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM
NO. 270/K.45/2014 TANGGAL 22
JANUARI 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENYELENGGARAAN PEMILU
2014
INPRES NO.2 TAHUN 2013 DAN
INPRES NO.1 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN DALAM
NEGERI
KEPUTUSAN GUBERNUR
KALTIM NO. 301/K.450/2013
TANGGAL 31 MEI 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN PROV
KALTIM
TAHUN 2015, KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
AKAN MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA GUBERNUR PROV.
KALTARA DAN 9 KAB/KOTA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALTARA
SAYA BERHARAP KEPADA KITA
SEMUA UNTUK TERUS
MEMBANTU MENSUKSESKAN
KEGIATAN NASIONAL INI DAN
MENJAGA KONDUSIFITAS
STABILITAS KEAMANAN DI
SELURUH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA
1. PEMPROV KALTIM TELAH SELESAI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2014 DAN TELAH DILAKUKAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN
OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM, SEHINGGA LAPORAN KEUANGAN
SUDDAH DISAJIKAN TANPA ADA KESALAHAN SAJIAN YANG BERSIFAT
MATERIAL.
2. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN OLEH BPK PERWAKILAN KALIMANTAN
TIMUR TELAH SELESAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2015 YANG
BARU LALU.
3. GUBERNUR BESERTA JAJARAN SIAP MENERIMA TIM PEMERIKSA ATAS
LKPD PEMPROV TAHUN 2014.
4. MENGHADAPI PEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG
MENGHARUSKAN PEMERINTAH MENERAPKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL MULAI 2015, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH PROVINSI KALTIM
TELAH SIAP MELAKSANAKAN NYA
5. BEBERAPA HAL YANG TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN;
a. PERATURAN GUBERNUR NO.19 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TELAH DIBUAT SEBAGAI ATURAN
MAIN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.
b. TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA KEPALA SKPD TENTANG
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, BEKERJASAMA DENGAN PERGURUAN
TINGGI.
c. TELAH DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN BPKP UNTUK
PEMANFAATAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL.
d. DALAM HAL MENYIAPKAN SDM, TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP APLIKASI KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL SUDAH DILAKUKAN KEPADA SEMUA SKPD DAN UPTD.
6. PEMPROV KALTIM BERTEKAD, LAPORAN KUANGAN YANG DISAJIKAN DAN
DISAMPAIKAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG
DITENTUKAN, SEHINGGA OPINI BPK KEMBALI MENJADI WTP.
AGENDA NAWACITA :
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT
DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN :
1) Membuka KETERISOLASIAN Kawasan Perbatasan, dengan
menghubungkan PKSN Long Pahangai dan Long Apari menuju
Ibukota Kabupaten Mahakam ULU
2) Mengurangi kesenjangan Kawasan perbatasan dengan kawasan
perkotaan.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR :
 Long Bagun – Long Pahangai 152 km kerjasama TNI
 Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 – 2014.
 Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum tersedia jaringan jalan
 Bandara Long Apari dan Datah Dawai
 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMP DAN SMA SERTA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT PRATAMA DI 10 KAB/KOTA TERMASUK DI PERBATASAN (KAB.
NUNUKAN, MALINAU, DAN MAHAKAM ULU)
TAHUN DARURAT NARKOBA 2015 • PREVALENSI KALTIM DALAM PEREDARAN
PROV. KALIMANTAN TIMUR
NARKOBA 3,07% SETARA DENGAN 59.195
ORANG DARI JUMLAH POPULASI
PENDUDUK USIA 10-59 TAHUN
SEJUMLAH 1.930.936.
• PREVALENSI KALTARA 1,54% SETARA
DENGAN 16.165 ORANG DARI JUMALH
POPULASI PENDUDUK USIAN 10-59
TAHUN SEJUMLAH 1.051.364 YANG
MARI BEKERJA SAMA UNTUK
TERDIRI DARI PEMAKAI COBA-COBA,
MEWUJUDKAN ZERO NARKOBA
TERATUR PAKAI DAN PECANDU.
DI KALTIM DAN KALTARA ATAU • JUMLAH PECANDU NARKOBA SEBANYAK
521 ORANG YANG SAAT INI SUDAH DI
MENURUNKAN PROSENTASE
REHABILITASI DI BNN TANAH MERAH
DARI PREVALENSI 3,07%
SAMARINDA 64 ORANG DAN DI LAPASMENJADI DIBAWAH 3%
LAPAS SELURUH KALTIM 457 ORANG.
• JUMLAH KASUS KEJAHATAN NARKOBA
941 KASUS. JUMLAH TAHANAN BNNP
KALTIM MENDUDUKI
KALTIM TAHUN 2014 DAN 2015, 37
PERINGKAT KETIGA
ORANG (P21 30 ORANG) DAN DI
SETELAH SUMATERA UTARA
REHABILITASI 7 ORANG.
DAN DKI JAKARTA
TERIMA KASIH
Bersama Membangun Sinergitas
Menuju Kaltim Maju 2018