Transcript Hak dan Kewajiban Pemuda dan Negara

Hak dan Kewajiban
Pemuda dan Negara
Sosialisasi UU Kepemudaan No. 40/ 2009
PAHAM Indonesia - 30 Desember 2010
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pemuda di Indonesia
• Jumlah pemuda di Indonesia telah menunjukkan
jumlah yang signifikan yaitu 31,9 % (73,5 juta jiwa) dari
jumlah keseluruhan penduduk Indonesia . Fakta
selanjutnya adalah pertumbuhan organisasi-organisasi
kepemudaan yang terus meningkat. Setidaknya pada
pertengahan tahun 2009 ini, Kementerian Pemuda dan
Olahraga Republik Indonesia telah mencatat 279 ribu
organisasi kepemudaan seluruh Indonesia.
(Effendi Muharram, 2009)
Problem Pemuda Dunia
• Menurut organisasi perburuhan dunia (International
Labor Organization) terdapat 160 juta orang di dunia
yang menganggur dan 40 % di antaranya adalah
pemuda.
• Dalam bidang pendidikan terdapat 133 juta pemuda di
dunia yang buta huruf dengan 1.738.000 diantaranya
berada di Indonesia. Dalam bidang kesejahteraan, 238
juta pemuda hidup di bawah garis kemiskinan dengan
pendapatan di bawah 1 dollar/hari dan 462 juta
pemuda hidup di bawah 2 dollar/hari.
• (Effendi Muharram, 2009)
• Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan
pemuda sebagai periode transisi antara anakanak dan dewasa. Oleh karenanya, PBB telah
merekomendasikan rentang usia 15-24 tahun
sajalah yang masuk dalam kategori pemuda.
Hanya beberapa negara ASEAN yang menetapkan
usia 30 tahun sebagai batas akhir seseorang
dimasukkan dalam kelompok pemuda. Sebut saja
misalnya negara Bangladesh (15-30 tahun) dan
Philipina (15-30 tahun).
• (Effendi Muharram, 2009)
• Justru kebanyakan negara di PBB memasukkan kategori
pemuda adalah mereka yang berusia di bawah 30
tahun. Misalnya, Australia (15-25 tahun), Brunei
Darussalam (15-25 tahun), China (14-28 tahun), New
Zealand (15-24 tahun), Singapura (15-29 tahun), Sri
Langka (15-24 tahun)
• Berbagai pertemuan di tingkat regional maupun
Internasional yang membahas masalah kepemudaan
pun memberikan batasan umur pemuda yang boleh
ikut dalam kegiatan yang diadakan, yaitu usia di atas 18
tahun dan di bawah 30 tahun.
• (Effendi Muharram, 2009)
Apa itu Pemuda?
(pasal 1 UU No. 40/ 2009)
• Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas)
sampai 30 (tiga puluh) tahun.
• Note : UU Perlindungan Anak No. 23 tahun
2002 menetapkan bahwa : Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
Kepemudaan
• Kepemudaan adalah berbagai hal
yang berkaitan dengan potensi,
tanggung jawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualisasi diri, dan
cita-cita pemuda.
(Pasal 1 UU No. 40/ 2009)
Pembangunan Kepemudaan
• Pembangunan kepemudaan adalah proses
memfasilitasi segala hal yang berkaitan
dengan kepemudaan.
(Pasal 1 UU No. 40/ 2009)
PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN
MEMFASILITASI
KEPEMUDAAN
• Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan
kepemimpinan, kewirausahaan, serta
Kepeloporan pemuda.
PELAYANAN KEPEMUDAAN
PEMBE
PENYA
RDAYA
DARAN
AN
PENGEM
BANGAN
KEPEMIM
PINAN
PENGEM
KEPELOP
BANGAN
ORAN
KEWIRAU
PEMUDA
SAHAAN
• Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang
diarahkan untuk memahami dan menyikapi
Perubahan lingkungan.
-
Climate change?
Global warming?
Green revolution?
Clean environment?
• Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan
membangkitkan potensi dan peran aktif
pemuda.
• Pengembangan kepemimpinan pemuda
adalah kegiatan mengembangkan potensi
keteladanan, keberpengaruhan, serta
penggerakan pemuda.
Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah
Kegiatan mengembangkan potensi keterampilan
dan kemandirian berusaha.
• Pengembangan kepeloporan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi dalam
merintis jalan, melakukan terobosan,
menjawab tantangan, dan memberikan jalan
keluar atas pelbagai masalah.
Tugas Pemerintah
(Pasal 10)
• Pemerintah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kepemudaan dalam rangka
penajaman, koordinasi dan sinkronisasi
program pemerintah;
• Pemerintah daerah mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan nasional Dan
menetapkan kebijakan di daerah sesuai
dengan kewenangannya serta
mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
• Pemerintah mempunyai wewenang
menetapkan kebijakan nasional dan
koordinasi untuk menyelenggarakan
pelayanan kepemudaan.
• Pemerintah daerah mempunyai wewenang
menetapkan dan melaksanakan kebijakan
dalam rangka menyelenggarakan pelayanan
kepemudaan di daerah.
• Pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggungjawab melaksanakan penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan potensi
pemuda berdasarkan kewenangan dan
tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik
dan potensi daerah masing-masing.
TUGAS PEMERINTAH/ PEMDA
• PENYA
DARAN
• PEMBE
RDAYA
AN
• PENGEMB
ANGAN
POTENSI
PEMUDA
Pengalaman Thailand
• Youth in Thailand refers to those aged below
twenty-five years, according to the National
Youth Policy.
• Thai youth constituted approximately 19.0 per
cent of the total population (NSO 1997).
• (UNESCAP Report, 2000)
Fasilitas olahraga di kampus
Fasilitas Taman
Perkembangan Kebijakan terhadap
Pemuda di Thailand
• The Thai government’s work in the area of youth development has
evolved into a more participatory process since its inception in 1963. Four
national youth policies have been issued since then.
• From 1963 to 1978, the National Youth Office was relocated and renamed
numerous times, as a result of successive military coups and changes of
government, as well as the subsequent promulgation of new
constitutions. The National Youth Office was moved to the Office of Youth
Promotion, Office of the Prime Minister in 1969. It was then upgraded to
departmental status in 1973 and renamed the National Youth Bureau
under the Office of the Prime Minister. One year later, the National Youth
Bureau became the Office of Youth Promotion under the Ministry of
Education, and in 1976, itwas renamed the Commission of the Promotion
and Development of Youth,Ministry of Education.
• (UNESCAP Report, 2000)
•
In 1978, the National Youth Commission and the National Youth Bureau, as they
are known today, were established by Article 12 of the Act of National Youth
Promotion and Coordination B.E. 2521 (1978). The National Youth Commission
acts as a policy coordination body at the national level, while the National Youth
Bureau serves as the Commission’s Secretariat.
• The National Youth Commission is chaired by the Prime Minister with a Minister to
the Prime Minister’s Office (PMO) as the vice-chairperson. The Commission’s
members consist of the representatives of 10 government agencies, as well as 8
prominent persons from the public and private sectors.
• The government representatives include the Permanent Secretary of each of
the following ministries: Defense; Agriculture and Cooperatives; Interior;
Education; Public Health; Industry; and University Affairs. Other government
representatives include the Chief Justice of the Central Juvenile and
Family Court, Ministry of Justice; the Secretary General of the Secretariat of
the National Security Council, PMO; and the Director of the Sports
Authority of Thailand, PMO.
(UNESCAP Report, 2000)
• The National Youth Commission has the following mandate:
• To propose policies and recommendations on youth issues to the Cabinet;
• To consider youth promotion and development plans, both governmental
and non-governmental, in line with the national youth policy;
• To consider implementation measures including the coordination, follow-up
and evaluation of programme, projects and activities in line with the
national youth policy;
• To provide suggestions to the Cabinet on methods to improve the national
coordination mechanism on youth, as well as youth programme
implemented by governmental and non-governmental agencies;
• To report the situation of youth to the Cabinet at least once a year; and
• To consider youth issues upon the request of the Cabinet.
(UNESCAP Report, 2000)
Empat Kebijakan Pemuda di Thailand
(UNESCAP Report, 2000)
1. The first national youth policy, issued in 1973,
formally defined youth as individuals aged
below 25 years of age. The policy centred on
instillingyouth with identified desirable
characteristics and promoting activities that
encouraged youth to work together, including
training for out-of-school youth,
predominantly in rural areas (NYB 1973).
Empat Kebijakan Pemuda di Thailand
(2)
2. The second national youth policy was announced in 1977. The purpose of
the policy was to encourage youth to focus on maintaining national security
and to respect the values of the Thai culture and of democracy. Securing
appropriate levels of education for all youth was also identified as an area of
concern (NYB 1977).
3. The third national youth policy, promulgated in 1979, focused on instilling
self-discipline and concern for national security in youth, while emphasizing
ideals of youth responsibility within a framework of social development. It
corresponded to the constitution of 1978 (NYB 1979).
4. In 1994, following the passing of the
Constitution of 1991, the fourth national
youth policy was adopted, which centered on
expanding services for young people and
meeting the basic needs of youth. It was
Thailand’s first youth policy to identify youth
as an important human resource in society,
which required development so that they
could contribute to national development
(NYB 1994).
9 Prioritas Pengembangan Pemuda di
Thailand (1994)
The policy specified nine priority areas for youth
development action as follows:
1. Instilling awareness of national security;
2. Encouraging young people to realize their duties
and to have the opportunity to express their
ideas;
3. Promoting health in order for youth to be able
to contribute to national development;
4. Instilling the beliefs of reason, discipline,
constructive initiative and the capability to work
with others;
9 Prioritas Pengembangan Pemuda di
Thailand (1994)
5. Promoting moral principles;
6. Urging young people to continue to acquire further
knowledge;
7. Encouraging young people to protect themselves from
vices;
8. Giving aid, rehabilitation, development and protection to
the rights of young people living under difficult
circumstances; and
9. Promoting friendship and understanding between young
people in Thailand and in foreign countries.
(UNESCAP Report, 2000)
• Terimakasih atas perhatian anda