Transcript SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

OLEH :
AGUNG SURPOJO,S.KOM
DAN
ENDRI SANOPAKA
Pengertian Sistem
“Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan
yang kompleks atau terorganisie, suatu himpunan
atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang
membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan
yang kompleks atau utuh” (Pamudji:1981)
“Sistem adalah suatu jaringan dari prosedurprosedur yang berhubungan satu sama lain
menurut skema atau pola yang bulat untuk
menggerakkan suatu fungsi yang utama dari
suatu usaha atau urusan” (Prajudi:1973)
Pengertian Administrasi
Administration can be defined as the activities
of groups cooperating ti accomplish common
goals (Herbert A. Simon:1959)
Administration can be defined as the activities
of group efforts, public or private, civil or
military (Leonard B. White:1955)
Pengertian Negara
Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya (Aristoteles)
Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dengan
segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu
kuasa yang berdaulat (Jean Bodin)
Negara adalahorganisasi kewilayahan yang bergerak
dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan
dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk
pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan
tertinggi (Herman Finer)
Syarat Negara
Adanya
Wilayah
Adanya
Pemerintahan
Adanya
Pengakuan
Adanya
Rakyat
Timbulnya Negara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teori Kenyataan
Teori Ketuhanan
Teori Perjanjian
Teori Penaklukan
Teori kekuatan
Teori Patrilineal
Teori Matrilineal
Teori Organis
Teori Daluwarsa
Teori Alamiah
Teori Filosofis
Teori Historis
Bentuk Negara
PARLEMENTER
SERIKAT
PRESIDENSIAL
REPUBLIK
PARLEMENTER
KESATUAN
PRESIDENSIAL
BENTUK-BENTUK
NEGARA
PARLEMENTER
SERIKAT
Non-PM
KERAJAAN
PARLEMENTER
KESATUAN
Non-PM
Kedaulatan Negara
• Kedaulatan negara ditangan Rakyat
ex. Negara demokrasi
• Kedaulatan berada ditangan hukum
ex. Elit politik yang membuat hukum
• Kedaulatan berada ditangan Tuhan
ex. Negara berdasarkan kitab suci
• Kedaulatan berada ditangan Raja
ex. Kelompok elit bangsawan
• Kedaulatan berada ditangan negara sendiri
ex. Negara komunis
Sistem Pemerintahan
REPUBLIK
PARLEMENTER
KERAJAAN
DESENTRALISASI
CAMPURAN
SENTRALISASI
SISTEM
PEMERINTAHAN
SERIKAT
PRESIDENSIAL
KESATUAN
MULTIPARTAI
PROLETARIAT
MONOPARTAI
DEFINISI ADMINISTRASI NEGARA
John M. Pffifner dan Robert V. Presthus :
1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan
politik
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usahausaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari
pemerintah
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang
bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap
usaha sejumlah orang.
Con’t ………
Edward H. Litchfield :
• Administrasi negara adalah suatu studi mengenai
bagaimana bermacam-macam badan pemerintah
diorganisir, diperlengkapi dengan tenagatenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
Dwight Waldo
• Administrasi negara adalah manajemen dan
organisasi dari manusia dan peralatannya guna
mencapai tujuan pemerintah
Con’t ………….
Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koening
• Administras negara adalah kegiatan pemerintah
didalam melaksanakan kekuasaan politiknya.
George J. Gordon :
• Administrasi negra dapat dirumuskan sebagai
seluruh proses baik yang dilakukan organisasi
maupun perseorangan yang berkaitan dengan
penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan
yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif,
serta peradilan.
Etika Administrasi Publik
• Definisi etika
• Definisi etika administrasi publik
Beberapa Definisi
• Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya:
kebiasaan atau watak
• Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores),
artinya: cara hidup atau kebiasaan.
• Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti
penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris,
norm, berarti aturan atau kaidah.
• Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep
tentang baik dan buruk baik yang berkenaan
dengan proses (instrumental) atau hasil
(terminal)
Definisi Etika Administrasi Publik
• Ethics is the rules or standards governing, the moral
conduct of the members of an organization or
management profession (Chandler & Plano, The Public
Administration Dictionary, 1982)
• Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi
anggota organisasi atau pekerjaan manajemen
• Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan
arahan moral bagi administrator publik dalam
melaksanakan tugasnya melayani masyarakat
Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik
• Teori administrasi publik klasik (Wilson,
Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi
tempat pada pilihan-pilihan moral (etika).
• Kebutuhan moral administrator hanyalah
keharusan untuk menjalankan tugas seharihari secara efisien.
• Dengan diskresi yang dimiliki, administrator
publik tidak hanya harus efisien, tapi juga
harus dapat mendefinisikan kepentingan
publik, barang publik dan menentukan
pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara
bertanggungjawab.
17
Old and New Public Administration (Denhradt)
• Dapat dipetakan posisi etika dimana
• Tabel perbedaan here!!
4 aliran pemikiran etika
• Teori Empiris: etika diambil dari
pengalaman dan dirumuskan sebagai
kesepakatan
• Teori Rasional: manusia menentukan apa
yang baik dan buruk berdasar penalaran
atau logika.
• Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau
otomatis mampu membedakan hal yang
baik dan buruk.
• Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk
datang dari Yang Maha Kuasa.
19
Konteks Etika
Sumber Etika
Agama
Tradisi
Filsafat
Etika
Hukum
Politik
Ekonomi
Sosial
Profesi
Seni
Administrasi
Penerapan Etika
20
Hukum dan Etika
• Keduanya mengatur perilaku individu
• Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu
berarti tidak etis
• Hukum bersifat eksternal dan dapat
ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau
kepercayaan orang (sasaran hukum),
sementara etika bersifat internal, subyektif,
digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran
individu.
21
• Hukum dalam konteks administrasi adalah
soal pemberian otoritas atau instrumen
kekuasaan
• Basis dari hukum adalah etika, dan ketika
hukum diterapkan harus dikembalikan pada
prinsip-prinsip etika
• Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi
secara etika dipermasalahkan [trend anak
politisi yang jadi calon anggota legislatif]
22
Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich
• Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang
bertanggungjawab yang diperlukan adalah
penegakan sistem kontrol melalui undangundang dan peraturan yang dapat
mendisiplinkan para pelanggar hukum.
• Friedrich (1940): Birokrasi yang
bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan
dengan dengan menseleksi orang yang benar
dengan kriteria profesionalisme yang jelas,
dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai
pelayanan publik.
23
Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah
• Bohong kepada publik
• Korupsi, kolusi, nepotisme
• Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas,
akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lainlain
• Melanggar sumpah jabatan
• Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan
kepentingan publik
24
Empat Hirarki Etika
Makro
Etika Sosial
Etika organisasi
Etika profesi
Moralitas pribadi
Mikro
25
Moralitas Pribadi
• Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah
terinternalisasi dalam diri individu
• Produk dari sosialisasi nilai masa lalu
• Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani
yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku
individu
• Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas
kepribadian individu
• Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam
kehidupan sosial dan organisasi
26
Etika profesi
• Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait
dengan pekerjaan profesional
• Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsipprinsip profesionalisme (kapabilitas teknis,
kualitas kerja, komitmen pada profesi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik
profesional yang berlaku secara universal
• Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi
(pencabutan lisensi)
27
Etika Organisasi
•
•
•
•
•
Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan
kehidupan organisasi
Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan
organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan,
transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang
berlaku secara universal
Dalam praktek penegakan kode etik organisasi
dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi,
kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari
politisi yang membawahi birokrat
Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi
28
Etika Sosial
• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait
dengan hubungan-hubungan sosial
• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika
sosial
• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi
hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi
melalui sosialisasi nilai di masyarakat
• Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak
boleh mengganggu dan merepotkan orang lain]
• Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika
sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial
[diberitakan sebagai tersangka]
29
Kenapa diperlukan peraturan etika?
• Untuk meredam kecenderungan kepentingan
pribadi.
• Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus
bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang
bisa memberikan kepastian tentang mana
yang benar dan salah, baik dan buruk.
• Penerapan peraturan etika dapat membuat
perilaku etis menimbulkan efek reputasi.
• Organisasi publik sekarang banyak dicemooh
karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu
perlu etika.
30
Kenapa perilaku tidak etis terjadi?
• Kecenderungan mengedepankan etika
personal ketimbang etika yang lebih besar
(sosial).
• Kecenderungan mengedepankan kepentingan
diri sendiri
• Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.
31
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )
•
•
Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya (
legitimate )
•
Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat (
public, private and society sector )
•
Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu :
1. Prinsip Penegakkan Hukum,
2. Akuntabilitas,
3. Demokratis,
4. Responsif,
5. Efektif dan Efisensi,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Kepemimpinan Visoner dan
9. Rencana Strategis
10. Dsb
•
Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ),
pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ),
pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social
Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
PUSAT
BIROKRASI
PEMERINTAH
PROVINSI
BIROKRASI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
KECAMATAN
DAN
DESA/KEL
BIMBINGAN
PEMBINAAN,
PERENCANAAN,
FASILITASI,
KOORDINASI,
DIKLAT,
PENGENDALIAN,
PENGAWASAN,
EVALUASI
DLL
Karakteristik Hambatan
Birokrasi Pemerintahan Negara
• Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption
( KKN ) bukan pada NSPM
• Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan
• Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik
• Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi
• Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan
dampak Kesra ( benefit and infact )
• Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan
Golongan ) bukan kepentingan publik
• Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan
prefesional, fungsional dan proporsional
• Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi
pemerintahan
• Dsb
PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
• Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi
politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi
pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.
• Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang
berorientasi pada kinerja organisasi;
• Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki
kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan
• Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada
standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan
berbudaya
PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
• STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI
PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI
• FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan,
pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan
dsb )
• PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN
PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
• PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN
BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA,
MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI
KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI
PEMERINTAHAN
Carier
system
SDM
APARATUR
SISTEM,
STRUKTUR
DAN KULTUR
ORGANISASI
PEMERINTAHAN
•
•
•
•
•
Kualifikasi,
Kompetensi
Profesionalisme
Proporsionalisme
dsb
Pendidikan formal,
informal
dan non formal
SAMPAI JUMPA