Transcript 10 DEMOKRASI Politik

DEMOKRASI POLITIK
Yohanes J. Handayanto
[email protected]
AWAL MULA MUNCULNYA KONSEP
DEMOKRASI
• Konsep demokrasi berawal dari terminologi
yang diintroduksi oleh Dahl dan Lindblom
dalam sebuah terminologi polyarchy.
• They define a ‘polyarchy’ as the set of
institutional arrangement that have come to
be regarded as the (imperfect)
approximation of the ideal system of
democracy.
KONSEP DASAR DEMOKRASI
Sistem Politik demokratis:
suatu bentuk pemerintahan dimana hak
untuk membuat keputusan politik
diselenggarakan oleh warga negara melalui
wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan
bertanggungjawab kepada mereka melalui
suatu proses pemilihan yang bebas
• Sistem politik yag memelihara
keseimbangan antara konflik dan
konsensus
• Demokrasi memungkinkan perbedaan
pendapat, persaingan dan pertentangan:
* di antara individu - kelompok
* individu - pemerintah -kelompok
* lembaga-lembaga pemerintah
lanjutan
• Demokrasi hanya akan mentolerir
konflik yang tidak menghancurkan
sistem
• Sistem politik demokrasi menyediakan
mekanisme dan prosedur yang
mengatur dan menyalurkan konflik
dan penyelesaiannya dalam bentuk
konsensus.
KONSEP DEMOKRASI
FOR
FROM
THE PEOPLE
BY
(Udin:2005)

The advanced learner’s dictionary of current
engglish (Homby et al) DEMOCRACY :
“Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan
negara atau masyarakat di mana warganegara
dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan
melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahanya
mendorong dan menjamin kemerdekaan
berbicara, beragama, berpendapat, berserikat,
menegakkan rule of low, adanya pemerintahan
mayoritas yang menghormati hak kel. Minoritas,
dan masyarakat yg warganegaranya saling
memberi perlakuan yang sama”
DEMOCRACY
• Heterogeneity of function and
institutions.
• The rule of the game and
constitutional procedure for
governance functions
Sebagai sistem kenegaraan (USIS, 1995)
DEMOKRASI sbg sistem yg memiliki 11 pilar
atau soko guru:
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasar persetujuan dari yg diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan HAM
6. Pemelihan yg bebas dan jujur
7. Persamaan didepan hukum
8. Proses hukum yg wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
11. Nilai nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat
CIRI CIRI DEMOKRASI POLITIK
• Akuntabilitas, yaitu sistem
pertanggungjawaban jabatan publik pada
pemilih
• Rotasi kekuasaan secara damai dan teratur
• Persamaan peluang untuk menempati
jabatan publik
• Rekruitmen politik secara terbuka kompetitif
NILAI NILAI DEMOKRASI
• Menyelesaikan perselisihan secara damai dan
melembaga
• menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
• menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
• membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
• mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman
• Menjunjung tinggi HAM
• menjamin tegaknya keadilan
• Pemilu yang bebas, jujur, dan rahasia
PRASYARAT DEMOKRASI
• Kebebasan untuk membentuk dan
bergabung dalam organisasi
• Kebebasan mengungkapkan pendapat
• Hak untuk memilih dalam Pemilu
• Hak untuk menduduki jabatan politik
• Hak para pemimpin untuk bersaing
memperoleh dukungan
• Adanya sumber informasi alternatif
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI
(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
• Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
• Equality before the Law ( Persamaan di hadapan
hukum)
• Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan
konstitusional terhadap HAM)
• Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
• Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
LEMBAGA DEMOKRASI
• Pemerintahan yang bertanggungjawab
• DPR yang mewakili rakyat dan dipilih melalui
Pemilu yang bebas dan rahasia
• Organisasi politik yang menyelenggarakan
hubungan yang kontinue antara masyarakat umum
dengan pemimpin
• Pers dan media massa yang bebas menyatakan
pendapat
• Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak
asasi dan mempertahankan keadilan
PARTAI POLITIK
SUATU KELOMPOK YANG
TERORGANISIR YANG ANGOTAANGGOTANYA MEMPUNYAI
ORIENTASI, NILAI-NILAI DAN CITACITA YANG SAMA
• TUJUAN:
Memperoleh kekuasaan politik dan duduk
dalam pemerintahan
FUNGSI PARTAI POLITIK
•
•
•
•
•
Sarana recruitmen politik
Sarana pengatur konflik
Sarana sosialisasi politik
Sarana komunikasi politik
Kontrol politik
KELOMPOK KEPENTINGAN
Sejumlah orang yang memiliki
kesamaan sifat, sikap, kepercayaan
dan/ atau tujuan yang sepakat
mengorganisir diri untuk
melindungi dan mencapai tujuan
secara terus menerus
TIPOLOGI DEMOKRASI
PRINSIP UTAMA DEMOKRASI
• LIBERALISASI : pengakuan terhadap hak
asasi manusia
• PARTISIPASI: keterlibatan masyarakat dalam
merumuskan kebijakan publik
Lanjutan tipologi
Dua aspek LIBERALISASI
• pengakuan terhadap hak sipil dan politik
• pengakuan terhadap hak ekosob
Dua aspek PARTISIPASI
• keterlibatan masyarakat sebatas pada
lembaga dan proses pemerintahan
• keterlibatan masyarkat diperluas sampai
pada lembaga dan proses non pemerintahan
Lanjutan tipologi
TIPOLOGI DEMOKRASI
•
•
•
•
Demokrasi Liberal
Demokrasi sosial
Demokrasi kesejahteraan
Demokrasi Otonomi
Lanjutan tipologi
• Demokrasi Liberal
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi
dibatasi pada lembaga pemerintah
• Demokrasi Sosial
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi
pada lembaga pemerintah dan non
pemerintah
Lanjutan tipologi
• Demokrasi kesejahteraan:
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, namun
partisipasi dibatasi pada lembaga dan proses
pemerintahan
• Demokrasi Otonomi:
model demokrasi yang lebih mengutamakan
liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, dan
membolehkan partisipasi baik pada lembaga
dan proses pemerintahan dan non
pemerintahan
• Masyarakat sipil:
– Merupakan sebuah ruang publik di mana
penduduk dapat melakukan aktifitas politik dan
sosial secara independen terhadap negara
(Widjajanto, 2007).
• SOETANDYO, 1998:
– Suatu model masyarakat yang bercirikan penuh
kebebasan dalam kedudukan yang sederajat dan
mempunyai komitmen untuk membangun suatu
komunitas politik.
Civil society: Berbagai Perspektif
• Perspektif Hegelian:
menekankan nilai penting
keberadaan kelas menengah dan
penguatan mereka, khususnya
dalam sektor ekonomi
Lanjutan berbagai perspektif
• Perspektif Gramscian:
penguatan sivil society untuk menandingi
hegemoni negara
• Perspektif Tocquevellian:
penguatan terhadap asosiasi - asosiasi
independen di dalam masyarakat serta
sosialisasi terhadap budaya sipil dalam
rangka pemberdayaan semangat demokrasi
OTORITARIAN VERSUS DEMOKRASI
Paradigma
Otoritarian
Demokratis
Argumen
Ketertiban umum
Kebebasan individu
Kepentingan
Kekuasaan
Otonomi
Kebijakan
Command & Control
“Jalan tengah”
Instrumen








Rezim hukum
Restriktif
Sensor
Politik perizinan
Pembredelan
Intervensi langsung
Kode etik
Keluarga
Masyarakat
Sistem insentif
Mendukung
Sumber: Saidi, dkk. (2000). Kebebasan Berkesenian Pasca Reformasi. Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 1, No. 2,
September-November 2000. IDH-THC, Jakarta.
KONFLIK & MANAJEMEN
KONFLIK
Pengertian Konflik:
1. Konflik mengandung “benturan”, seperti
perbedaan pendapat, persaingan dan
pertentangan antara individu dengan individu,
kelompok-kelompok dan antara
individu/kelompok dengan pemerintah;
2. Tidak semua konflik berdemensi politik, konflik
dikatakan sebagai konflik politik apabila
berkaitan –baik secara langsung ataupun tidak
langsung– dengan pemerintah.
Masyarakat beragam
Pendekatan struktural-fungsional:
• Asumsi: masyarakat mencakup bagianbagian yang berbeda fungsi tetapi saling
berhubungan satu sama lain secara
fungsional. Masyarakat terintegrasi atas
dasar suatu nilai yang disepakati
(konsensus) bersama sehingga masyarakat
selalu dalam keadaan keseimbangan dan
harmonis.
Pendekatan struktural-konflik
• Asumsi: masyarakat mencakup berbagai bagian
yang memiliki kepentingan yang saling
bertentangan. Masyarakat terintegrasi dengan
suatu paksaan dari kelompok yang dominan
sehingga masyarakat selalu dalam keadaan
konflik.
Realitas Masyarakat:
• Bahwa masyarakat tidak selalu dalam keadaan
konflik secara terus menerus dan masyarakat tidak
selalu dalam kondisi harmonis, namun konflik dan
konsensus merupakan gejala yang tidak terelakkan
dalam masyarakat
PENYEBAB KONFLIK
Kemajemukan horisontal:
• struktur masyarakat yang beragam secara
kultural: suku bangsa, daerah, agama dan
ras;
• beragam secara sosial dalam arti perbedaan
pekerjaan/profesi: petani, buruh, pedagang,
pengusaha, pegawai negeri sipil, militer,
wartawan, dokter, alim ulama,
cendekiawan.
• Kemajemukan horisontal kultural dapat
menimbulkan konflik karena masingmasing unsur kultural berupaya
mempertahankan identitas dan karakteristik
budayanya dari ancaman kultur lainnya
• Kemajemukan horisontal sosial dapat
menimbulkan konflik sebab masing-masing
kelompok berdasarkan pekerjaan dan
profesi serta tempat tinggal tersebut
memiliki kepentingan berbeda bahkan
saling bertentangan
Keberagaman vertikal
• Kemajemukan/keberagaman vertikal adalah
struktur masyarakat yang terpolarisasikan
menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan
dan kekuasaan
• Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan
konflik sebab distribusi kekayaan,
pengetahuan dan kekuasaan yang pincang.
Tipe konflik
• Konflik positif: konflik yang tidak
mengancameksistensi sistem politik, yang
biasanya disalurkan lewat mekanisme
penyelesaian konflik yang disepakati
bersama dalam konstitusi
• Konflik negatif: konflik yang mengancam
eksistensi sistem politik, yang biasanya
disalurkan melalui cara-cara non
konvensional, seperti kudeta, separatisme,
terorisme dan revolusi
Pengelolaan Konflik
• Penyelesaian konflik: lebih merujuk pada
sebab-sebab konflik
• Pembasmian konflik: lebih merujuk pada
manifestasi konflik dari pada sebab-sebab
konflik
• Pengaturan konflik: berupa bentuk-bentuk
pengendalian lebih diarahkan pada
manifestasi konflik dari pada sebab-sebab
konflik.
Pengaturan /pengelolaan konflik
•
1.
2.
3.
Efektifitas pengaturan konflik tergantung pada 3 (tiga)
faktor (Ralf Dahrendorf):
Kedua pihak (yang berkonflik) harus mengakui
kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara
mereka
Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus
terorganisasikan secara rapi, tidak cerai berai dan
terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak
memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain;
Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi
landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di
antara mereka.
Tiga Pengaturan Konflik (Ralf Dahrendorf)
1.
2.
3.
Bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi parlemen
dalam mana semua pihak berdiskuasi dan berdebat
secara terbuka dan mendalam untuk mencapai
kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli
pembicaraan atau memaksakan kehendak;
Bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat
mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator
berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang
memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam
mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang
diberikan tidak mengikat mereka;
Bentuk arbitrasi, kedua pihak sepakat untuk
mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal)
sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai
arbitrator)