Transcript Paparan Mentri PPN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh:
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan dalam Acara:
Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2015
Bandung, 2 April 2015
KERANGKA PAPARAN

RPJMN 2015-2019 dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional


Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
Sasaran Pembangunan Jawa Barat dalam
RPJMN 2015-2019

Rancangan Tema dan Sasaran RKP 2016

Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa
Barat

Penutup



Rangkuman Permasalahan Pembangunan
Isu Strategis Pembangunan
Rekomendasi dan Saran
Slide - 2
VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Slide - 3
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah
dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Slide - 4
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
1)
2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat;
Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan
yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan
menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan
ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok
Pendapatan
Kesehatan
Perumahan
Mental / Karakter
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Slide - 5
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMN 2015-2019
SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019
2014*
(Baseline)
2015
2019
73,83
(metode lama)
69,4
(metode baru)
76,3
(metode lama)
 Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
-
Meningkat
 Indeks Gini
0,41
0,40
0,36
 Pertumbuhan ekonomi
5,1%
5,7%
8,0 %
Indikator
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar
2010
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar
2000
 Tingkat Kemiskinan
43.403
40.785
-
72.217
10,96 % *)
10,3
7,0-8,0%
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,94%
5,6%
4,0-5,0%
1
Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman
masyarakat
*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014
*Perkiraan
**Maret 2014
Slide - 7
SASARAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)
Pendidikan
Indikator
2014
(Baseline)
2019
Pendidikan
 Rata-rata lama sekolah penduduk usia








diatas 15 tahun
Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas 15 tahun
Prodi perguruan tinggi minimal
berakreditasi B
Persentase SD/MI berakreditasi
minimal B
Persentase SMP/MTs berakreditasi
minimal B
Persentase SMA/MA berakreditasi
minimal B
Pesentase Kompetensi Keahlian SMK
berakreditasi minimal B
Rasio APK SMP/MTs antara 20%
penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20%
penduduk termiskin dan 20%
penduduk terkaya
Arah Kebijakan
Pendidikan
1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi
hak seluruh penduduk mendapatkan
layanan pendidikan dasar berkualitas
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
94,1%
96,1 (%)
50,4%
68,4 (%)
68,7%
84,2%
62,5%
81,0%
73,5%
84,6%
4. Meningkatkan relevansi pendidikan
kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
48,2%
65,0%
0,85
(2012)
0,90
5. Meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan
0,53
(2012)
0,60
2. Meningkatkan akses Pendidikan
Menengah yang berkualitas
3. Memperkuat peran swasta dalam
menyediakan layanan pendidikan
menengah yang berkualitas
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Slide - 8
SASARAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3)
Pembangunan Kesehatan
No
1
Indikator
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
2
3
Arah Kebijakan
2014
(Baseline)
346
(SDKI 2012)
32
(2012/2013)
19,6 (2013)
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada
anak balita (persen)
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)
32,9 (2013)
anak baduta (persen)
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000
297 (2013)
penduduk
2. Prevalensi HIV (persen)
0,46 (2013)
3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun
15,4(2013)
(persen)
5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun
7,2 (2013)
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1
0
puskesmas terakreditasi
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80
persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
1.015
3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima
jenis tenaga kesehatan
2019
306
24
17
28
245
<0,5
23,4
15,4
5,4
5.600
95
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,
dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan,
Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan
Makanan
5.600
Slide - 9
SASARAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3)
Pembangunan Perumahan, Air Minum
dan Sanitasi
2014
(BASELINE)
2019
70%
100%
60,9%
100%
Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan
38.431 Ha
0 Ha
Kekurangan Tempat
Tinggal (Backlog)
Berdasarkan Perspektif
Menghuni
7,6 Juta
5 Juta
INDIKATOR
Akses Air Minum Layak
Akses Sanitasi Layak
Arah Kebijakan:
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah terhadap hunian yang
layak, aman, dan terjangkau serta didukung
oleh penyediaan prasarana, sarana, dan
utilitas yang memadai
Menjamin ketahanan air melalui peningkatan
pengetahuan perubahan sikap dan perilaku
dalam pemanfaatan air minum
dan pengelolaan sanitasi
Penyediaan infrastruktur produktif dan
manajemen layanan melalui penerapan
manajemen asset
Penyelenggaraan sinergi air minum dan
sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
Peningkatan efektifitas dan efisiensi
pendanaan infrastruktur air minum dan
sanitasi
Slide - 10
SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan)
INDIKATOR
2014
(baseline)
2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
- Jagung (Juta Ton)
19,13
24,1
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
2,6
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
- Produksi perikanan (juta ton)
12,4
18,8
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi
air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9
9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air
tanah dan rawa (juta ha)
2,71
3,01
189,75
304,75
21
49
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak
(ribu ha)
- Pembangunan waduk)*
CACATAN:
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele
fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging
sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
ARAH KEBIJAKAN:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui
penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)
penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan
(menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru
1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi
penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa
berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;
(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk
perikanan: 40 juta ton (ikan dll)**
2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca
panen; pengendalian impor melalui pemberantasan
mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan
stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem
logistik ikan.
3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan
dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan,
dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan
lokal non beras .
4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i)
benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan
asuransi pertanian.
* Kumulatif 5 tahun
Slide - 11
SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi)
INDIKATOR
2014 (baseline)
2019*
81,5%
96,6%
843KWh
1.200KWh
818
700
1.224
1.295
421
400
- Gas bumi DN
53%
64%
- Batubara DN
24%
60%
-
6
2
3
11.960
17.960
40
118
200 ribu
1 jt
-
1
Rasio elektrifikasi
Konsumsi Listrik Perkapita
Peningkatan Produksi SD Energi:
- Minyak Bumi (ribu BM/hari)
- Gas Bumi (ribu SBM/hari)
- Batubara (Juta Ton)
Penggunaan DN (DMO):
Regasifikasi onshore (unit)
Pembangunan FSRU (unit)
Jaringan pipa gas (km)
Pembangunan SPBG (unit)
Jaringan gas kota (sambungan
rumah)
Pembangunan kilang baru (unit)
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan
batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas
non konvensional (shale gas dan CBM).
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional
Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan
kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam
bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)
pemanfaatan bahan bakar nabati.
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan
SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan
gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)
pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk
teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)
peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih
transparan dan tepat sasaran
7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
(kelistrikan)
* Dengan badan usaha
Slide - 12
SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan)
INDIKATOR
2014
(BASELINE)
2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim
 Penyelesaian pencatatan/deposit
pulau-pulau kecil ke PBB
13.466
 Penyelesaian batas maritim antar
1 negara
negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
• Meningkatnya ketaatan pelaku
52%
perikanan
Membangun Konektivitas Nasional:
 Pengembangan pelabuhan untuk
menunjang tol laut
 Pengembangan pelabuhan
penyeberangan
 Pembangunan kapal perintis
17.466
(Selesai th 2017)
9 negara
87%
--
24
210
270
50 unit
104 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
 Produksi hasil perikanan (juta ton )
 Pengembangan pelabuhan
perikanan
 Peningkatan luas kawasan
konservasi laut
22,4
40-50
21 unit
24 unit
15,7 juta ha
20 juta ha
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas
kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan
pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan
Pelanggaran Tindak Pidana;
5. Meningkatkan pembangunan sistem
transportasi multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara
transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan
kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,
daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari
serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan
serta masyarakat pesisir
Slide - 13
SASARAN PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri)
INDIKATOR
Pariwisata
 Kontribusi terhadap PDB
Nasional
 Wisatawan Mancanegara
(Orang)
 Wisatawan Nusantara
(Kunjungan)
 Devisa (triliun rupiah)
2014
(Baseline)
2019
4,2%
8%
9 juta
20 juta
250 juta
275 juta
120
260
Sasaran Pertumbuhan:
 Kontribusi dalam PDB
 Penambahan jumlah Industri
skala menengah dan besar
* Kumulatif 5 tahun
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan
sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan
mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan
daya tarik daerah tujuan wisata sehingga
berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata
nasional serta meningkatkan keragaman dan daya
saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap
destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:
membangun sumber daya manusia pariwisata serta
organisasi kepariwisataan nasional
Industri
 Industri (%)
ARAH KEBIJAKAN:
4,7
8.6
20,7%
21,6%
-
9.000 unit*
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau
Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah
paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai
Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Slide - 14
SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3)
Indikator
2014
(Baseline)
2019
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
a.
Penurunan desa tertinggal
s.d. 5,000 desa
tertinggal
b.
Peningkatan desa mandiri
paling sedikit
2,000 desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan
a.
b.
Pengembangan Pusat
Ekonomi Perbatasan
(Pusat Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN)
Peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat
perbatasan
3 (111 lokasi
prioritas)
12 pulau-pulau
kecil terluar
berpenduduk
10 (187 lokasi
priorias)
92 pulau kecil
terluar/terdepa
n
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk
permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis
Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman
transmigrasi.
3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.
4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.
5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya
masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi
6. Penguatan Pemerintahan Desa
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
termasuk di kawasan transmigrasi.
8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk
kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desakota.
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai
halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan
aman.
2. Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
wilayah
perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan
fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.
Slide - 15
SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2/3)
2014
(Baseline)
Indikator
2019
Pembangunan Daerah Tertinggal
a. Jumlah Daerah Tertinggal
b. Kabupaten terentaskan
c. Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal
d. Persentase penduduk miskin
di daerah tertinggal
e. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di daerah
tertinggal
42
b. Kawasan Industri
c. Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB)
* rata-rata 2010-2014
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk
mempercepat pembangunan
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.
3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang
didukung SDM yang berkualitas.
4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.
122
(termasuk 9
DOB)
70
7,1% *)
80
7,24%
16,64%
14,0%
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di
Luar Jawa
68,46
69,59
1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui
percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan
SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b)
menciptakan kesempatan kerja baru, terutama
industri manufaktur, industri pangan, industri
maritim, dan pariwisa.
2. Percepatan
pembangunan
konektivitas/
infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
a. Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Luar Jawa
ARAH KEBIJAKAN:
7
14
n.a.
14
4
4
** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan
pemberian insentif fiskal dan non fiskal .
Slide - 16
SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3/3)
Indikator
2014
(Baseline)
2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan
ARAH KEBIJAKAN:
1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.
a.
Pembangunan Metropolitan di
Luar Jawa sebagai PKN dan
Pusat Investasi
2
2+ 5(usulan
baru)
b.
Optimalisasi 20 kota otonomi
berukuran sedang di Luar
Jawa sebagai PKN/PKW dan
penyangga urbanisasi di Luar
Jawa
2. Percepatan
pemenuhan
Standar
Pelayanan
Perkotaan
(SPP)
untuk
mewujudkan kota aman, nyaman, dan
layak huni.
43 kota
belum
optimal
perannya
20
dioptimalkan
perannya
3. Pembangunan
kota
hijau
berketahanan iklim dan bencana.
Penguatan 39 pusat
pertumbuhan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) atau
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39
pusat
pertumbuha
n yang
diperkuat
5. Peningkatan
kapasitas
pembangunan perkotaan.
Pembangunan 10 Kota Baru
Publik
--
10
Kota Baru
c.
d.
yang
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya
saing dan berbasis teknologi dan budaya
lokal.
tata
kelola
Slide - 17
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
RPJMN 2015-2019
SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019
Slide - 19
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN
WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019
Slide - 20
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN
WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI
TAHUN 2015-2019
D.I Yogyakarta
3.0
2.8
2.6
2.5
2.3
Slide - 21
PENYELARASAN
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DENGAN DAERAH
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJM
Nasional
Diperhatikan
Pedoman
Bahan
Renja KL
RPJM
Daerah
Pedoman
Renstra
SKPD
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
Dijabarkan
Bahan
Pedoman
RKP
Berpedoman
(UU 23/2014)
RKA-KL
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Diacu
Dijabarkan
Pedoman
RKP
Daerah
Diacu
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra KL
UU KeuNeg (No.17/2003)
Slide - 22
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study
Hasil
Evaluasi
RPJMN
SIDANG
KABINET
VISI MISI
PRESIDEN TERPILIH
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
RANCANGAN
AWAL RPJMN
RANCANGAN
AKHIR RPJMN
RANCANGAN
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN
(Perpres 2/2015)
Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L
TRILATERAL
MEETING
Pedoman
Penyusunan
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
Penelaahan
Rancangan
Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil
Evaluasi
Renstra
RPJMN
2015-2019
PEMERINTAH
DAERAH
(Provinsi,
Kabupaten/Kota)
RPJMD/RKPD
Difasilitasi oleh:
-Kementerian PPN/Bappenas
-Kementerian Dalam Negeri
-Kementerian Keuangan
Bilateral
Meeting
Penyelarasan
RPJMD
Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri.
Menteri PPN/Bappenas,
dan Menteri Keuangan
Slide - 23
PENYELARASAN
RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019
Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang
ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat
menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 20152019.
i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun
2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019.
ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD
sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD
masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang
diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun
berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.
Slide - 24
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN TEMA DAN SASARAN RKP 2016
RANCANGAN TEMA RKP 2016
RKP 2015
RKP 2016
MELANJUTKAN
REFORMASI BAGI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG
BERKEADILAN
MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
UNTUK
MELETAKKAN
FONDASI
PEMBANGUNAN
YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2017
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2018
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019
Slide - 26
RANCANGAN TEMA RKP 2016
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini
adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus
dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas adalah:
 Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak
boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
 Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan
dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang
berkelanjutan

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan,
kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang
luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan
Slide - 27
SASARAN NASIONAL RKP 2016
5,7
5,6
10,3
Slide - 28
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT







Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB per Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Kemiskinan
Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah
Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha
Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014
5,07
Sumber: BPS, 2015
Slide
Slide -- 30
30
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. JAWA BARAT
TERHADAP PDRB NASIONAL
Sumber: BPS
Slide - 31
PDRB PER KAPITA PROV. JAWA BARAT
TERHADAP NASIONAL
Pencapaian PDRB per kapita Jawa Barat dari 2006 s.d 2013
selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional
Sumber: BPS
Slide - 32
Sumber: BPS, 2015
% TPT Provinsi
Maluku
Banten
Aceh
DKI Jakarta
Jawa Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kep. Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Jambi
Papua Barat
Sumatera Selatan
Lampung
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Gorontalo
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Papua
DI Yogyakarta
Nusa Tengggara Timur
Kalimantan Tengah
6
Sulawesi Barat
Bali
PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN
(Agustus 2014)
12
10
8.45
8
Indonesia
5,94
4
2
0
% TPT Indonesia
Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat 2014 jauh berada di atas Nasional
Slide - 33
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL
16
14.73
14
14.59
13.69
13.19
13.08
12.49
12.08
12
10
10.96
9.67
9.86
10.26
10.33
10.28
9.83
9.11
9.06
9.08
8.39
8.45
7.87
8
7.14
Jawa Barat
6.56
Indonesia
6
9.22
6.14
6.25
2012
2013
5.94
4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
Sumber: BPS
Slide - 34
Sumber: BPS, 2015
Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%)
Papua
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Gorontalo
Bengkulu
Nusa Tenggara Barat
Aceh
DI Yogyakarta
Lampung
Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah
Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara
Jawa Timur
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Indonesia
10,96
Jawa Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Riau
Maluku Utara
Sumatera Barat
Kep Riau
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Banten
Kep Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
15
Bali
DKI Jakarta
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP PROVINSI LAIN
(September 2014)
30
25
20
9.18
10
5
0
Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)
Tingkat kemiskinan Jawa Barat 2014 sudah berada di bawah rata-rata Nasional
Slide - 35
KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP NASIONAL
Tingkat kemiskinan Jawa Barat dari 2004 s.d 2014
selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional
Sumber: BPS
Slide - 36
RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
PER TAHUN MENURUT PROVINSI (2000-2010)
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat telah masih cukup tinggi (1,90%) dan
berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,49%)
Slide - 37
Papua
Papua Barat
Sulawesi Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Kalimantan Barat
Sulawesi Tenggara
Sumatera Utara
Riau
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Aceh
Lampung
2.5
INDONESIA
Gorontalo
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
Banten
Jawa Tengah
Jawa Barat
Bali
Jawa Timur
DKI Jakarta
Jambi
Bengkulu
DI Yogyakarta
ANGKA FERTILITAS TOTAL (TFR)
MENURUT PROVINSI (2012)
4.0
3.5
3.0
2.6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya
Slide - 38
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT S/D TAHUN 2010
DAN PROYEKSINYA S/D TAHUN 2035
52,785.7
46,709.6
57,137.3
10,000
55,193.8
20,000
35,729.5
35,384.4
30,000
43,053.7
40,000
27,453.5
Jumlah penduduk (ribu orang)
50,000
49,935.7
Jawa Barat
60,000
2030
2035
0
1980
1985
1990
1995
2000
Sensus Penduduk
2005
2010
2015
2020
2025
Proyeksi
• Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Jawa Barat meningkat 15,6
juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 14,1 juta dalam kurun waktu 25 tahun
kedepan
• Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah
termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan
layanan sosial dasar lainnya.
Slide - 39
PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN
MENURUT PROVINSI
53.0
51.0
49.0
50.0
47.6
47.0
46.6
46.3
46.8
46.2
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
2010
DKI Jakarta
2015
Jawa Barat
2020
Jawa Tengah
2025
DI Yogyakarta
Jawa Timur
2030
Banten
2035
Bali
Indonesia
 Saat ini Provinsi Jawa Barat telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah
mencapai angka di bawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus
demografi, yaitu tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh
meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.
 Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035
dan mencapai titik rendah pada 46,2 di tahun 2030. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk
memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan
laju pertumbuhan penduduk dan TFR.
Slide - 40
IPM Provinsi
Dki Jakarta
D I Yogyakarta
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Riau
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Kepulauan Bangka Belitung
Bali
Jawa Tengah
Jawa Barat
Indonesia
73,81
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Aceh
Lampung
Maluku
Sulawesi Tengah
Banten
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Maluku Utara
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
75
Nusa Tenggara Barat
Papua
IPM PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2013
80
73.58
70
65
60
IPM Nasional
Sumber: BPS, 2013
Slide - 41
PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP IPM NASIONAL, 2009 – 2013
75.00
IPM Jawa Barat
74.00
IPM Nasional
73.81
73.29
72.77
73.00
72.29
71.76
72.00
71.17
70.71
71.00
70.32
69.93
70.00
69.10
73.58
73.11
72.73
72.27
71.64
70.59 71.12
70.10
69.57
69.00
68.70
68.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS, 2015
Slide - 42
0.400
0.200
Kepulauan Bangka…
Maluku Utara
Aceh
Jambi
Sulawesi Barat
Kalimantan Tengah
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Lampung
Kalimantan Selatan
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat
Maluku
Kalimantan Timur
Riau
Sumatera Selatan
Bengkulu
Jawa Tengah
Kalimantan Barat
Banten
Bali
Sulawesi Tengah
Jawa Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Papua Barat
DKI Jakarta
Gorontalo
DI Yogyakarta
Papua
RASIO GINI PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP PROVINSI LAIN
0.500
Rasio Gini Provinsi
Nasional
0,413
Rasio Gini Nasional
0.450
0.411
0.350
0.300
0.250
Sumber: BPS
Slide - 43
RASIO GINI PROVINSI JAWA BARAT
TERHADAP NASIONAL
Sumber: BPS
Slide - 44
KESENJANGAN EKONOMI (INDEKS WILLIAMSON)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2013
Sumber: BPS
Nilai indeks wiliamson Jawa Barat dari tahun 2009-2013 sudah berada di bawah
nasional. Namun demikian, perlu terus menurunkan kesenjangan ekonomi.
Slide - 45
KONTRIBUSI PDRB PROVINSI DI PULAU JAWA
TERHADAP PDRB NASIONAL
(ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2003-2013)
18
16
14
14.03
13.74
2003
2004
12
14.49
15.08
14.80
14.83
14.82
14.57
14.30
14.11
14.12
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10
8
6
4
2
0
DKI Jakarta
2005
2006
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Sumber: BPS
Slide - 46
PERSENTASE NILAI PDRB KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT
(ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012)
Bekasi
13,36%
Kota Bandung
12,75%
Sukabumi
2,48%
Bandung
Barat
2,49%
Cianjur
2,56%
Cirebon
2,63%
Garut
3,46%
Bogor
11,01%
Karawang
8,18%
Sumber: BPS Prov. Jawa Barat,2013
Kota Bekasi
Indramayu Bandung
5,26%
6,55%
6,65%
Slide - 47
PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA
JAWA BARAT TAHUN 2007-2013 (1/2)
(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)
Slide - 48
PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA
JAWA BARAT TAHUN 2007-2012 (2/2)
(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)
Bekasi
Bandung Barat
Pangandaran
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jawa Barat
32.289
8.639
34.376
9.936
35.323
10.589
36.707
11.526
38.948
12.526
9.624
11.089
21.769
25.749
11.995
6.877
18.196
10.303
7.591
12.895
13.474
7.807
20.549
11.474
8.347
15.192
12.694
14.805
29.393
34.064
13.797
8.345
21.800
12.243
9.095
16.252
14.518
17.193
33.996
37.282
15.143
9.196
23.548
13.233
10.025
17.850
15.855
19.432
39.360
40.939
16.699
9.825
25.560
14.395
10.973
19.624
41.376
13.858
14.503
17.409
21.589
45.456
44.397
18.324
10.572
27.623
15.662
11.954
21.274
44.818
15.531
16.064
19.284
24.096
52.963
48.713
20.184
11.855
30.285
17.235
13.355
23.603
Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa
Kesenjangan antardaerah di Jawa Barat dapat dilihat dari perbedaan antara
pendapatan per kapita penduduk Kota Bandung hampir 6 kali lipat pendapatan per
kapita penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
Slide - 49
STRUKTUR PDRB PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA, 2005 – 2013
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LAPANGAN USAHA
PERTANIAN
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN
JASA-JASA
KONTRIBUSI
DISTRIBUSI PERSENTASE (%)
2005
2013
11,93
11,95
3,07
1,74
44,46
34,56
2,89
2,73
2,94
4,40
19,08
24,44
5,32
8,20
3,03
3,01
7,27
8,98
100,00
100,00
Sumber: BPS
 Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 44,46% (2005)
menjadi 34,56% (2013) sedangkan Perdagangan, Hotel & Restoran mengalami
peningkatan dari 19,08 % (2005) menjadi 24,44% (2013).
 Sementara itu, sektor pertanian peranannya relatif stagnant dari 11,93% menjadi
11,95%
 Sedangkan sektor Jasa-Jasa dari 7,27% meningkat menjadi 8,98%.
Slide - 50
PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA
MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014
No.
Lapangan Pekerjaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, Air
Bangunan
Perdagangan, Hotel, Restoran
Angkutan & Telekomunikasi
Keuangan
Jasa-Jasa
Total
2010
(orang)
4.275.654
100.944
3.111.149
37.976
937.956
4.316.799
1.343.752
268.384
2.790.193
17.182.807
2014 (Feb)
Orang
%
3.849.676
19,80
120.988
0,62
4.007.278
20,61
72.437
0,37
1.569.935
8,07
5.091.227
26,18
1.095.179
5,63
619.194
3,18
3.017.869
15,52
19.443.783
100,00
Perubahan
(orang)
-425.978
20.044
896.129
34.461
631.979
774.428
-248.573
350.810
227.676
2.260.976
Sumber: BPS
 Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,18%),
industri pengolahan (20,61%) dan pertanian (19,80%),
 Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertanian dan angkutan & telekomunikasi mengalami
penurunan terbanyak masing-masing 9,96% dan 18,50%.
 Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja 20,61%.
Slide - 51
ANGKATAN KERJA
MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
Sumber: BPS
 Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SD (46,36%)
Slide - 52
RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN
DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013
Wilayah
Jawa Barat
Jawa
Nasional
Posisi Simpanan
di Bank Umum
dan BPR (Milyar
Rp)
282.934
2.237.094
2.968.535
Posisi
Rasio
Pinjaman di
Rasio PMTB
Pinjaman
bank Umum
terhadap
terhadap
dan BPR
Simpanan
Simpanan
(Milyar Rp)
366.256
1,29
0,69
1.917.946
0,86
0,52
2.774.641
0,93
0,65
Sumber: BPS
 Sebagian besar dana pihak ketiga telah disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat.
Namun disisi lain, potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan
investasi di daerah.
 Hal ini dapat pula menjadi indikasi bahwa sebagian pinjaman masyarakat yang dilakukan
di Jawa Barat adalah bersifat konsumtif.
 Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang
digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.
 Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga
diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.
Slide - 53
KOMPOSISI BELANJA APBD PROVINSI JAWA BARAT
AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
 Hampir 63% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (46,2%) dan belanja barang jasa
(16,2%).
 Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar
19%.
Slide - 54
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENUTUP
RANGKUMAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT






Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat masih berada di atas
TPT Nasional.
Tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun
perlu upaya lebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan sasaran.
Memanfaatkan bonus demografi (meningkatnya proporsi penduduk usia
produktif) yang terjadi bagi pertumbuhan ekonomi.
Kesenjangan masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya rasio gini dan
kesenjangan pendapatan antarwilayah.
Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat hampir sama/menyerupai pencapaian IPM
Nasional.
Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan.

Sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Barat adalah
bersifat konsumtif, sehingga perlu didorong pada sektor yang produktif.

Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB Jawa Barat
mengalami penurunan.

Slide - 56
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT

Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan.

Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan
nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk
meningkatkan pendapatan per kapita.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.

Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk
menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.

Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong
akses permodalan usaha (investasi).
Slide - 57
REKOMENDASI DAN SARAN








Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan
nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan
pendapatan per kapita.
Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal
akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.
Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur
perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.
Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jaringan jalan dan listrik.
Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur
yang menjadi kewenangan daerah.
Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap
mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor.
Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di
tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan
fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan
pengendalian inflasi daerah.
Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian
berusaha.
Slide - 58
Terima Kasih
LAMPIRAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, 2008-2012
Slide - 62
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENINGKATAN IPM, 2008-2012
Slide - 63
DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENGURANGAN PENGANGGURAN, 2008-2012
Slide - 64
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (1/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
•
Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon
•
•
•
Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang
Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung
termasuk elektrifikasi)
Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam
•
Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai –Jatinegara – Bekasi - Cikarang
•
Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa
•
Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon
•
Elektrifikasi rei ganda KA Cikarang-Cikampek
•
Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari
•
•
•
Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati
Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten Bandara Kertajati
Reaktivasi jalur KA antara Banjar –Kroya
•
Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang
•
Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS)
•
Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-Cikadongdong
Slide - 65
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (2/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
• Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang
• Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo
• Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea
• Pembangunan Jalur KAElektrifikasi Citayam-Nambo
• Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa
• Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon
• Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari
• Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage
• Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung
PERHUBUNGAN DARAT
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung*
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor*
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi*
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok*
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi*
• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*
PERHUBUNGAN UDARA
• Pembangunan Bandara Kertajati*
• Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran
• Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon
• Pembangunan Airstrip Pangandaran
Slide - 66
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (3/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PERHUBUNGAN LAUT
• Pengembangan Pelabuhan Pemanukan
• Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan
• Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon
• Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak
• Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi
• Pengembangan Pelabuhan Pangandaran
JALAN
• Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
• Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing
• Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan
• Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan
• Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung
• Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang
• Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR)
• Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi)
• Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong
• Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)
ENERGI
• Pipa Cirebon-Bekasi 220 km
Slide - 67
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (4/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
KETENAGALISTRIKAN
• PLTGU Jawa-1 1600 MW
• PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW
• PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW
• PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW
• PLTGU Peaker Jawa Bali -1 400 MW
• PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW
• PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW
• PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW
• PLTP Patuha (FTP2) 110 MW
• PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW
• Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
Telekomunikasi dan Informatika
• Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
• Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
• Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor
• Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ)
• Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor
• Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu
Slide - 68
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (5/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
•
•
•
•
Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS
Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi
Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung
Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung
Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung
•
Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang
•
Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi
Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec Cipunagara Subang
Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung
Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung
Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d Nanjung Bandung
Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir
Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung
Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor
Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung
Pembangunan Waduk Santosa Bandung
Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung
Pembangunan Waduk Cimeta Bandung
Slide - 69
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (6/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pembangunan Waduk Sukawana Bandung
Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung
Pembangunan Waduk Citarik Bandung
Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang
Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi
Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi
Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu
Bandung
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut
Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut
Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat
Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran
Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kab.
Pangandaran
Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap
Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap
Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap
Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap
Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas
Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur
Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang.
Slide - 70
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (7/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
AIR MINUM
• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede Bekasi
SANITASI
• Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage)
• Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS
Regional Nambo)
• Pembangunan TPA Legok Nangka
PENDIDIKAN
• Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga
medis, keluarga atlit
• Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan
• BOS untuk SMA, SMK
• Pendirian akademi komunitas
• Penegerian Politeknik Negeri Subang
KESEHATAN
• Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab. Cianjur, Cipatujah-Kab.
Tasikmalaya.
• Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung, RSUD Sukabumi.
Slide - 71
DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS
DALAM RPJMN 2015-2019 (8/8)
KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL
PERUMAHAN
• Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (masyarakat berpenghasilan rendah /
MBR)
•
Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)
•
Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek
Karpur
Slide - 72