Transcript Sosialisasi kebijakan UN 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
ISI KEBIJAKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dasar Hukum
Perbandingan UN 2013 dan UN 2014
Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional
Kriteria Kelulusan
Persyaratan Peserta UN
Penyelenggara dan Pelaksana UN
Peran Perguruan Tinggi
Pelaksanaan UN
a.
Kisi-Kisi UN
b.
Jadwal UN
c.
Ujian Kompetensi SMK/MAK
d.
Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN
e.
Biaya Pelaksanaan UN
f.
Pelanggaran dan Sanksi
g.
Penjaminan Kredibilitas UN
Pusat Informasi UN
1. DASAR HUKUM DAN REFERENSI
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan
Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian
Nasional
4. Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2013/2014
2. PERBANDINGAN UN 2013 DAN UN 2014
Perbandingan UN Tahun 2013 dan 2014
No
Aspek
1. Kriteria
Kelulusan
2013
Formula Gabungan antara nilai
UN (60%) dan Nilai
Sekolah/Madrasah (40%).
Kriteria kelulusan UN dengan
rata-rata ≥ 5,50 dan nilai
setiap mata pelajaran paling
rendah 4,0.
2014
Ket
Formula Gabungan antara nilai Sama
UN (60%) dan Nilai
Sekolah/Madrasah (40%).
Kriteria kelulusan UN dengan
rata-rata ≥ 5,50 dan nilai setiap
mata pelajaran paling rendah
4,0.
2
Kisi-Kisi UN Sebagaimana ditetapkan dalam Sebagaimana ditetapkan dalam Sama
Peraturan BSNP Nomor
Peraturan BSNP Nomor
009/P/BSNP/XI/2012
009/P/BSNP/XI/2012
3
Jumlah
Paket Soal
4
Komposisi Komposisi nilai sekolah terdiri Komposisi nilai sekolah terdiri Beda
nilai sekolah atas 40% nilai rata-rata rapor, atas 70% nilai rata-rata rapor
dan 60% nilai ujian sekolah.
dan 30% nilai ujian sekolah.
5
Peran BSNP Penyelenggara dan Pelaksana
Setiap peserta menerima paket Setiap peserta menerima paket Sama
soal yang berbeda
soal yang berbeda
Penyelenggara
Beda
Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014
No
Aspek
2013
Berperan dalam pelaksanaan
& Pengawasan UN khusus
untuk SMA/MA, SMK, Paket C,
dan Paket C Kejuruan
2014
Ket
6
Peran
Perguruan
Tinggi
Tidak berperan dalam
Beda
pelaksanaan UN, tetapi berperan
dalam Pengawasan UN
SMA/MA, SMK, Paket C, dan
Paket C Kejuruan
ditingkatkan
7
Peran LPMP Tidak terlibat dalam
Dilibatkan dalam pengawasan UN Beda
pelaksanaan/pengawasan UN SMP dan SMA sederajat
8
Pencetakan Dilaksanakan dengan sistem
bahan UN terpusat
9
Jadwal UN Dilaksanakan dalam 4 (empat) Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari
SMA/MA
hari dengan jumlah mata
dengan dua mata pelajaran
pelajaran 1-2-1-2 setiap hari setiap hari.
Dilaksanakan dengan sistem
regional
Beda
Beda
10 Jadwal UN Dilaksanakan dalam 4 (empat) Dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari Beda
Paket C
hari dengan jumlah mata
dengan jumlah mata pelajaran 2Tahap I
pelajaran 2-2-2-1 setiap hari 2-3 setiap hari
Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014
No
Aspek
2013
11 Pemanfaatan Belum sepenuhnya
hasil UN
dijadikan pertimbangan
masuk PTN
12 UN SD/MI
13 Jumlah
Pengawas
Satuan
Pendidikan
Dilaksanakan oleh BSNP
2014
Sepenuhnya dijadikan
pertimbangan masuk PTN
Ket
Beda
Dilaksanakan oleh Pemerintah Beda
Daerah dalam bentuk Ujian
Sekolah/Madrasah
Satu orang pengawas setiap Jumlah pengawas satuan
Beda
satuan pendidikan
pendidikan dari peguruan tinggi
atau LPMP diatur sebagai
berikut:
• Jumlah ruang UN: 1 s.d 4 ruang
sebanyak satu orang
• Jumlah ruang UN: 5 s.d 10
ruang sebanyak 2 orang
• Jumlah ruang UN: > 10 ruang,
sebanyak 3 orang.
Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014
No
Aspek
14 Peran
Pengawas
Satuan
Pendidikan
2013
Belum sepenuhnya
diberikan kewenangan
masuk ruangan ujian
2014
Ket
Sepenuhnya bisa masuk ke ruang Beda
ujian bila ada masalah di
ruangan
3. TUJUAN DAN MANFAAT UN
Tujuan & Manfaat Ujian Nasional
PP19/2005 Pasal 68
TUJUAN: Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan
secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan;
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program
dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan
mutu pendidikan.
4. KRITERIA KELULUSAN
Kriteria Kelulusan
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan setelah:
1. menyelesaikan seluruh program
pembelajaran;
2. memperoleh nilai minimal baik pada
penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
3. lulus Ujian S/M/PK; dan
4. lulus Ujian Nasional (UN).
Lulus Ujian Sekolah
• Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK
untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan
pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.
Kriteria mencakup mínimum rata-rata nilai dan
mínimum nilai setiap mata pelajaran.
• Nilai S/M/PK diperoleh dari gabungan:
a) Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% :
• Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket
B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan;
• Semester III s.d. semester V pada SMA/MA, SMALB dan Paket C;
• Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK/MAK yang menerapkan SKS.
b) Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.
Lulus UN
1. Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian
Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket
B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket
C Kejuruan adalah:
a)
b)
Nilai Akhir (NA) setiap mata pelajaran yang
diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol) dan
Rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah
5,5 (lima koma lima)
2. NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai
Ujian Nasional dengan bobot 40% Nilai S/M/PK
dan 60% Nilai UN.
KELULUSAN DARI SATUAN
PENDIDIKAN
• Kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan:
– SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK
ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang
bersangkutan dalam rapat dewan guru.
– Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap
satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat
dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB
Pembina.
5. PERSYARATAN PESERTA UN
Persyaratan Peserta
• Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan UN:
– telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu
jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
– memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu
jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai
semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun
terakhir; dan
– memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan
Kesetaraan.
• Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan berasal dari Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, dan
kelompok belajar sejenis.
Persyaratan Peserta
• Kelompok belajar sejenis adalah pendidikan
kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga
selain PKBM, SKB, dan Pesantren. Untuk
mengikuti UN, peserta didiknya harus
mendaftarkan ke PKBM/SKB/Pesantren.
• Peserta didik yang memenuhi syarat berhak
mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.
• Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa
ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat
berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.
Persyaratan Peserta
• Peserta didik yang karena alasan tertentu
dengan disertai bukti yang sah berhalangan
mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan
sesuai jadwal yang ditentukan dalam POS UN
yang ditetapkan oleh BSNP.
• Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti
ujian tahun berikutnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Kesetaraan
• Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan
pendidikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat.
• Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket
B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
diterima oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.
6. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UN
Penyelenggara UN
1. BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama
dengan instansi terkait di lingkungan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
2. BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
– menyusun POS pelaksanaan UN;
– memberi rekomendasi kepada Menteri tentang
pembentukan Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan
– melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi
perbaikan pelaksanaan UN.
Skema Pelaksanaan UN 2013/2014
Mendikbud
BSNP
Penyelenggara UN
Tanggung jawab
SK
Pelaks. UN Tingkat Pusat
Gubernur
SK
POS UN
Majelis
Rektor
PTN
Tanggung jawab
Pelaksana UN Tingkat
Provinsi
Pelaksanaan
UN
PTN
Bupati/Walikota
Tanggung jawab
SK
Ka Dinas
Pendidikan
SK
Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota
Tanggung jawab
Pelaksana UN Tingkat
Satuan Pendidikan
Pengawasan
UN
Acuan
24
Pelaksana UN Tingkat Provinsi
• Melaksanakan dan mengawasi UN
SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program
Paket B/Wustha.
• Melaksanakan UN SMA/MA, SMK/MAK,
Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan.
• Melakukan pemindaian LJUN SMP/MTs,
SMPLB, SMALB, dan Program Paket
B/Wustha.
Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota,
terdiri atas unsur-unsur:
– Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
– Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi
yang menangani pendidikan madrasah dan seksi
yang menangani pendidikan norformal: Program
Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan);
Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota
Mempunyai tugas tanggung jawab, di antaranya:
1. menetapkan satuan pendidikan yang berhak
melaksanakan UN ;
2. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola
database peserta UN;
3. Menetapkan titik transit yang aman sebelum
bahan UN didistribusikan ke satuan pendidikan
4. menetapkan pengawas ruang UN
5. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari
salah seorang pengawas ruang UN.
Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.
Pelaksana UN
Tingkat Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah:
– sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20
orang (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah
peserta UN), terakreditasi, dan memenuhi persyaratan
lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
– pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan
kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang
serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota;
– institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau
Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat
berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung
ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk pelaksana UN di
luar negeri.
7.PERAN PERGURUAN TINGGI DAN LPMP
Peran Perguruan Tinggi
• Perguruan Tinggi berperan serta dalam
penyiapan soal UN, dan mengawasi
penggandaan, pendistribusian, pelaksanaan UN
SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan, serta pengembalian
LJUN ke tempat pemindaian dengan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
• Perguruan Tinggi melakukan pemindaian LJUN
UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan.
Peran Perguruan Tinggi
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA,
SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya:
1. melakukan pengawasan pelaksanaan UN bersama LPMP
2. menetapkan koordinator pengawas UN kabupaten/kota
3. menetapkan pengawas satuan pendidikan
4. melakukan pengawasan penggandaan dan
pendistribusian bahan UN bersama Panitia Regional,
LPMP, dan Polri;
5. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di titik
simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota dan Polri
6. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah
diisi oleh peserta UN sampai ke tempat pemindaian.
Peran Perguruan Tinggi
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMA/MA,
SMK/MAK, Paket C dan Paket C Kejuruan, di antaranya:
7. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan pendidikan
atau rayon dan memastikan amplop LJUN sudah
dilem/dilak, ditandatangani oleh pengawas ruang,
dan dibubuhi stempel satuan pendidikan;
8. memindai LJUN dengan menggunakan software yang
ditentukan oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat;
9. menjamin keamanan proses pemindaian LJUN;
10. menyampaikan hasil pemindaian LJUN ke Pelaksana
UN Tingkat Pusat.
Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.
Peran LPMP
• Melakukan pengawasan pelaksanaan UN
SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket
B/Wustha.
• Melakukan pengawasan penggandaan dan
pendistribusian bahan UN SMA/MA,
SMK/MAK, Program Paket C dan Program
Paket C Kejuruan, bersama Perguruan Tinggi.
LPMP
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs,
SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya:
1. melakukan pengawasan pelaksanaan UN;
2. menetapkan koordinator pengawas UN kab/kota;
3. melakukan pengawasan penggandaan dan
distribusi bahan UN bersama Panitia Regional
penggandaan dan distribusi, dan Polri;
4. menjamin keamanan penyimpanan bahan UN di
titik simpan terakhir bersama Pelaksana UN Tingkat
Kabupaten/Kota dan Polri;
LPMP
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam UN SMP/MTs,
SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya:
5. menjamin keamanan dan kerahasiaan LJUN yang
sudah diisi oleh peserta UN serta bahan
pendukungnya;
6. mengawasi penerimaan LJUN dari satuan
pendidikan atau rayon dan memastikan amplop
LJUN sudah dilem/dilak, ditandatangani oleh
pengawas ruang, dan dibubuhi stempel satuan
pendidikan.
Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.
8. PELAKSANAAN UN
Time Line Penyelenggaraan UN
I. PERSIAPAN
Koordinasi/
Sosialisasi
Permen & POS
Pendistribu-sian
Kisi-kisi
DES
NOV
Peserta UN
Nilai Rapor
dan US/M
IV. PELAKSANAAN
Penyiapan
Master Naskah
JAN
Pencetakan
DNT
II. PENDATAAN
Keterangan:
DNT = Daftar Nominal Tetap
US/M = Ujian Sekolah/Madrasah
SMA
Sederajat
14 APRIL
2014
FEB
Proses
Lelang
MAR
Penggandaan
Master
Pencetakan
Naskah
SMP
Sederajat
5 Mei
2014
Mei
APR
Pengawasan Proses
Pencetakan
Pengiriman
Bahan UN
III. PENCETAKAN DAN PENGIRIMAN NASKAH
Proses
LJU
Penila
ian
Kelul
usan
V. PENILAIAN
Eval
uasi
Pelaksanaan Pengadaan Bahan UN 2014
KPA BALITBANG
PPK-UN
Regional
1
Regional
2
Regional
3
Regional
4
Regional
5
Regional
6
Regional
7
Regional
8
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Sumut
Aceh
Riau
Kepri
Sumbar
Sumsel
Babel
Lampung
Bengkulu
DKI
Banten
Kalbar
Jambi
Kalteng
Papua
Pabar
Malut
Maluku
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Kalsel
Kaltim
Kaltara
Bali
NTT
NTB
Sulsel
Sulbar
Sultra
Sulut
Sulteng
Gorontalo
Setiap Region Melaksanakan Proses Pengadaan
PEMENANG LELANG
8
Kontrak
Perusahaan
KISI KISI UN
1. Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi
untuk Program Paket A, Program Paket B, dan
Program Paket C.
2. Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud di atas
menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran
2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.
Pelaksanaan UN
Peserta UN: 8.341.885 siswa dengan rincian:
a) SMP/MTs dan SMPLB : 2,9 juta
b) SMA/MA dan SMALB : 1,6 juta
c) SMK/MAK
: 1,1 juta
Sisanya berasal dari peserta Program Paket
B/Wustha dan Progam Paket C
Pengumuman Kelulusan
Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar /Pesantren
mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan paling lambat:
• 20 Mei 2014 untuk SMA/MA, SMK/MAK,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan;
dan
• 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB,
dan Paket B/Wustha.
• 22 September 2014 untuk UN Kesetaraan Periode
II.
UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK
• Ujian teori kejuruan dilaksanakan pada
tanggal 16 April 2014;
• Ujian praktik kejuruan dilaksanakan mulai
tanggal 18 Februari - 14 Maret 2014;
• Penggandaan, pendistribusian bahan ujian
teori SMK/MAK dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi;
UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK
• Pengawasan ruang ujian untuk ujian teori
SMK/MAK dilakukan oleh pengawas ruang UN di
jam pertama.
• Pemindaian dan penskoran ujian teori SMK/MAK
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
• Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ujian
praktik dan ujian teori kejuruan diatur tersendiri
oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
PENGOLAHAN HASIL
UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK
Dinas Pendidikan Provinsi:
– menerima LJUN Teori Kejuruan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
– memindai LJUN Teori Kejuruan, melakukan
validasi dan skoring; dan
– menyampaikan hasil skoring ujian Teori Kejuruan
ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat
tanggal 1 Mei 2014.
PENGOLAHAN HASIL
UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK
Direktorat Pembinaan SMK membentuk Tim
Khusus untuk:
– percepatan proses pemindaian LJUN Teori
Kejuruan;
– melakukan supervisi dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemindaian serta skoring LJUN Teori
Kejuruan; dan
– membawa langsung nilai ujian teori kejuruan
untuk diserahkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.
JADWAL UN
JADWAL UN
b. SMK/MAK
No
1
2
Hari dan Tanggal
UN:Senin, 14 April 2014
UN Susulan:Selasa, 22 April 2014
UN:Selasa, 15 April 2014
UN Susulan: Rabu, 23 April 2014
UN: Rabu,
3
16 April 2014
UN Susulan: Kamis, 24 April 2014
Jam
Mata pelajaran
07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia
07.30 – 09.30
Matematika
07.30 – 09.30
Bahasa Inggris
10.30-12.30
Ujian Teori
Kejuruan
JADWAL UN: Program PAKET C
JADWAL UN
JADWAL UN
PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN
1. Penggandaan dan pendistribusian bahan UN
SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha,
SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C,
dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh
Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara regional.
2. Pendistribusian bahan UN sampai ke titik
simpan terakhir yang terletak di ibu kota
provinsi atau kota lain yang ditetapkan.
dilakukan oleh percetakan berkoordinasi
dengan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dan
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
PENGGANDAAN & PENDISTRIBUSIAN
3. Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN
SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dari provinsi ke
kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan
pendidikan melibatkan perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi swasta, LPMP, dan Polri.
4. Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN
SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha dari
provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke
satuan pendidikan melibatkan LPMP dan Polri.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional,
penggandaan, dan pendistribusian bahan UN diatur oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
PENYIMPANAN & PEMANFAATAN
SOAL UN
Naskah soal UN yang sudah diujikan
disimpan
di
satuan
pendidikan
penyelenggara UN dan dapat digunakan
untuk proses pembelajaran setelah
disimpan selama satu bulan.
BIAYA PELAKSANAAN
1. Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN
menjadi tanggungjawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
SANKSI
1. Orang perseorangan, kelompok, dan/atau
lembaga yang terbukti secara sah melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, akan diproses dan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran
dan sanksi diatur dalam POS UN yang
ditetapkan oleh BSNP.
Pemetaan Hasil UN
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan sosialisasi UN.
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia memetakan hasil UN pada
tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional.
Penjaminan Kredibilitas Hasil UN
No
1
2
3
PERIHAL
Ada Tanda “Dilarang Masuk Selain Peserta Ujian dan
Pengawas, Serta Tidak Diperkenankan Membawa Alat
Komunikasi”
Pengawas ruang ujian mengumpulkan tas dan alat
komunikasi elektronik seperti HP peserta UN dan pengawas
ruang UN serta menempatkan di tempat yang aman
Tiap pengawas menerima lembar rincian tugas
4
Petugas presensi mengedarkan daftar hadir pengawas ruang
ujian sebelum UN berlangsung atau setelah UN selesai
5
Ada rincian tugas pengawas ruang UN dan pengawas satuan
pendidikan
Penjaminan Kredibilitas Hasil UN
No
1
2
3
PERIHAL
Khusus untuk UN SMA sederajat, jumlah pengawas satuan
pendidikan dari peguruan tinggi atau yang ditugaskan
perguruan tinggi sebagai berikut:
a. 1 orang untuk jumlah ruang UN: 1 s.d 4.
b. 2 orang untuk jumlah ruang UN: 5 s.d 10
c. 3 orang untuk jumlah ruang UN > 10.
LJUN dimasukkan ke dalam amplop LJUN dan dilem /dilak di
ruang ujian dan ditandatangani oleh penanggung jawab
ruang UN di amplop tempat pengeleman.
Ada Berita Acara serah terima LJUN di ruang pelaksana
disaksikan dan ditandatangani oleh koordinator pengawas
satuan pendidikan
Penjaminan Kredibilitas Hasil UN
No
PERIHAL
4
Pengawas satuan pendidikan harus memastikan bahwa
semua LJUN masuk dalam amplop yang telah dilem dan
ditandatangani pengawas ruang UN
5
Pengawas satuan pendidikan mengawasi perjalanan LJUN
dari pelaksana UN ke rayon, dan dari rayon tempat
pemindaian di perguruan tinggi negeri.
6
Ada berita acara waktu berangkat dari satuan pendidikan
pelaksana UN, waktu tiba di rayon, waktu berangkat dari
rayon, dan waktu tiba di tempat pemindaian.
9. PUSAT INFORMASI UN
PUSAT INFORMASI UN
1. BSNP
Telepon: 021-7668590, Fax: 021-7668591,
HP: 081519157000, Email: [email protected]
2. PIH Kemdikbud
Call Center: 177, HP: 0816979177, SMS: 0811976929, Telepon:
021-5703303, Fax: 021-57331245, Email:
[email protected]
3. PUSPENDIK
Telepon: 021-3853000. Email: [email protected]
SMS: 082112342020
4. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Telepon: 021-5736943, Fax: 021-5736943
SMS : 081380477779
Mari kita bangun bersama
Ujian Nasional yang Bermutu,
Bermanfaat, dan Bermartabat
TERIMA KASIH