Transcript SILABUS MATA KULIAH

SILABUS MATA KULIAH
•
Tujuan Instruksional Umum: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa memahami:
1.
2.
3.
4.
latar belakang dan sejarah pendidikan Kewarganegaraan di PT Indonesia.
konsep dan implementasi HAM secara universal maupun secara spesifik.
konsep hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.
konsep dan praktek demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan
bernegara.
5. konsep wawasan nasional Indonesia dan perkembangannya.
6. konsep identitas Nasional.
7. konsep dan sikap nasionalisme
8. konsep globalisasi dan pengaruhnya terkahadap bangsa Indonesia.
9. makna good governance dan otonomi daerah.
10. strategi dan kebijaksanaan pembangunan Nasional.
11.implementasi pembangunan bidang ekonomi, soaial dan budaya. Sain dan
teknologi.
12.pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.
• Pokok Bahasan
1. Pendahuluan (latar belakang & sejarah pendidikan kewarganegaraan di PT
Indonesia)
2. Hak Asasi Manusia.
3. Hak dan Kuajiban Warga Negara Indonesia.
4. Demokrasi dan Implementasinya.
5. Wawasan Nasional.
6. Identitas Nasional.
7. Nasionalisme
• Ujian Tengah Semester
8. Globalisasi.
9. Good Gonernance dan Otonomi Daerah.
10. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional.
11. Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sain dan
Teknologi.
12. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
• Ujian Akhir Semester.
A. Filsaeat Pancasila:
1. Pancasila sebagai falsafah
negara / sistem filsafa.
2. Pancasila sbgai Dasar Negara
3. Pancasila sebagai ideologi
negara.
4. Pancasila sebagai pandangan
hidup
5. Pancasila dan Agama.
B. Identitas Nasional.
1. Konsep dasr identitas nasional
2. Karakteristik identitas nasional
3. Proses berbangsa dan bernegara
4. Konsep dan sikap nasionalisme
5. dst.
C. Politik dan Strategi Nasional
Sistem politik,
Sistem konstitusi,
Sistem perintahan dan
Sistem ketatanegaraan di Indonesia
(dimulai dari uraian sejarah konstituni
di Indonesia - reformasi)
D. Demokrasi di Indonesia
1. Konsep dan prinsip
demokrasi
2. Pendidikan demokrasi di
Indonesia
3. Demokrasi dan
Implementasinya.
E. Hak Asasi Manusia dan Rule of
Low
F. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Indonesia.
1. Warga negara Indonesia
2. Hak dan kewajiban warga
negara Indonesia
3. dst.
G. Geopolitik Indonesia
1. Wilayah sebagai ruang hidup
2. Otonomi daerah
H. Geostrategi Indonesia.
1. Konsep Asta Gatra,
SIKAYAMAMPU
IPOLEKSOSBUDHAKAMNAS
2. Indonesia dan perdamaian dunia.
• Buku Bacaan Wajib
1. Asykuri Ibnu Chatim dkk, 2003, Civics Education,
Yogyakarta, Majlis Dikti Litbang PP
Muhammadiyah, LP3 UMY.
2. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
3. Lemhannas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan,
Jakarta, Lemhannas.
4. Universal Declaration of Human Right.
5. Buku lain yang relevan.
•
A. Latar Belakan dan Sejarah
Pend. Kewarganegaraan
• Bagi Indonesia yang sedang tumbuh “menuju demokrasi”
peran pendidikan Kewarganegaraan semakin penting
sebagai pendidikan demokrasi untuk mewujudkan
masyarakat madani di Indonesia.
• Dalam perjalanan sejarah Pendidikan Kewarganagaraan
(Civid Education) sesungguhnya bukan merupakan agenda
yang benar-benar baru.
• Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang decade
akhir abad ke 20 mendorong munculnya pemikiranpemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di
berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
• Bagi Indonesia yang sedang tumbuh “menuju demokrasi” peran
pendidikan Kewarganegaraan semakin penting sebagai pendidikan
demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
• Dalam perjalanan sejarah Pendidikan Kewarganagaraan
(Civid
Education) sesungguhnya bukan merupakan agenda yang benar-benar
baru.
• Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang decade akhir
abad ke 20 mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru
tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara di
dunia termasuk Indonesia.
•
Di Amerika, untuk pertama kalinya standar kurikulum nasional
pendidikan sipil disusun pada tahun 1994.
•
Dewan Eropa juga memprakarsai proyek demokrasi untuk menopang
pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
•
Kecenderungan serupa juga berlangsung di negara-negara Australia,
Canada, jepang dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia.
•
Pesatnya perkembangan tentang pendidikan khususnya berkaitan
dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai respon terhadap
perubahan-perubahan masyarakat di tingkat local dan global, menuntut
bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap
tuntutan zaman yang selalu berkembang dan menuju kearah
perubahan yang cepat.
•
•
Penelitan yang dilakukan oleh para ahli pendidikan dari
berbagai belahan dunia menghasikan temuan-temuan baru
yang menarik untuk melakukan kajian ulang terhadap prinsipprinsip dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Hasil-hasil penelitian tersebut juga memberikan gambaran
yang beragam dalam operasionalisasi pendidikan
kewarganegaraan di masing-masing negara.
• Di Autralia, program pendidikan kewarganegaraan yang
dicanangkan adalah discovering democracy (pendidikan tentang
masyarakat, sejarah, dan geografi) yang masuk menjadi
pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
• Sementara di Hongkong menerapkan pendidikan
kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pilihan dalam bentu
ekstra-kurikuler, papan display, diskusi di tingkat sekolah.
• Di Jepang menerapkan pendidikan moral atau
agama dan ilmu sosial sebagai mata pelajaran
wajib di sekolah-sekalah.
• Sementara di Taiwan juga memberlakukan mata
pelajaran sejarah, politik, ekonomi dan masyarakat
serta kewarganegaraan dan moralitas sebagai mata
pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
• Sedangkan di Thailand mengajarkan Budhisme di
sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib.
• Di Amerika Serikat mengatur pendidikan
kewarganegaraan dalam kerikulum ilmu soaial
selama satu tahun dan deserahkan pelaksanaannya
kepada negara-negara bagian
• Dalam konteks Indonesia, sudah cukup lama
dalam pengembangan pendidikan
kewarganegaraan dengan menggunakan separated
approach melalui mata pelajaran khusus yakni
PKn, MKDU (Pancasila dan Kewiraan), Penataran
P4.
• Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa
masalah sehingga mengalami kegagalan.
Kegagalan itu bersumber pada
tiga hal
• Pertama,karena materinya tdk terfokus pada pendidikan
demokrasi dan kewargaan, dan cenderung bersifat
idealistik, legalistik, dan normatif bahkan centerung
militeristik.
• Kedua, karena pendekatannya tidak demokratis, dan
cenderung indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tdk
partisipatif.
• Ketiga,bahan lebih teoritis dari pada praktis, akibatnya
bahkan kadanr tidak sesuai dengan realitas yang
berkembang di masyarakat
Beberapa Kegagalan itu meniscayakan perubaha paradigma
dalam Civic education baik materi maupun metodologi
• Perubahan paradigma materi diarahkan secara sistematis
pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban
dalam dinamikan perubahan sosial yang berkembang.
• Sedangkan perubahan paradigma metodologi diarahkan
pada pengembangan daya nalar anak secara kritis dan
partisipatif dalam pembelajaran
• Arah tujuannya benar-benar memberikan pengalaman
demokrasi dalam proses pembelajaran
Civic Education di PT
Muhammadiyah
• C.E yang dikembangkan di Indonesia seharusnya mampu
menemukan kembali relevansi niai-nilai fundamental
masya. Dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat.
• Begitu juga C.E di PT Muh. Juga harus mampu
menemukan kembali relavansinilai-nilai fundamentalnya
yakni; nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dengan realitas
dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.
• Relevansi metodologi dengan substansi materi yaitu
mengajarkan demokrasi hrs dengan cara-cara yang
demokrasi pula.
Uraian tsb memberi pengertian bahwa civic education belum
dilaksanakan dengan baik sekaligus menjelaskan akan
pentingnga Civic Education di Indonesia
• Diperlukan civic education sebagai salah satu jalan terbaik mengubah
mentalitas masyarakat Indonesia agar menjadi warga negara yang
partisipatif di negerinya sendiri.
•
Salah satu peluang dalam mengembangkan C.E di Indonesia adalah
melalui jalur pendidikan baik di SD sampai PT.
• Lebih-lebih di PT Muhammadiyah C.E memiliki makna sangat
signifikan untuk melakukan pendidikan masyarakat menuju
demokratisasi dan perwujudan masyarakt madani di Indonesia.
B. Hak Asasi Manusia
• HAM mempunyai arti penting bagi kehidupan
manusia terutama dalam hub antara penguasa
dengan rakyat dan hub sesama warga.
• Makna penting HAM bg manusia; untuk memberi
perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari
kesewenang-wenagngan penguasa.
• Penegakan HAM merupakan prasyarat untuk
menciptakan sebuah civil society (masyarakat
madani)
•
Pengertian HAM, Jan Meterson (anggota
Komisi HAM PBB) merumuskan pengertian
HAM dalam ungkapannya: “human rights could
be generally defines as those rights which are
inherent in our nature and without which we can
not live as human being”
• Artinya, HAM adalah hak-hak yang melekat
secara inhern melekat dalam diri manusia, dan
tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai
manusia.
Dari pengertian tersebut di atas maka
HAM terkandung dua makna, yaitu:
• Pertama, HAM mrp hak alamiah (hak yang sesuai
dengan kodratnya sebagai insane merdeka yang
berakal budi dan berperikemanusiaan) yang
melekat dalam diri setiap manusia sejak ia
dilahirkan ke dunia.
• Karena itu tidak ada seorangpun yang bisa
merampasnya. Bila HAM dicabut dari tangan
pemiliknya,
manusia
akan
kehilangan
eksistensinya sebagai manusia.
• Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga
harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat
kemanusiaannya yang luhur.
• Tanpa HAM manusia tidak akan hidup sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaannya
sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.
• HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan
didunia, tetapi juga merupakan standar normatif
yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak
dasar itu dalam dalam lingkup pergaulan nasional,
regional, dan global.
•
Esensi HAM dapat dibaca dalam Mukaddimah
Universal Declaration of Human Rights yang
menyebutkan bahwa “pengakuan atas martabat
yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat
dicabut dari semua anggota keluarga manusia
merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan
perdamaian dunia”.
•
Menurut Weissbrodt dan Vasak “HAM bukan
hanya menjadi ideology local atau nasional, tetapi
telah menjadi ideology universal (Davidson, 1994:
145).
Jenis-Jenis HAM
• Menurut deklarasi PBB hak-hak dasar manusia
secara yuridis al: hak utk hidup, hak tidak menjadi
budak, hak tidak dipaksa dan tidak ditahan, hak
dipersamakan di muka hukum (equality before the
law), hak utk mendapatkan praduga tdk bersalah.
Hak lain yang dimuat dalam deklarasi tsb seperti
hak-hak akan nasionalitas, pemilikan, dan
pemikiran, hak untuk menganut agama dan
memperoleh
pendidikan,
pekerjaan,
dan
kehidupan berbudaya.
Secara lebih spesifik hak asasi manusia
sedunia dikategorikan sbb:
• Pertama, hak untuk dapat mewujudkan
watak kemanusiaan seperti hak: pengakuan
atas martabat (ps.1), perlindungan dari
tindak diskriminasi (ps.2), jaminan atas
kebutuhan hidup (ps.3), terbebas dari
perbudakan (ps.4), perlindungan dari
tindakan sewenang-wenang (ps.5), dan
kesempatan menjadi warga negara dan
perpindahan warga negara (ps. 15)
• Kedua, hak tentang perlakuan yang
seharusnya diperoleh manusia dari sistem
hukum, seperti, hak: persamaan dihadapan
hukum (ps.6), memperoleh pengadilan yang
adil (ps.10), asas praduga tak bersalah
(ps.11), dan untuk tidak diintervensi
kehidupan pribadinya (ps.12).
• Ketiga, hak yang memungkinkan individu
dapat melakukan kegiatan tanpa campur
tangan pemerintah dan memungkinkan
individu ikut ambil bagian dalam
mengontrol jalannya pemerintahan (hak
sipil dan politik), seperti, hak: kebebasan
berpikir dan beragama (ps.18), berkumpul
dan berserikat (ps.20), ikut aktif dalam
pemerintahan (ps.21).
• Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya
taraf minimal hidup manusia, dan
memungkinkan adanya pengembangan
kebudayaan. Hak semacam ini lazim
disebut hak soial-ekonomi-budaya, seperti,
hak:
untuk
mendapatkan
makanan,
pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (ps.2225),
memperoleh
pendidikan
dan
mengembangkan kebudayaan (ps.26-29).
Sejarah Perkembangan HAM
•
Pada umumnya, pakar HAM barat berpendapat bahwa
lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta.
Namun, jauh sebelum Magna Charta lahir, konsep Islam
tentang HAM telah lebih dahulu dikenal, bahkan dengan
substansi yang jauh lebih komprehensif.
•
Tetelah pecah perang dunia dua kali yang melibatkan
hampir seluruh kawasa dunia, hak asasi manusia saat itu
diinjak-injak, kemudian timbul keinginan untuk
merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam naskah
internasional (1948) dengan diterimanya Universal
Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang
Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang
tergabung dalam PBB.
• Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM universal
merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang
dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman pada
1933-1945.
• Sebelum terwujudnya Universal Declaration of Human
Rights sudah ada naskah HAM yang bersifat universal dan
asasi,yaitu:
• 1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)
• 2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689)
• 3. Declaration des Droits de I’home et du citoyen
(Pernyataan Hak-Hak Manusia Warga Negara 1789)
• 4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak): yang disusun oleh
rakyat Amerika 1769, dan kemudian menjadi bagian dari
Sejarah perkemb. HAM dapat dikategorikan
ke dalam empat generasi.
• Generasi Pertama, substansi HAM berpusat pada
aspek hukum dan politik.
• Generasi kedua, kemerdekaan yang diperoleh
banyak negara dunia ketiga setelah PD II
menuntut lebih dari sekedar hak-hak yuridis.
Dimana pengisian kemerdekaan berarti juga
pembangunan sosial,ekonomi, politik, dan budaya.
Pada masa ke dua ini lahir dua perjanjian
(covenant) yaitu: international Covenant on
Economic, social, and Cultur Rights, dan
International Covenant on Civil and Political
Rights disepakati oleh PBB 1966.
• Generasi ketiga, generasi kedua yang menitikberatkan pada
aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya telah mengakibatkan
terjadinya
ketidakseimbangan
di
dalam
kehidupan
bermasyarakat, karena dengan memprioritaskan berbagai
aspek lain, aspek hukum menjadi tertinggal.
• Kondisi ketidakseimbangan itu menyebabkan timbulnya
berbagai kritik dari banyak kalangan sehingga melahirkan
generasi ketiga yang menjanjikan adanya kesatuan antara hak
ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukumdalam satu wadah
yang disebut dengan hak pembangunan (the rights of
development).
• Generasi ketiga ini merupakan sintesis dari generasi pertama
dan kedua.
• Generasi Keempat, generasi ini banyak melakukan
kritik terhadap peranan negara yang sangat
dominan dalam proses pebangunan pada generas
sebelumnya yang lebih menekankan pembangunan
ekonomi sebagai prioritas utama, karena telah
terbukti sangat menafikkan hak-hak rakyat,
mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan tidak
berdasarkan pada factor kebutuhan rakyat.
Kemudian lahir HAM yang disebut Declaration of
the Basic Duties of Asia People and Government.
C. Hak dan Kuwajiban W.N
(tugas mandiri)
• D. Demokrasi dan Implementasinya
• Transisi demokrasi di Indonesia telah membawa
perubahan besar dlm khdp berbangsa dan
bernegara.
Misalnya; munculnya multi partai, perubahan
posisi lembaga legeslatif dg ekasekutif, kran
kebebasan berpendapat yang tersumbat di orba
terbuka lebar di orde reformasi, kritik terhadap
pemerintah semakin semarak dll (coba anda
diskusikan perubahan2 yang lain).
• Kesadaran ttg nilai demokrasi itu terutama
diaktori oleh: aktivis politik, LSM,
intelektual, peneliti, mahasiawa dan media
masa.
• Nilai demokrasi yang diperjuangkan itu
bukan berarti demokrasi telah benar-benar
tegak. (anda diskusikan dg teman sdr).
Nilai-nilai Demokrasi
• Nilai demokrasi: mrp nilai yang diperlukan
utk mengemb. Pemerintahan demokrasi.
• Nilai-Nilai Demokrasi a.l:
• (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok,
berpartisipasi), (2) menghormati kelompok
lain atau kesetaraan (antar warga, gender),
(3) kedaulatan rakyat, (4) kerjasama, dll.
• Hakekat Demokrasi
• Kebebasan dlm demokrasi sesungguhnya
bukan merupakan sebuah kebebasan yang
mutlak, melainkan kebebasan yang
memiliki koridor dan batasan, termasuk
dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang
lain.
• Mengapa pernyataan dibawah ini sangat dihargai
didalam demokrasi:
• (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok,
berpartisipasi),
• (2) menghormati kelompok lain atau kesetaraan
(antar warga, gender),
• (3) kedaulatan rakyat,
• (4) kerjasama.
• Kerjakan sekarang (waktu 20 menit)
Sistem Demokrasi
• Setidaknya ada beberapa sistem demokrasi yang
dikembangkan, al:
• Sistem Pemerintahan Parlementer
• Sistem Presidensial
• Sistem Kekuasaan Eksekutif Terbatas
• Sistem Pemberdayaan Badan Legeslatif
• Sistem Pemilihan (proporsional, distrik, multidistrik)
• Sistem Kepartaian (dua partai, multi partai,
fragmentasi partai, budaya koalisi, budaya oposisi)
• Sistem Parlementer:
• adanya fusi kekuasaan eksekutif dan legislatif,
artinya sistem ini menjelaskan bahwa fungsi
eksekutif dan fungsi legeslatif terdapat hubungan
menyatu dan tak terpisahkan.
• Kepala eksekutif (head of gavernment) dalam
sistem parlementer adalah perdana menteri,
sedangkan Kepala Negara (head of state) berada
di tangan ratu
• Perdana Menteri dan para menteri adalah eksekutif
dan dibantu oleh birokrasi di bawahnya.
• Sistem Presidensial
• Pentingnya pemilihan Presiden secara langsung
sehingga terpilih Presiden mendapatkan mandat
langsung dari rakyat.
• Kekuasaan eksekutif sepenuhnya di Presiden,
karena itu Presiden adalah kepala eksekutif
sekaligus menjadi kepala negara. Presiden penguasa
sekaligus simbol kepemimpinan negara.
• Adanya pemisahan kekuasaan (the separation of
power) antara eksekutif (Presiden) dan Legeslatif (
kongres)
• Cari prinsip-prinsip lain dari sistem Presidensial
• Kekuasaan Eksekutif Terbatas
• Sistem demokrasi yang membatasi kekuasan
eksekutif untuk menutup kemungkinan tumbuh
kekuasaan yang otoriter.
• Pengalaman demokrasi di negeri ini pada masa orde
baru adalah kekuasaan eksekutif yang otoriter,
dengan ciri-ciri, al:
• -kekuasaan politik relatif terpusat ditangan
Presiden, akibatnya Presiden dapat menjalankan
kebijakan sekehendak hatinya (Brazil, Pilipina oleh
Macos, Indonesia oleh Suharto)
• ( diskusikan kelemahan demokrasi otoriter)
• Pemberdayaan Bada Legeslatif
• Di era orba (rezim otoriter) badan legislatis
lebih banyak berperan sebagai tukang
stempel, mereka mandul karena tidak berani
melakukan kritik terhadap eksekutif.
• Namun di era demokrasi, badan legislatif
dituntut untuk melakukan pemberdayaan
dirinya selaku badan perwakilan rakyat.
• Badan legislatifini berperan sebagai mitra
pemerintah dan berfungsi sebagai badan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah.
• Mereka dapat setuju atau menolak usulan
kebijakan yang di ajukan oleh pemerintah.
• Pemberdayaan legislatif memerlukan sebuah
upaya utk melembagakan pola hubungan
kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif,
dan diterima secara luas oleh masyarakat politik.
• Karena itu perlunya profesionalisme di
dalam rekrutmen anggota legislatif.
• Dengan kata lain rekrutmen anggota
legislatif melalui partai hendaknya
memperhatikan profesionalisme, agar
mereka tanggap terhadap persoalanpersoalan publik, kritis terhadap implentasi
kebijakan pemerintah.
Sistem Pemilihan Umum
• Proporsional,
• distrik,
• multiple distrik.
• Sistem Proporsional, sistem pemilihan yg
membuka peluang bagi banyak partai untuk duduk
di dala pemerintahan.
• Dalam sistem ini setiap partai bersaing utk
mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih
dalam setiap daerah pemilihan.
• Setiap derah pemilihan menyediakan banyak kursi
utk diperebutkan oleh partai-partai yg ada di
daerah pemelihan.
• Perolehan kursi masing-masing partai dihitung
sesuai dgproporsi perolehan suaranya.
• Partai yang banyak memperoleh suara akan
memperoleh kursi di legislatif lebih banyak, dan
sebaliknya.
• Sistem Distrik: sistem pemilihan dimana setiap
daerah pemilihan disebut sebagai distrik.
• Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk
diperebutkan.
• Distrik adalah bagian dari sebuah negara bagian
(Propinsi)
• Jumlah distrik dalam negara bagian tergantung
pada banyak sedikitnya jmh penduduk.
• Dalam distri setiap calon hrs mendapatkan suara
terbanyak.
• Sistem Multiple Distrik
• Dalam sistem ini setiap distrik terdiri lebih dari
satu kursi yang diperebutkan, ada lebih dari satu
partai yang memperoleh kursi di distrik yang
bersangkutan.
• Dalam sistem ini berfungsi utk mempertahankan
persaingan antar calon dg memberi kesempatan
lebih banyak kpd partai politik.
Sistem Kepartaian
•
•
•
•
•
•
1. Sistem dua partai
2. Sistem Multi Partai
3. Prahmentasi Partai
4. Budaya Koalisi
5. Budaya oposisi
Materi ini sebagai tugas mandiri.
Wawasan Nasional, Identitas Nasional, dan
Nasionalisme
• Cita-cita Indenesia adalah menjadikan masyarakat
Indinesia:
• (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
• (2) berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
• (3) yang bersatu,
• (4) dengan sifat kerakyatan yang dipimpim oleh
•
hikmat kebijaksanaan alam permusyawaratan /
•
perwakilan,
• (5) yang terwujud masyarakat yang berkeadilan
•
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Lima nilai tersebut dijadikan dasar, memberikan
arah dan tujuan untuk dicapai dalam
melangsungkan hidup dan kehidupan berbangsa
dan bernegara.
• Melalui wawasan ini bangsa Indonesia
menentukan cara pemanfaatan kondisi geografis,
sejarah, sosial budaya.
• Dengan demikian wawasan nasional itu menjadi
sumber utama dan landasan yang kuat dalam
menyelenggarakan kehidupan nasional.
• Pejuangan Wawasan Nasional Bangsa Indonesia
tidak bisa lepas dengan cara memandang bangsa
terhadap diri dan lingkungannya.
• Cara pandang tersebut kita kenal sebagai
wawasan.
• Setiap bangsa memiliki wawasa nasional dan bagi
Indonesia wawasan yang sesuai dengan falsafah
serta kondisi geografis, sosial budaya ialah
wawasan nusantara.
Sejarak Perjuangan W.N
• Hukum Laut Internasional
• 1) Res Nullius, beranggapan laut itu tidak ada
•
yang memiliki, sehingga dapat dimiliki oleh
•
siapa saja
• 2) Res Communis, menyatakan laut itu milik
•
bersama, sehingga tdk dapt diambil oleh siapa
•
saja
• Hukum Laut Indonesia
• 1939 batas laun Indonesai masih berlaku
hukum lau Teretorial Zee en Mariteim
Kringen Ordonantie 3 mil
• 13 Desember 1957 Deklarisi Juwanda 12
mil
• 1969 Landas Kontinen Indonesia 200 M,
yang memuat pokok-pokok:
Pokok Pikiran Landas Kontinien
•
•
•
•
•
•
•
(1) segala SDA dalam kontinen milik
Indonesia
(2) RI bersedia menyelesaikan batas2 dg
neg. lain
(3) Jika tdk ada batas, maka batas landas kontinien
RI ditarik gr tengah dg negar tetangga
(4) Claim
• 1980 ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif
Indonesia) selebar 200 mil
• Sesuai dengan hukum laut Internasional
batas RI dengan negara lain yang disepakati
PBB adalah
• (a) batas laut teritorial 12 mil
• (b) batas landas kontinen 200 M
• (3) batas ZEE 200mil
Tujuan Perjuangan W.N
• Mewujudkan persatuan dan kesatuan di
bidang:
•
•
•
•
politik
Ekonomi
Sosial budaya
hankamnas
Unsur Pokok W.N
Wadah, isi, dan tata laku
• Wadah
• W.N mewujudkan diri dalam bentuk nusantara
yang menunggal secara bulat dan utuh yang batasbatasnya ditentkan oleh lautan.
• Yang memandang dirinya dari dua hal yaitu; ke
dalam dan ke luar
• Ke dalam, menunjukkan sifat dan ciri sebagai satu
kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau.
Sedangkan ke luar karena letaknya yang strategis
pada posisi silang dunia (antara dua benua).
• Isi
• Unsur utama tentang isi dari W.N adalah
cita-cita, sifat atau ciri-ciri, dan cara kerja
• Cita-cita, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945: “…untuk
membentuk suatu pemerintahan Indonesia
“…yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian pribadi dan keadilan sosial….”
• Sifat atau ciri-ciri, manunggal dalam arti
kesatuan dan persatuan itu hrs dilakukan
secara serasi dan seimbang, yang dinamis
dalam segala aspek baik alamiah dan soaial
sesuai dg makna Bhinneka Tunggal ika.
Utuh menyeluruh dalam arti tidak bisa di
pisah-pisah oleh kekuatan manapun, utuh
(satu nusa, satu bangsa, satu bahasa)
• Cara kerja, berpedoman pada Pancasila sebagai
kebulatan pandangan hidup bangsa, memberi arah,
mengandung cita-cita, azas, nilai, serta cara kerja,
sistem mawas lingkungan hidup bangsa.
• Tata Laku
• Tata laku batiniah dan tata laku lahiriah
• T. batiniah, berwujud sebagai landasafalsafah dan
sikap mental bangsa
• T. lahiriah berupa tata perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan
Dikusi kelompok, tiap kelompok
lima anggota
• Memahami identitas nasional (mengapa identitas
nasional itu terbentuk? Apa penting identitas
nasional ?
• Memahami realitas masyarakat yang majemuk,
dapat menenpatkan diri di tenga-tengah
masyarakat majemuk dengan baik
• Memahami apa itu ideologi, dan mengetahui
berbagai jenis ideologi (klasik, kontemporer,
islam)
• Memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi
yang merupakan bagian dari identitas nasional.
MATERI INI MENJADI BAGIAN DARI MATERI UJIAN Smt
OTONOMI DAERAH
Gagasan Otonomi Daerah yang melekat pada
pelaksanaan UU. NO. 22 Tahun 1999,
mempunyai dua visi demokratik:
Pertama, komitmen utk mewujudkan kebebasan
individu (kelompok) yg disertai tanggung jawab
dalam pelaksanaannya. Kedua, gagasan ttg
adanya kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik
TUGAS MANDIRI
(DI RUMAH)
Apa yang di maksud otonomi daerah?
Adakah fondasi yang di bangun dg otonomi
daerah?
Prinsip-prinsip apa (yang bgm) untuk
mewujudkan pemerintah daerah yang
demokratis?
Otonomi daerah, kepentingan siapa?
Mengapa desentralisasi? Apa bedanya dg
sentralisasi?
Identitas Nasional
Mengapa suatu bangsa memerlukan identitas nasional?
Nasionalisme mati sebagai akibat dari 3 hal
1. Glabalisasi ekonomi dan internasionalisasi institusi
politik
2. Universalime kebudayaan yang disebarkan oleh
media elektronik, pendidikan, kampanye melek huruf,
urbanisasi, dan modernisasi
3. Serangan terhadap konsep-konsep bangsa dari teori
anti nasional
Identitas nasional dapat diartikan sebagai
jatidiri nasional atau kepribadian nasional.
JATI DIRI NASIONAL SUATU BANGSA
TENTU SAJA BERBEDA DENGAN JATI
DIRI BANGSA LAIN
Disebabkan oleh latar belakang sejarah,
kebudayaan, maupun geografi
Jati diri nasional bagsa Indonesia terbentuk
karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman
sejarah yang sama.
Berawal dari pengalaman masing-masing
daerah dalam menghadapi kaum penjajah,
timbullah perasaan senasib, kmd mendorong
tumbuhnya kesadaran berbangsa yang kmd
melahirkan identitas nasional.
Anda bisa memberi contoh fenomen masyarat
yang ada sehingga timbul kesadaran sebangsa,
senasib, se… se… kmd timbul kedasaran
persatuan dll
Faktor pendukung lahirnya identitas
nasional
• Faktor objektif; faktor yang berkaitan
dengan geografis-ekologis dan demografis
• Faktor subjektif; faktor-faktor historis,
politis, sosial, budaya.
• Faktor lain;
1. faktor primer
3. faktor penerik
2. faktor pendorong, 4. faktor reaktif
Lahirnya identitas nasional tdk
bisa lepas dg faktor objektif dan
subjektif.
Munculnya identitas nasional
merupkan hsl interaksi historis
antara empat faktor tsb.