Transcript etika-filsafat adm 6-11

PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA
PEMERINTAHAN NEGARA
1. Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai
obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
2. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ).
Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal
adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
3. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori
Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan
abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
4. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa
kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah
Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality
dan personality.
5. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai
kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan
negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi
absolut.
6. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa :
negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan,
negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.
ETIKA BAGIAN FILSAFAT
Filsafat
Berfilsafat
: alam berpikir = alam pikiran
: berpikir mendalam dgn sungguh
Semua manusia adalah filosof
Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn
sungguh-sungguh dan mendalam
ttg hakekat segala sesuatu
FILSAFAT PEMERINTAHAN
Pemikiran mengenai kebenaran yang
dilakukan pemerintah dalam
kehidupan bernegara.
Aparat pemerintah: memikirkan—
menentukan dan memilih
bentuk/pola kehidupan bernegara
(ajaran bernegara)
PENGERTIAN
Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.
bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau
cara bergaul, berprilaku yang baik.
Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan
dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu
organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah
etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.
Akal sehat = Right dan Good
Etika Pemerintahan
Ajaran untuk berperilaku yang baik dan
benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan
yang berhubungan dengan hakikat manusia
Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah
yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan
benar) yang saya lakukan?
PARADIGMA ADMINISTRASI
KONSEP DASAR
SKLP. MANUSIA
MANAJEMEN
TUJUAN
KEPEMIMPINAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
HUMAN REALTIONS
KERJASAMA
BIMBINGAN,
KEPEMIMPINAN &
PENGENDALIAN
ADMINISTRASI
TUJUAN
SARANA&PRASARANA
ORGANISASI
NILAI-NILAI
STATIS/ORGANO
GRAM
PELAYANAN,
RASIONALITAS,
EFEKTIVITAS,
EFISIENSI
DINAMIS
(INTERAKSI
INTERNAL &
EKSTERNAL
Etika Pemerintahan



Membahas keutamaan yang harus
dilaksanakan oleh pejabat
Merealisasikan nilai-nilai:
* nilai kelembagaan (constitutional
values)
* nilai pemerintahan (regime values)
Membahas masalah utama dalam
pelaksanaan kekuasaan
* Masalah korupsi
* Masalah kolusi
* dll
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )





Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan
administrasinya ( legitimate )
Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan
masyarakat ( public, private and society sector )
Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yaitu :
1. Prinsip Penegakkan Hukum,
2. Akuntabilitas,
3. Demokratis,
4. Responsif,
5. Efektif dan Efisensi,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Kepemimpinan Visoner dan
9. Rencana Strategis
10. Dsb
Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik
(Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ),
otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan
(Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social
Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
PRINSIP NEGARA HUKUM
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )
Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)
Asas Legalitas ( Due Process of Law );
Pembatasan Kekasaan ;
Organ-organ pemerintahan yng independen;
Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );
Peradilan Tata Negara;
Perlindungan Hak asasi Manusia;
Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats )
Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara
(welfare Rechtstaat)
Transparansi dan Kontrol Sosial
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA






Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI;
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ;
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No.
169 dan Tambahan LN No. 3090 );
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .
ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN






Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public
Policy Etic )
Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service
Etic )
Etika dalam Pengaturan dan Penataan
Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer
institutional etic ) ;
Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan
Masyarakat ( Guide and social empowering etic );
Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan,
pemerintah dengan swasta, dan dengan
masyarakat ( Partnership governmental, private
and sosiety etic ) ;
dsb
HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
BIROKRASI
PEMERINTAH
PUSAT
BIROKRASI
PEMERINTAH
PROVINSI
BIROKRASI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
KECAMATAN
DAN
DESA/KEL
BIMBINGAN
PEMBINAAN,
PERENCANAAN,
FASILITASI,
KOORDINASI,
DIKLAT,
PENGENDALIAN,
PENGAWASAN,
EVALUASI
DLL
HUBUNGAN ADMINISTRASI, ORGANISASI,
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN, PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA
ADMINISTRASI
ORGANISASI
MANAJEMEN
KEPEMIMPINAN
M
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
HUBUNGAN
ANTAR
MANUSIA
PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN


Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya
politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal.
Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa :
1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi,
sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter,
patronase, xenopobia dsb;
2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri, tidakteliti,
bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,
kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb.
3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima
suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.
4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi,
diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak
berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested
interest, pemborosan dsb.
5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan
efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran
terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi
dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb
FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN
ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
PENGARUH
HAMBATAN ETIKA
BIROKRASI
VISI
DAN MISI
BIROKRASI
FAKTOR
FISILOGIS
FAKTOR
SOSIOLOGIS
PESEPSI,
SIKAP DAN
PERILAKU
INDIVIDU
BIROKRASI
PEMERINTAHAN
FAKTOR
LINGKUNGAN
SISTEM, STRUKTUR,
DAN KULTUR
BIROKRASI
FUNGSI BIROKRASI
PEMERINTAHAN
MASYARAKAT
PERBEDAAN ADMINISTRASI DG MANAJEMEN
• ADMINISTRASI
•
“DITUJUKAN
PADA
PENENTUAN TUJUAN POKOK
DAN KEBIJAKANNYA”
•
“SUATU
PROSES
DAN
LEMBAGA
YG
BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP
PENENTUAN
TUJUAN, DIMANA ORGANISASI
& MANAJEMEN DIGARISKAN
SERTA
PEMBERIAN
PENGARAHAN
KEBIJAKAN
UMUM (GENERAL POLICIES)”
• MANAJEMEN
•
“DITUJUKAN
PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN DG
MAKSUD
MENYELESAIKAN/MENCAPAI
TUJUAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
YG
TELAH
DITENTUKAN”
•
PROSES DARI PARA MANAJER
AGAR
KEGIATAN-KEGIATAN
SERTA MENGATUR TINDAKANTINDAKAN
DALAM
MEREALISASIKAN
TUJUAN
UNTUK
TERCAPAINYA
TUJUAN
YANG
TELAH
DITENTUKAN
KARAKTERISTIK BIROKRASI (MAX Weber)
•
Organisasi berdasarkan hierarkhi (tingkatan-tingkatan)
•
Birokrasi dapat diterapkan dlm organisasi pemerintah/swasta
•
Struktur tugas dibuat rasional (antara wewenang & t.jawab)
•
Formalisasi, tindakan2 berdasarkan pada peraturan/ketentuan
•
Manajemen terpisah dari pemilikan
•
Tidak ada hak milik terdapap jabatan
•
Tuntutan kemampuan dan pelatihan khusus bagi setiap jabatan
•
Pejabat (birokrat) dipilih berdasar kompetisi kemampuan
•
Unsur legalitas, bhw setiap jabatan memiliki batas wewenang yg
jelas dan tegas.
Karakteristik Hambatan
Birokrasi Pemerintahan Negara









Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption
( KKN ) bukan pada NSPM
Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi
Pemerintahan
Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada
Pelayanan Publik
Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi
Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada
manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact )
Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan,
Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik
Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping
dan prefesional, fungsional dan proporsional
Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan
birokrasi pemerintahan
Dsb
KONSEP F.W. TAYLOR
• BAHWA
SUATU
AKTIVITAS
ADMINISTRASI
(MANAJEMEN)
DINILAI
EFISIEN
APABILA
DILAKUKAN OLEH PARA PEGAWAI
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN
KETERAMPILAN YANG MEMADAI
(SESUAI TUGASNYA)
PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN




Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku
birokrasi politik dan administrasi pemerintahan
yang berorientasi pada kepentingan negara,
bangsa dan masyarakat.
Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan
yang berorientasi pada kinerja organisasi;
Pembaharuan manajemen pemerintahan yang
memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas
pemerintahan
Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan
pada standar berkualifikasi, kompetensi dan
profesional dan berbudaya
PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI
DALAM ETIKA PEMERINTAHAN




STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS KOMPETENSI
FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan,
pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb )
PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN
PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI
NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT
DAN BUDAYA BIROKRASI
KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI
PEMERINTAHAN


Carier
system
SDM
APARATUR


SISTEM,
STRUKTUR
DAN KULTUR
ORGANISASI
PEMERINTAHAN

Kualifikasi,
Kompetensi
Profesionalisme
Proporsionalisme
dsb
Pendidikan formal,
informal
dan non formal
KONSEP HERBERT SIMON

“MANUSIA ADMINISTRASI LEBIH REALISTIS
DARIPADA MANUSIA EKONOMI. MANUSIA
ADM.
PENUH
KESADARAN
AKAN
KETERBATASAN2,
ILMUNYA
TDK
SEMPURNA, SUMBER-SUMBER TERBATAS,
DAN
MASA
DEPAN
PENUH
KETIDAKPASTIAN, MANUSIA ADMINSTRASI
ADALAH MANUSIA YANG EFISIEN”
PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRSI
(MENURUT ROBBINS & COULTER, 1999)
1.
TEORI KLASIK (TEORI ADMINISTRASI UMUM
DAN TEORI MANAJEMEN ILMIAH)
2.
PENDEKATAN KUANTITATIF
3.
PENDEKATAN PERILAKU
PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN





MANAGEMENT BY
PIMPINAN MASIH
ORGANISASI;
DOING: ORIENTASI
SANGAT DOMINAN
PADA PELAKSANAAN, DAN
DALAM SETIAP AKTIVITAS
MANAGEMENT BY DIRECTING: PADA TAHAPAN INI, YANG MENJADI ISU
UTAMANYA ADALAH PENGARAHAN, DAN KOMANDO;
MANAGEMENT BY RESULT/MBO: PADA TAHAPAN INI TELAH TERJADI
PERGESERAN DARI PENGENDALIAN (COMMAND AND CONTROL) MENJADI
PENENTUAN TUJUAN, PENETAPAN SASARAN, DAN TARGET, SERTA MULAI
DIKEMBANGKAN MOTIVASI PEGAWAI;
MANAGEMENT BY PROCESS: ORIENTASI PADA TAHAPAN INI PADA NILAINILAI, DAN YANG PENTING UNSUR SDM TELAH DI DUDUKKAN SEBAGAI
SUMBER DAYA POTENSI YG. NILAINYA TERUS DAPAT DIKEMBANGKAN;
PADA TAHAPAN INI, MANAJEMEN
TIDAK HANYA BERKAITAN DENGAN MODAL MATERIAL, TETAPI PADA
HUMAN CAPITAL, BRAIN CAPITAL, INTELECTUAl, EMOTIONAL
CAPITAL, BAHKAN PADA SPIRITUAL CAPITAL, SERTA LEBIH
DIKEMBANGKANNYA NETWORKING, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGEMBANGAN TIM YANG DINAMIS.
MANAGEMENT
BY
KNOWLEDGE:
PENGGOLONGAN ILMU
ADMINSITRASI

ADMINISTRASI NEGARA

ADMINISTRASI BISNIS/SWASTA

ADMINISTRASI INTERNASIONAL

ADMINISTRASI SOSIAL
Ilmu Administrasi Negara (Publik)

Adalah ilmu yang mempelajari semua
proses,
manajemen,
organisasi
dan
individual (sebagai official) sehubungan
dengan
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh
badan legislatif, eksekutif dan peradilan.
Definisi ini mencakup kegiatan formulasi,
penetapan
kebijakan,
implementasi
kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Robert Presthus (1975):
“Public Administration is concerned
with the institutional framework of
government, its socio-economic and
political milieu, and the behavior of
individuals who man the bureaucratic
machine”.
Levine et al. (1990):
“Issues of public administration can be
arrayed on a continuum that runs
from macro to micro”.

George J. Gordon, 1982)

Public administration may be defined as
all
processes,
organizations,
and
individuals (the later acting in official
positions and roles) associated with
carrying out laws and other rules adopted
or issued by legislatures, executives, and
courts.
(
Administrasi Negara yang Tradisional
berdasarkan Asumsi:

Bersikap netral, profesional, ditangani
oleh pegawai negeri sipil yang kompeten
dan spesialis

Dibawah kendali chief executive

Mematuhi keinginan badan legislatif

Dibawah pengawasan badan legislatif
Pengaruh Sistem Politik
terhadap Administrasi Negara



Adm. Negara Amerika Serikat dipengaruhi
oleh kekuasaan pemerintahan yang tidak
terpusat tetapi terpecah dan tersebar.
Dinamika administrasi negara ditandai oleh
ke-vacuum-an dan konflik kekuasaan.
Administrator mempunyai diskresi yang
cukup
luas
sehingga
memungkinkan
mengambil inisiatif kebijakan.
Public Adm. Vs Business Adm


Adm. Publik pendekatannya lebih makro
tidak hanya tentang organization entity
(wujud/keberadaan
org)
tetapi
juga
mencakup eksternalities yang menjadi
tanggung
jawab
pemerintah
dan
kepentingan masyarakat
Adm. Privat (swasta) pendekatannya lebih
mikro
yaitu
menurut
kepentingan
perusahaan sebagai suatu organisasi dan
bermotif mencari keuntungan
PERBEDAAN ADMINISTRASI
NEGARA DG ADMINISTRASI NIAGA

ADMINISTRASI NEGARA

PUBLIC SERVICE

ADMINISTRASI NIAGA

PROFIT MOTIVE


LEGALISTIC APPROACH

BUREAUCRACY



MENGUTAMAKAN HASIL

BEKERJA DG SANGAT EFFIENCT

FREE COMPETITION
NO COMPETITION
SOCIAL WELFARE
TIDAK TERLALU TERIKAT DG.
KETENTUAN YG BERLAKU

KESEJAHTERAAN
INDIVIDU/KELOMPOKNYA
Perbedaan Public Administration
dengan Public Management?
• Public administration  proses manajemen,
organisasi dan individual yang terlibat dalam
tugas
pemerintahan
dan
pelayanan
masyarakat
• Public management  manajemen anggaran,
kontrak
pelayanan
dan
pegawai,
kewirausahawan,
serta
pertanggungjawaban kinerja pada masyarakat
Siapa yang Terlibat dalam
Proses Administrasi Publik
• Dalam administrasi publik (di
negara yang demokratis) yang
terlibat tidak hanya administrator
tetapi juga banyak pihak lain yang
berkepentingan
(stakesholders)
baik secara langsung maupun
secara tidak langsung.
Perbedaan antara Demokrasi &
Organisasi Publik
DEMOKRASI
•Equality
•Rotation
ORGANISASI PUBLIK
•Hierarchy
in Office
•Seniority
•Freedom
•Command
•Pluralism
•Unity
•Citizen
•Participation
Participation
•Openness
•Community
•Legitimacy
Election
Based on
Based on
Expertise
•Secrecy
•Impersonality
•Legitimacy Based on
Expertise
Perbedaan Organisasi Publik
dengan Organisasi Bisnis
PERBEDAAN
•Kepemilikan
•Sudut
Pandang
PUBLIK
•Internal
•Eksternal
•Dari
Kepentingan
Masyarakat
Negara/
Masyarakat pada
Umumnya
Legitimasi
•Orientasi
•Pelayanan
•Pengaruh
•Nilai-nilai
Lingkungan
Politik
•Teori-teori
•Bersifat
•Pelayanan
Diberikan
yang
•Diatur
dan/
Eksternal
•Warga
•Sumber
BISNIS
Masyarakat
dan Sistem
•Dari
kepentingan
Privat
•Pemilik
Modal/
Pemegang Saham
•Keuntungan
•Terutama
dari
Konsumen
Lokal
Oleh
Pemerintah
•Bersifat
•Diatur
Universal
oleh
Mekanisme Pasar
Peter F.Drucker’s, The Deadly Sins in Public Administration
(Kesalahan Fatal dalam Administrasi Negara)
1.
Tujuan yang Terlalu Muluk (Have a Lofty Objectives)
1.
Tanpa Adanya Prioritas (Try To Do Several Things At Once)
1.
Terlalu Yakin Bahwa Organisasi yang Besar Baik (Believe That
“Fat” is Beautiful)
1.
Jangan Berkesperimen Harus Dogmatis (Don’t Experiment Be
Dogmatic)
1.
Memastikan Bahwa Anda Tidak Dapat Belajar Dari Pengalaman
(Make Sure That You Cannot Learn From Experience)
1.
Ketidakmampuan Menghentikan Program/ Kegiatan yang Salah
(The Inability to Abandon)
Lima Mitos dalam Reformasi
Sektor Publik





Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran dan kegiatan
yang lebih banyak (Mitos Liberal)
Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran dan kegiatan
yang lebih sedikit (Mitos Konservatif)
Pemerintah dapat diperbaiki dengan mengelolahnya seperti
cara bisnis (Mitos Swasta)
Pegawai negeri dapat mempunyai kinerja
memberi gaji yang cukup (Mitos Pegawai)
tinggi
dengan
Pemerintah dapat diperbaiki dengan memperkerjakan SDM
yang lebih baik (Mitos Orang)
VISI Pemerintahan
Negara
S
R1
S
S
Transformasi
Inst. Pem.
S
R2
S
KEPEMIMPINAN
S
Presiden
R3
Terpilih
S
Tensi
S
S
Kreatif
S
Kompetensi
S
Inst. Pem.
B2
S
Respons
S
Stratejik
R4
S
S
Perbedaan antara
Visi .P.T. dan
Effektifitas Res
B1
realitas saat ini
pons Stratejik
O
Pelaksanaan
Realitas Pem.
SISDIKLAT
S
Saat ini
Transformasi
VISI
Presiden
Terpilih
S
• PENUTUP
THE
UNIVERSAL
IMPORTANCE
OF
ADMINISTRATION-->
melalui
ilmu
pengetahuan administrasi kita mengerti perencanaan, organisasi, komando,
koordinasi dan pengawasan (Henry Fayol);
•
THE STABILIZING ROLE OF ADMINISTRATION IN SOCIETY, peran administrasi
secara primer adalah stabilisasi institusi-institusi sosial (Paul Pigors)
•
THE ROLE ADMINISTRATION IN SOCIAL CHANGE, fungsi pokok administrasi
adalah menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasilitas bagi perubahan
sosial (Brook Adam);
•
THE THREAT OF A MANAGERIAL REVOLUTION, bahwa kualitas esential dari
emerging society adalah dalam hal karakter manajemennya, dan para manajer
mempunyai taken over masyarakat modern (James Burnham);
•
THE PROSPECT OF MANAGERIAL EVOLUTION, bahwa posisi manajerial sangat
penting dalam setiap organisasi, bahwa organ pemerintah tidak lain adalah organ
manajerial (Charles Merriem);
•
ADMINISTRATION AS THE KEY TO MODERN SOCIETY, masyarakat modern adalah
masyarakat besar, dan administrasi merupakan kunci untuk pengabdian
kekuasaan dalam masyarakat besar (Charles A. Beard)
•
Sumber: A. Lepawsky, dan Prof. Prajudi, dan dari berbagai sumber.
•SEKIAN DAN
TERIMAKASIH