Transcript revitalisasi organisasi kepemudaan

DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
DALAM RANGKA
REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL
Disampaikan pada acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Kepemudaan
yang diselenggarakan Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
Jakarta, 26 Juni 2010
OLEH:
DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
1
GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
1.
Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga
pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tak
terpisahkan dalam setiap program pembangunan;
2.
Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok
maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi
maupun yang bermasalah;
3.
Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting
dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya
pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan;
4.
Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah
daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
2
SIAPAKAH PEMUDA ITU ?
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas)
sampai 30 (tiga puluh) tahun.
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
3
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA
DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan
Perkembangan yang memerlukan:
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada :
Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Usia 30 th keatas
Seluruh per-Undang Undangan
yang terkait dengan Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Usia 16 – 30 th
Undang-Undang
Tentang Kepemudaan
Usia 0 < 16 th
Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak
4
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA
DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan
Perkembangan yang memerlukan:
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada:
Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Usia 30 th keatas
Usia 16 – 30 th
Usia 0 < 16 th
Seluruh per-Undang Undangan
yang terkait dengan Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Undang-Undang
Tentang Kepemudaan
Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak
5
JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN
62.985.401
(Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009)
Terdiri dari:
1. Siswa SMA atau sederajat;
2. Mahasiswa S1, S2, atau S3;
3. Pekerja Pemula;
4. Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non
Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll);
5. Anggota Legislatif;
6. Anggota TNI/POLRI;
7. Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan
Terdidik;
8. Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga
Binaan, dll);
9. Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll).
6
ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
PEMUDA MAJU
SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
INDIVIDU
KELOMPOK
LEMBAGA
PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN
PENYADARAN
PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN
MASYARAKAT
PELAYANAN
KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)
SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)
POTENSI KEPEMUDAAN
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
75
REALITAS KEBERADAAN ORGANSASI
KEPEMUDAAN DI INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas
sumber daya manusia yang memadai;
Idealisme pengurus dan anggota mulai tekikis oleh kepentingan
pragmatis;
Lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan politik dari pada
sosial kemasyarakatan;
Belum mampu mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain;
Belum mampu memainkan peran secara maksimal dalam merespons
persoalan sosial kemasyarakatan;
Masih berorientasi kepada kuantitas dari pada kualitas;
Amanat AD/ART organisasi tidak dapat dijalankan secara konsisten,
sehingga AD/ART hanya berfungsi sebagai acuan formal tapi tak
mampu digunakan sebagai alat pemicu untuk mencapai tujuan
organisasi.
8
PROBLEMATIKA
ORGANISASI KEPEMUDAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lemahnya manajemen kesekretariatan dan
perkantoran;
Sumber pendanaan tidak konkrit;
Konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan baik;
Penyelenggaran program menghadapi banyak kendala;
Proses kaderisasi dan regenerasi umumnya tidak
berjalan secara normal, kecuali organisasi
kemahasiswaan;
Usia pimpinan tergolong tidak muda atau banyak yang
sudah tua-tua;
Peran strategis organisasi kepemudaan belum dapat
dimanfatkan secara maksimal.
9
PERAN STRATEGIS ORGANISASI KEPEMUDAAN
YANG DIHARAPKAN
1. Organisasi Kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra
Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
serta mengantisipasi dan menanggulangi perubahan dan perkembangan
global;
2. Organisasi Kepemudaan dapat menempa pemuda bersikap sensitif dan
menjadi wahana memperkuat empati sosial serta memiliki kepedulian
terhadap masalah-masalah nasional dan internasional;
3. Organisasi Kepemudaan menjadi kawah candradimuka untuk menempa
para pemuda sebagai kader-kader pemimpin bangsa pada masa kini dan
masa yang akan datang;
4. Organisasi Kepemudaan menjadi sarana konglomerasi pemikiran, gagasan
dalam upaya mencapai kemajuan bangsa;
5. Organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan KNPI sebagai wadah
berhimpun agar menjadi ujung tombak dalam pembangunan kepemudaan
untuk menciptakan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter,
berkapasitas, dan berdaya saing.
10
REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
1.
Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai wadah
pengembangan potensi pemuda yang handal;
2.
Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi
yang melaksanakan prinsip good governance;
3.
Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai kawah
candradimuka bagi kader-kader pemimpin bangsa;
4.
Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi
yang berdaya dan mandiri;
5.
Menjadikan anggota/pengurus organisasi kepemudaan
sebagai pemuda yang progresif dan berpikiran maju.
11
ARAH
LANDASAN
PANCASILA & UUD 1945
ASAS, FUNGSI, TUJUAN
DAN KARAKTERISTIK
KOMPONEN
YANG PERLU DISIAPKAN
Penetapan Strategi
Pelayanan Kepemudaan
Penetapan Tugas, Fungsi,
Wewenang dan
Tanggungjawab Pemerintah
dan Pemerintah daerah
Penetapan Peran,
Tanggung jawab dan
Hak Pemuda
INTI PELAYANAN
KEPEMUDAAN
FAKTOR PENDUKUNG
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Melakukan
Koordinasi Kemitraan
PENYADARAN
Menyiapkan
Prasarana dan Sarana
PEMBERDAYAAN
Menguatkan
Organisasi Kepemudaan
PENGEMBANGAN
TUJUAN
PEMUDA MAJU,
BERKARAKTER,
BERKAPASITAS,
DAN
BERDAYA SAING
Penguatan
Peran Serta Masyarakat
Memberikan Penghargaan
Menyiapkan Pendanaan
ARAH
12
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya
saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3)
TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
(Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki
jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan,
dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
13
INTI TUJUAN
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter)
Berakhlak mulia; (Karakter)
Demokratis; (Karakter)
Bertanggungjawab; (Karakter)
Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas)
Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan. (Karakter & Kapasitas)
Berdaya saing; (Daya Saing)
14
Pembangunan kepemudaan
dilaksanakan dalam bentuk
pelayanan kepemudaan.
(Pasal 4)
15
TUJUAN PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN
Menjadikan pemuda Indonesia sebagai
pemuda yang maju yakni berkarakter,
berkapasitas, dan berdaya saing
(Penjelasan Umum, Paragraf 6)
16
PERAN AKTIF PEMUDA
Pemuda berperan aktif dalam segala aspek
pembangunan nasional, sebagai:
1. Kekuatan Moral
2. Kontrol Sosial
3. Agen Perubahan
17
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KEKUATAN MORAL
1.
2.
3.
Menumbuhkembangkan aspek etik dan
moralitas dalam bertindak pada setiap
dimensi kehidupan kepemudaan;
Memperkuat iman dan takwa serta
ketahanan mental-spiritual;
Meningkatkan kesadaran hukum.
18
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KONTROL SOSIAL
1.
2.
3.
4.
5.
Memperkuat wawasan kebangsaan;
Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab,
hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan
dan penegakan hukum;
Meningkatkan partisipasi dalam perumusan
kebijakan publik;
Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
Memberikan kemudahan akses informasi.
19
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pendidikan politik dan demokratisasi;
Sumber daya ekonomi;
Kepedulian terhadap masyarakat;
Ilmu pengetahuan dan teknologi;
Olahraga, seni, dan budaya;
Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
Pendidikan kewirausahaan;
Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
20
TANGGUNG JAWAB PEMUDA
Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional:
1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya
hukum;
5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat;
6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi
bangsa.
21
HAK PEMUDA
1.
Pemuda berhak mendapatkan:
a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
kepemudaan tanpa diskriminasi;
c. Advokasi;
d. Akses untuk pengembangan diri; dan
e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan
keputusan strategis program kepemudaan.
2.
Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan
penghargaan.
22
INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN
1. PENYADARAN
2. PEMBERDAYAAN
3. PENGEMBANGAN
23
PENYADARAN
Penyadaran pemuda adalah kegiatan
yang diarahkan untuk memahami dan
menyikapi perkembangan dan
perubahan lingkungan.
(Pasal 1 Angka 5)
24
24
24
PENYADARAN
(Pasal 23)
Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui:
1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;
3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis
kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi;
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
25
25
25
PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda
adalah kegiatan membangkitkan
potensi dan peran aktif pemuda.
(Pasal 1 Angka 6)
26
PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan
nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga
kepemudaan;
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan
kepemudaan.
27
PENGEMBANGAN
(Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34)
Pengembangan Kepemudaan terdiri dari:
1.
2.
3.
Pengembangan kepemimpinan
Pengembangan kewirausahaan
Pengembangan kepeloporan
28
PENGEMBANGAN
1.
Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan,
keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
2.
Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keterampilan
dan kemandirian berusaha.
3.
Pengembangan kepeloporan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis
jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan,
dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
(Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9)
29
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN,
KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN
DILAKSANAKAN MELALUI:
Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan,
Pemagangan, Pembimbingan, Pendampingan,
Kemitraan, Promosi, Bantuan Akses
Permodalan, dan Forum Kepemimpinan
Pemuda
(Pasal 26, 27, 28, dan 29)
30
3. ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 40)
1)
2)
3)
4)
Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan
kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau
kepentingan, yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam
ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung
kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta
mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan
kepeloporan.
31
ORGANISASI KEPELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN
(Pasal 41)
1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan
berfungsi untuk mendukung kesempurnaan
pendidikan dan memperkaya kebudayaan
nasional.
2) Organisasi kepelajaran merupakan organisasi
ekstrasatuan pendidikan menengah.
3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi
intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.
32
BENTUK ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 44)
Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural,
baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah
organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" adalah
organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya,
kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi
kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional
sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah
organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya
organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.
33
FASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 45)
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memfasilitasi organisasi kepemudaan,
organisasi kepelajaran, dan organisasi
kemahasiswaan.
 Satuan pendidikan dan penyelenggara
pendidikan wajib memfasilitasi organisasi
kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai
dengan ruang lingkupnya.

34
KETENTUAN PERALIHAN
(Bab XV Pasal 52)
Pada saat Undang-Undang ini berlaku,
organisasi kepemudaan dan yang terkait
dengan pelayanan kepemudaan harus
menyesuaikan dengan ketentuan UndangUndang ini paling lama 4 (empat) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
PENUTUP
Parang patah jangan dicela
Elok disepuh dibara api
Hang tuah bijak pernah berkata
Tak pernah pemuda menyerah di bumi
Untuk apa memeras kelapa
Kalau tidak banyak santannya
Untuk apa jadi pemuda
Kalau tak bisa membangun bangsa
Walau debur ombak menerpa
Tak kan perahu berhenti laju
Walau hancur dihantam gempa
Pemuda Indonesia tetap bersatu
36
37
LAMPIRAN - LAMPIRAN
38
ASUMSI JUMLAH UNIT
ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) DI INDONESIA
NO
ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK)
JUMLAH
1
DPP KNPI
2
DPD KNPI Provinsi (33*)
3
DPD KNPI Kab/Kota (497*)
4
OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI)
5
OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI)
6
OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI)
40
(rata2)
1.320
7
OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI)
10 (rata2)
330
8
OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI)
20
(rata2)
9.940
9
OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI)
5
(rata2)
2.485
10
OK Tingkat Kecamatan (6.579**)
5
(rata2)
32.895
11
OK Tingkat Kel/Desa (76.546**)
3
(rata2)
229.638
TOTAL
Sumber Data :
* = Badan Pusat Statistik, Des 2009
** = Badan Pusat Statistik, Juni 2009
1
1
33
33
497
497
82
82
± 77
77
277.298 Unit
INSTANSI DAERAH TINGKAT PROVINSI
YANG MENANGANI KEPEMUDAAN
NO
PROVINSI
INSTANSI
1
Aceh
Dinas Pemuda dan Olahraga
2
Sumatera Utara
Dinas Pemuda dan Olahraga
3
Riau
Dinas Pemuda dan Olahraga
4
Kepulauan Riau
Dinas Pemuda dan Olahraga
5
Bengkulu
Dinas Pemuda dan Olahraga
6
Jambi
Dinas Pemuda dan Olahraga
7
Sumatera Selatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
8
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Pemuda dan Olahraga
9
Lampung
Dinas Pemuda dan Olahraga
10
Banten
Dinas Pemuda dan Olahraga
11
Jawa Tengah
Dinas Pemuda dan Olahraga
12
Kalimantan Barat
Dinas Pemuda dan Olahraga
13
Kalimantan Tengah
Dinas Pemuda dan Olahraga
14
Kalimantan Timur
Dinas Pemuda dan Olahraga
40
Lanjutan …
NO
PROVINSI
INSTANSI
15
Sulawesi Tenggara
Dinas Pemuda dan Olahraga
16
Sulawesi Tengah
Dinas Pemuda dan Olahraga
17
Sulawesi Utara
Dinas Pemuda dan Olahraga
18
Sulawesi Selatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
19
Maluku Utara
Dinas Pemuda dan Olahraga
20
Papua Barat
Dinas Pemuda dan Olahraga
21
DKI Jakarta
Dinas Olahraga dan Pemuda
22
Jawa Barat
Dinas Olahraga dan Pemuda
23
Jawa Timur
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
24
D.I. Yogyakarta
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25
Sumatera Barat
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
26
Nusa Tenggara Barat
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
27
Bali
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
28
Gorontalo
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
29
Nusa Tenggara Timur
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
30
Papua
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31
Maluku
Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga
32
Sulawesi Barat
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
33
Kalimantan Selatan
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
41
TOKOH-TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
dr. Soetomo
dr. Wahidin Sudirohusodo
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
R. M. Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara)
dr. Douwes Dekker
Radjiman Wedyodiningrat
M. Soelaiman
RAA Tirtokusumo
dr. Goembrek
dr. Angka
dr. Gunawan
42


Dr. Soetomo (lahir di Ngepeh, Nganjuk, 30 Juli 1888 (20 Tahun pada 1908), wafat
Surabaya, 30 Mei 1938) adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang
pertama di Indonesia.
Pada tahun 1930, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van
Inlandsche Artsen, Jakarta. Bersama kawan-kawan dari STOVIA inilah Soetomo mendirikan
perkumpulan yang bernama Budi Utomo, pada tahun 1908. Setelah lulus pada tahun 1911,
ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Pada tahun
1917, Soetomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923,
Soetomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda.
 Wahidin Sudirohusodo, dr. (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852 (56
Tahun pada 1908) – wafat 26 Mei 1917) adalah salah seorang
Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan
Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi
kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi
yang didirikan para pelajar School Tot Opleiding Van Inlandsche
Artsen (STOVIA) Jakarta itu.
 Dr. Cipto Mangunkusumo atau Tjipto Mangoenkoesoemo
(Pecangakan, Ambarawa, 1886 (22 Tahun pada 1908) – Wafat
Jakarta, 8 Maret 1943) adalah seorang tokoh perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Ia bersama Douwes Dekkerdan Ki Hajar
Dewantara mendirikan Partai Indonesia (Indische Partij) pada 1912.
Pada 1913 mereka bertiga diasingkan oleh pemerintah kolonial. Ia
dimakamkan di TMP Watuceper, Ambarawa.
43
 Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 (19 Tahun pada
1908) – Wafat 26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan
bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
 Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau
mendirikan perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan
bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti
halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.


Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan
nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, 8
Oktober 1879 (29 Tahun pada 1908) – wafat di Bandung, 28 Agustus 1950
dalam umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan
nasional Indonesia.
Ia adalah anak ketiga (dari empat bersaudara) pasangan Auguste Henri
Edouard Douwes Dekker (Belanda asli), seorang broker bursa efek dan agen
bank, yang menikahi Louisa Margaretha Neumann, seorang indo dari ayah
Jerman dan ibu Jawa. Dengan pekerjaannya itu, Auguste termasuk orang yang
berpenghasilan tinggi. Ernest, biasa dipanggil Nes oleh orang-orang
dekatnya atau DD oleh rekan-rekan seperjuangannya, masih terhitung
saudara dari pengarang buku Max Havelaar, yaitu Eduard Douwes Dekker
(Multatuli), yang merupakan adik kakeknya. Olaf Douwes Dekker, cucu dari
saudaranya, menjadi penyair di Breda, Belanda.
44
TOKOH-TOKOH SUMPAH PEMUDA
Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April s.d. 2 Mei 1926
Panitia Kongres:
Ketua
: Mohammad Tarbani (Jong Java) 21 tahun
Wakil Ketua
: Soemarto (Jong Java) 21 tahun
Sekretaris
: Djamaluddin Adinegoro (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara
: Soewarso (Jong Java)
Anggota:
• Bahder Djohan (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun
• Jan Toule Soulehuwij (Jong Ambon)
• Paul Pinontoan (Jong Celebes)
• Achmad Hamami (Sekar Rukun)
• Sanoesi Pane ( Jong Bataks Bond) 20 tahun
• Sarbaini (Jong Sumatranen Bond)
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007.
45
Kongres Pemuda Kedua tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928
Panitia Kongres:
Ketua
: Soegondo Djojopoespito (PPPI) 23 tahun
Wakil Ketua
: R. M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris
: Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun
Bendahara
: Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) 21 tahun
Pembantu I
: Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II
: R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia)
Pembantu III : R. C. L. Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) 23 tahun
Pembantu V
: Rochjani Soe’oed (Pemuda Kaum Betawi)
Pencipta dan Pengiring Lagu Indonesia Raya : WR Soepratman, 19 tahun
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007
.
46
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN
OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN
DALAM RANGKA REVITALISASI
1.
Melengkapi dokumen organisasi meliputi:
a. Database keanggotaan;
b. Dokumen tentang kepengurusan;
c. Dokumen tata laksana kesekretariatan dan
keuangan, seperti Akte Notaris, NPWP, dan
Rekening Bank a.n. organisasi;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau
sejenisnya.
47
Lanjutan …
2. Melaksanakan konsolidasi organisasi
sesuai AD/ART, SK kepengurusan terakhir,
dan amanat UU No. 40 Tahun 2009;
3. Menyusun program berbasis kinerja;
48
Biodata Singkat
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIP
Jabatan
Agama
Pangkat/Golongan
Status Pernikahan
Alamat Rumah
Alamat Kantor
Nomor Ponsel/HP
E-Mail
:
:
:
:
:
:
:
:
DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP
Medan, 17 September 1956
19560917 198403 10 01
Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda
Islam
Pembina Utama Madya (IV/d)
Menikah (dikaruniai 3 orang anak)
Perumahan Tanjung Barat Indah, Teratai II, A1. No. 3,
Jakarta Selatan.
: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta, Telp. 021-5738152
: 0811645346
: [email protected], website: kemenpora.go.id
Pekerjaan dan Jabatan
: 1. Pembantu Dekan III FISIP USU
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi SUMUT
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SUMUT
4. Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda
Riwayat Organisasi
: 1. Instruktur Kader HMI Cabang Yogyakarta
2. Wakil Ketua DPD KNPI Tingkat I Sumatera Utara
3. Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta
4. Pengurus KAHMI Nasional
5. Pengurus MPN Pemuda Pancasila
6. Pengurus Nasional KAGAMA
49