Transcript Reinventing
Teaching Material PROGRAM PASCASARJANA 2008 REINVENTING GOVERNMENT Dr. Kusnu Goesniadhie S., SH.MHum. Pengertian Menurut David Osborne dan Ted Gaebler dalam “Reinventing Government: How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector”, reformasi dipahami sebagi revitalization, srengthening, reinventing dan reengineering. Revitalization (revitalisasi), diartikan sebagai proses penggiatan kembali/penghidupan kembali organ yang kurang berfungsi agar sistem yang ada dalam tubuh dapat berjalan normal kembali. Apabila ada organ tubuh manusia tidak berfungsi, maka perlu dilakukan revitalisasi agar organ tersebut berfungsi kembali sehingga tidak mempengaruhi organ tubuh lainnya. Srengthening (penguatan), diartikan sebagai penambahan tenaga (energi, kemampuan) dari orang/perangkat/lembaga yang selama ini kurang mampu menjadi lebih mampu menjalankan fungsinya. Reinventing, diartikan sebagai upaya untuk menemukan (kembali, kenali) wawasan, nilai dan strategi baru. Reengineering, diartikan sebagai usaha untuk membangun, merancang, mendesain, merenovasi, merekayasa kembali, pemerintahan sesuai dengan temuan-temuan baru. Penataan ulang birokrasi semakin serius didiskusikan untuk mendapatkan satu pemahaman bersama tentang bagaimana caranya organisasi publik mampu bekerja lebih progresif seperti ditunjukkan organisasi bisnis atau privat, namun tetap berada dalam koridor good governance. Sebaliknya, bagaimana agar organisasi publik bisa bekerja lebih sehat dan bersih namun tetap bisa bekerja progresif. Continued … Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system, dan organisasi pemerintahan”. David Osborne and Peter Plastrik, 1996. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangantantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Rethinking the government merupakan upaya untuk menjadikan pemerintah lebih bertorientasi pada strategic thinking, strategic vision, and strategic management. Salah satu bentuk New Public Management adalah model pemerintahan Osborne and Gaebler (1992) yang tertuang di dalam konsep “Reinventing Government”. 10 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Reinventing Government Concept David Osborne and Ted Gaebler menawarkan sepuluh langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana kisah sukses sektor publik di Amerika Serikat dalam melaksanakan transformasi praktek penyelenggaraan pemerintahan. Kesepuluh prinsip tersebut sebagai upaya reengineering pemerintahan, meliputi: 1. Catalytic Government (Steering Rather Than Rowing) Prinsip ini menganjurkan bahwa sebaiknya pemerintah lebih berperan sebagai pengendali daripada sebagai pelaksana. Pemerintahan Katalis: 1) Memisahkan fungsi “mengarahkan” (kebijaksanaan dan regulasi) dari fungsi “mengayuh” (pemberian layanan dan compliance). 2) Peranan pemerintah lebih sebagai fasilitator daripada langsung melakukan semua kegiatan operasional. 3) Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah. 4) Metode-metode yang digunakan antara lain: privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, kontrak, voucher, insentif pajak, dan sebagainya. 2. Community Owned Government (Empowering Rather Than Serving) Memberdayakan masyarakat daripada melayani, upaya pemberdayaan masyarakat akan memberikan hasil yang lebih optimal daripada sekedar melayani. Pemerintahan Milik Masyarakat: 1) Mendorong mekanisme kontrol atas pelayanan lepas dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat. 2) Masyarakat dapat membangkitkan komitmen mereka yang lebih kuat, perhatian lebih baik dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 3) Mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. 4) Dengan kata lain pemerintah memberikan wewenang kepada (memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai misal, untuk dapat Continued … 3. Competitive Government (Injecting Competition Into Service Delivery) Prinsip ini berupaya menciptakan adanya iklim kompetisi bagi organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah wirausaha berusaha menciptakan kompetisi karena kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghambat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. Pemerintahan yang Kompetitif: 1) Pemberian jasa/layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. 2) Persaingan adalah kekuatan yang fundamental yang tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik. 3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak bersifat monopoli tetapi harus bersaing. 4) Masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukainya. Oleh karena itu pelayanan hendaknya mempunyai alternatif. 4. Mission Driven Government (Transforming Rule–Driven Organization) Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa “pemerintahan yang digerakkan oleh misi akan bekerja lebih efisien dibandingkan pemerintah yang digerakkan oleh peraturan semata”. Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi, apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya, tetapi misinya. Pemerintahan yang Digerakkan oleh Misi: 1) Secara internal, dapat dimulai dengan dengan mengeliminasi peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi. 2) Perlu ditinjau kembali visi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. 3) Misi pemerintah harus jelas dan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan misi tersebut Continued … 5. Result Oriented Government (Funding Outcomes Not Input) Perhatian pemerintah sebaiknya lebih terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik dan bukan pada kepatuhan terhadap prosedur, oleh karenanya birokrasi yang berbelit-belit harus ditinggalkan. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif dengan cara membiayai hasil dan bukan masukan. Pemerintah mengembangkan suatu standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggung-jawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. Pemerintahan yang Berorientasi Pada Hasil: 1) Penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil (outcomes) yang dicapai, bukan pada sumberdaya (inputs) yang diperoleh. 2) Prosedur kerja yang berbelit-belit harus dihilangkan. 3) Ukuran kinerja yang digunakan dengan cara penetapan target, memberikan penghargaan kepada instansi-instansi yang mencapai atau melebihi target, serta menjabarkan tingkat kinerja yang diharapkan sesuai dengan harga yang dibayarkan dengan rela. 6. Customer Driven Government (Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy) Prinsip ini memandang rakyat sebagai pelanggan yang wajib dilayani dengan sebaik-baiknya, sedangkan pemerintah sebagai pelayannya. Pemerintah wirausaha akan berusaha mengidentifikasi pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi sebaliknya, pemerintah menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual accountability) kepada legislatif dan masyarakat. Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelanggan: 1) Pelayanan masyarakat harus berdasarkan pada kebutuhan riil, dalam arti apa yang diminta oleh masyarakat. 2) Memperlakukan masyarakat umum sebagai pelanggan. 3) Instansi pemerintah harus responsif terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen. 4) Perlu dilakukan penelitian untuk mendengarkan pelanggan mereka. 5) Perlu penetapan standar pelayanan kepada pelanggan. 6) Pemerintah perlu meredesain organisasi mereka untuk memberikan nilai maksimum kepada para pelanggannya. Continued … 7. Enterprising Government (Earning Rather Than Spending) Pemerintah memfokuskan kemampuannya tidak untuk membelanjakan uang akan tetapi bagaimana menghasilkannya, dengan kata lain mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintahan Wirausaha: 1) Pemerintah wirausaha memfokuskan enerjinya bukan hanya membelanjakan uang (melakukan pengeluaran anggaran) melainkan memperolehnya. 2) Dapat diperoleh dari biaya yang dibayarkan pengguna dan biaya dampaknya (impact fees); pendapatan atas investasinya dan dapat menggunakan insentif seperti dana usaha (swadana). 3) Partisipasi pihak swasta perlu ditingkatkan sehingga dapat meringankan beban pemerintah. 4) Mengembangkan pusat-pusat pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dan lain-lain. 8. Anticipatory Government (Prevention Rather Than Cure) Pemerintah yang antisipatif akan berupaya melakukan pencegahan daripada melakukan perbaikan, karena biaya pencegahan jauh lebih murah dibanding memperbaiki setelah masalah terjadi. Pemerintahan Antisipatif: 1. Berusaha mencegah masalah daripada memberi pelayanan untuk memperbaiki masalah. 2. Pemerintah harus selalu mengantisipasi masalah publik agar mampu melakukan tindakan preventif (pencegahan). 3. Ini akan menghasilkan biaya yang jauh lebih murah dari pada mengatasi masalah. 4. Perlu ditetapkan perencanaan yang strategis, serta melihat visi kedepan untuk tinjauan ke masa Continued … 9. Decentralized Government (From Hierarchy to Participation and Teamwork) Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah dalam hal-hal tertentu. Pemerintahan Desentralisasi: 1) Menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong mereka yang berurusan langsung dengan pelanggan untuk lebih banyak membuat keputusan. Memberikan kesempatan pada masyarakat, sosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. 2) Tujuannya adalah untuk memudahkan partisipasi masyarakat, serta terciptanya suasana kerja tim. 3) Pejabat yang langsung berhubungan dengan masyarakat (front-line workers) harus diberi kewenangan yang sesuai. Karena dengan kewenangan yang diberikan akan memungkinkan terjadinya koordinasi “cross functional” antar semua instansi yang terkait. 10. Market Oriented Government (Leveraging Change Through the Market) Pemerintah perlu melakukan perubahan organisasi berdasarkan mekanisme pasar. Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Pemerintahan yang Berorientasi Pasar: 1) Lebih baik merestrukturisasi pasar guna memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administrasi seperti pemberian layanan atau regulasi, komando dan kontrol. 2) Tidak semua pelayanan publik harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. 3) Kebijaksanaan publik harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan msyarakat. Sasaran akhir dari konsep Reinventing Government adalah terwujudnya a smaller, better, faster, and cheaper government dan bermuara pada tercapainya pelayanan terbaik pada masyarakat. Implementasi pelaksanaan Reinventing Government Concept, tersebut dapat ditempuh melalui tiga agenda penting, yaitu: Public-Private Partnership atau Privatisasi. Budgeting Reform. Organizational Development and Change. Dengan menempatkan posisi pemerintah untuk lebih berperan sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung fungsi pelayanan umum (public service), selain akan merangsang kreativitas dan semangat inovasi individu dari masyarakat sekaligus menghilangkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Reinventing Government Concept merupakan sebuah model dari kisah keberhasilan negara Amerika Serikat dalam menerapkan berbagai upaya strategi dan pendekatan dalam melakukan transformasi praktek penyelenggaraan pemerintahan. Namun menjadi relevan karena menawarkan sebuah perubahan paradigma yang merupakan pembalikan mental model birokrat dari keadaan yang lebih suka dilayani menjadi suka melayani dalam prinsip “Customer Driven Government”, sehingga bila semula pimpinan birokrasi berada pada piramida tertinggi dan warga negara sebagai customer berada pada posisi di bawah, menjadi sebaliknya customer berada pada piramida tertinggi, sedangkan pimpinan birokrasi berada pada posisi paling bawah. Artinya kembali pada rumusan dasar, bahwa “Pegawai Negeri adalah abdi negara dan abdi masyarakat”. Simpulan Catalytic Government Competitive Government Community Owned Government Mission Driven Government Result Oriented Government Administrasi Negara Yang Berintikan Prinsip Enterprising Government Customer Driven Government Anticipatory Government Market Oriented Government Decentralized Government Output yang diharapkan Terwujudnya A Smaller, Better, Faster, and Cheaper Government bermuara pada tercapainya pelayanan terbaik pada masyarakat (Public Service) Referensi: Osborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How the Entrepreneural Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse, City Hall to Pentagon, Reading, MA: Addison Wesley. Osborne, David and Peter Palstrik, 1996, Banishing Bureaucracy: The Five Stategy For Reinventing Government, New York: Addison Wesley Publishing Company, Inc.