Transcript Pelanggaran Pertambangan

NGO Mengontron Terhadap
ILLEGAL MINING”
Disampaikanoleh:
JATAM
27 Januari 2011
Illegal Mining
Illegal Mining
adalahseluruhaktivitaspertambangan
yang
dengansengajamelanggaraturanaturanterkaitdemikeuntunganygbesa
r.
Baikitudilakukanperusahaanberijinma
upuntidak yang berijin.
Aktivitaspertambangan yang
dimaksudadalahseluruhrangkaiankegi
atantambangdariawalhinggaakhir
(Perijinan, ekploitasi, pascatambang,
termasuk area
danunsurpendukunglainnya; Jalan,
sumberenergi, Pelabuhan
Pertambangan
DayaRusak
KerusakanLingkungan
Manipulatif
Penggusuran
Intimidasi
Kriminalisasi
MasalahKesehatan
Kekerasan
Konflik
Krisis Air
Pencemaran
Korupsi
KrisisLahan
KrisisPangan
Kemiskinan
KrisisEnergi
KemewahanBagi Perusahaan Tambang
1.
Perijinanmudahdidapat; Sepanjang 2007-2009 sebanyak 1.212 izindikeluarkanPemda
2.
Konsesi yang luas; Minimal 1.000 ha didapat Perusahaan tambang. Luaskonsesi Freeport 2,6 juta ha.
3.
KemudahanAlihFungsiKawasan; 14.000 ha TN Botani Warta Bone diGorontalodialihfungsikanolehMenhutZulkifliHasan,
Mei 2010 untuk area tambang PT. Gorontalo Minerals, anakperusahaanBumi Resources.
4.
KemudahanPelepasanTanah; Intimidasiolehaparatdanpreman. RUU PengadaanTanahuntuk Pembangunan
akanmempercepatprosespembebasan.
5.
DukunganPendanaan; Hampirsemua Bank negaramembiayaitambang; Bank Mandiri = Freeport, Arutmindll. Bank BRI
= PT. MSM, PT. DPM, PT. Inco dll. BNI 46 = PT. NNT, PT. NHM dll.
6.
Menggunakanteknologiburukdanmurah; Open Pit Mining (hanyaAntamPongkordan PT. DPM), Submarine Tailing
Disposal (STD) = PT. NNT. DAM Tailing; hampirsemuatambang.
7.
Pengamanan; Aset Vital Negara - UU 34/2004 pasal 7 = BisnisKeamanan.
8.
Subsidikelalaian; KasusLapindotelahmenghabiskan Rp.4,1 triliunuangnegara.
9.
TidakpatuhdanKebalhukum; Freeport tidakmerubah AMDAL ketikaproduksinyameningkatdari 15 juta ton
menjadihampir 19 juta ton.
10. Menggunakansaranadanfasilitasnegara; Jalanrayasepanjang 293 km diKalselrusakkarenadilewati truck
pengangkutbatubaradan BBM untukpublikdiserobot. UU No.4/2009 pasal 91 memberikanfasilitastersebut.
11.
Mewakilinegaradalamtransaksi; BP melakukantransaksilangsungdenganpembelidari China untukmenjual LNG.
12. Mewarisikerusakan;Tidakadasanksibagiperusahaan yang belumatautidakmelakukanrehabilitasiataureklamasi.
13.
MenunggakPajakdanRoyalti; 5 perusahaanmenunggakroyalti Rp.7 triliundan 3 perusahaan Bakrie menunggakpajak
Rp.2,1 triliun.
-Pembuanganlimbah
-Pengolahanlimbah
-Eksplorasi
Penyalahgunaan
Izin tahap
penambangan
Kutipan/ pungutan
liar, pembayaran
fee dari aktivitas
pertambangan
*
Tidaksesuaidantakmer
ubah AMDAL
Aktivitas
penambangan yg
melebihi kapasitas
produksi sesuai
aturan yg berlaku
Aktivitas
menambang
tanpa izin
Illegal
Mining
Hasil tambang di
tampung oleh
perusahaan
Penyalahgunaan &
penyelewengan
ijin-ijin alat-alat
pertambangan
Penggunaan
Fasilitas Publik
demi kepentingan
perusahaan
-Tanpa IUP, IPR dan IUPK
-Tanpa IPPKH
-Tanpa AMDAL
-TanpaKelayakanLingkungan
-Tanpapersetujuanwarga
Penggunaan
material
pendukung
operasianl tidak
sah
Pencaplokan kawasan
hutan dan konsesi
perusahaan lain
Reklamasi/pasca
tambang
Pra UU No.4/2009




KontrakKarya (KK)
PerjanjianKaryaPertambanganBatu Bara (PKP2B)
KuasaPertambangan (KP)
SuratIzinPertambangan Daerah (SIPD)
UU No.4/2009
 Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 Izun Usaha PertambanganKhusus (IUPK)
 IzinPertambanganRakyat (IPR)
PETA SEBARAN TAMBANG MINERAL,
BATUBARA DAN MIGAS
PADATAHUN 2010 DI KABUPATENLAHATTERDAPAT 49 PERUSAHAAN (KP) DAN 30
DIANTARANYATIDAKMEMILIKIAMDAL
ContohKasus :
 Kasus Inco (PenegakanHukum)
 UniversitasMulawarman - CV.
RastinoSamarinda (Penyalahgunaanizinkerja)
 Lapindo
 Babel : PT. TimahTbk, PT. Kobatin
 Bengkulu : FamiatardioNagara
PersoalanIllegal Mining
terjadikarena :
 Penegakanhukum yang lemah
 PengawasanLapangan yang lemah
 Tambang rumahKorupsi
 RezimPerizinan
(KemudahanMendapatkanIzindanBirokrasi)
Posisi JATAM
 Keselamatan Rakyat
 Produktivitas Rakyat
 KelangsunganLayananFungsiAlam
Sekian