Transcript legislasi dan sertifikasi keperawatan di indonesia

LEGISLASI DAN SERTIFIKASI
KEPERAWATAN DI INDONESIA
ELLY NURACHMAH
FIK - UI
Legislasi keperawatan
sistem perundang-undangan
praktik keperawatan yang menggambarkan
ruang lingkup praktik keperawatan yang
diijinkan secara hukum.
berisi hak-hak fundamental setiap individu
untuk menentukan pilihan pelayanan kesehatan dan
hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang aman.
Legislasi keperawatan
proses menetapkan serangkaian ketentuan yang harus
ditaati dan diikuti oleh setiap perawat yang akan
memberikan pelayanan kepada orang lain.
Undang-undang praktik keperawatan
Faktor profesional, teknikal, moral , dan etik
Undang-undang praktik keperawatan
peraturan yang menjamin pelayanan keperawatan
yang aman dan etis melalui upaya pengendalian
badan-badan keperawatan, tenaga keperawatan,
persyaratan dan kriteria lisensi,
penundaan dan pencabutan lisensi keperawatan,
dan proses sertifikasi untuk mempertahankan
kompetensi.
Undang-undang praktik keperawatan
untuk melindungi masyarakat terhadap
para praktisi keperawatan yang melakukan
pelayanan secara tidak aman / etis.
perawat mendapat perlindungan
hukum berlandaskan kaidah profesionalisme.
Undang-undang praktik keperawatan
mendefinisikan praktik keperawatan,
mengembangkan kriteria untuk memasuki
profesi keperawatan, menetapkan ketentuan
dan peraturan yang melaksanakan,
mempertahankan, dan menegakkan standar
praktik keperawatan
Sistem regulasi
Tujuan penerapan sistem regulasi
*menciptakan caring environment
*menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang
aman bagi sistem klien
*meningkatkan hubungan kesejawatan (kolegialitas).
*mengembangkan jaringan
. kerja yang bermanfaat
bagi sistem klien.
Tujuan penerapan sistem regulasi
*meningkatkan akontabilitas professional dan sosial.
*meningkatkan advokasi terutama bagi sistem klien.
*meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan
keperawatan.
*menjadi landasan untuk pengembangan karir
tenaga keperawatan
Sistem regulasi
Registrasi
Sertifikasi
Lisensi
1. Registrasi keperawatan
merupakan
proses administrasi yang harus ditempuh
oleh seseorang yang ingin memberikan
pelayanan keperawatan kepada orang
lain sesuai dengan kemampuan atau kompetensi
yang dimilikinya.
2. Lisensi perawat
Ijin untuk melakukan tindakan keperawatan
yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan
keperawatan.
Diberikan hanya pada yang telah memiliki kompetensi
tertentu.
Diperoleh setelah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah (saat ini) atau profesi
(masa mendatang)
Justifikasi perlunya lisensi
Dulu : tidak perlu lisensi
Vokasional
Respondeat superior
Kini
Professional
: perlu lisensi
Personal liability
Tujuan pemberian lisensi
Menjamin pelayanan yang diberikan
aman, dan etis sesuai kompetensi
dan kewenangan yang dimiliki.
Menata pelayanan kepada masyarakat,
diberikan oleh orang yang tepat dan mampu
secara professional, etikal, dan legal.
Menghindarkan kerugian / kecelakaan
/ bahaya pada individu atau masyarakat
yang diberikan pelayanan.
Kognitif
Psikomotor
Afektif
Komunikasi
Kepemimpinan
Enterpreuner
Pengambilan keputusan
Mengambil resiko
Sertifikasi
Sertifikasi
Kemampuan yang perlu dimiliki
oleh perawat berlisensi
3. Sertifikasi keperawatan
pengakuan akan keahlian seseorang perawat
dalam area praktek keperawatan tertentu.
kegiatan kredensial bagi setiap tenaga professional
untuk menjamin masyarakat tentang kualifikasi
keperawatan tenaga professional ini dalam
memberikan pelayanan spesifik bagi konsumen
(sistem klien).
Sertifikasi keperawatan
Sertifikasi juga ditetapkan bagi
seseorang perawat terregistrasi yang
akan melakukan praktik keperawatan diluar
area yang telah diregistrasi.
Tujuan sertifikasi
upaya pengendalian praktek keperawatan
yang dilakukan oleh perawat professional
dan cakupan praktek keperawatan yang
dilakukannya
Praktik sesuai kewenangan/kompetensi
Cara mendapatkan sertifikasi
Organisasi profesi
(Pusat Kredensial)
Badan keperawatan
di suatu negara bagian atau wilayah
Institusi mandiri
LSPP di Indonesia
Lembaga Sertifikasi Profesi Perawat
(LSPP)
*Dibentuk oleh pemerintah atau sebagai produk
hukum keperawatan (UU Praktik Keperawatan)
*Memiliki kewenangan mengembangkan kebijakan
dan aturan operasional sistem kredensial
*Mengacu pada pedoman / aturan diatasnya
*Menetapkan pusat pelatihan dan / uji kompetensi
Situasi di Indonesia
Terlalu mudah memperoleh lisensi
(SIP, SIK, SIPP).
 Tidak pernah dipantau kompetensinya.
 Ketika melakukan kesalahan tidak ditanya
tentang ijinnya.
 Organisasi profesi belum terlibat optimal.
 Banyak yang bekerja dibawah standar.
 Ada pihak yang merasa berkepentingan
Kendala menata sistem legislasi
 Undang-undang praktik keperawatan ( - )
 Badan mandiri untuk sistem regulasi ( - )
 Sistem kredensialing belum baku (kompetensi
tidak disertai dengan kewenangan dan pengakuan)
 Lembaga pemantau kualitas pendidikan ( - )
 Badan uji kompetensi nasional ( - )
Implikasi keperawatan
Setiap perawat harus siap memberikan
layanan keperawatan sesuai kompetensi dan
kewenangannya.
Setiap perawat harus mempertahankan kompetensi
melalui program sertifikasi sepanjang hayat untuk
mencapai jenjang karir yang optimal
Setiap perawat seyogyanya mendapatkan
pendidikan yang memadai sebagai dasar untuk
memasuki profesi keperawatan