Kurikulum dan Alur MK IESP-UB

Download Report

Transcript Kurikulum dan Alur MK IESP-UB

ROZI
1
Organisasi Koperasi
Organisasi
swadaya
Organisasi
Swadaya formal
Dengan perusahaan
(satuan usaha)
Asosiasi
produsen
Organisasi
Swadaya informal
Tanpa
perusahaan
Koperasi
(terdafatar)
Produksi
Kelompok
Pra-koperasi
Organisasi
swadaya
formal
dengan
perusahaan
bukan
koperasi
Pemasaran
Konsumen
Kelompok
tradisional
Klub
Gerakan
tani
(bersifat
politik)
Kelompok
pemuda
Serikat
kerja
Kredit
Serba guna
ROZI
2
Persamaan dan Perbedaan
Persamaan antara perusahaan kapitalis dengan perusahaan
koperasi adalah keduanya merupakan organisasi otonom yang harus
dapat bersaing di pasar, meningkatkan efisiensinya, dan memperkuat
keuangan. Adapun pengertian otonom disini berbeda dengan pengertian
pada perusahaan kapitalis. Bagi organisasi koperasi, ditinjau dari sudut
pandang para anggota (sekaligus sebagai pemilik), mereka mengharap
agar kebutuhan mereka ditunjang secara langsung dalam rangka
sebagai pelanggan dari perusahaan koperasi. Dengan kata lain,
perusahaan koperasi tidak bebas menangani usaha yang hanya
memberikan keuntungan paling besar baginya, melainkan harus pula
melayani anggota dengan barang dan jasa yang diperlukan oleh para
anggotanya.
Pengertian otonom juga mengandung implikasi bahwa
perusahaan koperasi seharusnya terlepas dari lembaga pemerintah,
artinya organisasi koperasi bukan merupakan lembaga yang dilihat dari
fungsinya adalah alat administratif langsung dari pemerintah, yang
mewujudkan tujuan-tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh
pemerintah. Jadi, organisasi koperasi adalah non goverment organization
(NGO).
ROZI
3
Perbedaan dg Organisasi
pemberi Layanan yg lain :
1.
2.
3.
Para pemakainya adalah mereka yang
memperoleh manfaat, tetapi tidak menjadi
pemilik organisasi ini, sehingga berbeda dengan
identity principle.
Para pemakai tidak diharapkan memberikan
kontribusi langsung pada pengembangan
organisasi ini, sedangkan pada organisasi
koperasi diharapkan anggota berpartisipasi aktif
dalam pengembangan koperasi (hal ini akan
dibahas lebih lanjut pada bab 9).
Para pemakai dalam pengadaan barang dan jasa
dipimpin dan dikendalikan oleh lembaga atau
orang lain, sedangkan pada koperasi dari dan
oleh anggota.
ROZI
4
Jenis Koperasi
1. Koperasi Konsumsi
Yakni koperasi yang anggota-anggotanya terdiri
dari tiap orang yang mempunyai kepentingan
langsung dalam lapangan konsumsi. Jelasnya
koperasi konsumsi mempunyai fungsi:
• sebagai penyalur tunggal barang-barang
kebutuhan rakyat sehari-hari atau memperpendek
jarak produsen dan konsumen.
• dapat membuat harga barang sampai di tangan
pemakai menjadi murah.
• ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat
dihemat.
ROZI
5
Jenis Koperasi
2. Koperasi kredit/simpan pinjam
Adalah koperasi yang setiap anggotanya
mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan
perkreditan. Jelasnya tujuan dari koperasi jenis ini
ialah:
• membantu keperluan kredit para anggotanya
dengan syarat yang ringan;
• mendidik kepada para anggotanya supaya giat
menyimpan secara teratur, sehingga membentuk
modal sendiri;
• mendidik anggotanya untuk hidup hemat dengan
menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka;
• menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
ROZI
6
Jenis Koperasi
• Koperasi Produksi
Adalah koperasi yang setiap anggotanya
mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan
produksi . Jadi, koperasi ini berusaha untuk
menggiatkan anggotanya dalam menghasilkan
produk tertentu yang biasa diproduksinya serta
sekaligus mengkoordinir pemasarannya. Dengan
demikian, para produser akan memperoleh
kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah
memasarkannya. Koperasi jenis ini diantaranya
ialah koperasi susu sapi perah, kerajinan, pandai
besi, pertanian, penghasil tembakau dll.
ROZI
7
Jenis Koperasi
• Koperasi Serba Usaha
Adalah koperasi yang berusaha
dalam beberapa macam
kegiatan ekonomi yang sesuai
dengan kepentingan para
anggotanya.
ROZI
8
Pembentukan Koperasi
Pada umumnya yang mendorong didirikannya koperasi
dapat timbul dari:
1. Masyarakat,
2. Pemerintah.
3. Masyarakat dan pemerintah, seperti di Indonesia.
ROZI
9
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
1. Langkah pertama : Kegiatan Menjelang Pembentukan.
Pada langkah ini pemrakarsa terbentuknya koperasi
mengemukakan idenya kepada teman-temannya.
2. Langkah ke dua : Rapat Persiapan. Setelah diseleksi
orang-orang yang mau menjadi anggota sebanyak
minimal 20 orang, maka perlu ada rapat persiapan yang
membahas:
• tujuan mendirikan koperasi;
• usaha yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan;
• menentukan syarat-syarat keanggotaan koperasi;
• menyiapkan konsep anggaran dasar, AD hendaknya
tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku (UU No. 25 tahun 1992)
• mencari sumber dana untuk mendukung usaha koperasi;
• memilih orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus
untuk meneruskan proses lebih lanjut;
ROZI
10
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
1. Langkah pertama : Kegiatan Menjelang Pembentukan.
Pada langkah ini pemrakarsa terbentuknya koperasi
mengemukakan idenya kepada teman-temannya.
2. Langkah ke dua : Rapat Persiapan. Setelah diseleksi
orang-orang yang mau menjadi anggota sebanyak
minimal 20 orang, maka perlu ada rapat persiapan yang
membahas:
• tujuan mendirikan koperasi;
• usaha yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan;
• menentukan syarat-syarat keanggotaan koperasi;
• menyiapkan konsep anggaran dasar, AD hendaknya
tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku (UU No. 25 tahun 1992)
• mencari sumber dana untuk mendukung usaha koperasi;
• memilih orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus
untuk meneruskan proses lebih lanjut;
ROZI
11
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
3. Langkah ke tiga : Rapat Pembentukan Koperasi
Rapat pembentukan koperasi mutlak diperlukan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh badan hukum. Yang
perlu diperhatikan dalam rapat ini adalah:
• Calon anggota dan pengurus yang hadir minimal 20 orang;
• Yang hadir adalah yang menerima ide pembentukan koperasi;
• Yang hadir perlu adanya pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM;
• Rapat dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri.
Karena pentingnya rapat pembentukan ini hendaknya
mengundang pula pejabat kantor koperasi atau orang yang
mengetahui tentang seluk beluk koperasi. Yang penting dalam
rapat ini telah disepakati dan dihasilkan antara lain:
• Terpilihnya pengurus;
• Disetujuinya konsep AD dan ART.
• Telah diperoleh ketetapan besar modal awal;
• Telah dapat disusun neraca awal usaha;
ROZI
12
• Adanya berita acara rapat pembentukan.
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
4. Langkah ke empat : Pengajuan ke Notaris yang ditunjuk oleh
Menteri.
ROZI
13
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
5. Langkah ke lima : Permohonan Badan Hukum Koperasi
Pada surat permohonan yang diajukan harus dilampirkan
kelengkapan sebagai berikut:
• Akte pendirian yang merupakan AD Koperasi yang akan
dibentuk. Dua rangkap, satu diantaranya bermeterai cukup;
• Berita acara pembentukan koperasi, termasuk pemberian
kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan apabila ada;
• Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar
simpanan pokok;
• Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
ROZI
14
Permintaan pengesahan akte pendirian dapat diajukan
kepada:
1. Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten bagi
pembentukan koperasi primer dan sekunder yang berskala
daerah.
2. Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi bagi
koperasi primer dan koperasi sekunder berskala nasional.
Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi atas
permohonan badan hukum yang diajukan, yaitu:
1. Diterima oleh Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten atau Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi bila anggaran dasar koperasi tidak bertentangan
dengan UU No. 25/1992 dan ketertiban umum atau
kesusilaan.
2. Ditolak oleh Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten atau Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi karena anggaran dasar koperasi bertentangan
dengan UU No. 25/1992 dan ketertiban umum atau
kesusilaan.
ROZI
15
Pembentukan Koperasi
di Indonesia
6. Langkah ke enam : Pengesahan koperasi sebagai badan hukum.
Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten mengesahkan akte
pendirian koperasi melalui Surat Keputusan untuk koperasi primer
berskala daerah.
Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi mengesahkan akte
pendirian koperasi melalui Surat Keputusan untuk koperasi primer dan
koperasi sekunder berskala nasional.
Dengan diterimanya Akte Pendirian oleh koperasi maka koperasi telah
memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan berhak untuk
melakukan kegiatan ekonomi. Koperasi yang telah berbadan hukum
koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia,
yaitu:
1. Koperasi dapat membeli/menjual barang;
2. Koperasi dapat menyewakan/menyewa;
3. Koperasi dapat membuat perjanjian;
4. Koperasi dapat memiliki harta benda;
5. Koperasi dapat mempunyai hutang/piutang;
6. Koperasi dapat dituntut atau menuntut dimuka pengadilan dan lainROZI
16
lain.
Terdapat beberapa persyaratan umum agar
koperasi dapat berhasil, yaitu:
1. Berusaha secara efisien atau produktif, artinya
koperasi harus memberikan manfaat kepada
anggota (bersaing di pasar);
2. Koperasi harus efisien dan efektif bagi para
anggotanya, artinya anggota akan efisien dan
efektif berkoperasi daripada tidak.
3. Dalam jangka panjang, koperasi memberikan
saldo yang positif bagi anggota dari
kontribusinya dengan insentif yang diperoleh
dari koperasi.
4. Menghindari dampak-dampak penumpang
gelap, artinya koperasi menjadi milik umum.
ROZI
17
TERIMA KASIH
ROZI
18